Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makaMajelis berpendapat unsur hukum mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing telah terpenuhi menurut hukum ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Genero Pharmaceuticalspada bulan Juni 2016, sebagai staff QA dan sebagai bawahanPenggugat (Lola);53Bahwa saya pernah bersama temanteman yang lain melihat Penggugatsaat sedang sakit dikantor dari akhir tahun 2016, wajah Penggugatselalu kuning setiap sedang menstruasi;Bahwa saya pernah melihat Penggugat dalam keadaan lemas saatsedang siklus menstruasi datang, Penggugat izin kekamar mandi dantidak keluarkeluar, lalu saya bersama temanteman menggedorgedorpintu sampai pintu terouka dan menemukan Penggugat

dan tidak mau diganggu;Bahwa Dokumen Pengunduran diri dan Exit interview bukan Penggugatyang membuat;55 Bahwa Penggugat sedang Drop dan dalam masa Recovery saatdisodorkan dokumen surat pengunduran diri dan exit interview olehTergugat; Bahwa saya membawa Penggugat berlibur ke Malaysia dan Balisetelah kesehatan Penggugat membaik, dan hal itu dilakukan untukmenyenangkan Penggugat yang sedang menderita sakit parah; Bahwa penyakit yang diderita Penggugat adalah Penyakit Periodikyang berhubungan dengan siklus

tidak ada kecurigaan dihatinya yang buruk, dengan kata lainPemohon untuk saat ini tidak ada alasan anak yang bernama DanishMaulana Yusry, Lakilaki, kurang lebih 1 (satu) tahun, bukan dari hasilhubungan biologis antara Pemohon dan Termohon :Bahwa dalil Pemohon pada halaman Kedua Poin 6.b (enam titik b)alasan Pemohon pada poin tersebut sudah jelas dalam JawabanTermohon pada Poin 6.a (enam titik a) ;Bahwa dalil Pemohon pada halaman Kedua Poin 6.c (enam titik c),adalah tidak benar, Pemohon mempunyai siklus

kawasanhutanKonservasi taman wisata Tuti Adagae yang digunakan untuk kepentinganpribadi tanpa ijin dari Kepala Balai Besar KSDA NTT tidak dibenarkan,karena hal itu melanggar UU KSDA dan ekosistemnya dan jugamelanggar UU Kehutanan ;Bahwa akibat yang dialami dari tindakan para terdakwa adalah Akibatyang dialami adalah dari sisi jasa dan fungsi ekosistem yang meliputipengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tataair, penjaga ketersedian air, penjaga erosi, sedimentesi, pembentukanlapisan tanah, siklus

Kemudian Kasi Pemasaran meminta sub kredit untukmembuatkan analisis kredit yang mencakup analisis kelayakandebitur, analisis kemampuan membayar debitur (yang dinilai daripendapatan, siklus usaha dan tanggungan keluarga) dan analisisjaminan kredit.Setelah analisis kredit dibuat maka disampaikan kepada KasiPemasaran untuk direview kembali.

Pada Komite Kredit biasanya akandibahas bagaimana kelayakan debitur meliputi nilai jaminan,dokumen asli jaminan, bagaimana usaha debitur, siklus usahadebitur sehingga dapat diyakini persetujuan pemberian kredit.Apabila Komite Kredit menyetujui pemberian kredit maka akandituangkan dalam Form Rapat Komite Kredit yang ditandatanganioleh Pinca, Kasi Pemasaran dan Sub Kredit..

dan/atau sub kredit yang hasil survei seharusnyadituangkan dalam Laporan Kunjungan debitur namun demikian,dalam prakteknya Saksihanya menyampaikan secara lisan ataudalam selembar kertas (tulisan tangan) kepada Sub kreditbagaimana hasil kunjungan debitur tersebut;Kemudian Kasi Pemasaran meminta sub kredit untukmembuatkan analisis kredit yang mencakup analisis kelayakanHalaman 52 dari 240 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnrdebitur, analisis kemampuan membayar debitur (yang dinilai daripendapatan, siklus

