Ditemukan 132 data
203 — 102
;Bahwa saksi akan memberikan pendapat tentang bukti surat T4,T8,T14 ;Bahwa Bukti T4 adalah Keputusan Panitia Pembebasan Tanah DaerahTingkat Il Sorong Nomor.06.A/KPTS/PAN/1985, tanggal 23 Juli 1985, bukti iniadalah tindak lanjut atas persetujuan Gubernur Kepala derah Tingkat PropinsiIrian Jaya Nomor 593.8/1428/1985 tanggal 7 Mei1985 ;Bahwa Panitia pengadaan tanah yang dibentuk berdasarkan Keputusan PanitiaPembebasan Tanah Daerah Tingkat Il Sorong Nomor.06.A/KPTS/PAN/1985,tanggal 23 Juli 1985, adalah
THENU, pada pokoknya menerangkan tentang bukti surat T4,T8,T14,sebagai berikut: T4 adalah Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkatll Sorong Nomor.06.A/KPTS/PAN/1985, tanggal 23 Juli 1985, bukti ini adalahtindak lanjut atas persetujuan Gubernur Kepala derah Tingkat Propinsi Irian JayaNomor 593.8/1428/1985 tanggal 7 Mei1985, T8 adalah berupa Kwitansi ganti rugikepada saudara VICTOR SIA (Sia Ping Seng) sebagai pemegang Hak GunaBangunan pada saat itu dan pada saat pengadaan tanah objek sengketa
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PMK Sarinabati Cilacap kepada pemilik HotelWijaya sedangkan kepada Para Penggugat justru Tergugat tidakmenunjukkan keberpihakannya kepada Para Penggugat yang notabeneadalah mantan karyawan Sarinabati Cilacap, hal ini menunjukkanbahwa Tergugat menjalankan praktek diskriminatif terhadapkepentingan warga masyarakat yang lemah dan miskin, sementarakepada pemilik modal besar, sebagaimana pemilik Hotel Wijaya, sertamerta Tergugat merespon pembelian dari pemilik hotel yangmengantongi ljin Prinsi Nomor: 593.8
58 — 36
Sesuai surat Nomor : 593.8/01108 tanggal 10 Maret 1994seluas 6.216.M? dengan ganti rugi sebesar Rp.49.728.000,2. Sesuai surat Nomor : 620/05027 tanggal 17 September1994 seluas 700 M?
154 — 124
kepada Para Penggugat justru Tergugat tidak menunjukkankeberpihakannya kepada Para Penggugat yang notabene adalah mantankaryawan Sarinabati Cilacap, hal ini menunjukkan bahwa Tergugatmenjalankan praktek diskriminatif terhadap kepentingan warga masyarakatyang lemah dan miskin, sementara kepada pemilik modal besar,sebagaimana pemilik Hotel Wijaya, serta merta Tergugat meresponHal. 11 dari 72, Putusan Nomor:064/G/2015/PTUN.Smg12.20.Aj.pembelian dari pemilik hotel yang mengantongi jin Prinsi Nomor::593.8
71 — 56
Foto copy Bukti setoran pajak PBB tahun 2009 s/d 2014,selanjutnya di beri tanda bukti T1TVI.9;10.Fotocopy Surat Keterangan bukti pemilikan tanah garapan, Nomor:593.8 / 657 / KRU / 1994, tertanggal 8 Juni 1994, di beritanda T.I s/dT.IV3;11.Fotocopy gambar kasar sesuai tanah yang di buat oleh Lurah RemuUtara, diberitanda T.1 s/d TIVI4;12.Fotocopy surat keterangan Nomor: 648/1009, tanggal 18 Juni 1987,di beritanda T.1 s/d T.IV5;13.Fotocopy bukti akta jual beli Nomor: 58/SRG/1996, tanggal 21 Mei1996,
FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
Intervensi:
SAMUEL WARDHANA
184 — 144
Marga Jarangga(Foto Copy dari Foto Copy).Foto Copy Surat Bupati Teluk CenderawasihNo.593.8/1478, tanggal 30 September 1983 Perihal :Penyelesaian Imbalan Jasa/Ganti Rugi atas tanahbekas garapan Marga Jarangga (Foto Copy dari FotoCopy).Foto Copy Daftar NamaNama Pemohon Hak AtasTanah Ex Garapan Keluarga Jarangga Lokasi JIn RayaBosnik ( NO.1 s/d 36 ), tanggal 3 Oktober 1983dikeluarkan oleh Drs.O.N.
