Liem Wie le, Jalan Mongonsidi Nomor 2, Surabaya, atas sebuahrumah berdinding tembok, beratap genting, berlantai tegel, yang ukurannyalebih jelas lihat gambar dari Perusahaan Negara Kereta Api, dengan lisitrikdan ledeng airnya, berikut hakhak dan ijinijin yang bertalian dengan rumahtersebut, termasuk juga hakhak listrik, air ledeng dan hal sewa tanahnyadimana rumah itu berdiri, yaitu tanah persewaan Perusahaan Negara KeretaApi (PNKA) seluas kirakira 238 m* (dua ratus tiga puluh delapan meterpersegi

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah dinyatakan:"Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan PiutangNegara/ Daerah, dihapus";Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah dinyatakan:Pasal 19:"Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak ataspiutang Perusahaan

Negara/ Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku";Pasal 20:"Tata cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlakatas piutang Perusahaan Negara/ Daerah yang pengurusan piutangnyadiserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan MenteriKeuangan";5.

Bahwa Pasal 11.1.a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah dinyatakan:"Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah untuk selanjutnyadilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku diHal. 13 dari 29 hal. Put.

Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untukselanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku di bidang PerseroanTerbatas dan Badan Usaha Milik Negara besertaperaturan pelaksanaannya,b. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah yangtelah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negarac.q.

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara danusul penghapusan Pengurusan Piutang PerusahaanNegara/Daerah yang telah diajukan kepada MenteriKeuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan LelangNegara tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuanUndangundang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara dan PP No. 14 Tahun 2005tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah.Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum PP No. 33 Tahun 2006dijelaskan bahwa Piutang Perusahaan Negara/Daerah dalamPP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 (PPNomor 22/1963), DKA diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA). pada Bab , Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 22/1963 ditegaskanbahwa:Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dariDjawatan Kereta Api beralin kepada Perusahaan Negara Kereta Api;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1971 (PPNomor 61/1971), PNKA dirubah menjadi Perusahaan Djawatan KeretaApi (PUKA).

Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 61/1971, menegaskan bahwa:Semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api beralihkepada Perusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuanbahwa susunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan NegaraKereta Api yang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalahsebagaimana tercantum dalam neraca penutupan (likuidasi)Perusahaan Negara Kereta Api yang telah diperiksa oleh DirektoratAkuntan Negara

PPI Cabang Gorontalo telah menjadi Perusahaan Persero sejak tahun1971 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP)Nomor : 38 Tahun 1971 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN),Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroaan (Persero). hal tersebut sebagaimanadiatur pula dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 12Tahun 1969 tentang Persero ;Bahwa berdasarkan Akte Pendirian/Anggaran Dasar Nomor : 33 Tahun 2009yang dibuat dihadapan Notaris menyebutkan

Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Cabang Gorontalo telahmenjadi Perusahaan Persero sejak tahun 1971 sebagaimana diatur dalam Pasal 1dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 38 Tahun 1971 tentangpengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN), Cipta Niaga menjadi PerusahaanPerseroaan (Persero). hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1 danPasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Persero ;Bahwa berdasarkan Akte Pendirian / Anggaran Dasar Nomor : 33 Tahun 2009yang

PPI Cabang Gorontalo telah menjadi Perusahaan Persero sejak tahun1971 sebagaimana diatur dalam Pasal dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP)Nomor : 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN)Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroaan (persero). hal tersebut sebagaimanadiatur pula dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 12Tahun 1969 tentang Persero ;e Bahwa berdasarkan Akte Pendirian / Anggaran Dasar Nomor : 33 Tahun 2009yang dibuat dihadapan Notaris menyebutkan

Negara Kereta Api;Menimbang, bahwa dengan beralinnya Perusahaan Nasional KeretaApi (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) makaberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun1971, semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api beralih kepadaPerusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwasusunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Apiyang beralin kepada Perusahaan

Jawatan termaksud adalah sebagaimanatercantum dalam neraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara KeretaApi yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan olehMenteri Perhubungan.

