Tidak memuat alasan yang dipersyaratkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 112 RvPelawan hanya menyebutkan bahwa Perihal Gugatan ini adalahGugatan Perbuatan Melawan Hukum akan Pelawan, senyatanya tidaksatupun menjelaskan dalil Pelawan yang memuat penjelasan dasarhukum (rechts grond) ataupun dasar peristiwa (fetelijke grond), yangmendasari kualitas dari sebuah gugatan Perbuatan Melawan hukumsama sekali tidak dijelaskan peraturan / hukum mana / apa yangdilanggar oleh para Terlawan kususnya Terlawan III;Berdasarkan

Nomor 2823 K/Pdt/2017jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum(rechtelijkke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasarfakta atau peristiwa (feitelijike grond) yang terjadi disekitar hubunganhukum dimaksud.iv Memperhatikan posita posita gugatan Pelawanterbukti Pelawan hanya mendalilkan sangkalan sangkalannya atasproses Eksekusi Hak Tanggungan, namun tidak disertai alasan alasanatau kesimpulan yang jelas dan tertentu, sebagaimana yang dijelaskandan dipersyaratkan dalam doktrin

Bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon kabur, tidakjelas dan/atau gelap (onduidelijk), posita atau fundamentum petenditidakmenjelaskan tentang dasar hukum (rechts grond)serta peristiwa apa yangmendasari permohonan Pemohon diajukan, bahkan di dalamnya tidakdijelaskan pula atas dasar fakta (fetelijike grond) apa sehingga permohonanini diajukan di muka sidang;2.

Bahwa dasar hukum (rechts grond) maupun dasar fakta (fetelijke grond)dalamposita Pemohon tidak menyebutkan alasanalasan hendak berceraisebagaimana digariskan menurut hukum Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan Jo.

Bahwa Permohonan Cerai Talak yang tidak jelas dasar hukum (rechtsgrond) maupun dasar fakta (fetelijike grond) sebagaimana tersebut di atasakan merugikan dan membingungkan pihak lawan serta dapat pulamenyebabkan Majelis Hakim keliru dalam mengambil kesimpulan sehinggaberpengaruh terhadap isi amar putusan, karenanya telah nyata bahwapermohonan a quo cacat formil;6.

) dan dasar fakta (fetelijke grond),padahal mestinya permohonan itu harus tegas (duidelijk) dan serius, positagugat Pemohon tidak menyebutkan alasanalasan hendak berceraiHIm. 22 dari 51 him.

) serta peristiwa apa yang mendasari permohonanPemohon diajukan, bahkan di dalamnya tidak dijelaskan pula atas dasarfakta (feteliike grond) apa sehingga permohonan ini diajukan di mukasidang; Dasar hukum (rechts grond) maupun dasar fakta (fetelijkke grond) dalamposita Pemohon tidak menyebutkan alasanalasan hendak berceraisebagaimana digariskan menurut hukum Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan Jo.

tetapi menurut uang pesangon kepada Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat Error in Persona ;Bahwa karena gugatan para Penggugat Error ini Persona makamengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh sebab itugugatan para Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil ; Gugatan Obscuur Libel :Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dasar hukum dailgugatannya karena dalam Fundamentum Petendi (posita) gugatan paraPenggugat tidak menjelaskan hubungan dasar hukum (rechtelijke grond

) yangjelas antara para Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak menjelaskandasar fakta (fetelijke grond) gugatan ;Bahwa berdasarkan teori hukum syarat posita adalah memuatpenjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasarhubungan hukum, memuat dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yangterjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud ;Petitum gugatan tidak jelas :Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat point 2, para Penggugatminta agar para Tergugat dinyatakan telah

