Gugatan Kurang PihakBahwa surat rekomendasi Tergugat antara lain memperhatikan terhadapsurat rekomendasi dari Banggar DPRD Kota Tegal kepada Penggugatsebagaimana pula dinyatakan Penggugat dalam surat gugatannya, makasemestinya pihak Banggar DPRD Kota Tegal diikut sertakan dalam gugatanini. Dengan tidak diikut sertakannya Banggar DPRD Kota Tegal ini makapemeriksaan perkara dan putusan Hakim akan menjadi tidak sempurna.Halaman 37 dari 95 halaman.

Isi rekomendasi Banggar DPRDKota Tegal sebagaimana telah dikemukan sebelumnya intinya adalahmerekomendasikan kepada Walikota Tegal untuk melaksanakankeputusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Menurut pendapat Tergugat terlepas bahwa sifat rekomendasi tersebutsesungguhnya hal yang bersifat rahasia sesuai dengan peraturan tatatertib DPRD Kota Tegal bagi pihak lain, Tergugat berpendapat isirekomendasi dari Banggar DPRD Kota Tegal dinilai masih sangatrelevan dengan masalah perselisihan

Dengandemikian menurut pendapat KASN (Tergugat) bahwa dokumen berupasurat rekomendasi Banggar DPRD Tegal yang diterima Tergugat daripara pegawai yang yang mengadukan masalah kepegawaian kepadaTergugat tidak dapat dijadikan dasar atau alasan oleh Penggugat(Walikota Tegal) yang menyatakan bahwa surat rekomendasi Tergugatdibuat dengan dasar dokumen yang ilegal.

Tujuan dicantumkannyarekomendasi Banggar DPRD Kota Tegal dalam pertimbanganrekomendasi KASN adalah untuk mempertegas dan mengingatkanHalaman 48 dari 95 halaman. Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKTPenggugat (Walikota Tegal) agar memperhatikan dan melaksanakanapa yang menjadi keinginan atau keputusan wakilwakil rakyat KotaTegal agar masalah perselisinan kepegawaian di Pemerintah Kota Tegalsegera diselesaikan sesuai dengan keputusan PTUN.

Apabila Penggugat berpendapat bahwa rekomendasi Banggar DPRDKota Tegal bersifat rahasia dan tidak bisa dijadikan bahan pertimbanganrekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, seharusnya Penggugatmengikut sertakan pihak lain sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana telahdikemukan Tergugat dalam jawaban eksepsi.d.

diDPRD Kota Balikpapan dan membahas penghasil PAD SKPD, di dalamrapat banggar tersebut tidak pernah membahas mengenai kenaikananggaran pengadaan lahan RPU dari Rp. 2.500.000.000, (dua milyarlima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.12.500.000.000, (dua belas milyarlima ratus ribu rupiah) namun Saksi ABDULLAH, S.Sos memerintahkanSaksi Drs.

DEDY WAHYUDI selakuKasubag Persidangan dan Risalah Sekwan DPRD Kota Balikpapan untukmenyelipkannya di notulen rapat mengenai kenaikan anggaran tersebutsehingga seolaholah kenaikan anggaran tersebut telah dibahas terbukaoleh tim Banggar, sehingga pada APBD Kota Balikpapan TahunAnggaran 2015 ditetapkan anggaran pengadaan lahan untuk RumahPotong Unggas (RPU) sebesar Rp. 12.500.000.000, (dua belas milyarlima ratus ribu rupiah);Halaman 5 dari 81 halaman Putusan Nomor 3/PID.TPK/2019/PT SMR Bahwa pada tahun

Rek: 520104424 tanggal 21September 2015 sebilai Rp.10.354.695.000, yangdileges sesuai dengan asili; Halaman 54 dari 81 halaman Putusan Nomor 3/PID.TPK/2019/PT SMR SP. a. 1 (Satu) lembar undangan rapat dari DPRD KotaSita/109/VIII/2 Balikpapan kepada SKPD pada acara rapat kerja017/Ditreskri Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan TAP danTague SKPD penghasil PAD terkait pembahasan RAPBD2017 Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2014;b. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat banggar DPRDKota Balikpapan tanggal 24 Nopember

SP. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD KotaSita/109/VIII/2 Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari SeninO17/Ditreskri tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita,msus tanggal Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin1 Agustus2017 Rapat Abdullah, S.Sos.8. SP. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hak Garap TanahSita/109/VIII/2 atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975017/Ditreskrimsus tanggal1 Agustus20179.

masuk melalui ventilasi yang ada di atas jendela bagianbelakang kantor DPRD Kabupaten Kepahiang, setelah memasuki gedungtersebut terdakwa terlebin dahulu membuka pintu keluar yang mana pintutersebut bersebelanan dengan jendela tempat dimana terdakwa masuk,Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kphsetelan membuka pintu keluar lalu terdakwa memasuki ruangan dapurkantor DPRD Kabupaten Kepahiang kemudian mengambil 1 (satu) unitkompor gas merk Rinnai dan kemudian menyimpannya di belakanggedung banggar

saksimemeriksa isi kantong celana tersebut kami menemukan ada sumbukompor Gas di kedua kantong celana yang di pakainya pada malam itu,dan setelah itu kami langsung menanyai sdr Oky terkait dengan sumbukompor tersebut, saat saksi dan teman saksi memeriksa kembali tempatdimana saksi menemukan sdr Oky tersebut, dan kami menemukan KomporGas yang ada di dapur Kantor DPRD tersebut telah hilang, dan pada saatHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kphitu telah disembunyikan oleh sdr Oky di belakang gedung banggar

Sehari kemudianRINELDA BANDASO alias INE mendapat informasi dari Terdakwa II bahwaTerdakwa akan membicarakan dengan Anggota Badan Anggaran(Banggar) Komisi Vil DPR RI sekaligus menyampaikan adanya mekanismepenganggaran melalui Dana Aspirasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah).

itu, Terdakwa memintaSETIADY JUSUF menyerahkan setengah dari dana pengawalan sebelumPengesahan APBN TA 2016 melalui RINELDA BANDASO alias INE.Menindaklanjuti kKesepakatan tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2015bertempat di Cafe Palm Plaza Senayan Jakarta, RINELDA BANDASO aliasINE bertemu dengan IRENIUS ADII, SETIADY JUSUF, STEFANUS HARRYJUSUF, dan JEMMIE DEPHIYANTO PATHIBANG, dalam pertemuan ituRINELDA BANDASO alias INE menjelaskan bahwa Terdakwa sudahmenyampaikan proposalnya ke Badan Anggaran (Banggar

No.2729 K/Pid.Sus/2016Terdakwa akan membicarakan dengan Anggota Badan Anggaran(Banggar) Komisi Vil DPR RI sekaligus menyampaikan adanya mekanismepenganggaran melalui Dana Aspirasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah). Atas informasi dari Terdakwa II tersebut, RINELDABANDASO alias INE menyampaikan kepada IRENIUS ADII.Pada tanggal 15 Oktober 2015, Terdakwa II bersama dengan RINELDABANDASO alias INE makan di Food Court Gandaria City Jakarta.

No.2729 K/Pid.Sus/2016kekeliruan dalam pemaknaan hukum sehingga Judex Facti telah kelirudalam menerapkan hukumnya;Bahwa badan kelengkapan yang mempunyai kewenangan untukmembahas anggaran dengan pihak Pemerintah dalam hal ini adalahBadan Anggaran (BANGGAR) DPR RI, dimana BANGGAR DPR RIjuga masih dibatasi kewenangannya oleh keputusan MahkamahKonstitusi dalam pembahasan anggaran dengan pemerintah;Sehingga sangat jelas terlinat bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara a quo hanyalah menjalankan fungsi

Saksi DIDIN WAHIDIN SE,:Bahwa saksi sebagai PNS di banggar Setwan DPRD Provinsi JawaBarat.Bahwa saksi tidak tahu dasar hukumnya Pemerintah Provinsi JawaBarat memberikan bantuan untuk infrastruktur Desa tahun anggaran2013.Bahwa keseluruhan bantuan diberikan dalam bentuk uang yangditransfer ke rekening masingmasing desa dan desa yangmendapatkan bantuan sekitar 5.000 desa di seluruh jawa barat dengannilai bantuan bervariatif terdiri atas: ada yang sebesar Rp. 100.000.000,desa per tahun dan juga ada

Saksi TAUFIK HARJANA::Halaman 37dari 85 halaman Putusan Nomor 190 / Pid.SusTPK / 2015 / PN.Bdg Bahwa saksi sebagai PNS di Banggar Setwan DPRD Provinsi JawaBarat. Bahwa saksi tidak tahu dasar hokum Pemerintah Provinsi Jawa Baratmemberikan bantuan untuk infrastruktur Desa tahun anggaran 2013, Bahwa keseluruhan bantuan diberikan dalam bentuk uang yangditransfer ke rekening masingmasing desa.

Bandung Barat Fraksi Partai PANadalah budgeting (anggaran), legislasi dan pengawasan, selain itu saksimasuk ke dalam anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab.Bandung Barat. Bahwa saksi memfasilitasi ke Banggar (Badan Anggaran) DPRDProvinsi Jawa Barat supaya dana bantuan ke Desa Situwangi segeracair,saat itu saksi belum menjadi anggota DPRD Kab.

Cibadak Rw. 04.Bahwa saksi tidak mempunyai proposalnya karena proposal tersebutsudah diserahkan ke Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat.Bahwa proposal tersebut yang saksi bantu fasilitasi ke Banggar DPRDProvinsi Jawa Barat.Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan pengaspalan jalan CicaparPasirkalapa dan Kp. Cibadak Rw. 04 tersebut.Bahwa saksi tidak tahu menghabiskan anggaran berapa untukpengerjaan pengaspalan jalan CicaparPasirkalapa dan Kp.

Bahwa berdasarkan informasi dari pegawai Kantor BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi JawaBarat, surat permohonan dana tersebut agar langsung diajukan keBanggar DPRD Kabupaten Bandung Barat, sehingga selanjutnya saksimembawa suratsurat tersebut diserahkan ke Banggar DPRDKabupaten Bandung Barat untuk diproses.

Merangin Tahun 2015,selanjutnya diberi tanda bukti P2;Fotocopi dari fotocopi Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2015tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Pimpinan dan Anggota BadanAnggaran (Banggar) serta Tim SKPD Sekretariat DPRD Kab. Merangintentang Persetujuaan Pengadaan Kendaraan Dinas Double Gardan padaAPBD Perubahan Kab.

2015 warna hitam metalikyang merupakan kegiatan pengadaan kendaraan operasional DPRD(double garden) berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaransatuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015Belanja Langsung No.DPPA SKPD :1.20.04.01.02.05.5.2 yang diatur dalamPerda Nomor 13 Tahun 2015 tentang APBD Perubahan Tahun 2015 danPerbub Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD PerubahanTahun 2015; Bahwa saksi mengetahui pengadaan pekerjaan tersebut karena saksi padawaktu itu anggota banggar

Merangin Tahun 2015 (bukti P.1) setelah mendapat persetujuanPimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta Tim SKPDSekretariat DPRD bukti P.4;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang diSatker Sekretariat DPRD Kab. Merangin, Bupati Kab.

Merangin Tahuun 2015;e Bukti P3 adalah Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2015 tentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2015;e Bukti P4 adalah Surat Pernyataan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran(Banggar) serta Tim SKPD Sekretariat DPRD Kab. Merangin tentangPersetujuan Pengadaan Kendaraan Dinas Double Gardan pada APBDPerubahan Kab.

Merangin mengadakan kegiatan Pengadaan KendaraanDinas / Operasional berupa 1 (satu) Mitsubishi Pajero Sport Dakar HiPower 2.54x4 A/T 2015 karena saksi pada tahun 2015 adalah anggota DPRD dan jugaanggota Banggar yang turut serta dalam pembahasan pengadaan kendaraandinas / operasional tersebut;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Isnedi kegiatan tersebutmerupakan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalDPRD (Doubel Gardan) berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar

Pemalang yang diketahui terdakwa kalau proyek tersebut masih berupausulan/rencana proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kab.Pemalang yang akan diajukanke banggar Provinsi Jawa Tengah, terdakwa saat itu berjanji akan memberikan proyektersebut kepada Sdr. Andriyanto Johan Syah bin Soepratman dan untuk meyakinkanSdr. Andriyanto Johan Syah bin Soepratman maka terdakwa mengajak Sdr. AndriyantoJohan Syah bin Soepratman untuk dibuat perjanjian kerjasama proyek tertanggal 01Januari 2012 sehingga Sdr.

Pemalang yang diketahui terdakwa kalau proyek tersebut masih berupausulan/rencana proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kab.Pemalang yang akan diajukanke banggar Porvinsi Jawa Tengah, terdakwa saat itu berjanji akan memberikan proyektersebut kepada Sdr. Andriyanto Johan Syah bin Soepratman dan untuk meyakinkanSdr. Andriyanto Johan Syah bin Soepratman maka terdakwa mengajak Sdr. AndriyantoJohan Syah bin Soepratman untuk dibuat perjanjian kerjasama proyek tertanggal 01Januari 2012 sehingga Sdr.

(lima ratus empat puluh dua juta lima ratus riburupiah) akan digunakan untuk biaya mengambil lokasi titik proyek yang terdiri dari 54paket untuk diajukan ke Banggar Propinsi Jawa Tengah dengan membayar 12,5% darinilai proyek Rp. 4.500.000.000, (empat milyar lima ratus juta rupiah);bahwa sebelum Andriyanto Johan Syah menyerahkan uang kepada Terdakwa,Andriyanto Johan Syah terlebih dahulu membuat perjanjian antara Terdakwa denganAndriyanto Johan Syah;bahwa Andriyanto Johan Syah mentransfer ke rekening

(dima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akandigunakan untuk biaya mengambil lokasi titik proyek yang terdiri dari 54 paket untukdiajukan ke Banggar Propinsi Jawa Tengah dengan membayar 12,5% dari nilai proyekRp. 4.500.000.000, (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan nilai uang sebesarRp.542.500.000.

Sehari kemudianRINELDA BANDASO alias INE mendapat informasi dari Terdakwa Ilbahwa Terdakwa akan membicarakan dengan Anggota BadanAnggaran (Banggar) Komisi VIl DPR RI sekaligus menyampaikanadanya mekanisme penganggaran melalui Dana Aspirasi sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Atas informasi dariTerdakwa Il tersebut, RINELDA BANDASO alias INE menyampaikankepada IRENIUS ADI.

kesepakatan itu,Terdakwa meminta SETIADY JUSUF menyerahkan setengah daridana pengawalan sebelum Pengesahan APBN TA 2016 melaluiRINELDA BANDASO alias INE.Menindaklanjuti kKesepakatan tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2015bertempat di Cafe Palm Plaza Senayan Jakarta, RINELDA BANDASOalias INE bertemu dengan IRENIUS ADI, SETIADY JUSUF,STEFANUS HARRY JUSUF dan JEMMIE DEPHIYANTO PATHIBANG,dalam pertemuan itu RINELDA BANDASO alias INE menjelaskanbahwa Terdakwa sudah menyampaikan proposalnyake BadanAnggaran (Banggar

Sehari kemudianRINELDA BANDASO alias INE mendapat informasi dari Terdakwa Ilbahwa Terdakwa akan membicarakan dengan Anggota BadanAnggaran (Banggar) Komisi VIl DPR RI sekaligus menyampaikanadanya mekanisme penganggaran melalui Dana Aspirasi sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

kesepakatan itu, Terdakwa meminta SETIADY JUSUFmenyerahkan setengah dari dana pengawalan sebelum PengesahanAPBN TA 2016 melalui RINNELDA BANDASO alias INE.Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2015bertempat di Cafe Palm Plaza Senayan Jakarta, RINELDA BANDASOalias INE bertemu dengan IRENIUS ADI, SETIADY JUSUF,STEFANUS HARRY JUSUF dan JEMMIE DEPHIYANTO PATHIBANG,dalam pertemuan itu RINELDA BANDASO alias INE menjelaskanbahwa Terdakwa sudah menyampaikan proposalnyake BadanAnggaran (Banggar

., M.H. kemudian memperkenalkan keduanya denganberkata, Ini pak KEWOT, BAKKARA orang saya, akan saya beri bantuanhibah, tolong samasama kita di Banggar untuk menggoalkan ini.Terdakwa menjawab, Kapan itu bang?, Saksi DAHRI YASIN berkata, inisaya lagi suruh koordinasi dengan perikanan, karena kita kan tidak bolehHalaman 6 dari 52 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMRkesana. Terdakwa menjawab, Siap bang, itunya bagaimana?

SaksiDAHRI YASIN, S.H., M.H. kemudian memperkenalkan keduanya denganberkata, Ini pak KEWOT, BAKKARA orang saya, akan saya beri bantuanhibah, tolong samasama kita di Banggar untuk menggoalkan ini.Terdakwa menjawab, Kapan itu bang?, Saksi DAHRI YASIN berkata, inisaya lagi suruh koordinasi dengan perikanan, karena kita kan tidak bolehkesana. Terdakwa menjawab, Siap bang, itunya bagaimana?

Fakta hukum terkait adanyapenerimaan gratifikasi dari Saksi BAKKARA selaku penerima danahiban Kelompok Tani Resota Jaya kepada terdakwa selakuPenyelenggara Negara (Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dariFraksi PDIP selaku Anggota Banggar DPRD) sebesar Rp.245.000.000, (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yangmerupakan bagian dari commitmen fee 20% pengurusan proposalhibah KT.

Resota Jaya, tetapi merupakanAnggota Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersamasamadengan Saksi DAHRI YASIN. Sebagai Anggota Tim Banggar, terdakwaikut menentukan usulan hibah mana saja yang akan disetujui bersamaTAPD Provinsi Kalimantan Timur.

Fakta hukum terkait cara kerja Tim Banggar ini sebenarnyatelah dimasukkan Judex Facti dalam pertimbangan putusan hal 123124, demikian halnya dengan fakta bahwa majelis berkeyakinanpemberian uang tersebut tidak terkait hutang piutang melainkan terkaituang aspirasi senilai 20% dana hibah yakni sebagai bagian komitmenSaksi BAKKARA kepada Saksi DAHRI YASIN, terdakwa dan saksiJOSEP karena telah mengoalkan proposal hibahnya, termaktub dalampertimbangan putusan hal 124, tetapi justru tidak dijadikan dasarmemutus

Selayar sejakperiode Tahun 2009 sampai dengan sekarang dan padapenugasan seharihari dalam alat kelengkapan DPRD sebagaiAnggota Komisi B dan Anggota Banggar;Bahwa benar saksi menerangkan tugas Komisi (alat kelengkapandewan) berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2009yang dirubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 201143tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Selayar Tugas dan wewenang KomisiDPRD adalah : Mengupayakan