Nomor 57 Tahun 1990, PIKAberalin menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), kemudianberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998, PERUMKAberalih menjadi Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero);Menimbang, bahwa dengan beralinnya Djawatan Kereta Api (DKA)menjadi Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA), maka berdasarkan Pasal1 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1963, segala hak dankewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Jawatan Kereta Apiberalih kepada Perusahaan

Negara Kereta Api;Menimbang, bahwa dengan beralinnya Perusahaan Nasional KeretaApi (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), makaberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun1971, semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api beralih kepadaPerusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwasusunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Apiyang beralih kepada Perusahaan

Jawatan termaksud adalah sebagai manatercantum dalam neraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara KeretaApi yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan olehHalaman 74 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN MadMenteri Perhubungan;Menimbang, bahwa dengan beralinnya PJIKA menjadi PERUMKA,maka berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 1990, segala hak dan kewajiban, kekayaan dantermasuk seluruh pegawai PJKA yang ada

Negara Kereta Api;Menimbang, bahwa dengan beralinnya Perusahaan Nasional KeretaApi (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) makaberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun1971, semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api beralin kepadaPerusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwaHalaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Madsusunan dan nilai dari aktiva

dan passiva Perusahaan Negara Kereta Apiyang beralin kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalah sebagaimanatercantum dalam neraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara KeretaApi yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan olehMenteri Perhubungan.

Nomor 57 Tahun 1990, PIKAberalin menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), kemudianberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998, PERUMKAberalih menjadi Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero);Menimbang, bahwa dengan beralinnya Djawatan Kereta Api (DKA)menjadi Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA), maka berdasarkan Pasal1 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1963, segala hak dankewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Jawatan Kereta Apiberalih kepada Perusahaan

Negara Kereta Api;Menimbang, bahwa dengan beralinnya Perusahaan Nasional KeretaApi (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), makaberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun1971, semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api beralih kepadaPerusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwasusunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Apiyang beralih kepada Perusahaan

Jawatan termaksud adalah sebagai manatercantum dalam neraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara KeretaHalaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN MadApi yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan olehMenteri Perhubungan;Menimbang, bahwa dengan beralinnya PJIKA menjadi PERUMKA,maka berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 1990, segala hak dan kewajiban, kekayaan dantermasuk seluruh pegawai PJKA yang ada

PelayaranBahtera Adhiguna / dahulu Perusahaan Negara Pelayaran BahteraAdhiguna;Bahwa diarea wilayah Cempaka Putih, berdasarkan Akta Pelepasan HakNo. 24 tanggal 7 Desember 1966 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan W. Silitonga, SH., Notaris di Jakarta PT.

Pelayaran BahteraAdhiguna / dahulu Perusahaan Negara Pelayaran Bahtera Adhigunamemiliki 5 (lima) bidang tanah seluas 20.846 m* yang saat sekarang inisetelah dikembangkan dan dipasarkan oleh Pemerintah Provinsi DKIJakarta cq Badan Pelaksana Proyek Cempaka Putih/ProyekPengembangan Lingkungan Cempaka Putin telah menjadi KomplekPerkantoran Cempaka Putih Permai;Bahwa sekalipun Proyek Pengembangan Lingkungan Cempaka Putihdahulu Badan Pelaksana Proyek Cempaka Putih / PD. Wisata Niaga Jaya(saat ini PT.

Perusahaan Negara Pelayaran Bahtera Adiguna (TurutTergugat).Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dalam angka 1 positagugatannya, tanah objek perkara tersebut digunakan oleh BadanPelaksana Proyek Cempaka Putin untuk pembangunan = danpengembangan wilayah Cempaka Putih pada tahun 1960an.Bahwa sesuai posita angka 7 gugatannya, Penggugat merasamempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quokarena pada tanggal 15 Februari 1981 telan melakukan pembayaranganti rugi atas tanah objek perkara a quo

PERMINA (Perusahaan Minyak Nasional) yangmerupakan Perusahaan Negara (atau Badan Usaha Milik Negara, saatini disingkat BUMN), serta peralinan penguasaan / kepemilikan tanah dariPT.

PERTAMINA diubahmenjadi PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMINEGARA (PERTAMINA);Bahwa untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan usaha yang telahdicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas BumiNasional (P.N.

Negara Pertambangan MinyakIndonesia (PN.

PERMINA (Perusahaan Minyak Nasional) yangmerupakan Perusahaan Negara (atau Badan Usaha Milik Negara, saat inidisingkat BUMN), serta peralihan penguasaan/kepemilikan tanah dari PT.Shell Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia berdasarkanKEPPRES No.