53 — 18
Cigombong :Ruang Rapat Asisten Sekwilda Provinsi Papua nomor : 03 November 1999dengan ditetapbkan Surat Gubernur nomor : 593.8/374/SET, tanggal 31 Januari2000;3. Surat Kepala RRI nomor : 15/CAMADJPA/SEK/2006, tanggal 24 Januari 2006;4. Surat Sekda Provinsi Papua nomor : 012/5386/SET, tanggal 10 Desember2006;Hal.21 dari 33 hal. Putusan No.90/Pat/2015/PT JAP5.
103 — 25
Bahwa objek sengketa Kedua tersebut juga adalah merupakan TanahNegara yang digarap oleh Tergugat berdasarkan Surat KeteranganBukti Pemilikan Tanah Garapan Nomor 593.8/271/1995 Tanggal 14Februari 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan KlademakAdoff Sraun (Pada saat itu), dan diketahui oleh Kepala Wilayah CamatLukas Burung, BA. Berdasarkan Surat Keterangan Bukti PemilikanTanah Garapan tersebut, Tergugat mengajukan PermohonanSertifikat Tanggal 14 Februari 1995 di Kantor BPN KabupatenSorong.
;Bahwa objek sengketa Kedua tersebut juga adalah merupakan TanahNegara yang digarap oleh Tergugat berdasarkan Surat KeteranganBukti Pemilikan Tanah Garapan Nomor 593.8/271/1995 Tanggal 14Februari 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Klademak AdolfSraun (Pada saat itu), dan diketahui olen Kepala Wilayah Camat LukasBurung, BA. Berdasarkan Surat Keterangan Bukti Pemilikan TanahGarapan tersebut, Tergugat mengajukan Permohonan SertifikatTanggal 14 Februari 1995 di Kantor BPN Kabupaten Sorong.
Terbanding/Tergugat I : Billy Gan
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong
28 — 10
Bahwa objek sengketa Kedua tersebut juga adalah merupakan TanahNegara yang digarap oleh Tergugat berdasarkan Surat KeteranganBukti Pemilikan Tanah Garapan Nomor 593.8/271/1995 Tanggal 14Februari 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Klademak AdolfSraun (Pada saat itu), dan diketahui oleh Kepala Wilayah Camat LukasBurung, BA. Berdasarkan Surat Keterangan Bukti Pemilikan TanahGarapan tersebut, Tergugat mengajukan Permohonan SertifikatTanggal 14 Februari 1995 di Kantor BPN Kabupaten Sorong.
214 — 158
(Bukti sesuai aslinya): fotocopy surat keterangan Kepemilikan tanah nomor : 593.8/15/TJKSB/2014yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik SorongPemerintah Kota Sorong, tertanggal 15 Januari 2014. (Bukti sesuai aslinya): fotocopy surat Keputusan Bupati Sorong Nomor : 012/275/tahun 2013 tentangpengembalian tanah milik Pemerintah Kab Sorong kepada Hamada, Edmon,Kafiar/Wanma, Wajintang/Usman, Hamsyi/Maddiana dan Amir Peso/Usamantertatnggal 31 Oktober 2013.