Selayar sejakperiode Tahun 2009 sampai dengan sekarang dan padapenugasan seharihari dalam alat kelengkapan DPRD sebagaiAnggota Komisi B dan Anggota Banggar;Bahwa benar proyek pengadaan bibit kayu hitam telahdianggarkan dan ditempatkan pada Kantor Lingkungan HidupKab.

mempunyai hak untuk menolak atau menerima keputusantersebut; usulan Komisi B DPRD kepada Banggar tersebut, diterima oleh Banggardan selanjutnya dibahas, kemudian di plenokan sehingga menjadi Peraturan Daerahtentang APBD Perubahan tahun 2009; demikian pula dengan Proyek PengadaanBibit Kayu Hitam tahun 2010 dan 2011, juga telah diproses sesuai mekanisme danketentuan sebagaimana halnya pengadaan bibit kayu hitam tahun 2009; Bahwamengenai teknis pelaksanaan dari Proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam tersebut

, maka Banggar mempunyai hakuntuk menolak atau menerima keputusan ;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta yang diperoleh di Persidangan,Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan adanya campur tangan terdakwa terhadapproses pembahasanpembahasan di DPRD sehingga memperoleh persetujuan.Bahwa anggaran Proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam, Tahun Anggaran 2009,sebesar Rp. 250.000.000, ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ), tahun anggaran 2010sebesar Rp. 200.000.000, ( Dua ratus juta rupiah ), tahun anggaran 2011

tidak ada dijadwalkan karena sudahdiganti dengan tim asistensi tapi siapa anggotaanggotanya saksi tidaktahu;Bahwa saksi tidak tahu kenapa banggar tidak difungsikan dan digantidengan Asistensi, tapi dalam rapat tim asistensi saksi tidak ikut tapi kalaurapat paripurna ikut;Bahwa jadwal pembahasan yang telah disusun oleh Bamus, tidak bisadirubah kecuali ada dirapatkan kembali;Bahwa saksi tahunya ada OTT ini setelah Magrib;Bahwa waktu rapat untuk pandangan akhir fraksifraksi tanggal 24Nopember 2014

Akan tetapi tupoksi Banggar saksikurang paham karena baru dilantik dan baru sekali ini anggota DPRD,namun seingat saksi Banggar dalam pembahasan ini tidak adadijadwalkan sehingga tidak difungsikan;Bahwa Tim Asistensi dibentuk setelah rapat gabungan dimana SKnyatidak ada dan Ketuanya Robert L Gerung sedangkan anggotanya terdiridari Anggota DPRD termasuk saksi dan pihak Pemda tapi namanamanya saksi lupa tugasnya antara lain mensinkronisasi hasil rapatgabungan yakni ada tambahan PAD sebesar Rp.10.000.000.000

Pada saat pembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015ternyata terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas untukperiode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan selakuWakil Ketua DPRD, juga selaku Anggota Fraksi PDIP, Wakil Ketua Banggar,Wakil Ketua Bamus.

Hal inidiketahuhi (diakui) oleh terdakwa dan pembagian karena pemberiannyadilakukan di rumah terdakwa sendiri;Menimbang, bahwa terdakwa menerima pemberian atau janji berupa uangsebagaimana telah dipertimbangkan di atas berhubungan dengan jabatanterdakwa sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Banggar, Wakil Ketua Bamus dan anggota fraksi PDIP di DPRD KabupatenKapuas periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Penerimaan uangsebagaimana dipertimbangkan di atas sehubungan dengan dilaksanakannyaPembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015, sehinggaterdakwa telah ada melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban dalam jabatannya tersebut, yakni tidak ada dilakukanpembahasan terhadap anggaran yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kapuasdalam RAPBD dan tidak fungsikannya Banggar melainkan diganti dengan timasistensi.

Setelah itu Kami menerima/mengambil uang harian untuk kegiatantersebut dari pendamping untuk Banggar (Bayu, Rully ), pedampingPansus (Anjar dan Pupu) dan menandatangani tanda terima uang hariantersebut.

Banggar Palembang 10 12 Feb 2011 Alat Kelengkapan2. Pansus V Batam 14 16 April 2011 Alat Kelengkapan3. Pansus VII Sidoarja 26 28 Mei 2011 Alat Kelengkapan4. Badan Palembang 5 8 Juni 2011 Kehormatan5. Komisi IV Medan 15 18 Juni 2011 :6. Komisi III Medan 15 18 Juni 2011 Alat Kelengkapan7. Banggar Badung Bali 26 28 Juni 2011 Alat Kelengkapan8. Banggar Semarang 25 28 Juli 2011 Alat Kelengkapan9. Banggar Mojokerto 18 20 Agustus Alat Kelengkapan10. Pansus XI Balikpapan 2011 Alat Kelengkapan11.

