Mursidin, M.H. dalam tulisannya yang berjudul KOMPETENSIRELATIF PADA PERKARA CERAI TALAK yang dimuat dalam website PengadilanAgama Masohi (htto:/Awww.pamasohi.go.id/index.php/component/content/article/62berita/artikel/557kompetensirelatifpadaperkara );Berdasarkan dalildalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagaiberikut:1.

telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo terlepas dariada terikat dokumen Contract antara Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah Republik Indonesiadan secara normative merujuk pada ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 1338 KUHPedata yang berlaku sebagai Undangundangbagi pembuatnya dan dilandasi oleh itikad baik, namun content

Chairul Huda, SH, MH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Pasal 45 Jo pasal 36 jo pasal 27 aya (3) undangundang ITE inisecara umum bisa Ahli jelaskan ini adalah delik aduan karena stracbarrdan strachmat nya diatur berbeda strachmati sanksi pidananya pasal 45sedangkan perbuatannya yang dilarangnya ada di pasal 27 ; Bahwa yang menjadi perbuatan inti penyebarluasan informasi dandokumen elektronik memuat illegal content, jadi pertama penyebarluasansebenarnya secara tekhnis

informasi ataudokumen elektronik intinya illegal content, berisi hal yang dilarang ;Bahwa Isi yang dilarang berupa apa ?

berisi pencemaran nama baik,penghinaan atau fitnah, jadi sekali lagi perbuatan yang dilarangsebenarnya menyebarluaskan informasi elektronik dan dokumen elektronikyang memuat atau yang memiliki muatan perbuatan yang dilarang karenaberupa pencemaran nama baik inilah hakekat yang dilarang dalam pasal45 dan pasal 27 tersebut ;Bahwa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terkait illegal content,apakah orang yang itu sendiri, atau orangorang yang mengaploudmenurut ahli tentu yang dalam hukum pidana

Indonesia karena badan hukumnya tidak ada di Indonesia tetapi CNNIndonesia karena badan hukumnya Indonesia meskipun itu dari luar negeritapi diakui sebagai produk pers;Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Bahwa yang pertama semua ahli pers harus berbekal itu apakah itu produkpers atau bukan produk pers saya kira itu ; Bahwa Televisi Telrestrerial semua berbadan hukum Indonesia bukanbadan hukum asing jadi sudan memenuhi pasal 9 ayat 2 nah yang tadiditanya isi Siaran atau content

siaran apakah isi siaran atau content siaranitu Semuanya karya jurnalistik ?

L.L.. content nnteot Thew 7.

Sedangkantergugat 2,3,4 dan 5 adalah insan pers yang sesuai jiwa pasal 8 UUNo.40 Tahun 1999 Tentang Pers, dalam melaksanakan profesinya,dilindungi oleh hukum;Bahwa isi atau content SMS yang dimuat pada rubrik SMS Peduliadalah manifestasi dari pendapat rakyat yang dikirim melalui TeleponSeluler (Ponsel) langsung kepada ponsel pengasuh rubrik SMS PeduliSKH Nuansa Pos dan kemudian dimuat berdasarkan jiwa pasal 3 ayat1 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang berbunyi "Pers nasionalmempunyai fungsi sebagai

Dalam konteks ini, penggugat salah dankeliru dalam menyikapi isi/content SMS Peduli, dengan caramensomasi SKH Nuansa Pos. Mestinya, Penggugatmenggunakan/rnengirim hak jawabnya kepada SKH Nuansa Pos,sebagai media yang memuat surat pembacalSMS, dengan membuattanggapan klarifikasi terhadap isi SMS yang dimuat pada rubrik "SMSPeduli", sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) UUNo.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

dan saksi SARUMI dan saksi GUNAWAN bahwaterlihat ada pesan Grup WhatsApp masuk dari Unit Roll Handeling(RH), mengetahui hal tersebut saksi SARUMI menyuruh sxaksiGUNAWAN untuk standby di TKP selanjutnya saksi bersama saksiSARUMI langsung menuju lokasi kerja Unit Roll Handeling danbertemu salah satu karyawan (nama tidak ingat) dan bertanyasiapa pemilik Handphone tersebut, namun karyawan tersebutmengatakan tidak tahu dan saksi minta tolong untuk mengirimpesan apa saja lalu karyawan tersebut menulis Content

