Ditemukan 1049 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik rebuplik repubiik rebublik replik repulik repoblik repunlik repupblik reduplik
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-01-2011 — Putus : 28-06-2011 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 28 Juni 2011 — 1. NY. SURYATI ; 2. EKA DESTALIA ; 3. RAMDAN WIBISANA ; 4. RENGGANIS ; 5. GAMA PERMANA melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN 2. H. UMAR MUHAMMAD (almarhum), dalam hal ini diwakili Para Ahli Warisnya, yaitu : a). WARDAH AL HABRI (istri), b). IDRUS MULACHELA (anak), c) SYIFA MULACHELA (anak)¸ d). ALUYAH MULACHELA (anak), e). SU’UD MULACHELA (anak), f). AHMAD UMAR MULACHELA (anak), g). ALWI BAGIR MULACHELA (anak), h). LUBNAH MULACHELA (anak), h). ZAKIAH MULACHELA (anak), 3. PT. ADICIPTA BUMIPERMAI, 4. HENDRA WIJAYA, 5. H. SIDDIK bin MAKMUN (alamarhum) dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli Warisnya, yaitu : a). ACHMAD KOSASIH BIN H. SIDDIK (satu-satunya keturunan H. SIDDI (almarhum) dari isteri pertama bernama : HJ. ERNI (almarhum), b). RUHYATI BINTI H. ROCHMANI, c). LUTFI RAHMAN BIN H. ROCHMANI, d). H. UZIAH BINTI H. ROCHMANI, e). SITI DARIYAH BINTI H. ROCMANI, f). RAHMAWATI BINTI H. ROCHMANI,
153 — 89
  • ., untuk menerbitkansertifikat ppengganti sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami seluas 47.900 M2atas Nama HAJI SIDDIK, karena harus tunduk kepada PutusanMahkamah Agung Repuplik Indonesia tertanggal 15 Maret 2000 No.27PK/TUN/1998.Maka perbuatan TRGUGATI sebagaimana dijelaskan di atas telah jelasjelas merupan erbuatan melawan hukum, sebab melakukan perbuatan yangbertentangan dengan putusan hukum dan menyalah gunakan wewenangdalam menerbitkan SHM No.1766/Ulujami tersebut yang berakibatmenimbulkan kerugian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3016 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — Pdt. ANTON PIGA, S.Th., M.Si.; Pdt. DEMIANUS ICE, M.Th., vs. Pdt. LEWIAN SAMBAIMANA, M.Th., dkk
156 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara,seharusnya memahami apa yang menjadi defisini atau arti dari politikitu, sebab dalam Undang Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia1945 telah menjamin hakhak politik yang menjadi hak konstusionalsetiap warga negara, yang mempunyai kedudukan yang sama dalamhukum dan pemerintahan, sehingga tidak memberikan pertimbanganyang keliru, tentang arti politik.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 25-01-2019 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 15 Februari 2019 — Pemohon:
SAYID MUHDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
66 — 24
  • KepalaKepolisian Daerah Kalimantan Timur ; Kepolisian Negara Repuplik Indonesia merupakan alat Negara yangberperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanyaKeamanan Dalam Negeri pasal 5 ayat (1) jo pasal 13 UndangUndangNomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang SusunanOrganisasi dan Tata
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 36/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
161 — 116
  • Prima Bangun Persada Nusantara;Keputusan Menteri Kehakiman Repuplik Indonesia Nomor :019803 HT.01.01.TH.99 tanggal 8 Desember 1999;Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Prima Bangun Persada Nusantara Nomor 14 Tanggal 19Januari 2007;Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
243 — 163
  • 42 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012,Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 serta pasal 37 dan 38Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor5 Tahun 2012 dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk ataubesarnya ganti kerugian berdasasrkan Putusan Pengadilan / MakamahAgung Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka Instansiyang memerlukan tanah (dalam hal ini PPK Pengadaan Tanah TanahJalan Tol Cimanggis Cibitung1, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Repuplik
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-06-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 545/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.Nitias Satvica Suryaningrat
2.I Made Sudarmawan
Tergugat:
Manager Business Banking Center PT Bank Mandiri Tbk
106 — 50
  • KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT1.Bahwa PARA TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 Angka ( 3 )Undang Undang Repuplik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 Tentangperlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiaporang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badanhukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukanatau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RepublikIndonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjianmenyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
HERLIA AGUSTINA, SH
Terdakwa:
JAMIL BIN ALI KEMAN
68 — 23
  • sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83ayat (2) huruf b juncto pasal 12 huruf e UndangUndang RepuplikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal pasal 83 ayat (2) huruf bjuncto pasal 12 huruf e UndangUndang Repuplik
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN BANGKALAN Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bkl
Tanggal 7 Nopember 2018 — Pemohon:
SUIMAH
37 — 7
  • Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa TimurKabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 21022018, NIK :3526060708820006, atas nama HOR 1, diberi tanda P1 ;Kartu Tanda Penduduk Repuplik Indonesia Propinsi Jawa TimurKabupaten Bangkalan yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 17092018, NIK :3526065011830010, atas nama SUIMAH, diberi tanda P2 ; Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 02-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat:
JACOB HALAMURY, SH.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
ALBERTH HALAMURY
156 — 48
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun didaerah, mengenai hasil pemilinan umum.Dalam Pasal 87 UndangUndang Repuplik Inonesia Nomor 30Tahun 2014 menyatakan dengan berlakunya undangundang ini, KeputusanHalaman 4 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABNTata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 21-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 71/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
IMAM ILYAS GASALI, S.Pd.,M.Pdi.