Banggar Banjarbaru 2224 September Alat Kelengkapan12. Banggar Malang 201113. Banggar Jombang 2628 September20111214 September20112426 November2011 Perjalanan yang menggunakan transportasi darat, yaitu : No. Pelaksana Tujuan Tanggal KeteranganPerjalanan PelaksanaanDinas1. Pansus V Brebes 19 21 April 2011 Alat Kelengkapan2. Pansus VII Pekalonngan 18 20 Mei 2011 RaperdaHalaman 177 dari 324Putusan No. 13/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG 3. Banggar Lebak/Serang 11 13 Juli 2011 Alat Kelengkapan4.

Banggar Sleman 46 Agustus 2011 Alat Kelengkapan5. Banggar Brebes 22 24 Agustus Alat Kelengkapan2011 Bahwa benar saksi menerima uang untuk kegiatan perjalanan dinas DPRDKota Cimahi dari PPTK yaitu saksi ERLIS atau saksi NANA. Tapi karenakebanyakan perjalanan dinas yang saksi fasilitasi adalah kegiatan alatkelengkapan jadi saksi lebih sering menerima saksi Bu ERLIS.

Perjalan Dinas Banggar ke Palembang tanggal 10 Februari s/d 12Februari 2011 dengan pembiayaan Akomodasi sebesar Rp.30.800.000,(tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya Transportasisebesar Rp. 38.500.000, (tiga puluh delapan juta lima ratus riburupiah), pembiayaan tersebut saksi terima dari PPTK Banggar ( Ibu.

Su TA 2015 yangdi dahului penyampaian Laporan Hasil pembicaraanBanggar DPRDSU dengan Pejabat yang di Hunjuk olehGubernur Sumut dan Pendapat Akhir Fraksi Fraksi ; 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporanhasil pembicaraan Banggar DPRD Prov. Su denganpejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumut terhadapRanperda tentang APBD Prov.

Su TA 2015 ; 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapatdan saran Banggar DPRD Prov. Su terhadap NotaKeuangan dan RPABD Prov. Su TA 2015 ; 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisirPemandangan umum Anggota Dewan atas Nama FraksiPartai Demokrat terhadap nota Keuangan dan RanperdaRAPBD Prov. Su TA. 2015 tanggal 2 September 2015 ; : 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat AkhirAnggota Dewan atas nama partai Demokrat terhadap NotaKeuangan dan RAPBD Prov.

PUTUSAN No:47/PID.SUS TPK/2016/PT.DKIBB No. 90:BB No. 91:BB No. 92:BB No. 93:BB No. 94:BB No.95:BB No. 96:BB No. 97:BB No. 98:BB No. 99:1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapatdan saran Banggar DPRD Prov. Su terhadap NotaKeuangan dan RPABD Prov. Su TA 2015 ; 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisirPemandangan umum Anggota Dewan atas Nama FraksiPartai Demokrat terhadap Nota Keuangan dan RanperdaRAPBD Prov.

Rek:520104424 tanggal 21 September 2015senilai Rp10.354.695.000,00 yang dilegessesuai dengan asili: SP. e. 1 (satu) lembar undangan rapat dari DPRDSita/109/VIII/201 7/ Kota Balikpapan kepada SKPD pada acaraDitreskrimsus rapat kerja Banggar DPRD Kota Balikpapantanggal 1 Agustus dengan TAP dan SKPD penghasil PAD2017 terkait pembahasan RAPBD Tahun 2015tanggal 10 November 2014:f. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat banggarDPRD Kota.

Balikpapan tanggal 24November 2014, pukul 10.00 Wita, TempatRuangan Rapat Gabungan Komisi DPRDKota Balikpapan, Acara Rapat AnggaranDPRD Balikpapan dengan SKPD penghasilPAD Kota Balikpapan;g. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat undanganSKPD tanggal 24 November 2014, pukul10.00 Wita, Tempat Ruangan RapatGabungan Komisi DPRD Kota Balikpapan,Acara Rapat Anggaran DPRD Balikpapandengan SKPD penghasil PAD KotaBalikpapan;h. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRDKota Balikpapan dengan SKPD PenghasilPAO,

Rek: 520104424 tanggal 21 September2015 senilai Rp10.354.695.000,00 yangdileges sesuai dengan asili:21 SP. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Banggar DPRDSita/109/VIII/201 7/ Kota Balikpapan dengan SKPD PenghasilDitreskrimsus PAD, hari Senin tanggal 24 November 2014,tanggal 1 Agustus pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat2017 Gabungan Komisi, Pemimpin Rapat Abdullah,S.Sos.22 SP.

Banggar Hutahaean, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;Bahwa saksi memberikan keterangan pada tahap penyidikan secara bebastanpa ada unsur paksaan;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemberkatan perkawinanantara Terdakwa dengan saksi Mindo Sitorus;Bahwa saksi memberkati perkawinan Terdakwa dengan saksi Mindo Sitoruspada lupa tanggal bulan Februari 2019 di Gereja GPDI Sigordang;Bahwa sebelumnya saksi tidak

Banggar Hutahaean;Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Big Bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi Mindo Sitorus belum terdaftar diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Bahwa saat dilaksanakannya perkawinan antara Terdakwa dengan saksiMindo Sitorus pada tanggal 12 Februari 2019 di GPDI Sigordang, Terdakwadalam status terikat perkawinan dengan saksi Melvawati Aruan serta saksiMindo Sitorus dalam status cerai mati (janda); Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Melvawati Aruan untuk kawindengan

Banggar Hutahaean;Menimbang, bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi Mindo Sitorusbelum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwadalam pembelaannya telah menyebutkan apakah dengan tidak dicatatkannyaperkawinan antara Terdakwa dengan saksi Mindo Sitorus menyebabkanperkawinan tersebut menjadi tidak sah;Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Penuntut Umumtidak memberikan tanggapan secara tertulis dengan menyatakan secara lisantetap

Dalam pidato Gubernur pada rapatparipurna tersebut setau saksi tidak ada penyampaian mengenai kegiatanpengadaan UPS pada Sudin dikmen Kotif jakarta Barat dan Jakarta Pusat.Bahwa dalam menginput data usulan (anggaran pengadaan UPS)SKPD/UKPD ada perbedaan input data awal dan input data kedua karenatelah melalui proses pembahasan di Komisi E dan banggar, sehingga padasaat menginput data, hasil kertas kerja Komisi E dan banggar yang diberikanke bidang kesmas melalui E mail tanggal 11 Agustus 2014 oleh

Ketuakomisi yang memiliki Kewenangan apakah disetujui perubahannya;Bahwa setelah ketua komisi menginput kembali,lalu dibawa ke banggarkembali;Bahwa yang memimpin rapat sub banggar adalah Ketua Komisi;Bahwa pada saat itu ada forum untuk menyampaikan usulanusulan anggotadewan, karena rapatnya semi formal maka saksi tidak mengetahui apakahada pengadaan UPS;Bahwa setelah hasil rapat sub banggar itu diserahkan kepada pimpinanDPRD, lalu disampaikan kepada TAPD kemudian diserahkan ke SKPD untukdidengar

Badananggaran (banggar) dan TAPD kemudian melakukan rapat pembahasankembali untuk melakukan penelitian akhir terhadap RAPBD P, yang dihadiriSekda selaku ketua TAPD.

Dokumen RAPBD hasil pembahasan olehKomisiKomisi, SKPD, UKPD dan Banggar disampaikan kembali keTAPD/BPKAD untuk dibuatkan nomor rekening.15).Kertas kerja proses pembahasan antara Komisi E dan Banggar terkaitpengadaan UPS yang diinput oleh bidang Kesmas Bappeda terdapatperbedaan usulan dari UKPD Dikmen Jakarta Pusat, Jakerta barat danBadan Perpustakaan dan Arsip daerah pada input data kedua setelah adapembahasan dengan komisi E dan banggar terkait pengadaan UPS sebesarRp.6.000.000.000 untuk 49 sekolah

Badan anggaran (banggar) dan TAPD kemudian melakukanrapat pembahasan kembali untuk melakukan penelitian akhir terhadap RAPBDP, yang dihadiri Sekda selaku ketua TAPD.

Laporan Singkat Komisi V DPR RI (BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, PembangunanPedesaan dan Kawasan Tertinggal, Badan Meteorologi, Klimatologi, danGeofisika, Badan SAR Nasional, BPLS dan BPWS);1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 290 / KPTS / M / 2015, Tentang PenetapanRuas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA2016 14/09/2015 10:37;1 (satu) bundel copy Banggar

FARY DJEMY FRANCIS, MMA);1 (satu ) buah map transparan yang didalamnya terdapat:477.1 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil KUNKER RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR dari Komisi V;477.2 2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBN TA. 2016;477.3 1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;477.4 1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;1 (satu) lembar tulisan tangan tinta warna hitam terdapat post

Kemudian dijadwalkan pembahasan Komisi,kemudian dibawa ke Banggar untuk dibahas, kemudian dilakukan rapatakhir fraksi guna mendapatkan persetujuan RAPBD untuk diteruskan keGubernur guna di verifikasi.

Selumasekitar bulan Juni sampaidengan Agustus 2016;Bahwa saksi lupa bagaimana pembahasan di Banggar KegiatanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2017 ada catatan atau tidak;Bahwa usulan rencana kerja (Renja) tahun 2017 ada kebaikan aggaransekitar 30% Sampaid dengan 40 % ;Bahwa yang berhak dan menyetujui usulan kegiatan penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Tahun 2017sesual dengan Renja yang saksi buat adalah Tim Banggar yang

Seluma tahun 2017 terbatas danPPAS masih dalam posisi devisit anggaran;Bahwa dari hasil pembahasan draf PPAS oleh Tim Banggar DPRD KabSeluma dan Tim TAPD bahwa berdasarkan Berita Acara rapat BanggarDPRD Kab.