No.052 K/Pdt.Sus/2008eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut : Gugatan Obscuur Libel :Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dasar hukum dalilgugatannya, karena dalam fundamentum petendi (posita) gugatan paraPenggugat tidak menjelaskan hubungan dasar hukum (rechtelijke grond) yangjelas antara para Penggugat dengan Tergugat II dan juga tidak menjelaskandasar fakta (feitelijke grond) gugatan ;Bahwa berdasarkan teori hukum syarat posita adalah memuatpenjelasan dan penegasan dasar

hukum (rechtelijke grond) yang menjadidasar hubungan hukum, dan memuat dasar fakta atau peristiwa (fetelijkegrond) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud ;Petitum Gugatan tidak jelas :Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat point 2, para Penggugatminta agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbutan melawanhukum namun dalam posita gugatan para Penggugat tidak menyebutkanpasalpasal mana dari UndangUndang No.13 Tahun 2003 yang dilanggaroleh para Tergugat ;Bahwa dalam petitum

didukung posita, petitum dan alat buktitentang tuntutannya ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan TinggiAgama tidak sependapat karena tuntutan Termohon tersebut seharusnya dimasukkansebagai gugat Rekonpensi. sehingga dalam perkara ini hakim tingkat pertama telahsalah menerapkan hukum acara perdata ;Menimbang, bahwa ternyata tuntutan atas hakhak tersebut diatas tidakdidasarkan atas dalildalil yang jelas yang sekaligus memuat penjelasan dan penegasandasar hukum tuntutan (rechtelijke grond

) yang menjadi dasar hubungan hukum, sertadasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukumdimaksud, oleh karena itu, tuntutan yang demikian harus dianggap sebagai tuntutanyang tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasHakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama sepanjangmengenai cerai talak ( dalam konpensi ) namun tidak sependapat terhadappertimbangan

pada suatu sengketa disebut jugaGugatan yang tidak memenuhi syarat materil gugatan, menurut Pasal 1946KUHPerdata karena tidak disertai dasar dan alasanalasan tuntutan(middelen van den eis), sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimanadinyatakan dalam beberapa putusan MARI Putusan MA No.4/K/Sip/1958sebagai berikut;Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond

Exceptie obscuri libeli ;Bahwa gugatan perkara aquo adalah obscur libel, hal mana dapat dilihatapabila kita membandingkan hubungan antara posita dengan petitumgugatan perkara a quo mengandung ambiguitas, kontradiksi, tidakbersesuaian atau inkonsisten, tidak mengenai penyelesaian sengketa,petitum melebihi posita, Karena yang menjadi dasar diajukannya gugatanHalaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Padt.G/2019/PN.Ptk(rechtelijke grond) dan adanya kejadian atau peritiwa (feitelijike grond

Exceptie obscuri libeli ;Bahwa gugatan perkara aquo adalah obscur libel, hal mana dapat dilihatapabila kita membandingkan hubungan antara posita dengan petitumgugatan perkara a quo mengandung ambiguitas, kontradiksi, tidakbersesuaian atau inkonsisten, tidak mengenai penyelesaian sengketa,petitum melebihi posita, Karena yang menjadi dasar diajukannya gugatan(rechteliike grond) dan adanya kejadian atau peritiwa (feitelijke grond) yangdidalilkan dalam gugatan aquo tidak didasarkan atau didukung dengan

Dengandemikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah dijatuhipidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan putusanyang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 di atas, makaterbukti fakta kejadian (fe/telijke grond) sebagai berikut:1.

Putusan tersebut telah berkekuatan hukumtetap pada tanggal 09 Desember 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, makadapat disimpulkan fakta hukum (rechtelijke grond) sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (rechtelijke grond)dalam perkara a quo, terbukti berdasarkan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima)tahun 6 (enam) bulan, hukuman tersebut dijatunkan kepada Tergugatselama Tergugat terikat perkawinan dengan Penggugat;Menimbang, bahwa hukuman penjara yang diterima oleh Tergugatsebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Tergugat tidak dapat lagimelaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalil Penggugat yang memuatpenjelasan dasar hukum (rechts grond) ataupun dasar peristiwa(feteliike ground), yang mendasari kualitas dari sebuah gugatanyang mana sama sekali tidak dijelaskan peraturan/ hukum manayang telah dilanggar ;b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan 112 RV, telahditetapbkan bahwa upaya dan pokok gugatan harus disertai alasandan bukti kesimpulan yang jelas dan tertentu ;c. Bahwa menurut M.

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,dan Putusan Pengadilan halaman 58, menjelaskan bahwa Positayang dianggap terhindari cacat obscuur libel, adalah surat gugatanyang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasarhukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukumserta dasar fakta atau peristiwa (feitelijike grond) yang terjadidisekitar hubungan hukum dimaksud; d.

GUGATAN ERROR IN PERSONA : Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada KanjengGusti Pangeran Adipati Arya PAKU ALAM X, yang kedudukannyadisebutkan sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, olehPARA PENGGUGAT dianggap telah menguasai tanah PAG(Pakualaman Grond) yang didaku milik PARA PENGGUGATsebagaimana Posita PARA PENGGUGAT angka 6 sampai 10, adalahkeliru atau Errror In Persona, karena sejak diundangkannya UndangUndang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta

, bahwa yang memiliki hak atas tanah Pakualaman Grond(PAG) adalah Kadipaten Pakulaman sebagai Subyek Hak, sehinggadengan demikian penguasaan tanah PAG (Pakualaman Grond)sebagaimana yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT saat ini dimilikioleh Kadipaten Pakualaman bukan pribadi.Vide : Pasal 32 UndangUndang nomor 13 tahun 2012 TentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ayat (1) dan(3) yang menyatakan :(1) Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurufd, Kasultanan

Bahwa PARA PENGGUGAT ternyata telah keliru menempatkansubyek hukum KGPAA PAKU ALAM X karena jabatannya yangdisebutkan oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai Wakil GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta, sementara dalam posita maupunpetitumnya mendalilkan permasalahan dengan runtutan cerita mengenaihal pewarisan perseorangan maupun tanah yang berstatus hukumsebagai tanah Pakualaman Grond (PAG).

Bahwa uang Rp. 701.000.000.000,00 (Tujuh Ratus SatuMilyar Rupiah) bukanlah merupakan uang konsinyasi darihasil ganti rugi tanah Pakualaman Grond karena uang gantirugi tersebut senilai Rp. 701.512.349.000,00 (Tujuh RatusSatu Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus EmpatPuluh Sembilan Ribu Rupiah).2. Bahwa uang Rp. 701.000.000.000,00 (Tujuh Ratus SatuMilyar Rupiah) bukanlah merupakan uang konsinyasidari hasil ganti rugi tanah Pakualaman Grond seluas+ 12.939.064 m?

melainkan ganti rugi atas tanahPakualaman Grond seluas 1.602.988 m?

Pengadilan Negeri Kaliandaberwenang untuk mengadili perkara permohonan ini karena domisili hukumPemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkankedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonanini diajukan untuk kepentingan pemohon (naturlijkke persoon) atas dokumencatatan sipil milik Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan menilai terlebihdahulu apakah permohonan ini memiliki dasar hukum (rechtelijkke grond

) danselanjutnya mengkaitkan dengan fakta hukum (feitelijke grond);Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini dasar hukumnya(rechtelijke grond) diatur dalam pasal Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen DataPenduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebutPermendagri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur bahwa perubahan elemen datadilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sertapasal 93 ayat 1 dan 2 point

dari para pihak dan demi tuntasnya perkara ini sebelumdipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yang harus dibuktikankebenarannya oleh para pihak yang mendalihkan secara masingmasing ( Pasal163 HIR), maka oleh Majelis dengan mengacu pada pasal 8 R.V. akanlah terlebihdahulu dipertimbangkan tentang adanya formalitas suatu gugatan dari Penggugatsehingga tidak terdapat kegelapan didalamnya; Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis adanya dasar fakta (FeitelijkeGronad) dan dasar hukum (Rechtelijke Grond

) dari suatu peristiwa padafundamentum petendi tidaklah dapat secara serta merta mengadoptir pada suatu11peristiwa dalam fundamentum petendi dari gugatan selainnya pula karena padaprinsipnya secara fakta setiap gugatan itu adalah berdiri sendiri ;Menimbang, bahwa terungkap fakta menurut Majelis gugatan dariPenggugat tersebut adalah merupakan kumulasi kesimpulannya sendiri yangdiakumulasikan dengan fakta baru, in concreto terdapatlah perbenturan antaradasar fakta (Feiteliike Grond) dengan dasar hukum

