Ditemukan 1279 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-02-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN MAJENE Nomor 15/Pid.B/2013/ PNM
Tanggal 18 April 2013 — - Bahtiar Bin Bakri - Arjuna Alias Arjun Bin Bakri - Busman Bin Mustakim - Mustaman Bin Masud
3123
  • ZEEI (Zona Ekonomi Esklusif Indonesia) ;c.
Register : 22-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 21-08-2020
Putusan PN MARISA Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mar
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.SUKARNO, SH.,MH
2.IWAN SOFYAN, S.H
3.ADI PUTRA GRAHA, SH
4.ANDRY RINALDY, S.H
5.MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH
Terdakwa:
YUSUF TOWAKA Alias SULU
10730
  • Tahun 2009tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaandibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan meliputi perairan Indonesia, ZEEI
Register : 31-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
R.H. WIRAYANU, S.H
Terdakwa:
Vo Tranh Canh
7128
  • Menyatakan Terdakwa Vo Tranh Canh telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
    2.
Register : 23-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 21 Juni 2017 — Penuntut Umum:
SAHAT ROBERT P. SIMATUPANG SH.MH
Terdakwa:
ILHAM AGUSTIAN
23291
  • ZEEI, dan c.Sungai, danau, waduk rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakanserta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
Register : 28-05-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
Sugianto bin H. Semang
20963
  • meliputi perairan Indonesia: Menimbang, bahwa pasal 1 Permen KP No.18/PERMENKP/2014tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,berbunyi: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaanperikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairanpedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, danZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
Register : 19-04-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj
Tanggal 17 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Syafruddin, S.H.
4.Putu Andy Sutadharma, S.H.
Terdakwa:
JUNAIDI alias PEYENG
7425
  • Republik Indonesia yang selanjutnya disingkatWPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yangHalaman 20 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.SusPRK/2021/PN Lbjmeliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, Zona tambahan, danzona ekonomi eksklusif Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Laut Lepas berdasarkan Pasal 1Angka 22 UU a quo adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI
Register : 23-03-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 21 April 2017 — Sutekno ( Terdakwa)
4417
  • dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikandi ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin PenangkapanIkan)?,perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut Bahwaterdakwa SUTEKNO selaku Nahkoda KM. PKFA 8482 awalnya berlayar dariPelabuhan Perak Malaysia dengan tujuan lokasi daerah penangkapan ikan(fishing groud) di Perairan Laut Teritorial Indonesia.Halaman 5 dari 33 halamanPutusan No.9/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Tpg.
Register : 14-01-2015 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 05/Pid.Sus/2015/PN.BLK
Tanggal 3 Februari 2015 — Terdakwa I Masriadi Alias Adi Bin Azis dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno , JPU : Irmansyah Asfari, SH.
8032
  • Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik IndonesiaMelakukan Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudiyaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat Dan/Atau Cara, Dan/AtauBangunan Yang Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan/Atau Lingkungannya; 21Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi PerairanIndonesia, Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan sungai waduk, rawa, dan genangan airlainnya yang dapat diusahakan
Register : 30-03-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Ttn
Tanggal 11 Mei 2016 — H. M NAZIR BIN ALM. H. SYAHMINI
6613
  • ZEEI; danc. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia.Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid. Sus/2016/PN. Tin.
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Slr
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUH. HASBI Bin RAHMAN BIO
2619
  • Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sirdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturanperundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintahatau. otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsunganproduktivitas Sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndangPerikanan, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untukpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: Perairan Indonesia; ZEEI
Register : 04-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
NGUYEN TUAN DAT
16735
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa NGUYEN TUAN DAT tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang
Register : 13-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
2.ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
1.AMIN JUNAIDI
2.MUHAMMAD DONI SETIAWAN
287
  • ZEEI; dan c. sungai,danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan sertalahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. (2)Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat izin usaha perikanansebagaimana Pasal 1 angka 16 merupakan izin tertulis yang harus dimilikiperusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan denganmenggunakan sarana produksi yang
Putus : 18-04-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 336/Pid.Sus/2016/PN.Tjk
Tanggal 18 April 2016 — -Saryani bin Catim
10217
  • ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)c.
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 15/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI
Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
5360
  • Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan?
    T yang merupakan perairan Natuna / Laut Cina Selatan yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) / wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tiba-tiba Kapal KRI Pati Unus ? 384 yang sedang berpatroli datang mendekat kapal KM. BV 4552 TS dan KM.
    BV 4551 TS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 08.20 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2014 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / ZEEI pada posisi 0628?26? U - 107 48? 22?
    T yang merupakan perairan Natuna / Laut Cina Selatan yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) / wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tiba-tiba Kapal KRI Pati Unus ? 384 yang sedang berpatroli datang mendekat kapal KM.
    Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;

    5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

    6. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

    Ad. 1. Unsur setiap orang :

    Menimbang, bahwa unsur ?setiap orang? adalah subyek hukum.

Register : 19-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Karya So Immanuel Gort SH
2.SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
Pham Ngoc Cuong
13840
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa PHAM NGOC CUONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
    2. Menjatuhkan Pidana Denda kepada

Register : 05-05-2015 — Putus : 29-05-2015 — Upload : 14-11-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 81/Pid.Sus /2015/PN.Tpg
Tanggal 29 Mei 2015 — UJANG Bin SUKUR
6614
  • Zona EkonomiEksklusif ( ZEEI ) c).
Register : 16-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tjt
Tanggal 28 Mei 2019 — ELVIS ARDEN Bin ARDEN (Alm)
7829
  • PerairanIndonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Indonesia(pasal 5 ayat 1 UU RINo 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) ;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli dipersidangan yangmenerangkan bahwa wilayah perairan indonesia ini terbagibagi menjadi 11(sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), berdasarkan PERMEN Nomor18/PERMENKP//2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia
Register : 27-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN RANAI Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
SAMSIR Bin Alm HASAN
14879
  • ZEEI, dan3.
Upload : 19-10-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Pdl
DEDI MIRDATU SOLIHIN Bin H. MUCHTAR; JOHAN BACHTIAR Alias ADI Bin SARTIM;
359
  • melawan hukum dari Para Terdakwa dan setelah itu akanPutusan No. 177/Pid.Sus/2017/PN Pal, hal. 25 dari 32dipertimbangkan hubungan antara tindak pidana dengan sikap bathin Para Terdakwapada waktu melakukan tindak pidana (kesalahan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dalam Pasal 5ayat (1) UU No.31 Th 2004 adalah meliputi : a)Perairan Indonesia; b) Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI
Putus : 10-05-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN MAUMERE Nomor 2/PID.SUS-PRK/2016/PN MME
Tanggal 10 Mei 2016 — - MAN
10141
  • Halaman 29 dari 44 halamanMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 22 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004,Tentang Perikanan, disebutkan Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidaktermasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), laut teritorialIndonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Kapal KMN.