terhadap Surat Permohonan Pencabutan Perkarayang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mempertimbangan berdasarkanpraktek persidangan yang menjadi dasar hukum acara pemeriksaan perkarapermohonan perdata di peradilan umum pencabutan suatu' perkaradiperbolehkan atas dasar sifat permohonan yang exparte yakni dari pemohon,oleh pemohon, dan untuk kepentingan pemohon tanpa adanya pihak lawansehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan sehingga dengan demikianPermohonan Pencabutan Perkara yang diajukan Pemohon berasalan

Bahwa atas alasan permohonan Pemohon posita 1 s/d 4 Termohonmenerimanya karena memang begitulah adanya ;os Bahwa alasan permohonan Pemohon pada posita no.5 dimanaPemohon berasalan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014sering terjadi pertengkaran dan percecokan, dengan tegas Termohon tolak,karena alasan tersebut mengadaada.

Penggugat dan Tergugat sepakatmengakhiri sengketa rumah tangganya;Menimbang bahwa berhubung kedua belah pihak telah rukun kembali makaPenggugat di persidangan menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabutgugatanya atas perkara nomor 205/Pdt.G/2013/PA Sj;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan perkara ini dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembalisebagai suami istri;Menimbang untuk permohonan pencabutan gugatan, yang diajukan olehPenggugat cukup berasalan

7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Peradilan Agama dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975,telah dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalam hal ini, saksi dan saksi II menerangkan bahwaPemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, belumdikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarankarena adanya masalah Termohon suka cemburu yang tidak berasalan

170 dan 172 HIR dan pulamenerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), maka keterangan saksisaksitersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan telah diperolah faktafakta bahwaPemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13September 2010, belum dikaruniai anak dan antara Pemohon dan Termohonbelakangan ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sukacemburu yang tidak berasalan

dahuludiajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya(Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013) dihubungkan denganPasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang padapokoknya menyatakan pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftardalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melaluipenetapan pengadilan, maka dengan demikian permohonan Pemohondibenarkan menurut peraturan yang berlaku, maka Hakim akanmempertimbangkan apakah permohonan pemohon berasalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum ketiganyamemohon agar membawa Penetapan ke Disdukcapil Kabupaten Bireuen dalampermohonan untuk membuat Akte Kematian tersebut, diperbaiki redaksinyamenjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonanakta kematian bagi suami Pemohon yang bernama Elen Gito Putra Andikaradan membawanya ke Disdukcapil yang berwenang serta benar telah meninggaldunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Baet KecamatanBaitussalam Kabupaten Aceh Besar adalah berasalan

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yangintisarinya wali yang menolak menikahkan puterinya dengan alasan yang tidaksyari, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara disebut wali adhal,maka perwalian tersebut beralih ke sulthan/hakim/penguasa;Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (wali nikahnya dinyatakanadhal), Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon agar melangsungkan pernikahandengan persetujuan walinya tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa permohonan Pemohon cukup berasalan

dan wali Pemohon yang bernamaSukur bin Pairan cukup berasalan ditetapkan sebagai wali adhal, oleh karenanyapetitum permohonan Pemohon angka (2) yang mohon agar wali nikahnya dinyatakanadhal patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islamjo Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 wali nikah terdiri dariwali nasab dan wali hakim, karena wali nasab sudah dinyatakan adhal, makaberdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun

perkawinan yang sah, dan benar Pemohon dan ZULLAIMA adalahorang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama ZAHARA PUTRIVALENTIN lahir di Jambi pada tanggal 14 Februari 2008;Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut, dinubungkan dengan kenyataanbahwa nama ZAHARA AQILA PUTRI tidak bertentangan dengan kesopanan,kesusilaan dalam masyarakat, sehingga menurut pengadilan alasan Pemohonmengganti namanya tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan serta tidakmengganggu kepentingan orang lain, maka berasalan

Termohon kurang bertanggung jawab dalam urusan rumahtangga terutama urusan pangan, sehingga kebanyakanPemohon makan di warung, padahal Pemohon berharapmendapatkan pelayanan dari Termohon, tetapi Termohon sangatsibuk dengan pekerjaannya, hal ini membuat Pemohon tidakmerasa nyaman berumah tangga bersama Termohon berasalan,3.

danpertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi disebabkan Tergugat tidakdapat memenuhi kebutuhan rumah tangga seharihari dan Tergugat sukabertindak kasar ;Menimbang , bahwa dalil Penggugat telah dikuatkan olehg dua orang saksiyang telah disumpah : yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telahberpisah rumah selama 9 bulan , akibat perselisihan yang tidak dapatdidamaikan lagi dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dancukup berasalan

tidakbertanggung jawab dalam memeberikan nafkah lahit maupun bathin ;Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dikuatkan olehg dua orang saksiyang telah disumpah : yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telahberpisah rumah selama 2 tahun , akibat perselisihan yang tidak dapatdidamaikan lagi Penggugat telah melanggar talik talak yang telahdiucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan demikian gugatanPenggugat telah terbukti dan cukup berasalan