Tergugat:
BUPATI SITUBONDO
390 — 358
  • Bahwa PENGGUGAT mengajukan upaya hukum Kasasi MahkmahAgung Repuplik Indonesia yang berdasarkan putusan MahkamahAgung RI Nomor : 1556 R / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019 yangtelah memiliki kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Penggugat dihukumpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan danpidana denda Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 2 (Dua) bulan, uang pengganti kerugianPUTUSAN No. 71/G/2020
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 23-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
JULIANA SIMATAUW
Tergugat:
NATANIEL KEWILAA
97 — 43
  • verponding 986, namun berdasarkan bukti yang diajukan olehPenggugat tidak ada bukti yang dapat membuktikan tentang status tanahEigendom verponding tersebut yang telah menjadi Tanah Negara sejak kapandan bagaimana peralihan terhadap objek sengketa tersebut dan atas namaSiapa awalnya Eigendom Verponding 986 dan seharusnya ada jjin daripemagang hak Egeindom Verponding 986 atau setelah di Konversi , sedangkanmenurut dalil bantahan Para Tergugat Eigendon Vervonding 986 telah dibelioleh Kepolisian Negara Repuplik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 PK/Pdt/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — NY. SURYATI, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN, dkk
391 — 713 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ( empat puluh tujuh ribu sembilan ratus meterpersegi) atas Nama Haji Siddik, karena harus tunduk kepada PutusanMahkamah Agung Repuplik Indonesia tertanggal 15 Maret 2000 Nomor27 PK/TUN/1998.Maka perbuatan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas telah jelasjelas merupan erbuatan melawan hukum, sebab melakukan perbuatanyang bertentangan dengan putusan hukum dan menyalah gunakanwewenang dalam menerbitkan SHM Nomor 1766/Ulujami tersebut yangberakibat menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat (vide
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 019/G/2016/PTUN SMG
Tanggal 23 Juni 2016 — WAHYUDIONO, S.STP Melawan BUPATI BANJARNEGARA
100 — 34
  • ., Pasal 139 : Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, semuaperaturan perundangundangan yang merupakan peraturanpelaksanaan dari UndangUndang Nomor & tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara Repuplik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999Nomor
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 12-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 100/PID/2019/PT KPG
Tanggal 17 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PAULUS TANMENU Diwakili Oleh : HELIO MONIZ DE ARAUJO, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LUCIA A. WUNGUBELEN, SH
186 — 70
  • pengaman Nomor : CTP512/WBc.12/KPP.Mp.0602/2017 tanggal 23 September 2017 ;4. 1 (Satu) buah lista material transito ofisial alfandage batugade ;5. 1 (satu) buah nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintasbatas (Pengeluaran Sementara) Nomor 9524 tanggal 18 September2017 ;6. 1 (Satu) buah nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintasbatas (eks pengeluaran sementara) Nomor 9524 tanggal 23 september2017 ;7. 1 (satu) buah dokumen pemasukan / pengeluaran sementarakendaraan bermotor ked an dari wilayah Repuplik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-01-2008 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/PID/2007
Tanggal 16 Januari 2008 — DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE
375 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundangundangannamum apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakantidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28Dayat (1) UndangUndang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun1945".
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 12-10-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 04-01-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1547/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 28
  • Tergugat yang dikeluarkan11.12.1314.15.16.oleh Kepolisian Negara Repuplik Indonesia Propinsi Riau tanggal O1September 2012, telah bermeterei cukup, dan cap pos, oleh Hakim KetuaMajelis telah diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim KetuaMajelis, diberi tanda bukti P.10.Foto mobil Jeep , telah bermeterei cukup, dan cap pos, oleh Hakim KetuaMajelis telah diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim KetuaMajelis, diberi tanda bukti P.11.Foto mobil Sedan warna putih , telah bermeterei
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 7 April 2022 — Penuntut Umum:
MEIDY WENSEN, SH.
Terdakwa:
ARMIN JAYA BIN AMAN.
101 — 39
  • Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberitahuan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
  • Membebankan Terdakwa oleh katena itu dari dakwaan primair tersebut ;
  • Menyatakan Terdakwa Armin Jaya Bin Aman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Repuplik
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-07-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 25-08-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 394/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 25 Agustus 2022 — Komandan Detasemen Zeni Bangunan 2/III Siliwangi
Terbanding/Tergugat LIII : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat LIII : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat LIV : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq.
134 — 28
  • Komandan Detasemen Zeni Bangunan 2/III Siliwangi
    Terbanding/Tergugat LIII : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
    Terbanding/Turut Tergugat LIII : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bogor
    Terbanding/Turut Tergugat LIV : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 06-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
SARTJE PATTINAYA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
165 — 64
  • Bersama tersebut berlaku kedepan bukanberlaku kebelakang atau surut.Masih menurut Penggugat bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut diatas Penggugat menyajikan beberapa Peraturan Perundangundanganyaitu : Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB),yang dalam Hukum Pidana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuanpidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.Pasal 28 UndangUndang Dasar Negara Repuplik
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 05-10-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
BANGKIT ARI MURTI
Tergugat:
1.DIDON HARTONO
2.PRABOWO TRIANANTO
3.TITIN SUMARNI
119 — 35
  • Pembatalan dengan ganti rugi;Dan tentang salah satu akibat dari Wanprestasi tersebut, sejalan pula denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Repuplik Indonesia nomor 1001K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973 yang menyatakan :Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan(wanprestasi), karenanya Perikatan tersebut dibatalkan,Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 704 K/Sip/1972,tanggal 21 Mei 1973, menyatakan :Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, Perjanjian