PERTAMINA diubah menjadiPERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA(PERTAMINA);Bahwa, untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan usaha yang telahdicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas BumiNasional (P.N.

tidak mempunyai kapasitas untuk mengadakan perjanjian sewaterhadap objek sengketa mengingat sesungguhnya Penggugat mendapatkanhak penghunian rumah objek sengketa tersebut bukan dari Tergugatmelainkan dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) sesuai dengan SPRbernomor 227//BB/1979 tertanggal 30 Januari 1979 yang dikeluarkan olehinstansi PUKA;Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA (mulai berdiri Tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1971 tentangPengalihan Bentuk Usaha Perusahaan

Negara Kereta Api (PNKA) menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api/PJKA) adalah merupakan perusahanNegara yang berada dibawah Lingkungan Departemen Perhubungan,karenanya Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) adalah merupakan suatuinstansi pemerintah, yang lekat dengan hukum publik dalam kegiatanoperasional dan tehnisnya;10.

Modal perusahaan berasal dari kekayaan Negara yang tidak dipisahkan(APBN); Harta kekayaan PJKA adalah harta kekayaan milik Negara; Memberikan pelayanan kepada masyarakat; Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah; Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepadaMenteri atau Direktur Jenderal Departemen yang bersangkutan; Status karyawannya adalan pegawai negeri; Mendapatkan fasilitas dari Negara;Bahwa mengingat modal perusahaan Negara in casu PJKA adalah berasaldari kKekayaan

Negara Kereta Api;Menimbang, bahwa dengan beralinnya Perusahaan Nasional KeretaApi (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) makaberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun1971, semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api beralin kepadaPerusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwasusunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta ApiHalaman 57 dari 83 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Madyang beralin kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalah sebagaimanatercantum dalam neraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara KeretaApi yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan olehMenteri Perhubungan.

Nomor 57 Tahun 1990, PIKAberalin menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), kemudianberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998, PERUMKAberalin menjadi Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero);Menimbang, bahwa dengan beralinnya Djawatan Kereta Api (DKA)menjadi Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA), maka berdasarkan Pasal1 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1963, segala hak dankewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Jawatan Kereta Apiberalih kepada Perusahaan

Negara Kereta Api;Menimbang, bahwa dengan beralinnya Perusahaan Nasional KeretaApi (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), makaberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun1971, semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api beralin kepadaPerusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwasusunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Apiyang beralih kepada Perusahaan

Jawatan termaksud adalah sebagai manatercantum dalam neraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara KeretaApi yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan olehMenteri Perhubungan;Menimbang, bahwa dengan beralinnya PJIKA menjadi PERUMKA,maka berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 1990, segala hak dan kewajiban, kekayaan dantermasuk seluruh pegawai PJKA yang ada pada saat pembubarannyaberalih kepada PERUMKA termasuk obyek sengketa

KAI ( Karyawan Perusahaan Negara )namun Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat;Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejakbulan Oktober tahun 2014 berturutturut hingga sekarang selama 1 tahun1 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah,Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir dan sekarang kosdengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan selama itu pula sudahtidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan

.- 1 (satu) bundel copy kontrak no .J2/Ji.D4/16/82 perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dengan PT.KALTIM PRIMA COAL tanggal 31 Oktober 1981;- 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan /inventarisasi lokasi nPorodisa Pit. Km 09 an.Kelompok Arbainsyah di Desa Swarga Bara Kec.

Dump Truck warna kuningdengan Noka : MHMFE74P58K011129 dan Nosin : 4D34TD78231 yang berisikan batu merah an.Bambang Soegihartobeserta STNK dan kunci kontakDikembalikan kepada saksi KALIM bin KUSRI 1 (satu) unit Truk KT 8209 RA Merk MITHSUBISHI ColtDiesel jenis Mobil beban/dump Truk warna kuning dengannoka :MHMFE74P5AK027519 dan 4D34TF35274 besertaSTNK dan kunci kontak An.ARIFIN YDikembalikan kepada saksi MUGENI Alias OGEN Bin MASNI 1 (satu) bundel copy kontrak no J2/Ji.D4/16/82 perjanjianantara Perusahaan

Negara Tambang Batu Bara denganPT.KALTIM PRIMA COAL tanggal 31 Oktober 1981 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan /inventarisasi lokasinPorodisa Pit.