tertanggal510 Januari 2013 dan 18 Januari 2013, Termohon tidak juga menyuruhorang lain sebagai wakilnya dan tidak datangnya tidak beralasan hukum.Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan saksisaksiPemohon, SAKSI 1 dan SAKSI 2, secara terpisah saksisaksi tersebutmemberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasanalasanPemohon;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkandengan ketereangan saksisaksi Pemohon telah ternyata bahwaPermohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berasalan

anak dari pasangan suami istri Linus Jajang dan Rina;benar Pemohon telah menjadi warga negara Indonesia sejak tanggal 31Maret 1989; benar Pemohon telah menggunakan nama Linus Teni dalamSurat Bukti Kewarga Negaraan Republik Indonesia, Kutipan AktaPerceraian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di atas menurutpengadilan alasan Pemohon mengganti namanya tidak bertentangandengan hukum dan kesusilaan serta tidak mengganggu kepentingan oranglain, maka berasalan

pidana; Menimbang, bahwa selain itu pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat karena eksepsi / tangkisan tersebut juga telah menyengkut pokokperkara sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan oleh para pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim berpendapat Pengadilan Agama Kraksaan berwenang memeriksa daanmengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutmaka eksepsi Para Tergugat tidaklah cukup berasalan

pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudahtepat dan benar ;Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembandingsemula Penggugat isinya tidak secara spesifik mempersoalkan pertimbanganyang mana dari Hakim tingkat pertama yang menjadi keberatan atau tidaksependapat dengan Pembanding semula Penggugat melainkan hanyapengulangan dari gugatannya dan minta agar putusan Pengadilan NegeriManado tanggal 4 Maret 2019 dibatalkan oleh karena itu Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa permintaan tersebut tidak berasalan

Bahwa karena perceraian ini atas keinginan Tergugat DalamRekonpensi maka sebagaimana ditegaskan di dalam alQuran yaituSurat alBagarah ayat 241 yang artinya : Kepada wanitawanita yangdiceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yangma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yang bertakwa, danKompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Bab Pasal 1 ayat (j): Mutahadalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talakberupa benda atau uang dan lainnya .Dengan demikian berasalan

Dengan demikian berasalan hukumapabila Penggugat Dalam Rekonpensi meminta nafkah Iddah kepadaTergugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah)sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Penggugat DalamRekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi sebelum permohonanCerai Talak yang kedua ini diajukan ke Pengadilan Agama IndramayuBahwa selain uang Mutah dan uang Iddah Penggugat DalamRekonpensi pun meminta nafkah terhutang/madliyah

Bahwa pula, karena perceraian ini atas keinginan Tergugat DalamRekonpensi maka sebagaimana ditegaskan di dalam Al Quran yaituSurat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : Kepada wanitawanita yangdiceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yangma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yang bertakwa,dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Bab Pasal 1 ayat (j):Mutah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telahdijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya .Dengan demikian berasalan

Dengan demikian berasalan hukumapabila Penggugat Dalam Rekonpensi meminta nafkah Iddah kepadaTergugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah)sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Penggugat DalamRekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi sebelum permohonanCerai Talak yang kedua ini diajukan ke Pengadilan Agama IndramayuBahwa selain uang Mutah dan uang IddahPenggugat Dalam Rekonpensi pun meminta nafkahterhutang/madliyah

dengan calon istrinyabernama XXX;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anakPemohon, calon istri anak Pemohon serta keterangan saksisaksi terurai diatas,diperoleh fakta pula bahwa antara anak Pemohon yaitu XXX dengan XXXadalah bukan muhrim juga tidak ada halangan / larangan untuk menikahsebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang undang Nomor 1 Tahun1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpermohonan Pemohon cukup berasalan

Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada tahun 2012, Tergugatsering pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat mencaricari hinggamenemui Tergugat untuk di ajak pulang kembali kerumah dan Tergugatmelakukannya berulangulang pergi berasalan pamit bekerja.

didamaikan lagi disebabkan Tergugat tidakdapat memenuhi kebutuhan rumah tangga seharihari karena Tergugat tidakmempunyai pekerjaan yang tetap ;4 Menimbang , bahwa dalil Penggugat telah dikuatkan olehg dua orang saksiyang telah disumpah : yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telahberpisah rumah selama 1 tahun , akibat perselisihan yang tidak dapatdidamaikan lagi dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dancukup berasalan

Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Kualasimpang tidakmelakukan upaya perdamaian dan mediasi pada awal persidangan karenaTergugat/Pembanding tidak hadir, sehingga Majelis Hakim MahkamahSyariyah Kualasimpang telah benar dan dengan demikian keberatanPembanding tidak berasalan hukum dan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yangmenyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah SyariyahKualasimpang yang menyatakan terjadinya perselisihnan dan pertengkaranterus menerus dalam

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikandasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar,maka pertimbangan hukum tersebut diambilalin dan dijadikan sebagaipertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutusperkara ini ditingkat banding;Hal 4 dari 6 Hal Putusan Nomor 251/PDT/2019/PT.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor123/Pdt.G/2019/ PN Pbr tanggal 11 September 2019, berasalan