(Rechtelijke Grond) didalamnyayang implikasinya menjadi terdapat kekaburan peristiwa karena ada kegelapanfakta dalam fundamentum petendi tersebut sehingga secara formil adaKEC@ACAIEN jessesesseresecesmseneeeeemerane tee cemearasre tone aeRE EERE EES ELEMenimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan terdapat cacat formildalam gugatan Penggugat maka secara mutatis mutandis haruslah terhadapgugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvakelijke Verklaard);Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya

DALAM EKSEPSI.1.Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).Bahwa gugatan Penggugat pada posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yangmendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidakmemenuhi syarat formil.Bahwa Penggugat tidak bisa menjelaskan/menyebutkan dasar hukum(rechts grond) dengan jelas dan tegas mengenai obyek sengketa/gugatandalam gugatannya, karena Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 danangka 5 halaman

Pada dalil huruf a, Penggugat telah menguraikan tugas dan kewajibanTergugat sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusari, tetapiPenggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan tegas dasar hukumnya(rechts grond) yang mendasarinya, misalnya Pasal berapa dan peraturanapa? Apakah benar tugas dan kewajiban Tergugat sebagai SekretarisPanitia Pemilinan Kepala Desa Bulusari adalah sebagaimana diuraikan olehPenggugat sebagaimana tersebut di atas.b.

Pada dalil huruf b, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telahmenyalahgunakan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris PanitiaPemilihan Kepala Desa Bulusari, tetapi Penggugat tidak menjelaskandengan jelas dan tegas dasar hukumnya (rechts grond) yang mendasarinya,misalnya Pasal berapa dan peraturan apa? Apakah benar Tergugat telahmenyalahgunakan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris PanitiaPemilihan Kepala Desa Bulusari sebagaimana diuraikan oleh Penggugatsebagaimana tersebut di atas.c.

Pada dalil huruf c, Penggugat telah mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugatmelarang kendaraan kubu Penggugat memasuki lokasi adalah perbuatansewenangwenang dan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawanhukum, kolusi dan nepotisme, tetapi Penggugat tidak menjelaskan denganjelas dan tegas dasar hukumnya (rechts grond) yang mendasarinya,misalnya Pasal berapa dan peraturan apa?

Apakah benar PerbuatanTergugat adalah perbuatan sewenangwenang dan tanpa hak danmerupakan perbuatan melawan hukum, kolusi dan nepotisme.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan, yaitumelanggar Pasal berapa dan peraturan apa?.

Bahwa, surat gugatan harus memuat penjelasan mengenai dasarhukum (rechtelike grond) yang menjadi dasar hubungan hukum sertadasar fakta atau peristiwa (feitelijike grond) yang terjadi disekitarhubungan hukum tersebut;b. Bahwa, gugatan Penggugat mengenai wanprestasi namun dalamkeseluruhan posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan mengenalwanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Prestasi mana yang tidaklakukan oleh Tergugat;c.

;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dari Tergugat yang menyatakanbahwa gugatan diajukan tidak jelas (obscuur libell) dijelaskan bahwa menuruttergugat surat gugatan harus memuat penjelasan mengenai dasar hukum(rechtelike grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atauperistiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum tersebut,ynag mana pada gugatan Penggugat mengenai wanprestasi namun dalamkeseluruhan posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan mengenai wanprestas!

Yahya Harahap, SH, Hukum AcaraPerdata, penerbit Sinar Grafika, hl. 66);Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada point kedua yangmenyatakan bahwa bahwa gugatan diajukan tidak jelas (obscuur libell)dijelaskan bahwa menurut tergugat surat gugatan harus memuat penjelasanmengenai dasar hukum (rechtelike grond) yang menjadi dasar hubunganhukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitarhubungan hukum tersebut, yang mana pada gugatan Penggugat mengenalwanprestasi namun

Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara; Penggugat dengan materi dan atau objek yang di sengketakan.Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Perkara Gugatan Nomor 55/Padt.G/2017/PN Srp Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atauobjek sengketa.Penggugat dalam gugatannya pada posita, tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanpenggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat

Dasar Fakta (Feiteliike Grond)Memuat penjelasan pernyataan mengenai : Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitarhubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atauobjek perkara maupun dengan pihak Tergugat. Penjelasan faktafakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukumatau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.(M.

