Karena berdasarkan Pasal 13838 KUH Perdata ditegaskan bahwaPeganjian yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi undangundang bagimereka yang membuatnya.

PerjanjianPerubahan terhadap Perjanjian Kredit No.0000018/PPPK/02782/2300/1011, tanggal 21 Oktober 2011 ;Bahwa dalam Perjanjian tersebut para pihak telah sepakat untukmemilin domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjamegara jika terjadi perselisihan sebagaimana tertuang dalamperjanjian kredit tersebut.Bahwa atas pilihan domisili hukum tersebut pada prinsipnya tundukpada asas kebebasan berkonirak (freedom of contract) yang digariskanpada pasal 13838 KUHPerdata, oleh karena itu kesepakatan

dinyatakan pada pertimbangan hukumhalaman 47 dan 48 ...dst yang "pada pokoknyamenyatakan bahwa klausul dalam surat kuasamemberikan wewenang yang sangat luas dan sangatbesar sehingga mutlak menghilangkan hak hakkeperdataan Pemberi kuasa (Pelawan) yang notabene adalah sebagai pemilik kedua tanah tersebutsehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pelawandan dalam praktek #=mengandung perkosaan danmelanggar ketertiban umum", namun disisi lainJudex Facti mengakui asas kebebasan berkontraksesual pasal 13838

Penggugathanya berdasarkan Kwitansi tanggal 15 Juli2009 dan Gugatan Penggugat pada point 4(pengakuan secara lisan dari Benny Suryo atascerita Penggugat), hal ini sangat diragukankeabsahannya (lihat Pasal 1335 KUHPerdatadan Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan:Perikatan, lahir karena suatu persetujuan ataukarena undangundang) Pada dasarnya JudexFacti tidak memenangkan gugatan Penggugat,karena tidak ada perikatan atau persetujuanantara alm benny suryo dengan Penggugat;Lihat dasar hukum Pasal 1320 dan 13838

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aeque et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Keberatan mengenai Kompetensi Absolut;1Bahwa Penggugat/semula Termohon salah dalam mengartikan perjanjianyang telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa menurutTermohon/semula Penggugat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor811201306850 merupakan UndangUndang bagi mereka kedua belah pihak,menurut Pasal 13838

Bahwa Peraturan Perusahaan merupakan perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat pada saat Penggugat pertama kali bergabung diperusahaan milik Tergugat dan Penggugat sudah menyatakankesediaannya untuk mematuhi aturan, aturan ini secara tertulis terdapatdalam Pasal 3 Peraturan Perusahaan yang berbunyi setiap karyawanbersedia patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku di dalam perusahaandan Peraturan Perusahaan tersebut beserta isinya telah memenuhi Pasal1320 dan Pasal 13838 KUHPerdata dan telah berkekuatan

Bahwa oleh karena tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata faktualnya telahterjadi peristiwa berupa hubungan hukum hutang piutang antarPENGGUGAT , PENGGGUGAT Il dan TERGUGAT, maka sangatberalasan hukum untuk ditetapkan peristiwa tersebut secara hukumsebagai perjanjian yang mengikat antara PENGGGUGAT danPENGGGUGAT Il ( PARA PENGGUGAT) dan TERGUGAT sebgaimanadiatur dalam Pasal 1320 jo, 13838 KUH PERDATA, dengan jumlah hutangPutusan : 26/Pdt.G/2014/PN.Bgr 5PENGGUGAT dan PENGGUGAT Il sebesar Rp. 1.350.000.000

Menurut Hukum Perdata yang berlakudi Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dariketentuan pasal 13838 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakanbahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Danberdasar ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 KitabUndangUndang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakansah apa bila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapatdalam pasal tersebut, yaitu :1.

Bahwa dengan terpenuhinya seluruh syarat keabsahan perjanjian,maka sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang tertera dalamPasal 13838 KUHPerdata, Akta tersebut mengikat dan secara sahberlaku sebagai UndangUndang bagi PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il.

