menerima hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai DPPASKPDDinas Pekerjaa Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sigi yangdiperuntukan bagi 20 (dua puluh) paket pekerjaan pembangunanjalan lingkungan di wilayah Kabupaten Sigi kemudian berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan EnergiKabupaten Sigi Nomor : 600.800/ 308.a/IX/DPUPESEK/2010 tanggal01 September 2010, Muhamad Fadhlih, ST. diangkat selaku PejabatPelaksana Tekhnis

K.14.0331 tanggal30 September 2014 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH,S,Si, Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis Pengujian Teranokoko BPOM RIBanjarmasin terhadap barang bukti 1 (satu) paket seberat 0,56 (nol komalima enam) gram diperoleh hasil :Sediaan dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidak berbau mengandungmetafetamina positip yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU.

K.14.0331 tanggal 30 September 2014 yang ditandatanganioleh ARY YUSTANTININGSIH, S,Si, Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis PengujianTeranokoko BPOM RI Banjarmasin terhadap barang bukti (satu) paket seberat 0,56 (nolkoma lima enam) gram diperoleh hasil :Sediaan dalam bentuk kristal , tidak berwarna dantidak berbau mengandung metafetamina positip yang masuk dalam daftar NarkotikaGolongan I UU.

K.14.0331tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S,Si,Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis Pengujian Teranokoko BPOM RI Banjarmasinterhadap barang bukti (satu) paket seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram diperolehhasil : Sediaan dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidak berbau mengandungmetafetamina positip yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU.

dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu)rupiah untuk 1 (satu) bungkus, dan setelah terdakwa terima barangtersebut, kemudian terdakwa simpan, dengan tujuan akan dikonsumsibersama nanti bersama teman;Menimbang, bahwa sabusabu yang dibeli, disimpan dan untukselanjutnya akan digunakan atau dikomsumsi oleh terdakwa sesuai denganLaporan Hasil Pengujian NarkotikaPsikotropika Badan POM RI Kupang Nomor: PO.TU.4.14.12 tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis

yang ada di meja ruang tamuyang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yangdidalamnya ada 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) bungkus paket sabusabu dengan berat 0,0791 gram;Menimbang, bahwa sabusabu yang dibeli, disimpan dan untukselanjutnya akan digunakan atau dikomsumsi oleh terdakwa sesuai denganLaporan Hasil Pengujian NarkotikaPsikotropika Badan POM RI Kupang Nomor: PO.TU.4.14.12 tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani olen MUKHLISAH,S.Si, Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis

/PNLbt 1 (satu) buah tas warna Hitam merk POLLO; 1 (satu buah) handphone merek Nokia type C6 warna Hitam Putihdengan simcard 6210 02466204489901, akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkuspaket sabusabu dengan berat 0,0791 gram, sebagaimana Laporan HasilPengujian NarkotikaPsikotropika Badan POM RI Kupang NomorPO.TU.4.14.12 tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis Laboratorium Pengolahan

Bahwa oleh karena peserta tersebut digugurkan pada tahapevaluasi administrasi maka kesempatan bersaingnya menjadihilang baik dari sisi tekhnis maupun penawaran harga;13. Bahwa pada butir 2.6 Dampak Persaingan Usaha, dalam putusannya,Termohon Peninjauan Kembali menyimpulkan sebagai berikut:2.6.2. Dampak Bagi Pelaku Usaha Lain2.6.2.1. Bahwa adanya persyaratan kantor perwakilan dan/atauinvestasi bidang perlampuan di Indonesia yangditetapkan Panitia Pengadaan berdampak:a.

Hal ini terbuktibahwa fakta perbuatan tentang tindakan sengaja untuk tidak memenuhipersyaratan administrasi dan tekhnis serta tindakan sengaja menawarkanharga diatas OE adalah fakta perbuatan yang dilakukan secara sendiri/sepihak oleh peserta tender, termasuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali.Uraian fakta perbuatan dalam pertimbangan hukum Termohon PeninjauanKembali tersebut tidak dilakukan secara bersamasama dengan pesertatender yang lain;Hal. 88 dari 113 hal Put.

