Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-06-2014 — Upload : 20-06-2014
Putusan PT PALU Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU
Tanggal 20 Juni 2014 — AHMAD SAENONG VS JAKSA
3721
  • Tolitoli tahun 2011;---------------------------------------------------------------------------------------------6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/154/05.01/Dislutkan tanggal 17 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
    Mega Laksana Abadi;---------22. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/154/05.01 /Dislutkan tanggal 14 April 2011 untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dengan pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Tekhnis Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dengan biaya sebesar Rp.31.000.000,- dengan CV Global Plan sebagai kontraktor pelaksanaan; ----------------------------------------------------------------------------------23. 1 (satu) asli Bundel Surat Perjanjian
    Pekerjaan pembuatan Karamba Tancap tersebar di Kabupaten Tolitoli; ------------------------------------------------------------27. 1 (satu bundel asli Bill of Quality (BOQ) untuk kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan pekerjaan pembuatan karamba tancap TA 2011; --------------------------------------------------------------------------------------------28. 1 (satu) lembar asli Spesifikas Tekhnis Karamba Tancap untuk kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan pekerjaan pembuatan
    Rp.16.000.000 untuk pembayaran pekerjaan perencanan dan pengawasan tekhnis pembuatan karamba tancap pada kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan; -------------------------------------------------------------------------75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran Nomor 900/65/X/tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk direktur CV Global Plan yitu Ir.
    Tekhnis pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2011;--------------------------------------80. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/314.B/Dislutkan tanggal 27 Mei 2011 bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli No. 84 tahun 2011 tanggal 11 April 2011 telah menerima barang/jasa yang diserahkan penyedia barang/jasa CV.Global Plan sesuai dokumen kontrak/SPK/Nota pesanan barang No. 523/224A?
Register : 20-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARUN HI. HASIM alias HARUN
12031
  • Membantu menyelesaikan permasalahan yang ada danmeberikan solusi untuk pengambilan keputusan selanjutnya Bahwa saksi sebagai ketua Tim Tekhnis tidak melakukan verifikasiCPCL dikarenakan SK baru didapat pada minggu ke 2 bulan maretsementara program sudah berjalan sejak bulan Januari; BAhwa Kegiatan ini berjalan dahulu baru diterbitkan SK Tim Tekhnis; Bahwa saksi pernah turun kelapangan mensosialisasikan program; Bahwa sebagai anggota tim tekhnis saksi tidak menerima honor hanyamenerima perjalanan
    /PN GtoBahwa saksi sebagai anggota Tim Tekhnis tidak melakukan verifikasiCPCL dikarenakan SK baru didapat pada minggu ke 2 bulan maretsementara program sudah berjalan sejak bulan januari.Bahwa Kegiatan ini berjalan dahulu baru diterbitkan SK Tim Tekhnis.Bahwa saksi pernah turun kelapangan mensosialisasikan programBahwa sebagai anggota tim tekhnis saksi tidak menerima honor hanyamenerima perjalanan Dinas SPPDBahwa saksi tidak tahu apa yang mendasari Dinas Pertanianmengeluarkan SK Ketua Kelompok penerima
    Bahwa Dana Bansos tersebut digunakan untuk kegiatan PenanamanPadiinbrida seluas 2.000 Ha (dua ribu) Hektar dan PenanamanJagung Hibrida seluas 500 Ha (lima ratus) Hektar; Bahwa Tupoksi saksi sebagai KPA, melaksanakan kegiatan dengansukses, dan membuat SK dan Tim Tekhnis;Halaman 81 dari 225 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019.
    /PN Gto20.Bahwa Tim Tekhnis secara struktur bertanggung jawab ke KPA;Bahwa PPL secara struktur bertanggung jawab ke BP3K lalu ke BP4k;Bahwa tupoksi terdakwa selaku PPK adalah merencanakan,melaksanakan, monitoring, dan melaporkan;Bahwa hasil verifikasi Tim Tekhnis dilaporkan ke PPK lalu ke KPA;Bahwa hasil pembentukan CPCL oleh PPL dilaporkan ke BP3K;Bahwa yang menetapkan / mengesahkan CPCL adalah Kepala DinasPertanian Gorut;Bahwa kebutuhan kelompok yang di RUK harus sama karena sudahditetapkan oleh
    /PN GtoMenimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalampersidangan bahwa pada Tahun 2015 Dinas Pertanian Perkebunan danKetahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan anggaransebesar Rp.5.800.000.000,(lima milyar delapan ratus juta rupiah) untukkegiatan penanaman padi hibrida seluas 2.000 Ha dan kegiatan penanamanjagung hibrida seluas 500 Ha dengan pagu anggaran' sebesarRp.1.089.000.000,(satu milyar delapan puluh sembilan juta rupiah), yangakan dikelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
Register : 31-05-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 894/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
HAERANA ALI JAYA, SH
Terdakwa:
ERDIN Alias KARIU
655
  • Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa yang meliputispesifikasi tekhnis dan jasa, HPS dan rancangan Kontrak;Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menanda tangani kontrak;Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;Mengendalikan pelaksanaan kontrak;Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acarapenyerahan;h.