Seluma tidak mengalami perubahan melainkan sesuaidengan usulan Draf PPAS yaitu senilai Rp.792.270.000, selanjutnyaperubahan tersebut tercantum dalam Berita acara kesepakatanbersama hasil rapat banggar di buktikan dengan laporan Final PPAS;Bahwa yang mendasari dokumen finas PPAS setelah terjadi kesepatanrapat dengan pihak banggar DPRD Kab.

Karena sudah aturannyaSebagai ketua DPRD saksi menjabat jabatan lain diseluruh indonesiaKetua DPRD juga menjabat sebagai Ketua Bamus dan Ketua Banggar;Halaman 95 dari 209 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2020/PN.

EDDYJUNAEDI, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalamrapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupunBadan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi, setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka KetuaPanitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupunKetua Badan Anggaran (Banggar) mengintruksikan kepada pendampinguntuk mencari lokasi yang sudah memiliki materi

EDDYJUNAEDI, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalamrapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupunBadan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaCimahi, setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka Ketua PanitiaKhusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupun KetuaBadan Anggaran (Banggar) mengintruksikan kepada pendamping untukmencari lokasi yang sudah memilikimateri, setelahitu

Perjalan Dinas Banggar ke Palembang tanggal10 Februari s/d 12 Februari 2011 denganpembiayaan Akomodasi sebesarRp.30.800.000, (tiga puluh juta delapan ratusribu rupiah) dan biaya Transportasi sebesar Rp.38.500.000, (tiga puluh delapan juta lima ratusribu rupiah), pembiayaan tersebut saksi terimadari PPTK Banggar ( lbu.

Perjalan Dinas Banggar DPRD Kota Cimahi ke Badung Bali tanggal26 s/d 28 Juni 2011 dengan pembiayaan Akomodasi sebesar Rp.30.800.000, dan biaya Transportasi sebesar Rp. 68.200.000,,pembiayaan tersebut saksi terima dari PPTK (lbu Erlis), dariHalaman257dari426pembiayaan perjalan dinas ada pengembalian kepada PimpinanBanggar (Pak Ade lIrawan) sebesar Rp.2.000.000,, dan untukPimpinan DPRD sebanyak 3 orang masingmasing sebesar Rp.1.000.000, dan anggota Banggar sebanyak 18 orang masingmasingsebesar Rp.700.000

Perjalan Dinas Banggar DPRDKota Cimahi ke Banjar Masintanggal 26 s/d 28 September 2011dengan pembiayaan Akomodasisebesar Rp. 30.800.000, danbiaya Transportasi sebesar Rp.68.200.000,, pembiayaan tersebutsaksi terima dari PPTK ( lbu Erlis),dari pembiayaan perjalan dinas adapengembalian kepada PimpinanBanggar sebanyak 4 orangsebesar Rp.1.000.000,, kKemudianuntuk anggota Banggar sebanyak18 orang masingmasing sebesarRp.600.000, dan pengembaliandilakukan secara tunai setelahselesai kunjungan kerja.Perjalan

untuk dibacakan di Banggar oleh Pimpinan Komisi;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;2.

Dalam tahap pembahasan Banggar dan TAPD disepakatilahdalam suatu MOU Kesepakatan KUPAPPASP dan untukpembahasan teknis selanjutnya mengingat Banggar denganTAPD tidak menguasai hal teknis maka Banggar menugaskanKomisikomisi DPRD untuk pembahasan teknis bersama OPDterkait KUPAPPASP yang disetujul tersebut.6.

Komisi DPRD memanggil OPD mitra masingmasing Komisiuntuk membahas KUPAPPASP tersebut, setelah itu Komisimelaporkan ke Banggar hasil pembahasan Komisi denganMitra OPD dan hasil pembahasan tersebut disampaikanBanggar ke TAPD untuk mendapat persetujuan bersamaantara Banggar dan TAPD.7.

Hasil persetujuan Banggar bersama TAPD diminta kepadaTAPD untuk membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) dandilaporkan oleh Banggar ke sidang Paripurna melaluipandangan umum Fraksi dan dari pandangan umum tersebutdijawab oleh eksekutif atau Gubernur selanjutnya diambilKeputusan untuk Pengesahan APBDP dan disahkan olehDPRD dalam sidang Paripurna tersebut.8.

Ataspenyerahan dari Pemerintah tersebut dibahas oleh Komisi E setelah dimintabantu oleh Banggar DPRD karena Banggar tidak memiliki sumber dayamanusia dan menyerahkan pembahasannya kepada Komisi E, Adapunyang dibahas tersebut adalah merupakan usulan dari Pemerintah dalam halini Dispora Provinsi Riau;Hal 128 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN PbrBahwa setahu saksi dapat dilakukan penambahan tersebut dan kamimerekomendasikan kegiatan tersebut ke Banggar setelah mendapatmasukan Banggar