FAJARdan saksi GUNAWAN bahwa terlihat ada pesan Grup WhatsAppmasuk dari Unit Roll Handeling (RH), mengetahui hal tersebutsaksi SARUMI menyuruh saksi GUNAWAN untuk standby di TKP,selanjutnya saksi SARUMI bersama saksi FAJAR langsungmenuju lokasi kerja Unit Roll Handeling dan bertemu salah satukaryawan (nama tidak ingat) dan bertanya siapa pemilikHandphone tersebut, namun karyawan tersebut mengatakan tidaktahu dan saksi FAJAR minta tolong untuk mengirim pesan apasaja lalu karyawan tersebut menulis Content

No.1314 K/Pdt/201 11.21.3Bahwa sesuat Pasal 1 Perjanjian, TERGUGAT berkewajiban untukmenyerahkan Batubara kepada PENGGUGAT dengan total kuantitasminimal sebanyak 8000 MT (delapan ribu Metrik Ton) sesuai spesifikasitertentu yang diperjanjikan ("Spesifikasi Standar"), diantaranya adalahsebagai berikut : Total Moisture (TM) maksimal 32%) (tiga pulun dua persen) Ash Content maksimal 7% (tujuh persen) Gross Calorific Value minimal 5600 Kcal/KgBahwa untuk spesifikasi standar batubara sebagaimana tersebut

Ash Content maksimal adalah 9,20% (sembilan koma dua puluh persen)sehingga telah mencapai rejection, di mana batas rejection adalah lebihdari 9%. Gross Calorific Value adalah 5169 Kcal/Kg sehingga telah mencapairejection, dimana batas rejection adalah kurang dari 5400 Kcal/Kg.4. Tergugat telah menerirna pembayaran lebih dari jumlah yang seharusnyadibayar Penggugat.4.1.

undangundang; atauc Badan hukum publik atau badan hukum privatAdapun ATVJI sendiri merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiridari anggotaanggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta lokal berjaringan, dimana pada dasarnya keberadaan ATVJI adalah untuk membina dan/atau melindungidan/atau menjaga eksistensi anggotaanggotanya untuk dapat memenuhi tugas dantanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam halpenyelenggaraan infrastuktur maupun penyelenggaraan program siaran (content

Bahwa penyusunan PM Kominfo No.32 Tahun 2013 tidak dapat terlepas dariprinsipprinsip pengaturan penyelenggaraan penyiaran sebagaimanadiamanatkan dalam UndangUndang No. 32 Tahun 2002 jis PP No. 50Tahun 2005, PP No. 51 Tahun 2005 dan Perpres No.5 Tahun 2010, antaralain berupa perwujudan diversity of content dan diversity of ownership.6 Bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka PM Kominfo No.32 Tahun 2013telah memenuhi persyaratan formal pembentukan peraturan perundangundangan,sehingga materi pengaturan

Kominfo No.32 Tahun 2013 tidak mengaturpembagian wilayah siaran berdasarkan zona ;b Efisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Diversity of Content ;Bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dibidangpenyiaran menempatkan pemanfaatan kanal frekuensi radio yangberbeda antara penyelenggaraan penyiaran televisi secara analogdengan penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital, sebagaiberikut:1 Penyelenggaraan penyiaran televisi analog memanfaatkan 1 (satu) kanalfrekuensi radio

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia(ATVJI) merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggotaanggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta lokal berjaringan, di mana pada dasarnyakeberadaan ATVJI adalah untuk membina dan/atau melindungi dan/atau menjagaeksistensi anggotaanggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnyadalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastukturmaupun penyelenggaraan program siaran (content

telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo terlepas dari ada terikatdokumen Contract antara Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dengan Pemerintah Republik Indonesia dan secaranormative merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal1338 KUHPedata yang berlaku sebagai Undangundang bagipembuatnya dan dilandasi oleh itikad baik, namun content

berdasarkan PO (purchase order) setiapbulannya terhitung sejak bulan September 2007 sampai dengan September2008 dengan harga yang disepakati oleh Penggugat dan TergugatRp. 355.000,MT (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah per metrik ton) FrankoPabrik Subang (BMP);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) spesifikasi kualitasBatubara yang dijual dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalahsebagai berikut: Parameters Basis TypicalTotal Moisture ARB 30% MaxInherent Moisture ADB 14,10%Ash Content