Jika Penggugatmendalilkan tentang terjadinya perbuatan melawan hukum dalam penyitaanobjek tanah a quo, maka prosedural penyelesaian perkaranya lebih kepadakompetensi pidana dari pada perdata, sehingga Penggugat telah salah forumuntuk itu.Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasarhukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan sepertiitu tidak memenuhi syarat formil gugatan

Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara; Penggugat dengan materi dan atau objek yang di sengketakan.

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Terang dan/atau Gugatan PenggugatKabur (Exceptio Obscuur Libel)a.Bahwa posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasarHukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feiteliike grond) kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat. Hal ini dapat dilihat darimulanya Penggugat mempermasalahkan usaha PT.

Sehingga berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidakjelas (obscuur libel).Dengan tidak dijelaskan dan ditegaskannya apa yang menjadi dasar Hukum(rechtelijike grond) dan dasar fakta Hukum (feiteliike grond) yang sebenarnyaatas peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat serta sebagaimana telahdijelaskan di atas pada point 2 maka mengakibatkan dalil gugatan tidakmemenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan menjadi kabur dan tidakjelas, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menyatakan

Dasar Hukum (Rechts Grond) dalil gugatan Penggugat tidak jelasPenggugat dalam gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidakmenjelaskan dasar Hukum (rechts grond) sehingga dalil yang demikian tidakmemenuhi syarat formil.Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Nomor 20, 21, 22 dan 23menyebutkan Tergugat melakukan ancaman, tekanan dan intimidasi kepadaPT.

Menyatakan dasar Hukum (Rechts Grond) dalil gugatan Penggugat tidakjelas.. Menyatakan Penggugat sendiri tidak melaksanakan prestasinya (ExceptioNon Adimpleti Contractus).Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT YYKDALAM POKOK PERKARABahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil yangdikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan ini, kecuali terhadap apayang diakui secara tegas.

Menyatakan dasar Hukum (Rechts Grond) dalil gugatan Penggugat tidakjelas.5. Menyatakan Penggugat sendiri tidak melaksanakan prestasinya (ExceptioNon Adimpleti Contractus).DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dalildalil dalam jawaban Tergugat secara keseluruhan.2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvantkelijk verklaard).Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT YYK3.

diakui mereka.Bahwa terkait dengan aspek formil gugatan, Para Tergugat dan Turut Tergugat Imenolak secara tegas dengan mengajukan tangkisan/eksepsi terkait dengan aspekformil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut :aEksepsi Atas Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan / atau GugatanPenggugat Kabur (Expectio Obscuur Liber ).Bahwa ada tiga (3) hal yang menjadi dasar hukum diajukannya eksepsi atas alasangugatan Penggugat Tidak Jelas dan / atau kabur, yaitu :Dasar hukum (rechts grond

) dalil gugatan Penggugat Tidak Jelas.Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidakdapat/ tidak mampu mengkonstatir dasar hukum (rechts grond) dengan fakta/kejadian (feitelijke grond) yang mendasari gugatan Penggugat tersebut.Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan sebagai Pemilik SAH atastanah sengketa (vide : posita angka I gugatan Penggugat), akan tetapi Penggugattidak mampu menjelaskan fakta kejadian (feitelijke grond) dan dasar hukum(rechts grond) yang

Bahwa ada tiga (3) hal yang menjadi dasar hukum diajukannya eksepsi atasalasan gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/ atau kabur, yaitu :Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor : 25/ Pdt.G/ 2015/ PN Kdl36=> Dasar hukum (rechts grond) dalil gugatan Penggugat Tidak Jelas ;Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugattidak dapat/ tidak mampu mengkonstatir dasar hukum (rechts grond) denganfakta/kejadian (feitelijke grond) yang mendasari gugatan Penggugat tersebut ;= Bahwa Obyek Sengketa