Hasil analisis kemudian disampaikan kepada Pemimpin cabanguntuk dilakukan pembahasan dalam Komite Kredit (Pinca, KasiPemasaran, dan sub kredit) pada Komite Kredit biasanya akandibahas bagaimana kelayakan debitur meliputi nilai jaminan,dokumen asli jaminan, bagaimana usaha debitur, siklus usahadebitur sehingga dapat diyakini persetujuan pemberian kreditapabila Komite Kredit menyetujul pemberian kredit maka akandituangkan dalam Form Rapat Komite Kredit yang ditandatanganioleh Pinca, Kasi Pemasaran

Pada Komite Kredit biasanya akan dibahas bagaimanakelayakan debitur meliputi nilai jaminan, dokumen asli jaminan,bagaimana usaha debitur, siklus usaha debitur sehingga dapat diyakinipersetujuan pemberian kredit.

Pemantfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PajakPertambahan Nilai, dapat dikreditkan;(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa secara siklus bisnis, tidak ada suatu

Penyaluran DUD/K dari UED/KSP ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukansesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha; e. Pengelola UED/KSP membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan : Surat perintah bayar (SPB); Daftar rencana pencairan dana (RPD);Bahwa pada tahun 2009 pihak Pemerintah Daerah Kab.

pinjaman (SP39) ; Penetapan jasa pinjaaman DUD/K bagi anggota atau kelompok peminjamUED/KSP ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan ke dua dan terteradalam berita acara musyawarah desa/kelurahan dengan ketentuan minimalsebesar 12 persen pertahun; Jadwal pengembalian pokok pinjaman di tambah jasa / jasa pinjaman darianggota/kelompok pemanfaat kepada UED/KSP disepakati melaluimusyawarah desa/kelurahan dan tertera pada surat perjanjian pemberian kredit(SP2K) serta disesuaikan dengan jenis dan siklus

Jadwal pengembalian pokok pinjaman di tambah jasa / jasa pinjaman darianggota/kelompok pemanfaat kepada UED/KSP disepakati melalui musyawarahdesa/kelurahan dan tertera pada surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) serta disesuaikan dengan jenis dan siklus usaha;. Dana simpan pinjam dalam penggunaanya disesuaikan dengan kesepakatan mus yawarah desa/kelurahan;. Pembagian jasa pinjaman UED/KSP mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam panduan pengelolaan administrasi keuangan;.

Penyaluran DUD/K dari UED/KSP ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukan sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha;. Pengelola UED/KSP membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan : Surat perintah bayar (SPB); Daftar rencana pencairan dana (RPD);Bahwa ada dana yang di salurkan sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) dan yang mendapatkan Bantuan dana tersebut adalah sebanyak 12 Desadi Kab.

Penyaluran DUD/K dari UED/KSP ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukansesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha; Halaman 184 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRe.

Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90tanggal Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.538/Menhutll/2010 tanggal 4 Oktober 2010,serta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 ;Bahwa dalam siklus pengaliran batu bara dimana satu siklusterganggu maka semua terganggu, kapasitas PT Indomino adalah50.000 55.000 ton dalam 24 jam sehingga perjam ada 2.000 tonbatu bara yang dialirkan, sehingga dengan adanya penutupan jalanhauling selama satu jam ada sekitar 2.000

vide pasal 1 angka 2 Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UU RI No 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan),sedangkan yang dimaksud ikan berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang Undang RINo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UU RI No 45tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menjelaskan ikan adalah segala jenis organisme atau sebagiandari siklus

antara masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam melakukansuatu tahapan kegiatan, aturan apa yang digunakan, menurut Ahli pemerintah danswasta itu melayani masyarakat, Administrasi Pemerintah sendiri diatur di dalamUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu tata laksana dalam pengambilankeputusan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah, maka pemerintah baik pusat dandaerah memiliki aturannya sendiri di dalam melakukan kegiatannya; Bahwa tahapan yang dibutuhkan untuk diadakannya sebuah kegiatan adalahberupa siklus

ada standar biaya umum (SBU) nya, kalau nasionaldari Bappenas, kalau daerah ada standar dari peraturan bupati, gubernur; Bahwa di dalam kegiatan pemerintan harus sudah direncanakan, dan sudahdianggarkan; Bahwa pengganggaran dalam suatu proyek yang terlebih dahulu dibiayai olehbadan usaha, kegiatannya pasti direncanakan terlebih dahulu, tidak bisa tibatiba,pendanaannya bisa dari pihak ketiga, /oan, itu bisa dari luar, ada penganggaran,dan ada skala prioritas; Bahwa kegiatan tersebut tetap melalui siklus