., tanggal 30 September 2010, yang telah dibuat antaraPara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320KUH Perdata dan Pasal 13838 KUH Perdata untuk itu Judex FactiPengadilan Negeri Banda Aceh telah terbukti telah melakukan kesalahandan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk itubaik Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Putusan PengadilanNegeri Banda Aceh yang dimohon kasasi ini harus dibatalkan oleh MajelisHakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili

MajelisHakim telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa terhadap aktaakta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) danmengikat (bindende) karenanya secara formil dan materiil telah memenuhipersyaratan sebagai sebuah akta dan tidak pula dubuktikan sebaliknya olehHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor 147/PDT/2016/PT.SMR.4.pihak lain, jadi bagaimana mungkin dalam putusannya menolak gugatanPembanding/Penggugat, malah kemudian mengabulkan gugatanRekonvensi ;Bahwa berdasar ketentuan Pasal 13838

Terbukti di dalam Perjanjian Kredit ditetaokan Tergugat berkewajibanmelakukan pembayaran atas fasilitas kreditnya selambatlambatnyatanggal 13 tiap bulannya untuk fasilitas kredit Investasi (Term Loan)serta selambatlambatnya tanggal 6 tiap bulannya untuk fasilitas kreditmodal kerja (Fixed Loan) dan Perjanjian Kredit tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 13838 KUHPer.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Lampiran Perjanjian KreditFasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menegah (Perjanjian MegaUKM

terhadapgugatan Penggugat tersebut didalam proses mediasi, sehingga perlu untukditetapkan didalam putusan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmembenarkan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugatterkait tentang gugatan Penggugat tersebut, sehingga Tergugat tidak keberatanatas gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat telahtercapai kesepakatan terkait dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkanketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 13838

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telahingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepadaPenggugat ;Bahwa berdasarkan Pasal 13838 KUH Perdata, Perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagi Penggugat danTergugat , oleh karena itu seharusnya Tergugat melaksanakan seluruhPerjanjian tersebut dengan itikad baik yaitu membayar sewa ruangankepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan fakta di atas jelas Tergugat telah melakukanperbuatan ingkar janji (wanprestasi) sesuai ketentuan

tahun1999, dimana suatu Perjanjian Kredit bukanlah suatu klausula baku sebagaimanadiatur dalam Pasal 18 Undangundang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999maupun diatur dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, Perjanjian Kredit adalah kesepakatan antarapara pihak dimana masingmasing pihak menyetujui selurun syarat dan ketentuanyang tercantum dalam Perjanjian kredit dan mengikat bagi para pihak sebagaiundangundang sebagaimana dinyatakan pada pasal 13838

Irma Oktavina Seke SH dan PT CIMB NiagaAuto Finance (Vide Pasal 13838 KUHPerdata);Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 131 /PDT/2016/PT MND.5. Bahwa dalam melakukan perjanjian pembiayaan tersebut Alma. IrmaOktavina Seke SH telah mengisi serta mendatangani Formulir AplikasiPembiayaan Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 September 2013dengan mengasuransikan unit kendaraan bermotor tersebut padaAsuransi Tri Pakarta berdasarkan No. Polis 1170221130060 denganJenis Pertanggungan All Risk;6.

sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam amar Putusannya Nomor796/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 20 Oktober 2016 (Bukti P2)pada angka 8 telah keliru dalam memutus untuk membatalkan demihukum proses lelang objek hak tanggungan, yang mana BPSKKabupaten Batu Bara tidak berwenang membatalkan demi hukumproses lelang objek hak tanggungan, selain itu perjanjianperjanjiankredit a quo adalah perjanjian yang telah memenuhi syaratsyaratsahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 13838

tanggal 22 Maret 2012dengan Perjanjian Kredit Pembiayaan MEGA USAHA KECILMENENGAH (MEGA UKM) Nomor 050/PKUKM/SKTN/12 denganpersetujuan dari penjamin RAMTO beserta SUNIRAH selanjutnyamohon disebut Perjanjian Kredit;a) Bahwa Perjanjian Kredit dibuat antara Penggugat danALEXANDER ANDI KUSUMA (Suami Penggugat) selaku Debiturserta RAMTO beserta SUNIRAH selaku avalis / Penjamin denganTergugat Ill selaku Kreditur berlaku sebagai undangundang(pacta sun servanda), sebagaimana ketentuan yang diatur padaPasal 13838

Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding padaPengadilan Tinggi Bandung telah tepat menerapkanhukum Pasal 13838 KUH Perdata secara utuh dan benaryaitu. perjanjian adalah undang undang bagi merekayang membuatnya.

Mengabulkan gugatanrekonvensi PenggugatRekonvensi untukseluruhnya ;Menyatakan PenggugatRekonvensi beritikadbaik ;Menyatakan PengakuanTergugat Rekonvensitelah sepakat membuatPerjanjian Lisan untukmenjual satu unit tokoyang terletak di PusatGrosir Metro TanahAbang (PGMTA) Blok Alantai 3A Nomor 25,JalanWahid HasyimNomor 187, JakartaPusat, kepada pihakketiga/orang lain sah danmengikat ;Menyatakan kesepakatanlisan antara TergugatRekonvensi denganPenggugat Rekonvensisah dan berlakuketentuan Pasal 1320 danPasal 13838