merupakan tindakan diskriminatifkarena;a Bahwa tidak semua peserta didukung oleh pabrikan yang telah memiliki kantorperwakilan dan/atau investasi di bidang perlampuan di Indonesia;b Bahwa persyaratan tersebut mengakibatkan peserta tender sebagaimana butir adiatas tidak lolos tahap evaluasi administrasi sebagaimana diuraikan pada butir 1.8bagian Tentang Hukum;c Bahwa oleh karena peserta tersebut digugurkan pada tahap evaluasi administrasimaka kesempatan bersaingnya menjadi hilang baik dari sisi tekhnis

sertatindakan sengaja menawarkan harga diatas OE";21 Bahwa pertimbangan Termohon Kasasi dalam uraian fakta perbuatan tentangtindakan sengaja untuk tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tekhnis sertatindakan sengaja menawarkan harga diatas OE membuktikan bahwa fakta perbuatanyang dilakukan oleh peserta tender, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, adalahmerupakan fakta tentang perbuatan sepihak, bukan fakta perbuatan dua atau lebih pelakutender;Hal ini terbukti bahwa fakta perbuatan yang dilakukan

tentang tindakan sengaja untuktidak memenuhi persyaratan administrasi dan tekhnis serta tindakan sengajamenawarkan harga diatas OE adalah fakta perbuatan yang dilakukan secara sendiri/sepihak oleh peserta tender, termasuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Tata Usaha Negara Mataram ;Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara DanPersidangan secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan padatanggal 8 Agustus 2019 juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal SadanPeradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 10/Djmt/Kep/1/2021tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Tekhnis

mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agamadalam hal menetapkan wali pengampu sebagai tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 263 R.Bg. menyebutkan : Jikaseorang dewasa karena akalnya terganggu, tidak mampu untuk mengurus dirisendiri serta harta bendanya, maka tiaptiap keluarga terdekat dan jika tidakada, jaksa kepala atau jaksa berhak memohon agar diangkat seorangpengampu untuk mengurus orang demikian serta harta bendanya.Menimbang, bahwa terhadap pasal tersebut secara tekhnis

ditunjukhal inwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acaratersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan padaRadio FM Suara Rengganis dan pada papan pengumuman Pengadilan AgamaSitubondo tanggal 23 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

RKAKL Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2013Unit org: (04) Ditjen Pendidikan Islam, Program : (025.04.07) Program Pendidikan1 (satu) eksemplar Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Unit Kerja (297566)Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Alokasi Rp. 1.873.243.000, ;1 (satu) eksemplar Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2013Hal.4 dari 99 Putusan No.226/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.SbyUnit org: (01) Sekretariat jendral, Program : (025.01.01) Program DukunganManajemen dan Pelaksanaan dan Tekhnis

Karantina Tumbuhan, Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalahSurat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dinegara atauarea aSal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhanatau bagianbagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dariOPT, OPTK, OPTK golongan I,OPTK golongan II dan /atau OPT pentingserta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang di tetapkandan /atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.Bahwa benar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan diterbitkan oleh UnitPelaksana Tekhnis

hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhankarantina ada 5 pelabuhan di Jambi yang telah ditetapkan sebagai tempattempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa OPTK yaitu :Bandara Sulthan Thaha Kota Jambi.Pelabuhan Talang Duku Kab.Muara Jambi.Pelabuhan Kuala Tungkal Kab.Tanjab Barat.Pelabuhan Muara Sabak Kab.Tanjab Timur.Kantor Pos Jambi.Bahwa benar Prosedur atau cara penerbitan sertifikat kesehatantumbuhan adalah Pihak pemohon membuat surat permohonan danmengajukannya ke Unit Pelayanan Tekhnis

ini maka ditunjuk segala hal yangtermuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidakdapat dipisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohontersebut, telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalarpada tanggal 19 Oktober 2012, sebagaimana maksud buku II Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis

PUT. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PLGe Tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015,dilakukan evaluasi penawaran ( Adm, tekhnis, harga ) dan EvalusiKualifikasi langsung dilakukan pembuktian kualifikasi;e Tanggal 08 Desember 2015 dilakukan penetapan pemenang olehPokja NM dengan langsung dilakukan pengumuman penetapanpemenang dan dari Hasil Evalusi, ditetapbkan CV. B. PRODUCTIONsebagai pemenang;Bahwa, terhadap penetapan pemenang dan dari Hasil Evaluasi Pokja IVyang menetapkan CV. B.

PUT. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PLGBahwa, pada tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14Desember 2015 Pokja IV melakukan evaluasi ulang terhadap penawaranyang masuk meliputi evaluasi administrasi, tekhnis, harga dan evaluasikualifikasi yang kemudian pada tanggal 14 Desember 2015 dilanjutkandengan pembuktian kualifikasi, namun pada saat pembuktian kualifikasiCV. TEMBULUN SS JUNYOR oleh Pokja IV, CV.

Wibisono.MM., BinPuji Harjo;Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14Desember 2015 Pokja IV melakukan evaluasi ulang terhadap penawaranyang masuk meliputi evaluasi administrasi, tekhnis, harga dan evaluasikualifikasi yang kemudian pada tanggal 14 Desember 2015 dilanjutkandengan pembuktian kualifikasi, namun pada saat pembuktian kualifikasiCV. TEMBULUN SS JUNYOR oleh Pokja IV, CV.

PUT. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG10.11.12.13.2 (Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kainPengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 PotongTanggal 10 November 2015 ;3 (Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan PakaianDinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 ;1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/ 717 / PDH Desa / XXXV / 2015 Tanggal 18 Desember 2015Kegiatan Pengadaan

PUT. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG10.11.12.13.Kab OKU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Kab OKU Tanggal 09 Oktober 2015 ;2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kainPengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 PotongTanggal 10 November 2015 ;3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan PakaianDinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 ;1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian

Tolitoli tahun 2011;---------------------------------------------------------------------------------------------6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/154/05.01/Dislutkan tanggal 17 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Mega Laksana Abadi;---------22. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/154/05.01 /Dislutkan tanggal 14 April 2011 untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dengan pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Tekhnis Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dengan biaya sebesar Rp.31.000.000,- dengan CV Global Plan sebagai kontraktor pelaksanaan; ----------------------------------------------------------------------------------23. 1 (satu) asli Bundel Surat Perjanjian

Pekerjaan pembuatan Karamba Tancap tersebar di Kabupaten Tolitoli; ------------------------------------------------------------27. 1 (satu bundel asli Bill of Quality (BOQ) untuk kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan pekerjaan pembuatan karamba tancap TA 2011; --------------------------------------------------------------------------------------------28. 1 (satu) lembar asli Spesifikas Tekhnis Karamba Tancap untuk kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan pekerjaan pembuatan

Rp.16.000.000 untuk pembayaran pekerjaan perencanan dan pengawasan tekhnis pembuatan karamba tancap pada kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan; -------------------------------------------------------------------------75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran Nomor 900/65/X/tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk direktur CV Global Plan yitu Ir.

Tekhnis pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2011;--------------------------------------80. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/314.B/Dislutkan tanggal 27 Mei 2011 bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli No. 84 tahun 2011 tanggal 11 April 2011 telah menerima barang/jasa yang diserahkan penyedia barang/jasa CV.Global Plan sesuai dokumen kontrak/SPK/Nota pesanan barang No. 523/224A?

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa yang meliputispesifikasi tekhnis dan jasa, HPS dan rancangan Kontrak;Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menanda tangani kontrak;Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;Mengendalikan pelaksanaan kontrak;Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acarapenyerahan;h.

Spesifikasi tekhnis yang ditawarkan berdasarkan brosur dangambar (Gambar barang )4). Surat Dukungan dari Pabrik / Principal / Distributor5). Jadwal waktu Penyerahan6). Identitas, Jenis Type dan merk barang yang ditwarantercantum dengan lengkap dan jelas7). Surat pernyataan ketersediaan barang8). Surat prnyataan barang yan disediakan dalam keadaan baru9). Surat pernyataan besedia memberikan pelatihan / instruktur9).

Menerangkan bahwa mulai Pengumuman lelang elektronik padasekitar bulan Oktober 2011, dan Pengumuman pemenangNovember 2011Bahw kami menilai dari syarat Administrasi, Syarat Tekhnis, HargaPenawaran serta pembuktian Kualifikasi dukungan perusahaan.k. Menerangkan bahwa Pada pelaksanaan Pengadaan Program ModulEksperimen sain berbasis IT tingkat SD sebanyak 34 yangmendaftar tetapi hanya 5 yang memasukkan penawarandiantaranya adalah ;ada 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu : PT.

