Ditemukan 1049 data
122 — 20
Kepolisian Negara Repuplik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah ProvinsiBanten, Beralamat di Jalan Syeh Nawaw Al Bantani No.76 Serang, Banten.yang diwakili oleh Muhammad Endro, S.IK., M.H., Jabatan Kabidkum PoldaBanten, IIN FAUZI, S.H., S.E., M.H., M.Si.,M.Kn. Jabatan Advokat Madya 2Bidkum Polda Banten, Dr. Dadang Herli S.SIP, S.H., M.H., M.Si., M.Kn.Jabatan Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten, H. Suntoro,S.H.M.H.
Terbanding/Tergugat I : dr. Maruhum Siahaan, MPH,
Terbanding/Tergugat II : Sdr. Nambak Tarigan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
94 — 26
BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tok KANTOR CABANG MEDAN PUTRI HIJAUNomor: B.6954II/KC/ADK/10/2011 Tanggal 07/10/2011 Hak Tanggunganini hapus atas tanah HM No. 53/Padang Bulan sesuai dengan KetentuanPasal 54 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo.Pasal 122 s/d Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;13.
63 — 9
Bahwa Negara kita Repuplik Indonesia adalah Negara Hukum, dimana setiap orang dijaminhak haknya sebagai warga Negara. Jaminan tersebut dimuat dalam Undang Undang dasarNegara, dimana setiap orang diperlakukan sama didepan hukum, dan lagi pula setiap oranwajib dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan didepan hukum bahwa dia bersalah.
189 — 52
SEMA No. 6 Tahun 1994 yakni dibuatsecara tertulis, menyebut dengan jelas khusus untuk berperkara di pengadilan mana,identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan kongkritpokok dan obyek sengketa yang diperkarakan ;Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa tanggal 10 April 2013 yangdibuat dan ditandatangani/jempol di wilayah Repuplik Indonesia dalam hal ini diSurabaya dan di legalisasi oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, SH. MH.
107 — 71
diberi kKewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1)huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yangdiperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, dimanadalam pelaksanaannya, untuk mendatangkan para ahli yang diperlukandimaksud adalah pengemban fungsi forensik atau scientific crimeinvestigation (penyidikan secara ilmiah) di lingkungan Polri;Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf h Undang Undang Repuplik
148 — 65
Tentang Lokasi Tanah Terperkara SebelumKemerdekaan Repuplik Indonesia; Bahwa sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia kita mengenal adanyaNegara Sumatera Timur (sekarang sebagian dari wilayah Propinsi Sumatera Utara)yang mana sekitar abad ke XIX terdapat beberapa Kesultanan yang berkuasa sesuaidengan hukum adat setempat pada waktu itu antara lain Kesultanan Deli,Kesultanan Serdang, dan Kesultanan Langkat dan lainlain; Bahwa batas wilayah antara Kesultanan Deli dengan Kesultanan Serdang adalahberupa
1215 — 1603 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dasar hukum yang melandasi (Lega/ Standing) dalam halmelakukan upaya hukum permohonan uji materiil kepadaMahkamah Agung Repuplik Indonesia, yaitu:Halaman 12 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021A.
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
350 — 207
., Sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Repuplik Indonesia Nomor AHU31926.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan PT. BATARA GURU GROUP tanggal 10 Juli 2009 danHalaman 14 dari 226 Halaman Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Mtr.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0027464.AH.01.02 Tahun 2019 TentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BATARA GURU GROUP tanggal 20 Mei 2019.
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
504 — 242
7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNAN SINGKAH, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia Nomor 131.14-631 Tahun 2016 tentang pengangkatan Walikota Dumai Provinsi Riau
2.