buah pompa gress1 (satu) unit truk KT 8757 BW Merk MITHSUBISHI COLTDIESEL Jenis mobil beban / Dump Truck warna kuningdengan Noka : MHMFE74P58K011129 dan Nosin : 4D34TD78231 yang berisikan batu merah an.Bambang Soegihartobeserta STNK dan kunci kontak1 (satu) unit Truk KT 8209 RA Merk MITHSUBISHI ColtDiesel jenis Mobil beban/dump Truk warna kuning dengannoka :MHMFE74P5AK027519 dan 4D34TF35274 besertaSTNK dan kunci kontak An.ARIFIN Y1 (satu) bundel copy kontrak no wJ2/Ji.D4/16/82 perjanjianantara Perusahaan

Negara Tambang Batu Bara denganPT.KALTIM PRIMA COAL tanggal 31 Oktober 19811 (satu) bundel berita acara pemeriksaan /inventarisasi lokasiPorodisa Pit.

Negara Tambang Batu Bara denganPT.KALTIM PRIMA COAL tanggal 31 Oktober 1981;1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan /inventarisasi lokasinPorodisa Pit.

dikenakan atas pemberian jasanya saja kecuali apabila dalam kontraktidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dan material, maka akan dikenakan dari seluruhnilai kontrak;bahwa menurut Pemohon Banding, atas penyerahan Progress Claim yang menjadi koreksiTerbanding, termasuk dalam hal ini adalah penggantian atas penyerahan working capital,tersebut KPC telah melakukan pemotongan PPh 23 atas seluruh nilai tagihan jasa pertambangansebesar 10%;bahwa sesuai dengan Article 11.2 (ii) huruf b perjanjian antara Perusahaan

Negara TambangBatubara dengan PT.

KPC tanggal 8 April 1982 yang menyebutkan mengenai tariff PPhpemotongan yakni other payments made by Contractor including but not limited to fees fortechnical services based on the prevailing laws and regulations in Indonesia at a rate of tenpercent (10%);bahwa pengertian dari perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan KPCtanggal 8 April 1982 tersebut, KPC berpendapat bahwa seluruh bagian dari Progress Claimbulan Juli sampai dengan Desember 2006 tersebut adalah penyerahan jasa pertambangansehingga

Fotocopy Surat Perusahaan Negara Kereta Api tanggal 17Juni 1967 No. 0048/BB/67/BT.0495/67/B.6;. Asli surat dari Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)perihal permohonan menambah bangunan dan sewa tanahtanah tanggal 3 Januari1971 No. B.118/71;. Asli surat dari PNKA perihal pengembalian tanah PJKAtanggal 10 Pebruari 1977 No. B.1189/77;. Asli Surat dari Dirjen Agraria tanggal 14 Juni 1979 No.DPH.6/492/6/79;Asli Akte Perseroan Terbatas PT Dwi Putra Metropolitantanggal 12 Mei 1979;.

Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api tanggal 17061967No. 00484/BB/67/Bt.0495/1/67/B6. Surat Perusahaan Negara Kereta Api perihal Permohonanmenambah bangunan dan sewa tanah tanggal 03011971 No.B.118/71. Surat Perusahaan Kereta Api Eksplotasi Barat, Kepala Biro IIperihal Pengembalian Tanah PJKA di Jakarta Kota kepadanegara tanggal 10021977 No. B.1189/77. Surat Direktorat Jenderal Agraria tanggal 14061979 No.DPK6/492/6/79.. Surat Pernyataan tanggal 07112002.

Adapun Djawatan Kereta ApiRepublik Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun1963 berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Faktahukum mana didukung oleh keterangan saksi Tampan Suprapto yangbersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksisaksi Aji BambangSuryowirawan dan Daud Roma Andi Lolo..

Kadiman Keterangan Rencana Kota No.127/GSB/JB/I/92 tgl.1321992 Akta Pemindahan dan Penjerahan No.56 tgl.1191964 NotarisHobropoerwanto Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta ApiNo.00484/BD/67/Bt0495/1/67/B tgl.1421967 KTP an.