No. 1877 K/Pdt/201 1(satu) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dengan harga pasarketika batubara a quo diserahkan kepada Penggugat dan dengan spesifikasikualitas batubara sebagai berikut: Parameters Basis TypicalTotal Moisture ARB 30% MaxInherent Moisture ADB 14,10%Ash Content ADB 4% MaxVolatile Matter ADB 40,5%Fixed Carbon ADB 39%Gross Calorific ADB 5.500 Kcal/kg MinValueSulphur ADB 0,40%HGI 52Size 0200 mm Bahwa bilamana Tergugattetap melalaikan kewajibannya dalam menjualdan menyerahkan

Bahwa hasil pertemuan antara Penggugat denganTergugat III dan Tergugat II akhirnya disepakati untuk membuat film"Soekarno" atau "Bung Karno: Indonesia Merdeka";6Bahwa dari Penggugat selaku pencipta naskah dalam pembuatan film tersebut,memberikan saransaran, ide dan pendapat tentang karakteristik dan halhal lainsehubungan dengan casting film, content atau kegiatan produksi film dimana halini disetujui dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kemudianuntuk pelaksanaan pembuatan film ini

Tripar Multivision Plus (Tergugat I) dan RamJethmal Punjabi (Tergugat II) dengan sumber referensi dan sumbersumber lainnya, saransaran, ideide dan pendapat sehubungan dengancasting film, content atau kegiatan produksi film dari Penggugat;Menimbang, bahwa dari surat bukti P1B, P2B, P3A, P3B, dan saksiWidyawati Sophian, Kresna Edy dan Ristiyanto, diperoleh fakta bahwanaskah pembuatan film "Soekarno" berasal dari Penggugat yangbersumber dari pagelaran "Dharma Gita Maha Guru" tahun 2011, tahun2012, serta

Adapun dalam Pasal 6.2 Perjanjian tersebutjustru telah diatur secara tegas dimana Penggugat hanya sebagaisumber referensi yang memberikan masukan/saran sehubungancasting film, content atau kegiatan produksi film serta membantuproses perizinan.

Judex Facti pada alinea 4 halaman 62 s.d.alinea halaman 63 Putusan a quo yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari surat bukti P4 = T.I,ILII7 diperoleh fakta bahwatelah ada perjanjian kerja sama untuk memproduksi film layar lebar denganjudul "Bung Karno" tanggal 17 Oktober 2011 antara Penggugat dengan PT.Tripar Multivision Plus (Tergugat I dan Ram Jethmal Punjabi (Tergugat II)dengan sumber referensi dan sumbersumber lainnya, saransaran, ideide danpendapat sehubungan dengan Casting Film, Content

Demikian halnyadengan Hak Cipta atas karya film tersebut juga disepakati merupakanhak Pemohon Kasasi I/Tergugat I berdasarkan Pasal angka xvii danPasal 2 butir 2.8 Perjanjian;Adapun dalam Pasal 6 angka 6.2 Perjanjian tersebut diatur bahwa TermohonKasasi/Penggugat hanya sebagai sumber referensi yang memberikan masukan/saran sehubungan casting film, content atau kegiatan produksi film sertamembantu proses perizinan.

Tujuan terdakwa menginstal notepad++ adalah untuk mengeditdan melihatlinat berbagai macam CMS (Content management System).Sedangkan software xampp terdakwa gunakan untuk menjalankan scriptscript cms tersebut di localhost (di personal computer).Cc. Selanjutnya dari hasil pencarian script yang terdakwa googling darigoogle.com terdakwa melakukan penggabungan antara GU/ script yangterdakwa dapatkan dengan ketiga script dari FACHRIZAL.

Tujuan terdakwa menginstal notepad++ adalah untuk mengeditdan melihatlinat berbagai macam CMS (Content management System).Sedangkan software xampp terdakwa gunakan untuk menjalankan scriptscript cms tersebut di localhost (di personal computer).c. Selanjutnya dari hasil pencarian script yang terdakwa googling dari google.comterdakwa melakukan penggabungan antara GU/ script yang terdakwadapatkan dengan ketiga script dari FACHRIZAL.

tanggal 03 Januari 1993 di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;