Terbanding/Tergugat I : DIANA WARIAKA
Terbanding/Tergugat II : ANITA ROHANI WARIAKA
Terbanding/Tergugat III : YULIUS OSOK
Terbanding/Tergugat IV : MARTHEN OSOK
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SORONG
60 — 16
Menyatakan Sah Surat Pembebasan Tanah Garapan atas Tanah Negara Tanggal 10 Oktober 1988 yang telah di ketahui oleh Kepala Desa Aimas, Ketua LKPMD Aimas dan Kepala Wilayah Kecamatan Sorong, serta teregister dengan Nomor 593.8/101/88, terletak di Jalan Osok, Kel. Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. (dahulu KM 18 Jl.
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
129 — 85
Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.8/76/DL/2002,selanjutnya diberi tanda P.1;2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah,selanjutnya diberiLANA 222222 neon nn nnn n nnn enn nen nnn nnn nnn nnn enna nn nanannnnsaennnnes P.2;3. Fotokopi Sketsa Tanah (ganmbar kasar situasi tanah), selannjutnya diberiLANA on nono nnn n nn nnn nner ene nnn nnn neem nnn nnen manana nananenanas P.3;Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 19/Padt.G/2018/PN Sml4.
4.JULIA RACHMAN SH
5.SOLIHIN, SH
Terdakwa:
EDWIN HERIUS, S.P BIN DJUFRI
269 — 470
593.8/171/KEC.BP/2021
Rekening 1342937491
Rekening 1342937311
Rekening 1309517513
Rekening 1342937322
68 — 28
Foto copy surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat nomor 593.8/08/SKSB/2011 tanggal 08 Desember 2011, Surat pernyataan penguasaantanah tanggal 08 Desember 2012,tidak ada aslinyadan telah diberi materaiyang selanjutnya diberi tanda (buktiP16);17.Foto copy Akta Nomor 26 Pernyataan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.
70 — 10
., Halaman 93nomor : 593.8/4939/01/2005, yang selanjutnya pada foto copy buktitersebut diberi tanda T 48 ;49.Foto copy Nama dan besarnya ganti rugi tanah dan tanaman, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 49;50.Foto copy Surat Penjelasan atas Pengaduan Adanya DugaanPenyimpangan Pengadaan Tanah Pembangunan Embung Logung,Nomor : 611.1/4868/01, tertanggal 14 Nopember 2012, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 50 ;Foto copy bukti T 1 sampai dengan T 19,
Perjanjian Kerjasama Direktorat Jendral Sumber Daya AirKementrian Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jawa TengahPemerintah Daerah Kabupaten Kudus, nomor : 05/SPRIN/Ad/X/2013,nomor : 611.1/3342/2013, nomor : 112 Tahun 2013, tertanggal 16September 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda T15 ;e Foto copy Berita Acara Tentang Kesanggupan Penerimaan Ganti RugiTanah Dan Tanaman Warga Desa Kandangmas Kecamatan DaweKabupaten Kudus Yang Terkena Kegiatan Pembangunan Embung Logung,nomor : 593.8
132 — 45
Sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat Tidak Jelas(Obcuur Libel)DALAM POKOK PERKARA.1.Pada tanggal 6 November 2012 Turut Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 593.8/187 Tahun 2012 tentang Pembayaran Ganti RugiTanah Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) YPK Bethel Aimas diKabupaten Sorong yang isinya adalah :Kesatu : Membayar ganti rugi tanah kepada pemilik yang telahmembebaskan untuk pembangunan SMA YPK Bethel Aimasyang terletak di Kelurahan Aimas Distrik Aimas seluas 19.500M2
MAT SUJEH
Tergugat:
1.H. ABD. ROSYID
2.ETI SURYAHATI, SE, MSi
3.ENDI ROHENDI
