Ditemukan 1291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berutu bersatu bermihu berhitu bermuli bermata berhulu bertutup
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — DERIEF RYS GUMILAR, dkk vs. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
100 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kiranya pernyataan penyesalan atas Perbuatan MelawanHukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan danpemenuhan Hak Asasi manusia serta perubahan sistem pengadaan tanahuntuk pembangunan yang bermutu dan berkualitas dengan mamfaat yangdigunakan sebesarbesarnya bagi hakhak Warga Negara Indonesia;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayarbiaya perkara
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Putus : 23-08-2017 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl
Tanggal 23 Agustus 2017 — M. ROZALI DJAFRI Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu
84 — 65
  • Peraturan Menpan tentangstandar audit, sehingga hasil audit Tergugat tidak bermutu, tidak valid,melanggar hukum dan cacat hukum, karena berdasarkan ketentuantersebut bahwa standar audit merupakan kriteria atau ukuran mutu yangwajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah dalammelakukan audit. Ketentuan ini semua telah diabaikan oleh Tergugatdalam melakukan audit dimaksud;.Halaman 7 dari 63 halaman Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
428 — 107
  • Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan baikdengan memproduksi dan menyediakan produkproduk kemasan dantutup kemasan yang bermutu dan berkualitas kepada Para Tergugat.Dimana atas prestasi, mutu dan kualitas produk kemasan dan tutupkemasan yang dibuat/diproduksi Penggugat telah diakui Para Tergugatterbukti Penggugat telah mendapatkan penghargaan dari Tergugat yang juga merupakan perwakilan Tergugat II di Indonesia, adapunpenghargaan tersebut adalah sebagai berikut : 23 Januari 2002,
    Namun,permasalahan ini tidak dapat diperbaiki oleh Penggugat dan Penggugatterus gagal mengirimkan barangbarangnya secara tepat waktu dan dalamjumlah penuh.Para Tergugat menolak dalil dalam Gugatan a quo butir 21 (halaman 10)bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menyediakan produkprodukkemasan yang bermutu dan berkualitas kepada Para Tergugat dengan buktiberupa penghargaanpenghargaan yang diterima oleh Penggugat dari ParaTergugat sejak tahun 20022009.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sim
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.DOHAR TIGOR PARLUHUTAN GURNING
2.MANGIHUT PURBA.
3.MONANG MANIK.
4.MARKUS RUMAHORBO.
Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD KabupatenSimalungun
2.Bupati Kepala Daerah Kab Simalungun
3.kepala kantor badan pertanhan Nasional Kab,Simalungun
4.kepala dinas perizianan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kab Simalungun
5.camat Girsang Sipangan Bolon
6.Lurah Kelurahan Parapat
7.Komando Rayon Militer Parapat
8.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
9.Masrida Napitupulu
10.RizkyFebryka
408 — 186
  • kelalaian dan kealpaan melakukan kewajiban hukum kamiterkait dengan terjadinya penerbitan ijin pendirian bangunan dan adanyakegiatan pembangunan dikawasan pantai bebas parapat yang tidakmengindahkan Perda Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penetapan Sosor PasirParapa tSebagai Pantai Bebas Di Kota Parapat.Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum inimenjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, danpemenuhan Hak Asasi Manusia serta perubahan sistem pengelolaanlingkungan hidup yang bermutu
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 24/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
CV.MODERN JAYA BARU Diwakili Oleh Wakil Direkturnya Mansur S
Tergugat:
Pokja Pemilihan VI Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021
Intervensi:
TANZILURRAHMAN selaku Direktur CV FARIS MANDIRI
227 — 75
  • Positan gugatanPENGGUGAT yang menyatakan bahwa seharusnya yang menjadipemenang tender Pekerjaan Konstruksi Penambahan GedungUPTD Labkesda adalah PENGGUGAT karena harga penawaranyang diajukan oleh PENGGUGAT lebih rendah dari TERGUGATINTERVENSI adalah penyampaian yang keliru, karena tidak adaaturan yang menyatakan bahwa pemenang tender harus pesertadengan penawaran terendah, namun penawaran yang rasionalsesuai dengan biaya kerja yang dikeluarkan oleh pihak pemenang,karena demi kualitas pekerjaan yang bermutu
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 28-09-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 341/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 28 September 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN, TBK KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Terbanding/Penggugat II : KOMAR, SE bin GARIROHADANG
Terbanding/Penggugat I : YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA
Turut Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA TASIKMALAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : Drs. H. SYARIF HIDAYAT, M.Si.
73 — 45
  • yangdilakukan oleh USP Swamitra dan koperasi adalah merupakan bagian dariUnit Kerja Usaha Mikro Bank Bukopin, sehingga Bank Bukopin tidakmenggubris MOU yang dibuatnya, dan menjalankannya sendiri tanpapengawasan dari pihak lain,Bahwa jika dilakukan dengan MOU yang sedemikian rupa , maka pihakmanapun yang melakukan kerjasama seperti ini pasti akan mengalamikerugian, karena unsure MOU yang dilakukan terdapat rekayasa danmuslihat yang seolah olah untuk lebih meningkatkan kwalitas managementyang lebih baik dan bermutu
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
SELFY
Tergugat:
1.PT. KEDOYA ADYARAYAdikenal juga sebagai RUMAH SAKIT GRHA KEDOYA
2.DR. HARDI SUSANTO, SPOG
3.DR. DORO SOENDORO
4.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
5.GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
1150 — 372
  • Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengadaada karenadalam perkara a quo, Tergugat tidak lalai dalam melaksanakankewajibannya selaku rumah sakit, dimana kewajiban Rumah Sakit sesualdengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentangKewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Permenkes 4/2018) jo.Pasal 29 UU Nomor 44/2009 sebagai berikut:a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakitkepada masyarakat;b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi
    Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat adalah salah satu Rumah Sakit diIndonesia yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, dan Tergugat hadir untuk memberikan jawaban pasti atas keinginan pasien untukmendapatkan pelayanan bermutu yang terbaik di bidang kesehatan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr
Tanggal 12 Nopember 2015 — SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO.
89 — 18
  • Pbr941)2)3)4)5)6)7)8)Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/065 tanggal20 Februari 2007 tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Koordinator Bidangpenyediaan benih adalah :Menginformasikan sumbersumber benih dan prosedur untuk mendapatkan benihyang bermutu ;. Menetapkan kriteria bibit yang bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;. Melakukan pemeriksaan terhadap bibit yang akan ditanam di kebun K2I ;.
    guna usaha ;e Terwujudnya kesempatan bekerja bagi masyarakat luasdipedesaan ;e Terwujudnya peningkatan produktifitas dan produksi budi dayaperkebunan dan aneka produk hasil agro industri serta hasilolahan limbah sebagai penunjang ;e Terwujudnya akses sarana dan prasarana infra struktur sosialekonomi yang efektif dipedesaan ;Bahwa sehubungan dengan Tupoksi saksi, tugas yang sudah saksi laksanakanadalah sebagai berikut :1 Menginformasikan sumbersumber benih dan prosedur untukmendapatkan benih yang bermutu
    Tunggal Yunus dan PT.Damimas (Sinar Mas Group) ;e Prosedur untuk mendapat bibit bermutu adalah :a PT.
    Pbr96Medan menyusun rencana jadwal pengiriman kecambahdan setiap pengiriman kecambah akan dilampirkan DOdari sumber benih (PPKS Medan), Surat Keterangan MutuBenih (SKMB) dari Balai pengawasan dan pengembanganmutu benih perkebunan Sumatera Utara (BP2MB Medan),surat Karantina ;2 Menetapkan kriteria bibit yang bermutu sesuai dengan ketentuanyang berlaku ;Sudah dilaksanakan dengan menyampaikan langsung kepada PT GerbangEkapalmina ;3 Melakukan pemeriksaan terhadap bibit yang akan ditanam dikebun K2I ;
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 12-08-2019 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 6 Oktober 2020 — SAMGONG GEAR IND.,CO.,Ltd >< Mc. SUN INC ; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,
671 — 267
  • ., Ltd);Bahwa produk hasil produksi PENGGUGAT yang menggunakan merekSAMGONG, SAMGONG dan logo gir(G) dan logo gir (G) adalahproduk bermutu tinggi yang diproduksi dengan tehnologi tinggi (high tech)dan telah memenuhi standar mutu diberbagai negara, antara lain Jepang,Amerika dan Jerman, serta telah menerima Sertifikat Jaminan Mutu yakniISO 9001:2015.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 27-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 61/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.TJITRA BINTORO
2.TEE SUSANTO
144 — 163
  • Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c UUBUMN, bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalahmenyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajathidup orang banyak.Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa a quo yangtidak mendahulukan kepentingan umum dan telah menggangguPENGGUGAT untuk menjalankan fungsinya dalam menyediakan pelayananbagi kepentingan umum di bidang jasa pelayanan kebandarudaraan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.B/TPK/2012/PN.JKT-PST
Tanggal 6 September 2012 — SURUNG HASIHOLAN SIMANJUNTAK
166 — 73
  • PT.Ramos Jaya Abadi sematamata dilakukanoleh Terdakwa guna menghindari permintaan uang muka yang diminta olehagen ; padahal agen sebagai pendukung dalam pengadaan alat laboratoriumBPOM, memiliki peranan penting untuk memperoleh barang yang bermutu danberkualitas . Meskipun Terdakwa c.q. PT.