    Spesifikasi tekhnis yang ditawarkan berdasarkan brosur dangambar (Gambar barang )4). Surat Dukungan dari Pabrik / Principal / Distributor5). Jadwal waktu Penyerahan6). Identitas, Jenis Type dan merk barang yang ditwarantercantum dengan lengkap dan jelas7). Surat pernyataan ketersediaan barang8). Surat prnyataan barang yan disediakan dalam keadaan baru9). Surat pernyataan besedia memberikan pelatihan / instruktur9).
    Menerangkan bahwa mulai Pengumuman lelang elektronik padasekitar bulan Oktober 2011, dan Pengumuman pemenangNovember 2011Bahw kami menilai dari syarat Administrasi, Syarat Tekhnis, HargaPenawaran serta pembuktian Kualifikasi dukungan perusahaan.k. Menerangkan bahwa Pada pelaksanaan Pengadaan Program ModulEksperimen sain berbasis IT tingkat SD sebanyak 34 yangmendaftar tetapi hanya 5 yang memasukkan penawarandiantaranya adalah ;ada 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu : PT.
    Bahwa benar dalam surat permintaan tersebut jugadilampirkan spesifikasi tekhnis diantaranya ;1). Sertifikat Badan Usaha ( SBU )2). Surat jin Usaha Perdagangan ( SIUP )3). Spesifikasi tekhnis yang ditawarkan berdasarkan brosurdan gambar ( Gambar barang )4). Surat Dukungan dari Pabrik / Principal / Distributor5). Jadwal waktu Penyerahan6). Identitas, Jenis Type dan merk barang yang ditwarantercantum dengan lengkap dan jelas7). Surat pernyataan ketersediaan barang8).
    Pengadaan Modul Eksperimen sain berbasis IT tingkat SMAyang mendaftar 31 Perusahaan dan yang memasukkanPenawaran 7 Perushaan Pengadaan Program Life sciense untuk SMP yang mendaftar33 perusahaan dan yang memasukkan penawaran 5perusahaan.Menerangkan bahwa mulai Pengumuman lelang elektronik padasekitar bulan Oktober 2011, dan Pengumuman pemenangNovember 2011Bahw kami menilai dari syarat Administrasi, Syarat Tekhnis,Harga Penawaran serta pembuktian Kualifikasi dukunganperusahaan.Menerangkan bahwa Pada
Register : 22-01-2015 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN SELONG Nomor 04/PDT.P/2015/PN.SEL
Tanggal 9 Februari 2015 — - MASTURI
2412
  • ., Hal. 7berakhir dengan sendirinya setelah anak berusiah 18 tahun,maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohontersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat
Putus : 30-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 30 Maret 2011 — Drs. ABDULLAH Bin AHMAD DAENG (Alm);
6422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .; Jumlah Kerugian Keuangan Negara (14.727 x Rp 50.000,) =Rp 736.350.000,;Adapun perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan telahmenyebabkan kerugian Negara adalah sebagai berikut :Perbuatan Terdakwa yang mengalihkan bantuan keuangan terarah daribentuk uang ke bentuk semen bertentangan dengan Surat BupatiSanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007 yangmengatur petunjuk tekhnis penyaluran, penggunaan sertapertanggungjawaban dana penyisihan PBB tahun 2007 kepadaDesa/Kelurahan Tahun 2007.