, direncanakan terlebih dahulu,kemudian dianggarkan, setelah dilaksanakan apakah ini melalui pihak ketiga,loan; Bahwa proses pengganggaran pembayaran yang telah dikeluarkan oleh badanusaha terlebih dahulu tersebut, tetap melalui siklus, bagaimana perencanaannya,penggangarannya, atau misalnya dibayar dulu oleh pemerintah pusat, yangnantinya direimburse tentunya ada pencatatan, ada penata usahaan; Bahwa setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)diturunkan di kKementerian, apakah ada

Time adalah waktu yang dibutuhkan excavator saat start mengambil material hingga buang material;Bahwa yang dimaksud dengan Kapasitas Bucket adalah daya tampungbucket untuk membawa material dalam satuan m.Bahwa yang dimaksud dengan Factor Bucket adalah faktor tambahanmuatan dari kapasitas standartnya;Bahwa yang dimaksud dengan Faktor efisiensi alat adalah faktor yangmenentukan suatu alat bekerja secara efisien yang meliputi metode kerjadan pengoperasian;Bahwa yang dimaksud waktu siklus adalah waktu

di butuhkan untuk bahan bakar saja Rp. 2.288.000; Bahwa terkait dalam kondisi galian adalah pasir dan batu kerikil,biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan excavator Long Armatau excavator standar yang lebih murah yaitu Excavator Standartlebih murah dikarenakan kapasitas bucket lebih besar dan siklustime yang lebih cepat; Bahwa dalam pc 200 ada yang long arm dan standart; Bahwa terkait dengan umur suatu alat excavator berpengaruh denganKapasitas Bucket, Factor Bucket, Faktor efisiensi alat, waktu siklus

darilokasi kerja, jika material yang di gali atau di pindahkan lebih dalam ataujauh maka di gunakan unit yang Long Arm; Bahwa perbedaanya adalah dalam penggunanan lebih efektif yangstandar dibandingkan dengan yang long arm karena kapasitas bucketlebih besar; Bahwa terkait dalam kondisi galian adalah pasir dan batu kerikil, biayayang dibutuhkan untuk menggunakan excavator Long Arm atauexcavator standar yang lebih murah yaitu Excavator Standart lebih murahdikarenakan kapasitas bucket lebih besar dan siklus

Kapasiats bucket untuk excavator Longarm adalah kurang dari 0,60 m * sedangkan untuk kapasitas bucket excavatorstandar adalah 0,80 m%, sehingga excavator standar lebih murah dikarenakankapasitas bucket lebih besar dan siklus time yang lebih cepat, dengan demikianselisih harga satuan alat yang dijadikan dasar perhitungan oleh Penuntut Umumtidak berdasar dan sesuai dengan metode perhitungan yang dikemukakan olehAhli;Menimbang bahwa oleh karena metode perhitungan selisin volumegalian tanah oleh Penuntut

dari 230 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN Palharga satuan Pekerjaan Umum, padahal menurut Ahli Anggar Restu Primayogayang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan bahwa metodeyang digunakan untuk menentukan selisih galian tanah adalah terletak padabucket dari Eskavator, Kapasiats bucket untuk excavator Long arm adalahkurang dari 0,60 m * sedangkan untuk kapasitas bucket excavator standaradalah 0,80 m, sehingga excavator standar lebih murah dikarenakan kapasitasbucket lebih besar dan siklus