Bahwa benar dalam surat permintaan tersebut jugadilampirkan spesifikasi tekhnis diantaranya ;1). Sertifikat Badan Usaha ( SBU )2). Surat jin Usaha Perdagangan ( SIUP )3). Spesifikasi tekhnis yang ditawarkan berdasarkan brosurdan gambar ( Gambar barang )4). Surat Dukungan dari Pabrik / Principal / Distributor5). Jadwal waktu Penyerahan6). Identitas, Jenis Type dan merk barang yang ditwarantercantum dengan lengkap dan jelas7). Surat pernyataan ketersediaan barang8).

Pengadaan Modul Eksperimen sain berbasis IT tingkat SMAyang mendaftar 31 Perusahaan dan yang memasukkanPenawaran 7 Perushaan Pengadaan Program Life sciense untuk SMP yang mendaftar33 perusahaan dan yang memasukkan penawaran 5perusahaan.Menerangkan bahwa mulai Pengumuman lelang elektronik padasekitar bulan Oktober 2011, dan Pengumuman pemenangNovember 2011Bahw kami menilai dari syarat Administrasi, Syarat Tekhnis,Harga Penawaran serta pembuktian Kualifikasi dukunganperusahaan.Menerangkan bahwa Pada

Biaya tenaga tekhnis sebesar Rp67.750.000,00c. Biaya tenaga pendukung sebesar Rp16.875.000,00Total sebesar Rp189.625.000,002. Biaya langsung non personil meliputi :a. Biaya operasional perkantoran sebesar Rp42.325.000,00b. Biaya penyelidikan tanah sebesar Rp28.200.000,00c. Laporan dan presentase pendahuluan / akhir sebesarRp8s.750.000,00d. Presentase / expose laporan sebesar Rp5.000.000,00Total sebesar Rp83.100.000,003.

Biaya tenaga tekhnis sebesar Rp67.750.000,00c. Biaya tenaga pendukung sebesar Rp16.875.000,00Total sebesar Rp189.625.000,002. Biaya langsung non personil meliputi :a. Biaya operasional perkantoran sebesar Rp42.325.000,00b. Biaya penyelidikan tanah sebesar Rp28.200.000,00c. Laporan dan presentase pendahuluan / akhir sebesarRp8.750.000,00d. Presentase / expose laporan sebesar Rp5.000.000,00Total sebesar Rp83.100.000,003.

yang diperlukan agar persyaratankelayakan fungsi bangunan gedung terpenuhi.Bahwa berdsarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwa kelaiakanperencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis, sudahdiperiksa oleh tim ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintah daerah, karenaterbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.

Palpelaksanaan pembangunan fisik; jadi perencanaan bangunan gedung olehkonsultan perencana sudah memnuhi persyaratan tekhnis. Bahwa keabsahan hasil konsultan perencana ini juga di dukung denganadanya berita acara serah terima pekerjaan perencana antara penyediajasa (konsultan perencana) dengan panitia penerima hasil yang mewakillpemberi tugas (pengguna jasa).

umum ditetapkanoleh pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari timahli, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fisikbangunan gedung sudah melalui pertimbangan dari Tim Ahli yangmengkaji dan mengevaluasi semua persyaratan tekhnis yang diperlukanagar persyaratan kelayakan fungsi bangunan gedung terpenuhi;selanjutnya berdasarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwakelaikan perencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis,sudah diperiksa oleh Tim Ahli, dan sudah

MITRA BALIEMSEJAHTERA dan selaku Penyedia Barang/ jasa belum memiliki keahlian,pengalaman, kKemampuan tekhnis untuk menyediakan pembangkit listriktenaga mikro hidro karena PT.

Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutanpengawasan tekhnis

pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaranyang diminta senilai Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh jutalima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis

No. 2488 K/PID.SUS/201619)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)lanjutan pengawasan tekhnis pengadaan PLTMH di Elelim (DAU)tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp 127.050.000,00 (seratus dua puluhtujuh juta lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ

/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis Pengadaan PLTMH Elelim;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim30 April 2012 sebesar Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuhjuta lima puluh ribu rupiah);Laporan Bulanan01 periode Nopember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV.

YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan SuratKeputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010,saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secaraterpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.oo w19Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.e Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.e Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.e Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK)

.; Jumlah Kerugian Keuangan Negara (14.727 x Rp 50.000,) =Rp 736.350.000,;Adapun perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan telahmenyebabkan kerugian Negara adalah sebagai berikut :Perbuatan Terdakwa yang mengalihkan bantuan keuangan terarah daribentuk uang ke bentuk semen bertentangan dengan Surat BupatiSanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007 yangmengatur petunjuk tekhnis penyaluran, penggunaan sertapertanggungjawaban dana penyisihan PBB tahun 2007 kepadaDesa/Kelurahan Tahun 2007.

Dalam Petunjuk tekhnis tersebut diaturantara lain Poin b.1 : Ketentuan Umum, antara lain :Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2011Bantuan keuangan kepada Desa / Kelurahan pada Tahun 2007bersumber dari Bagi Hasil Penyisihnan Pajak Bumi dan Bangunan yangdisisinkan sebesar 10 % dari Pemerintah Kabupaten Sanggau setiaptahunnya dan merupakan alokasi dana khusus dari PemerintahKabupaten Sanggau kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Kelurahan menerima semen sesuai dengan jumlah yangseharusnya 200 sak per Desa/Kelurahan);Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sebesarRp. 1.660.000.000, yang berasal belanja bagi hasil restribusi daerahkepada pemerintah Desa dari penyisihan PBB 10% dari realisasi PBB TA2006 khususnya bantuan keuangan kepada desa yang diarahkan (untukpembelian semen) kepada FANJUNG juga bertentangan dengan SuratBupati Sanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007yang mengatur petunjuk tekhnis

Dalam Petunjuk tekhnis tersebut pada poin d. 1,diatur antara lain :Pemerintah Desa / Kelurahan dan semua pihak yang menerima bantuandari hasil penyisihan PBB wajib menyampaikan proposal penggunaan danatersebut kepada Bupati Sanggau melalui camat masingmasing kecualibantuan yang berupa insentif Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukansecara bertahap kepada Pemerintah Desa / Kelurahan melalui Camatmasingmasing setelah Pemerintah Desa / Kelurahan menyampaikan rekapusulan / proposal pemanfaatan bantuan

keuangan tersebut beserta alokasidana swadaya dari masyarakat (pasir, batu, tenaga orang dsb) sebagaipendukung dari kegiatan yang akan dilaksanakan;Dari petunjuk tekhnis ini apabila dihubungkan dengan bukti tanda terimauang yang ditandatangani oleh seluruh camat dan kepala Desa/Kelurahan,maka setiap Desa/ Kelurahan seharusnya menerima uang yangpenyalurannya melalui Camat masingmasing dengan wajib menyampaikanproposal penggunaan dana tersebut, namun kenyataannya baik CamatHal. 49 dari 59 hal.

kakak kandung dari Aspinatun ibukandung Nurul Ainun Hidayati;Menimbang bahwa pemohon sebagai pakde dari Nurul Ainun Hidayatiberstatus duda cerai hidup juga memiliki seorang anak perempuan yangHalaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.P/2018/PN Tlgberumur sebaya dengan Nurul Ainun Hidayati dan selama ini selalu bersamasama dengan Nurul Ainun Hidayati selain itu juga pemohon memilikipenghasilan yang tetap sebagai petani bibit bunga dan bekerja tidak jauh darirumah sehingga secara tekhnis

., Hal. 7berakhir dengan sendirinya setelah anak berusiah 18 tahun,maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohontersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat

Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar NomorLab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005 diperoleh atau diterbitkandengan tidak berdasarkan prosedur dan atau tata cara penerbitan BeritaAcara Labfor berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Caradan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis Kriminalistik TempatKejadian

Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/Pimpinan Instansi.Laporan Polisi;BAP Saksi / Tersangka atau Laporan Kemajuan;BA Pengambilan, Penyitaan dan Pembungkusan Barang Bukti, dano 29 5Otentikasi Dokumen Pembanding.Ayat (2) : Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan tekhnis sebagai berikut :a. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli bukanmerupakan tindasan karbon, fax atau fotocopy.b.

Kriminalistik dari Pusat Laboratorium ForensikCabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005yang diajukan oleh Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, karena alat buktisurat tersebut di atas dalam pengujian tidak memenuhi persyaratanformil dalam mengajukan alat bukti surat sebagaimana diatur dalamPasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan PermintaanPemeriksaan Tekhnis