    Dalam Petunjuk tekhnis tersebut diaturantara lain Poin b.1 : Ketentuan Umum, antara lain :Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2011Bantuan keuangan kepada Desa / Kelurahan pada Tahun 2007bersumber dari Bagi Hasil Penyisihnan Pajak Bumi dan Bangunan yangdisisinkan sebesar 10 % dari Pemerintah Kabupaten Sanggau setiaptahunnya dan merupakan alokasi dana khusus dari PemerintahKabupaten Sanggau kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
    Kelurahan menerima semen sesuai dengan jumlah yangseharusnya 200 sak per Desa/Kelurahan);Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sebesarRp. 1.660.000.000, yang berasal belanja bagi hasil restribusi daerahkepada pemerintah Desa dari penyisihan PBB 10% dari realisasi PBB TA2006 khususnya bantuan keuangan kepada desa yang diarahkan (untukpembelian semen) kepada FANJUNG juga bertentangan dengan SuratBupati Sanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007yang mengatur petunjuk tekhnis
    Dalam Petunjuk tekhnis tersebut pada poin d. 1,diatur antara lain :Pemerintah Desa / Kelurahan dan semua pihak yang menerima bantuandari hasil penyisihan PBB wajib menyampaikan proposal penggunaan danatersebut kepada Bupati Sanggau melalui camat masingmasing kecualibantuan yang berupa insentif Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukansecara bertahap kepada Pemerintah Desa / Kelurahan melalui Camatmasingmasing setelah Pemerintah Desa / Kelurahan menyampaikan rekapusulan / proposal pemanfaatan bantuan
    keuangan tersebut beserta alokasidana swadaya dari masyarakat (pasir, batu, tenaga orang dsb) sebagaipendukung dari kegiatan yang akan dilaksanakan;Dari petunjuk tekhnis ini apabila dihubungkan dengan bukti tanda terimauang yang ditandatangani oleh seluruh camat dan kepala Desa/Kelurahan,maka setiap Desa/ Kelurahan seharusnya menerima uang yangpenyalurannya melalui Camat masingmasing dengan wajib menyampaikanproposal penggunaan dana tersebut, namun kenyataannya baik CamatHal. 49 dari 59 hal.
Register : 18-10-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 178/Pdt.P/2018/PN Tlg
Tanggal 8 Nopember 2018 — Pemohon:
M. YASIN YUSUF
295
  • kakak kandung dari Aspinatun ibukandung Nurul Ainun Hidayati;Menimbang bahwa pemohon sebagai pakde dari Nurul Ainun Hidayatiberstatus duda cerai hidup juga memiliki seorang anak perempuan yangHalaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.P/2018/PN Tlgberumur sebaya dengan Nurul Ainun Hidayati dan selama ini selalu bersamasama dengan Nurul Ainun Hidayati selain itu juga pemohon memilikipenghasilan yang tetap sebagai petani bibit bunga dan bekerja tidak jauh darirumah sehingga secara tekhnis
Register : 22-12-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 757/Pid.Sus/2016/PN Sgl
Tanggal 8 Februari 2017 — MUHAMMAD KOSIM als KOSIM bin ABDULLAH THALIB
416
  • itu saksi tengikuti diklat tersebut setelah mengikutiDiklat tersebut saksi dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kab Bangkasampai dengan saat ini dan jabatan yang saksi pegang adalah sebagaiKepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan KabBangka;Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan pengujian kendaraanbermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagianatau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta templedalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tekhnis
    KURANGDARI 1 (SATU) MILIMETER;Bahwa status pada UPT BALA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTORKab BANGKA kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidaklayak jalan;Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah pertama pengemudikendaraan mobil Toyota Kijang Standart Pick Up warna Hitam BN 8237 QLtidak berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraannya, kedua darikendaraan yang dikendarai oleh terdakwa berdasarkan database yang adadi UPT BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Kab BANGKA danberdasarkan kondisi tekhnis
Register : 01-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Tte
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum: MOKHSIN UMALEKHOA, SH.MH Terdakwa: WATI HUSMIN HI. WAHID alias IBU WATI
23174
  • Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu sertalayanan Informasi Konsumen;Bahwa syarat edar sebuah produk kosmetik yg dijual harus memenuhi ijnkementrian kesehatan dan BPOM;Bahwa dengan mengajukan permohonan dan persyaratan Tekhnis yang wajibdipenuhi sebelum kosmetik tersebut beredar atau diperdagangkan sebagaimanadiatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIIV2010tentang Notifikasi kosmetik dan peraturan KABPOM RI Nomor 19 Tahun 2015tentang Persyaratan
    jin Edar atau Notifikasi merupakan persyaratan teknisKosmetik yang wajio dipenuhi sebelum kosmetk tersebut diedarkan ataudiperdangkan, maka orang tersebut dapat dikategorkan telah melakukan tindakpidana dan dapat dijerat dengan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau Meperdagangkan Kosmetik yang tidakmemiliki Ijin Edar atau tanpa Notifikasi BPOM, sedangkan jin Edar Notifikasi BPOMhanya merupakan salah satu persyaratan Tekhnis