Oleh karenanyagugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/semulaTergugat Konpensiadalah sah menurut hukum;32.Bahwa siklus hubungan kerja didalam sebuah perusahaan adalahmerupakan hubungan simbiosis mutualis antara pengusaha dan pekerjasesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihaksecara bersamasama;33.Bahwa patut untuk diketahui bersama, usaha yang dimiliki olehPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah bergerak dibidangpemberian informasi kepada masyarakat

saksi tidak jadi dibelikan handphone baru ;Bahwa saksi tidak tahu yang meletakkan foto itu di jendela rumah saksi,saksi memperkirakan yang meletakkan adalah terdakwa;17Bahwa saksi tidak ada menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepadatemantemah saksi atau orang lain;Bahwa saksi tidak kurang atau cukup perhatian dari orang tua ;Bahwa terdakwa sudah punya istri dan satu orang anak;Bahwa saksipernah dibelikan pulsa handphone oleh terdakwa 2 kali,masingmasing pulsa Rp. 10.000, ;Bahwa sampai sekarang siklus

6 Undangundang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ataumembiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkonirol,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud ikan sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 4 Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalahsegala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

memberikan kepada masyarakat yang terkenadampak bencana Banjir;Bahwa karena ada bantuan maka benar ada bencana banjir;Bahwa saksi tidak mengeluarkan surat tentang status kebencanaantersebut:Saksi Menason Waang (Saksi A de Charge), telah memberikanketerangan dalam persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Mantan Kepala Desa Balongada;Halaman 71 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PT KPG4)Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 ada banjir besar;Bahwa banjir tersebut merupakan siklus

Saksi Melkisedek Kippah (Saksi A De Charge), telah memberikanketerangan dalam persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari pinggir Kali;Bahwa rumah saksi di sekitar Sungai Balongada;Bahwa saksi tinggal bersama isteri dan anakanak;Bahwa pada bulan Januari 2016 terjadi banjir yang sangat besar;Bahwa banjir terjadi untung di siang hari sehingga saksi bisa larimenyelamatkan diri bersama keluarga;Bahwa rumah saksi hanyut terbawa banjir;Bahwa banjir tersebut merupakan siklus

Nomor 673 PK/Pdt/2016Sabtu tanggal 08 April 2000 telah melakukan tindak pidana penarikan uangtunai, di rekening Tabungan Siklus dengan nomor rekening 006.2040700000485 pada Bank Jatim Cabang Kediri, milik bersama antara TermohonPK/Tergugat dan Pemohon PK/Penggugat sejumlah Rp100.000.000,(seratus juta rupiah), tanpa persetujuan dari Pemohon PK/Penggugat,sedangkan cek pembayaran dari Termohon PK/Tergugat atas nama CV.Prima Karya tanggal 28 Maret 2000 sejumlah Rp120.000.000, (seratus duapuluh juta rupiah

Nomor 673 PK/Pdt/201615.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.26.penarikan uang sejumlah Rp100.000.000, oleh Mochtar Hadi secarailegal, diberi tanda P18 (dari bukti asl)Fotocopy dari Rekening Siklus atas nama Mochtar Hadi dan RobertHendratono di Bank Jatim Cabang Kediri hal pembayaran sejumlahRp120.000.000 kepada Robert Hendratono pada tanggal 19 Juni 2000,diberi tanda P20; (dari bukti aslj)Fotocopy dari Tanda Bukti Permohonan Blokir kepada pihak BadanPertanahan Kabupaten Kediri atas sebidang tanah milik

LingkupHalaman 88 Putusan Perkara Pidana Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kagpengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistikyang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yangdiamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penggalian,pemotongan, pengambilan / perucatan dan pengangkutan besi tua / pipa ekskegiatan perminyakan Hindia Belanda ataupun non Hindia

PNPM PPK TAHUN2007 Tgl 27 April 2010.Perguliran SPP Tunggakan S/D 27 April 2010 Tahun2007 tgl 27 April 2010 dikembalikan kepada yang Berhak YakniEPAWARDI79) Progres kegiatan SPP tunggakan S/D 27 April 2010 SIKLUS 8 Tahun 2006tgl 27 April 2010 dikembalikan kepada yang Berhak Yakni EPAWARDI80) Progres kegiatan SPP 27 April 2010 Tahun 2005 Tgl 27 April 2010dikembalikan kepada yang Berhak Yakni EPAWARDI81) Berita acara Rapat Indikasi Penyimpangan dan upk kecamatan LembahGumanti tgl 14 Maret 2011 dikembalikan

PNPM PPK TAHUN2007 Tgl 27 April 2010.Perguliran SPP Tunggakan S/D 27 April 2010 Tahun2007 tgl 27 April 201079) Progres kegiatan SPP tunggakan S/D 27 April 2010 SIKLUS 8 Tahun 2006tgl 27 April 201080) Progres kegiatan SPP 27 April 2010 Tahun 2005 Tgl 27 April 201081) Berita acara Rapat Indikasi Penyimpangan dan upk kecamatan LembahGumanti tg 14 Maret 201182) Berita acara Tindak Lanjut Penyelesaaian Masalah penyelewengan dana SPPTahun 2011 Kecamatan lembah gumanti 31 Mei 201183) Berita Acara Tindak

PNPM PPK TAHUN 2007 Tgl 27April 2010.Perguliran SPP Tunggakan S/D 27 April 2010 Tahun 2007 tg 27 April 2010dikembalikan kepada yang berhak yakni EPAWARDI;Progres kegiatan SPP tunggakan S/D 27 April 2010 SIKLUS 8 Tahun 2006 tgl 27 April2010 dikembalikan kepada yang berhak yakni EPAWARDI,Progres kegiatan SPP 27 April 2010 Tahun 2005 Tgl 27 April 2010 dikembalikan kepadayang berhak yakni EPAWARDI;Berita acara Rapat Indikasi Penyimpangan dan upk kecamatan Lembah Gumanti tgl 14Maret 2011 dikembalikan

Siklus Pemberian KreditHal mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untuk memberikankredit KREASI kepada calon nasabah adalah bahwa kredit yang disalurkan kepadaHal 5 dari 99 halaman perkara No. 4/Tipikor/2012/PT.Bdgseseorang atau suatu lembaga usaha mikro kecil tersebut adalah merupakanhutang yang dananya bersumber dari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harusdikembalikan kepada pemilik dana berikut bunganya.Kebijakan Penentuan Sasaran KreditPada dasarnya semua jenis usaha mikro kecil

Siklus Pemberian KreditHal mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untuk memberikankredit KREASI kepada calon nasabah adalah bahwa kredit yang disalurkan kepadaseseorang atau suatu lembaga usaha mikro kecil tersebut adalah merupakanhutang yang dananya bersumber dari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harusdikembalikan kepada pemilik dana berikut bunganya.2.

Prinsip Dasar Dalam Analisa Kredit1.Siklus Pemberian KreditHal mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untuk memberikankredit KREASI kepada calon nasabah adalah bahwa kredit yang disalurkan kepadaseseorang atau suatu lembaga usaha mikro kecil tersebut adalah merupakanhutang yang dananya bersumber dari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harusdikembalikan kepada pemilik dana berikut bunganya.Kebijakan Penentuan Sasaran KreditPada dasarnya semua jenis usaha mikro kecil bisa didanai dengan

dengan diketahui Ketua UPK AnangKhairian Noor;Rencana angsuran Kredit Nilai Kredit Rp8.000.000,00 jangkawaktu 12 bulan, bunga 18% pertahun;Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP Desa ,Kelompok jumlah pinjaman Rp8.000.000,00Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP DesaKamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjamanRp15.000.000,00;Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP DesaKamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjamanRp9.000.000,00;Buku pengembalian pinjaman anggota kelompok SPP siklus

No.696 K/PID.SUS/2015271.272.273.274.275.276.277.278.zig.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.207.298.Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP Desa,Kelompok jumlah pinjaman Rp8.000.000,00Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP DesaKamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjamanRp15.000.000,00;Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP DesaKamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjamanRp9.000.000,00;Buku pengembalian pinjaman anggota kelompok SPP siklus /perguliran