IDM 000519892 kelas 3, jenisbarang kosmetik sabun dan sediaan pembersih, tanggal 28 Februari 2013atas nama CRYSTAL X.Menimbang bahwa, dengan dikabulkannya pemohon terdaftar merekCRYSTAL X atas nama CV CRYSTAL X (Termohon) tersebut , maka secaranormative diartikan permohonan telah dilakukan melalui mekanisme /prosedur yang benar, yaitu melai dari :a) Pengisian formulir berikut, merupakan permohonan (pasal 7 s/d 12 UUno 15 tahun 2001), kemudian dilakukan verifikasi (pasal 13) dilanjutkanpemeriksaan subtantif

(pasal 18)b) Pemeriksaan subtantif dengan mengacu dan memperhatikan ketentuanpasal 4, 5 dan 6 UU no 15 tahun 2001c) Setelah itu dilakukan pengumuman , dengan member kesempatan pihaklain untuk menyammpaikan keberatan(Psl 25) dalam hal ini Penggugattelah menyampaikan keberatan, dan terhadap hal tersebut telahhalaman 62 dari 73 Putusan Nomor :7/Pdt.

pada dua halpokok yaitu : hukum formil (ketentuanketentuan yang mengatur tata caramemeriksa dan mengadili suatu perkara) dan hukum materil, kedua sisipenegakan hukum tersebut sama pentingnya untuk ditegakkan, karenakalau keadilan prosedural dilaksanakan secara strict maka keadilansubstantif akan ketinggalan, begitu pula sebaliknya;Bahwa demi tercapainya kemanfaatan hukum dan Keadilan Hukum sepertiyang Hakim Tingkat Pertama sampaikan seharusnya Hakim tingkatpertama tidak hanya mengutamakan keadilan Subtantif

dari Pasal 112 Ayat (1)Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat HukumTerdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

merupakan keputusanyang dikecualikan dan jika dinubungkan dengan ketentuan pasal 87huruf b dan d Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusanyang diterbitkan oleh Bupati Sinjai (Tergugat ) harus diuji dari sisisubtansi penerbitannya apakah tindakan Penggugat memenuhiketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b ataukah memenuhi ketentuanpasal 87 ayat (4) huruf d, sehingga untuk mengetahui hal tersebutharus dilakukan pengujian lebih mendalam secara subtantif

yang pertama mengajukan permohonan hak atasdisain industry kepada Tergugat II ( Dir.Jend HAKI) yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasaratas asas orang yang pertama mendisain.lebih lanjut untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaranpermohonan hak atas disain industry,dalam pemeriksaan juga di lakukan pengklasifikasian permohonan sesuai denganketentuan yang berlaku sepanjang tidak melangar pasal 2 dan ayat 4 UndangUndang No. 31 Tahun 2000 tentang itikadbaik;4 Bahwa syarat subtantif

Gugatan Para Penggugat kabur,Dalam gugatan para Penggugat subjek/pihak (Tergugat II) tidak disebutkanalamat asli Tergugat II;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat Iltersebut, Majelis memandang secara subtantif telah ditujukan kepada orangyang tepat, sekalipun alamat yang dicantumkan dalam gugatan para Penggugattidak senyatanya tempat tinggal Tergugat Il, namun kenyataannya Tergugat

Bahwa Pemohon menolak dengantegas dalil jawaban Termohon dalamangka 6 karena memang pada saatmasih berkumpul antara Pemohon danTermohon secara terus menerus terjadipercekcokan yang tidak mungkin dapatdipersatukan lagi yang ditenggaraiantara Pemohon dengan Termohonterdapat perbedaan prinsip, sehinggakeduanya tidak memiliki kesamaancara pandang dan ~visi' didalammengarungi kehidupan rumah tanggahal ini bukan masalah yang subyektifbagi Pemohon melainkan masalahyang sangat subtantif dan urgen bagiPemohon

Bahwa eksepsi Tergugat sangatlah tidak subtantif karena hanyamenyebutkan gugatan Penggugat kabur dengan alasan yang sangatabsurd, padahal tidak ada kolelasi secara langsung antara lama bekerjadan kewenangan pembayaran hak;b.

sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 8 September 2020yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanhukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akanperbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang olehPemerintahMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang RumahTahanan Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah.Pasal 5 tersebut semakin membuat terang bahwa remisi diusulkan, artinyakarena sifat usulan maka tidak lain selain diartikan sebagai : belum final, belummengikat, belum mempunyai akibat hukum dan belum dapat dilaksanakannyasuatu keputusan, serta oleh karena masih bersifat usulan maka bisa saja usulantersebut ditolak atau juga dikabulkan sepanjang usulan tersebut memenuhisyarat administrasi dan syarat subtantif

atas permintaan pendaftaran merek yang berkaitan denganpenilaian substantif termasuk menilai ada tidaknya persamaan padapokoknya diantara merekmerek adalah dilakukan pemeriksa merekselaku pejabat fungsional khusus yang diangkat oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. sedangkan yang berwenang untukmenjawab surat yang berkaitan denga pertanyaan ada tidaknyapersamaan pada pokoknya diantara merekmerek adalah kewenanganDirektur Merek, sehingga Direktur Merek tidak perlu menunggu hasilpemeriksaan subtantif

Bahwa keadilan Subtantif tidak boleh diartikan secara hitam putihdiartikan sebagai keharusan dalam membuat putusan yang keluar dariundangundang sebab keadilan harus dicari sendiri dengan menggalirasa keadilan dalam masyarakat sekaligus bisa menerapkanperundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;2. Bahwa dalam menegakkan hukum nilainilai hukum adat haruslahdipertahankan;3.

batas waktutersebut.Bahwa lewatnya waktu 180 hari sebagaimana diuraikan di atas, tidakmembuat Keputusan Bapek tidak sah dan Cacat hukum, KeputusanBadan pertimbangan Kepegawaian tetap sah dan tidak cacat hukum,hal. 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jktmengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, sehingga meskipunTergugat terlambat mengambil keputusan, tetapi karena keputusanTergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentanghukuman disiplin atas Penggugat yang secara subtantif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 8 September 2020yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Mtrhukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akanperbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang olehPemerintahMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan daliterjadinya perselisinan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifatcemburu yang melampaui batas jika Pemohon keluar rumah Termohon menuduhPemohon bertemu dengan perempuan lain, apabila dijelaskan selalumenyepelekan Pemohon, serta selalu melawan dan mengabaikan nasehatPemohon.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (fe/telijike gronden) danalasan hukum (rechtelijike gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dariDoktrin maupun Yurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah, nilai yangharus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubunganhukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negarayang menjadi Objek Sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndangTentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Sinar Harapan, Jakarta, hal.3740);Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwaPenggugat

Kepabeananberkaitan dengan Surat Permintaan Ahli dalam Bidang Kepabeanan olehKepala Kantor UB Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan danBarang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, makaKepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utaramenunjuk Ahli untuk menjadi Ahli dalam perkara tersebut dengan dibekalioleh Surat Tugas;Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan adapunlatihan Kedinasan yang menunjang keahlian Ahli dibidang Kepabeananadalah sebagai berikut :Diklat Teknis Subtantif

Judex Facti sebelum mempertimbangkan faktafakta yangterungkap dipersidangan Judex Facti telah menyatakan objeksengketa secara formil dan subtantif tidak mengandung cacathukum sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 11alinea ke2 redaksinya dikutip sebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum teruraidiatas dihubungkan dengan peraturan perundangundanganhukum yang berlaku dibidang lingkungan hidup sertapengertianpengertian pokok terurai diatas, makasesungguhnya secara subtansi

Nex, akan tetapi tidak didukung buktibuktiberupa dokumen eksport yang merupakan realisasi dari perjanjiantersebut;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding dan/Tergugat dan Il, Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memoribanding tertanggal 14 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa TERBANDING menolak dalildalil Para PEMBANDING padabagian kesimpulan karena tidak benar lagilagi pada pokoknya hanyamerupakan pengulangan dalildalil sebelumnya berkutat pada halhalyang tidak subtantif

maupunPengadilan Tinggi tersebut betulbetul bentuk pendzoliman kepadaTerdakwa dan Terdakwa sangat yakin bahwa siapapun yang mendzolimilebihlebih dengan membawabawa nama Tuhan kelak pasti akan menerimabalasanNya;Sekali lagi kami memohon agar Majelis Hakim di Mahkamah Agung yangakan memeriksa dan memutus perkara ini agar betulbetul berkenan untukmencermati secara obyektif, jujur, bijaksana dan hatihati dalam menganalisamemori kasasi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon Kasasi ini,agar keadilan subtantif