Register : 10-06-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 719/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 27 Juli 2015 — Pidana: - Terdakwa: KUMALA SARI Als MALA Binti THAMRIN ININ, dkk - JPU: ELISA NINDIANTIKA, S.H
557
  • Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat saya bahwa jelas untuk terdakwa KUMALA SARI Als MALA Binti THAMRIN ININ (ALM)dan tersagka IlSUPIANI Als IAN Bin MISRAN, bukanlah termasuk dalam / bukan salah satudidalam Tenaga Tekhnis Kefarmasian karena setiap tenaga kefarmasian yangmelakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki Surat Izin PraktekApoteker ( SIPA ) yang diperuntukkan bagi Apteker dan Surat Izin Kerja ( SIK )tenaga tekhnisi kefarmasian diperuntukkan bagi tenaga tekhnis kefarmasian
Putus : 17-05-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2488 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Mei 2017 — AMOS HUBI
10364 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MITRA BALIEMSEJAHTERA dan selaku Penyedia Barang/ jasa belum memiliki keahlian,pengalaman, kKemampuan tekhnis untuk menyediakan pembangkit listriktenaga mikro hidro karena PT.
    Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutanpengawasan tekhnis
    pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaranyang diminta senilai Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh jutalima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis
    No. 2488 K/PID.SUS/201619)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)lanjutan pengawasan tekhnis pengadaan PLTMH di Elelim (DAU)tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp 127.050.000,00 (seratus dua puluhtujuh juta lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ
    /PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis Pengadaan PLTMH Elelim;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim30 April 2012 sebesar Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuhjuta lima puluh ribu rupiah);Laporan Bulanan01 periode Nopember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV.
Register : 29-10-2018 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 605/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
HANNA TANADI
Tergugat:
1.Yuliana Ang
2.Vidi Andito, SH
3.Lim Victory Halim
4.PT. Millennium Penata Futures
5.Adiaty Hadi, SH
6.PT. Bank Capital
7.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
183379
  • UtrPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPerdagangan Berjangka Komoditi :Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka dilarangmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindaksebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjamuang dari pihak lain:Jucto Pasal 6 MHuruf (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis Perilaku PialangBerjangka :Dalam melaksanakan kegiatan
    didalamnya mencakup isian mengenai penghasilan, status(pekerjaan), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);e Tergugat tidak pemah membuat pemyataan telali melakukan SIMULASItransaksi / Statement Demo Account;e Bahwa sampai saat ini, Tergugat belum menerima REKAMAN PembukaanRekening mengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV;e Bahwa Tergugat IV telali tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Tekhnis
    Perdagangan Betjangka dari Nasabahnya.Juncto Pasal 146 Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014tentang Peyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ;Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka DILARANGmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah ataubertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan ataumeminjam uang dari piliak lain.Jucto Pasal 6 Hunif (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis
    Tergugat IV, yaitu:Tergugat hanyamenandatangani form kosong Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi dantidak pemah mengisi data Nasabah, Tergugat tidak pemah membuatpemyataan telah melakukan SIMULASI transaksi / Statement DemoAccount, Tergugat belum menerima REKAMAN Pembukaan Rekeningmengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV, Tergugat IVdan tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008tentang Ketentuan Tekhnis
Putus : 22-11-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688 K/PID.SUS/2010
Tanggal 22 Nopember 2010 — AEP SAEPUDIN Bin SUNANTA
6133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS.
    SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) yang telah bertentangan denganketentuanketentuan yang harus dipedomani tersebut di atas telah merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara Cq.
    SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) telah menyetujui danmenandatangani semua laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita AcaraLaporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil PemeriksaanHal. 11 dari 44 hal. Put.