Turut Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) TOL CIJAGO KOTA DEPOK
2.KEPALA ASET PEMERINTAHAN PEMDA KOTA DEPOK
3.KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
4.KEPALA KECAMATAN BEJI, KOTA DEPOK
5.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK
6.TIM PEMBEBASAN TANAH (TPT) TOL CIJAGO KOTA DEPOK
7.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
8.KAPOLRES METRO KOTA DEPOK
9.KAPOLDA METRO JAYA
10.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
160 — 72
Amar Apun
- Sebelah Selatan : Pipa Gas/Pertamina
- Menyatakan Kertas Segel tahun 1963, untuk mencatatkan Jual Beli Mutlak pada Hari Senin, tanggal 1 Oktober 1960 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah, No. 593.8/01/XII/SPH/2003, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2003, ditanda-tangani oleh Tergugat I dan Tergugat
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 689 PK/Pdt/2008.yang isinya agar proses tukar menukar tersebut diberikan ataudilaksanakan oleh Tergugat XVIII (Happy Soegiarto) ;Bahwa atas surat tersebut di atas, Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Tengah, dengan surat No.593.8/21388, tanggal 26Oktober 1982 memberitahukan tidak keberatan atas pergantian tersebut;Bahwa kemudian Kepala Dinas Pertanian Tanaman Panganmengirim surat No. 591/4022, tanggal 3 Nopember 1982 kepada DirekturJendral Pertanian Tanaman Pangan, yang memberitahukan/melaporkanlokasi
76 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk kepentingan Pemerintah untuk Pembangunan Masal RumahPemotongan Hewan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atasTanah untuk Kepentingan Pemerintah Nomor 593.8/03/V/SPH/2008 tanggal21 Mei 2008, dengan tidak dimasukan Pemerintah Republik Indonesiaselaku pemilik baru atas tanah pecahan dari HGB Nomor 99/Tapos seluas555 M?
YUSNAR YUSUF HASIBUAN, SH.MH
Terdakwa:
Ir. RUSDIONO
136 — 10
(Asli)
- Surat Tanah No. 593.8/066/ SKT-KT/2011 An. SAMPUR PANE/MAY HELEN. (Asli)
- Surat Tanah No. 592.2/14/ BU/I/2013 An. EDDY DAMENDRA. (Asli)
- Surat Tanah No. 593.83/593/ 1990 An. M. SYAHNAN. (Asli)
- Surat Tanah No. 593.83/1655/ 1994 An. AN. NAIMAH. (Asli)
- Surat Tanah No. 593.83/101/ 1997 AN. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK/DENNY JOSUA. (Asli)
- Surat Tanah No. 592.2*/39/ PL/IX/2006 AN. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK.
(Asli)Surat Tanah No. 593.8/066/ SKTKT/2011 An. SAMPUR PANE/MAY HELEN.(Asli)Surat Tanah No. 592.2/14/ BU/I/2013 An. EDDY DAMENDRA. (Asli)Surat Tanah No. 593.83/593/ 1990 An. M. SYAHNAN. (Asli)Surat Tanah No. 593.83/1655/ 1994 An. AN. NAIMAH. (Asli)Surat Tanah No. 593.83/101/ 1997 AN. PANDAPOTANSIMANJUNTAK/DENNY JOSUA. (Asli)Surat Tanah No. 592.2*/39/ PL/IX/2006 AN. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK.(Asli)Surat Kios No. 511.3/0394/ SIHS/PDPKM/2015 PASAR PETISAH AN. LINDASIMANJUNTAK.
(Asli)Surat Tanah No. 593.8/066/ SKTKT/2011 An. SAMPUR PANE/MAY HELEN.(Asli)Surat Tanah No. 592.2/14/ BU/I/2013 An. EDDY DAMENDRA. (Asli)Halaman 109Putusan Pidana Nomor 1762/Pid.B/2020/PN MdnSurat Tanah No. 593.83/593/ 1990 An. M. SYAHNAN. (Asli)Surat Tanah No. 593.83/1655/ 1994 An. AN. NAIMAH. (Asli)Surat Tanah No. 593.83/101/ 1997 AN.SIMANJUNTAK/DENNY JOSUA. (Asli)PANDAPOTANSurat Tanah No. 592.2*/39/ PL/IX/2006 AN. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK.