Turut Terugat melakukan pengukuran lokasi atas tanah Penggugat yangtidak dihadiri sendiri oleh Penggugat dengan hasil pengukuran lapangantertuang dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Agustus 2018;Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 Kantor Polisi DaerahBener Meriah berkesimpulan untuk menghentikan perkara tersebut (SP3)berdasarkan surat SP2HP Kepolisian Resor Bener MeriahNomor:B/263/XII/2015/Reskrim dan menyarankan untuk terlebin dahulumenempuh jalur perdata karena terdapat tumpang tindin

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuri libeli) :Bentuk gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau tidakterang, bahkan rancu dan saling tumpang tindin antara bentuk GugatPerwakilan Kelompok (Class Actiori) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002dengan Gugatan Konvensional yang juga kacau dan tumpang tindih antarabentuk gugat individual dengan bentuk kumulasi (Samenvoeging) sepertidijelaskan dibawah ini:1.

Putusan Nomor 225 K/TUN/2014Tbk. yang dihidupkan tersebut tumpang tindin dengan kuasakuasapertambangan perusahaan lain yang telah ada sebelumnya;Bahwa yang pasti secara faktual Pemohon Kasasi telah menempuhsesuai prosedur hukum dan tidak tergesagesa dalam mengambil suatutindakan hukum dalam menerbitkan surat keputusan pembatalan danpencabutan (quod noun) objek gugatan sesuai putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga keputusan tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan

;Bahwa Checking sertifikat itu atas dasar ada perdamaian dan membayarRp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah ) dipotong kasbon dan memintake pihak Pak Abdul Rasyid Shaleh untuk menyiapkan legalitas untuktransaksi tersebut yaitu checking dan keterangan waris atas namasanwasih tersebut, cuma sampai saat ini checking tersebut belum selesaikarena menurut informasi Notaris, itu tumpang tindin dengan tanahangkatan udara ;Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan

EWF, maka pihak atau orang tersebut harus berhadapandengan Terdakwa, selanjutnya supaya penjualan tanah dapat meyakinkan PT.KK bahwa tanah tersebut tidak terjadi tumpang tindin penguasaannya,Terdakwa bersamasama dengan saksi M. Zaki menentukan tentang letak tanahyang sudah diganti rugi oleh PT. EWF dan kemudian dibuat dalam bentuk :berita acara surat pernyataan / penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayahDesa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT.

PENDAHULUANBahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara quad non dilanjutkan, makaTergugat akan menyampaikan beberapa fakta yang harus diketahui olen MajelisHakim dalam perkara in casu yaitu: Bahwa permasalahan atas tumpang tindin kepemilikan tanah miliktergugat dengan tanah milik Penggugat berawal sejak bulan November2015, dimana pada saat itu Penggugat dan rekannya bernama Imardinitelah mengganggu lahan milik Tergugat dengan menggunakan alat beratHalaman 7 dari 35 Putusan perdata gugatan Nomor 139/Pdt.G

ruang wilayah HTIyang akan dialokasikan bagi masyarakat serta Peraturan bersama 4 Kementrian(PU, Kehutanan, BPN dan Kemendagri) menetapkan Permen no PB. 3/2014tentang penyelesaikan hak hak rakyat di kawasan hutan, yang melibatkanmasyarakat desa sebagai anggotanya juga memerlukan dokumen perijinan inidalam format shp yang dapat diakses publik secara cepat oleh tim IP4T yang dikoordinir BPN disetiap kabupaten dgn merujuk pada ajuan masyarakat, untuksegera menetapkan status 30.000 desa yang bertumpang tindin

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenanguntuk mengadili Perkara a quo.03.1Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat dalam gugatannyayang juga mendalilkan memperoleh hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 romawi IVangka 1 adalah menyangkut Kepemilikan atas tanah yangtumpang tindin dengan Kepemilikan atas tanah TergugatHalaman 36 dari 78 halaman Putusan Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN.SMD03.203.3Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak MilikNomor

Batam, selanjutnyaMARJONI Bin USMAN diminta oleh saksi ZABUR ANJASFIANTO untukmembuat permohonan baru namun saksi koroban MARJONI BIN USMANmenolaknya dengan alasan takut tumpang tindin karena sudah adapermohonan sebelumnya; Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi korbanMARJONI Bin USMAN dihubungi oleh saksi FRANGKY LUMBAN TOBINGuntuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untuk membicarakan terkait kelanjutanpengurusan lahan tersebut, lalu saksi MARJONI Bin Usman datangbersama anaknya yang

Batam, selanjutnyaMARJONI Bin USMAN diminta oleh saksi ZABUR ANJASFIANTO untukmembuat permohonan baru namun saksi koroban MARJONI BIN USMANmenolaknya dengan alasan takut tumpang tindin karena sudah adapermohonan sebelumnya; Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi korbanMARJONI Bin USMAN dihubungi oleh saksi FRANGKY LUMBAN TOBINGLUMBAN TOBING untuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untukmembicarakan terkait kelanjutan pengurusan lahan tersebut, lalu saksiMARJONI Bin Usman datang bersama

Maka salah satu cara adalah memintabukti Sertipikat dari para pihak lalu direkam kembali dengan bukti fisik danlapangan, jika ada masalah tumpang tindin atau sebagainya itu masalah laindiluar pengukuran;Bahwa jika terjadi sertipikat tumpang tindih yang pertama kita lakukan adalahpenelitian, dari kedua sertipikat mana yang sertipikat yang lebih dahulu, yangkedua kami akan meneliti proses penerbitan 2 sertipikat tersebut Sesuai apatidak, itulah yang akan kami rekomendasikan kepada pimpinan, dan sepanjangpara

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui bahwa sebagian bidangtanah sebelah selatan di atas lokasi tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1287milik Tergugat II Intervensi ternyata diterbitkan sertipikat hak milik nomor 2701atas nama Penggugat sehingga diatas lokasi tanah milik Tergugat II Intervensiterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat yangditerbitkan Sertipikat Hak Milik 2701 tersebut overlapping seluas 605 M2 diatastanah milik Tergugat II Intervensi (vide Berita Acara

Bahwa pada Peta Informasi Wilayah Pertambangan yangditerbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 19Oktober 2011 yang ditujukan kepada Penggugat II Intervensi, tidak adatumpang tindin dengan peta WIUP PT. Benliz Pacific Mustika5. Bahwa berikut ini koordinat dan Peta WIUP PT.

Bahwa pada tanggal 28 April 2014 Tergugat menerbitkan objekgugatan dan pada tanggal 14 Juli 2017 Penggugat II Intervensimemperoleh objek gugatan dan ternyata ada tumpang tindin WIUP objekgugatan terhadap WIUP Penggugat IIntervensi ;7. Bahwa Penggugat II Intervensi memetakan WIUP yang tumpangtindin sehingga diperoleh peta dan koordinat yang adalah sebagai berikut: oegi2Wapoga*@Napan (1a 1~ Poronai 2NA1i,i~glaharewau ,0 5Moawhaw oUsihee Koordinat Tumpang Tindih1. S3 02 28.0/E136 15 00.02.

Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA Nomor 2 Tahun1991) bagian V angka 3;Walaupun pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa adalah PT.Sentika Mitra Persada, namun Penggugat adalah pihak yangkepentingannya terkena langsung (terimbas) oleh akibat hukum daridiberlakukannya / dikeluarkannya objek sengketa, karena area ataulokasi atau wilayah Hak Operasi Produksi yang tercantum dalam objeksengketa seluruhnya tepat berada di dalam atau di atas ataumenumpang tindin

Halini membuktikan bahwa ketidakcermatan dan pengabaian obyektifitasoleh Termohon Peninjauan Kembali telah mengakibatkanketidaktertiban dalam penyelenggaraan negara, dalam hal initerjadinya tumpang tindin antara objek sengketa dengan IUPEksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali;Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa TermohonPeninjauan Kembali telah melanggar AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga secara hukum (mutatis mutandis) objek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat juga

PN.Klaanyang di jawab saksi Anita Sari enggaklah bang saya gak mau, karenasaksi Anita Sari tidak mau kemudian terdakwa menarik tangan saksi AnitaSari lalu terdakwa ajak ke kamar terdakwa kemudian terdakwa ajak nontonFilm BF lalu terdakwa kasih Pil KB warna kuning dan terdakwa suruh minumdengan air setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Anita Sarisehingga telanjang bulat lalu terdakwa rebahkan di atas kasur dankemudian terdakwa cium seluruh tubuh saksi Anita Sari dan terdakwacumbu lalu terdakwa tindin

Memerintahkan Para Pihak dalam Perkara Aqou ini, di atas bidang Tanahsengketa atau tumpang tindin sebagaimana dimaksud :Di atas Sebidang Tanah seluas 7.123 m2 dengan batasbatas Tanah: Sebelah Utara : 110 m dengan Kawasan Perlindungan Mangrove Sebelah Timur : 116 m dengan Tanah Masyumi Sebelah Selatan :93m Bandar Sebelah Barat : 32/35 m dengan Kawasan perlindungan mangroveDi atas Sebidang Tanah seluas 20.000 m?

Bahwa terhadap perkara yang berpotensi ne bis in idem, dan agartidak terjadi tumpang tindin karena perbedaan putusan terhadap perkaraHalaman 17 dari 36Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gskyang sudah lebih dahulu diputus dengan perkara yang sedangberlangsung, Mahkamah Agung telah memberi petunjuk agar azas ne bisin idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagipara pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yangberbeda, Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah

terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor2/Sawerigading adalah sah dan tidak ada satupun Putusan Pengadilan yangmenyatakan batal atau tidak sah, namun ternyata di atas tanah yang sama,oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor20256/Sawerigading, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Desember 2015, SuratUkur tanggal 14 Desember 2015 Nomor 00316/2015, luas 860 m2 atas namaPeter David Pie atau objek sengketa, sehingga terjadi tumpang tindin

keabsahan penerbitan objek sengketa in casu oleh TermohonKasasi dahulu Pembanding/Tergugat, baik dari segi prosedur maupunsubstansinya yang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimanadimaksud menurut Ketentuan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Kepala BadanPertanahan RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebabkan cacat hukumadministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain: huruf Etumpang tindin

TERGUGAT sesuaidengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria KepalaSadan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 107 : 'Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) adalah :Kesalahan prosedur;Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;Kesalahan subjek hak;Kesalahan objek hak,Kesalahan jenis hak;Kesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindin

bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh Tergugat dan sdr kandungPenggugat lainnya atas dilaporkannya Penggugat ke polisi ini tidaksemestinya dilakukan, karena saksi tahu hubungan Penggugat denganpara Tergugat dan sdr kandung yang lain sebelumnya sangat harmonis,dan juga surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat ;bahwa surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat karenapada saat itu tanah warisan yang akan dijual tersebut sedang dalamkeadaan bermasalah dan tumpang tindin

gugatan Penggugat semakin kabur atas objek sengketa, karenaPenggugat tidak mengetahui bagaimana perolehan atas tanah yangdijadikan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Tergugat Ill dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danTergugat Il, apabila keduanya berindikasi terjadi tumpang tindin