Register : 21-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0996/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 4 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
436
  • mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan padaRadio FM Suara Rengganis dan pada papan pengumuman Pengadilan AgamaSitubondo tanggal 24 Juni 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari,hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
Register : 10-08-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 262/Pid.Sus/2015/PN.Bgr
Tanggal 28 September 2015 — Muhammad Farhan Safitri
694
  • Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumsebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyatasesuai dengan identitas terdakwa Muhammad Farhan Safitri sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis
    Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhammad FarhanSafitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmanidan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
    Farhan Safitri yangdiajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwaMuhammad Farhan Safitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakuisehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis
Register : 27-01-2015 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN LEMBATA Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN.Lbt
Tanggal 23 Maret 2015 — CHAYA
10238
  • Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratoriumdan Pengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalamKesimpulannya menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putihbening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, dan juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan UrineNo. 01/RSUDL/XV2014 tanggal
    Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratorium danPengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalam Kesimpulannyamenyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti serbuk kristal warna putih bening milik terdakwa tersebutadalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaandengan Narkotika Golongan tersebut tidak ada
    Techselaku Manajer Tekhnis Laboratorium dan Pengolahan Terapetik dan NAPZA,selaku Penguji dalam Kesimpulannya menyebutkan setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristalwarna putih bening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan tersebuttidak ada
Putus : 03-08-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/G/2015/PHI.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA MELAWAN SAPUAN SETIAWAN DKK
5114
  • Bahwa namun ternyata niat dan keinginan Penggugat untukmenyerahkan sebagian pekerjaan yang tidak berhubungan denganpekerjaan pokok Penggugat untuk sementara harus ditunda olehkarena secara tekhnis ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 yangmengatur tentang penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lainyang ditetapbkan dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahaun 2003 belummemliki peraturan pelaksanaan hingga pada tangga 9 Desember 2011Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip
Register : 21-10-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 29-07-2015
Putusan PA TAKALAR Nomor 140/Pdt.G/2013/PA Tkl
Tanggal 12 Nopember 2013 — POMOHON vs TERMOHON
186
  • singkatnya uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuatdalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari penetapan ini.TENTANGHUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohon tersebut,telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tan ggal 04Maret 2013, sebagaimana maksud buku Il Pedoman Tekhnis
Register : 29-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
232
  • menyalahgunakan hakhak Penggugat sebagai istri makahak anak Brigyta Magfirah Ramadhany mohon ditetapkan dipelihara olehTergugat Sampai dicabut hak pemeliharaannya berdasarkan penetapan /putusan Pengadilan.Bahwa, Mengacu pada ketentuan pasal 105 huruf c PP No. 9 tahun 1975mohon kiranya Tergugat diwajibkan untuk membayar uang Alimentasi gunaperlindungan atau kepentingan biaya Pendidikan, Perawatan dan masadepan anakanak sebesar minimal Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah ) setiapbulannya, setiap tanggal 1 yang tekhnis
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
13025
  • Puskesmas Cibarusah);Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani,Pengadaan incenerator Puskesmas Karangmulya, Pengadaan inceneratorPuskesmas
    Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013. HIm 52 dari 308 hlm Putusan No. 63/Pid.Sus. TPK/2016/PN.
    Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke8 sebagaiPPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Karangsatria,Pengadaan incenerator Puskesmas Cikarang, Pengadaan inceneratorPuskesmas Tambun, Pengadaan Incenerator Puskesmas Mekarmukti danPengadaan Incenerator Puskesmas Cibarusah);e Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan
    Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013.
    Bdg( Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari 2013tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9 sebagai PPTK untukkegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani, Pengadaan inceneratorPuskesmas Karangmulya, Pengadaan incenerator Puskesmas Mangunjaya
Register : 12-09-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 104/Pid.Sus/2013/PN.BS
Tanggal 19 Nopember 2013 — METRI Pgl MET Bin (Alm) JAMARIS
42514
  • dokumen yang harus dilengkapi dalammenguasai atau memiliki hasil hutan hak jenis kayu olahan adalahberupa SKAU (Surat kerangan asalusul) apabila kayu tersebut berasaldari hutan hak dan dari hasil budi daya, sedangkan kalau tumbuh sevaraalami, maka dokumennya adalah SKSKB (Surat keterangan sah kayubulat) yang diangkut dalam bentuk kayu bulat atau kayu gelondongan.Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalahpetugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagai Wasganis PHPL(Pengawas tenaga tekhnis
    Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumenHalaman 21 dari 28 halamantersebut adalah petugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagaiWasganis PHPL (Pengawas tenaga tekhnis pengelolaan hutan produksilestari);Menimbang, bahwa delik inti (bestanddeel delict) dalam pasalyang didakwakan terhadap terdakwa adalah: mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan uraianpertimbangan hukum diatas maka delik inti (bestanddeel