PM, SH,tgl.2942000 Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta ApiNo.00484/BD/67/Bt0495/1/67/B tgl.1421967 Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api No.B.118/71 tgl.311971 Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.1021977 Daftar Pembebasan rumahrumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitantgl.1251979 Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.1461979 Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangsia No.107/1.711 tgl.552003 Akta Pemindahan dan Penjerahan

Bahwa, dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 49 tanggal 18 Desember1998 dibuat didepan Notaris /PPAT Surabaya, Justisia Soetandio, SH yang dalamklausulanya dan jelas jelas disebutkan ma lain berdasarkan perjanjiansewa dibawah tanggan Pelabuhan Surabaya Nomor : SB/35/1967, tertanggal 1 Agustus 1967 artinya antara MASDULHAK / Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI / selaku pihak yang menyewa mengadakan perjanjiandengan Direksi Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah IV Surabaya / selaku

Perak Surabaya dahulu bernama Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah IV, Tj.Perak Surabaya) ;++122.a.b.Cc.Bahwa selain hal tersebut diatas terhitung tanggal 30 Juni 1987 pengelolaan tanahEks PELINDO II Tanjung Perak Surabaya telah diserahkan kepada Pemerintah KotaSurabaya in casu : Badan Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Pemkot Surabayadidasarkan Surat Perjanjian No. 12 /JB.185/SP/87691.1/1278/411.12/1987tanggal 30 Juni 1987 (terlampir) ;Bahwa pihak pihak yang berhubungan dengan objek sengketa seharusnya

Menghukum Penggugat karena sebagai perusahaan negara yang taathukum justru telah membolakbalikan fakta yang ada dan melakukanfitnah terhadap Para TergugatAtau: Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpoendapatlain, Para Tergugat mohon agar perkara ini dapat diputuskan denganseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagianoleh Pengadilan Negeri Bontang dengan Putusan Nomor9/Pdt.G/2017/PN.Bon, tanggal 5 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:Dalam

Rancabakung pinggir jalan propinsi, Desa Karangmekar, KecamatanKarangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa sekitar Tahun 1951 PN Garam yaitu Perusahaan Negara yangbergerak dalam bidang pengadaan/pendistribusian garam (bumbu dapur)telah mendirikan bangunan diatas tanah yang dipakai dan dikuasai olehPenggugat dengan status sewa kepada Pemerintah Desa Karangnunggal(pada saat itu sebelum dimekarkan menjadi Desa Karangmekar);Bahwa pada Tahun 1972 PN Garam mengalami kemunduran dalamusahanya sehingga asetnya

Pasar, sebelahTimur Jalan Raya Karangnunggal, sebelah Selatan Jalan LapanganOlahraga, sebelah Barat Mushola Pasar;Bahwa, kemudian pada tahun 1951 PN Garam Perusahaan Negara yangbergerak pada bidang pengadaan/mendistribusi garam/oumbu dapur telahmenyewa objek perkara a quo hanya mendirikan bangunan bukan berikutdengan tanah kepada Pemerintah Desa Karangnunggal bukan kepadaMenteri Perindustrian dan Perdagangan dan pada saat itu belumdimekarkan menjadi Desa Karangmekar, selanjutnya sesuai denganperkembangan

Kereta Api dan selanjutnya sampai dengan saat iniberubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan kemudian menjadiPerusahaan Umum (PERUM) dan yang terakhir menjadi Perusahaan Persero berdasarkanParaturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, kesemuanya menunjukkan adanya pengambilalihan seluruh aset N.V. Deli SpoorwegMaatschappij menjadi aset milik PT.

,meliputi:a.9 29eHak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumPemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;Penerimaan Negara;Pengeluaran Negara;Penerimaan Daerah;Pengeluaran Daerah;Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atauoleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, sertahakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaanyang dipisahkan pada Perusahaan

Negara/Perusahaan Daerah;Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentinganumum;kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, menyatakan:Pasal 56:(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PejabatPengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan KeuanganPemerintah Daerah untuk disampaikan kepada gubernur

Negara/Daerah dan lembaga atau badan lain.

Putusan Nomor 221 K/TUN/20153)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang TataCara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan PenghapusanPiutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;Pasal 1:Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:11.12.16.Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atausebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;Direksi Perusahaan Negara/Daerah adalah organ PerusahaanNegara/Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusanPerusahaan

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atausebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;Pasal 19:Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak ataspiutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Judex Facti Tidak Cermat Memahami Pokok Sengketa dan Gugatan;Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalahperorangan Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan denganterbitnya Surat Keputusan Direksi PT.