    Ramos Jaya Abadi, selaku penyediabarang/jasa telah memperoleh uang muka dari BPOM sebesar 20 % dari jumlahnilai kontrak, namun Terdakwa enggan memenuhi permintaan agen sebagaipendukung, untuk memperoleh barang yang bermutu dan berkualitas.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 642/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 4 April 2019 — PT. PUTERA DAYA PERKASA lawan PT. Perusahaan Listrik Negara Persero d.h. Perusahaan Umum Listrik Negara dan Pemerintah RI cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN
341 — 359
  • dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa menurut pertimbangan dikeluarkannya Undangundang Nomor30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada huruf (b) dikatakan bahwatenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaantenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terusditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersediatenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu
Pengadilan PN RENGAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Rgt
Tanggal 30 April 2014 — H. TONI TRIANTO (PENGGUGAT) M E L A W A N KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDERAGIRI HULU, DKK (TERGUGAT I)
99 — 80
  • Bagaimana mungkin petani/peternak akan mendapatkan sapi15breed Bali yang bermutu dan what serta layak dipelihara petani/peternak untukdikembangbiakan dan jelas tidak akan memberikan penerusan manfaat yangsangat nyata dalam pembangunan sapi potong di Kabupaten Indragiri Hulu,karena dalam pengadaan ternak sapi Breed bali ini adal koordinasi/komunikasidan kerjasama antar pemerintah Provinsi Daerah sumber bibit dan daerah yangbutuh bibit yang diwadai oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia;d.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 21-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan
248 — 130
  • :Ayat (1): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wayjibbelajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.Ayat (2): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wayjibbelajar wajib menerima peserta didik program wayjib belajar darilingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesual daya tampungsatuan pendidikan yang bersangkutan.40.Jelaslan bahwa Objek Sengketa telah melanggar ketentuan hukum yangberlaku tersebut mengenai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-12-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 5 Desember 2012 — ABDULLAH
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pasal 6 penambahandan pengurangan pekerjaan ayat (1) menyatakan bahwapenambahan atau pengurangan hanya dikerjakan atas perintahpemberi tugas kepada penyadia barang/jasa yang diberikansecara tertulis dan dilaksanakan dalam rangka penyalesaianpekerjaan ;Dokumenlelang=s (syaratsyarat kontrak) Pasal 10pertanggungjawaban ayat (2) menyatakan bahwa apabila adabarang yang tidak memenuhi syarat, penyedia barang/jasadengan biaya sendiri harus menarik barang tersebut danmengganti dengan barang yang sama dan bermutu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — YAYASAN HUKUM ENERGI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT VS PRESIDEN RI;
191 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU BUMN juga telah menegaskanmaksud dan tujuan BUMN adalah:a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomiannasional pada umumnya dan penerimaan negara padakhususnya;b. mengejar keuntungan;c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan hajat hidup orang banyak;d. menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadaHalaman
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 21-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan
221 — 150
  • :Ayat (1): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajibbelajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.Ayat (2): Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajibbelajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar darilingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampungsatuan pendidikan yang bersangkutan.39.Jelaslah bahwa Objek Sengketa telah melanggar ketentuan hukum yangberlaku tersebut mengenai
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 14-03-2017 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN BATAM Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
SURYA SUGIHARTO
Tergugat:
1.JANTO
2.TANTO
3.SUSIYANTI
87 — 62
  • Hal ini sejalan dengan pendapat ImaErlie Yuana, yang menyatakan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Otentikbukan berarti Notaris dapat secara bebas lepas dari tanggung jawabnya, Notarisdituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu Sesualaturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya,bukan mengadaada ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita Gugatanpenggugat point 2 (dua) menguraikan Bahwa Perjanjian antara Penggugat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/P/FP/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Mei 2019 — GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT)/INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
94 — 64
  • Sulendrakusuma dalam keterangan tertulisnya (Bukti P15)menyatakan:1) Negara berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan (ketersediaan,keterangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman,bermutu, dan bergizi seimbang);2) Kenaikan harga pangan dapat mengganggu kemampuan negara dalammewujudkan ketahanan pangan;Halaman 23 dari 84 halaman.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2008 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 222/Pid.B/2008/PN.KPG
Tanggal 20 Oktober 2008 — Ir. TEGUH BUDIJONO, MT
79 — 33
  • Drainase : Galiantanah dalam kontrak 117,52 m8, Volume fisik 74,61 msehingga terdapat kekurangan 42,91 m, urugan pasildalam kontrak 14,96 m%, Volume fisik 5,11 m* sehinggaterdapat kekurangan 9,85 m%, pasangan batu kali 1 :5,terdapat pasangan batu karang lama 70,35 m, pasanganbatu. karang baru 98,81 m sehingga total kekurangan169,16 ms.Bahwa didalam kontrak seharusnya pasangan batu kali,tetapi kenyataan dilapangan terpasang batu karang.Bahwa antara batu karang dengan batu kali, bahwa batukali lebih bermutu