Penggugat.c Eksepsi Diskualifikasi (gemis aanh nighei= Bahwa Tergugat II dan II menolak dengan tegas karena yang bertindaksebagai Penggugat adalah orang atau pihak yang tidak memiliki kapasitassebagai Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat danTurut Tergugat I Konvensi seperti dimaksud di atas, dipertimbangkan sebagai berikut :a Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/ atau Gugatan Penggugat Kabur(Expectio Obscuur Liber ) yang disebabkan oleh :1 Dasar hukum (rechts grond

Tergugat I sebagaimana uraian Posita gugatan37angka 4 sampai dengan angka 10 akan tetapi Penggugat belum memperoleh haknyasebagai pembeli ;Menimbang, bahwa dengan adanya dalil gugatan Penggugat sebagaimanatersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam posita Penggugat telah memuatperistiwa hukum (rechtfeiten) yang menjadi dasar gugatannya tersebut sertauraiansingkat perihal hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya hubungan hukumtersebut, dengan demikian eksepsi tentang Dasar hukum (rechts grond

Gugatan secara tertulis harus dibuat secaracermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka gugatan tersebut tidakjelas dan kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan dianggap lengkap apabila memenuhidua unsur yaitu memuat Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta(Feitelijke Grond) jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka gugatan tersebut kabur(obscuur libel);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam posita poin 4 mendalilkanbahwa pada tanggal 20 Agustus 2013

Bahwa surat gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkandengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum / ketentuan / undang undangHalaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 775/Pdt.G/2020/PN Dps(rechtelijke grond) apa yang dilanggar / dilawan oleh Tergugat, oleh karenaitu jelas gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur(Obscuur Libel);2.

Bahwa Posita merupakan dasar suatu gugatan yang harusmemuat 2 (dua) unsur, yaitu : dasar fakta (feitelijkke grond) yangmenjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubunganhukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan obyek perselisihan,atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengandasar hukum yang didalilkan penggugat.

timbulnya petitum itu dalam gugatan.Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadidasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat,akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscuur libel).Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwapositaposita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskansecara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum(rechtelijke grond

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam Eksepsi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas,Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Nopember2020, dan dalam Jawabannya tersebut terdapat Eksepsi tentang : Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), bahwa surat gugatannyaPara Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasarhukum / ketentuan / undang undang (rechtelijke grond

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwa positapositadalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dantegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) ataskejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard)Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dalam surat gugatanPenggugat, antara

Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidakdijelaskan dasar fakta (fetelijke grond).

DASAR HUKUM (RECHTS GROND)MAUPUN DASAR FAKTA (FEITELIJKE GROND)Majelis Hakim Yang Terhormat,Dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan angka 5 halaman 11Gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa atas keseluruhan tagihan(Invoice) yang Penggugat dalilkan, Tergugat telah melakukan pembayaran.Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tolak berdasarkan dasaralasan dan faktafakta sebagai berikut:1.

) maupun dasar fakta(Feitelijke Grond), yang oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakimyang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak GugatanPenggugat.ll.

Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscuur Libel) Karena Penggugat TidakMemiliki Dasar Hukum (Rechts Grond) Ataupun Legal Standing Yang JelasDalam Mengajukan Gugatan.Perlu Turut Tergugat kKemukakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukandalam perkara a quo bersifat kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidakmemiliki dasar hukum (rechts grond) ataupun legal standing yang jelasdalam mengajukan gugatan, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:1.

Tidak memuat alasan yang dipersyaratkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 112 RvPelawan hanya menyebutkan bahwa Perihal Gugatan ini adalahGugatan Perbuatan Melawan Hukum akan Pelawan, senyatanya tidaksatupun menjelaskan dalil Pelawan yang memuat penjelasan dasarhukum (rechts grond) ataupun dasar peristiwa (fetelijke grond), yangmendasari kualitas dari sebuah gugatan Perbuatan Melawan hukumsama sekali tidak dijelaskan peraturan / hukum mana / apa yangdilanggar oleh para Terlawan kususnya Terlawan lll;Berdasarkan

Nomor 2823 K/Pdt/2017 jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum(rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasarfakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubunganhukum dimaksud.iv Memperhatikan posita posita gugatan Pelawanterbukti Pelawan hanya mendalilkan sangkalan sangkalannya atasproses Eksekusi Hak Tanggungan, namun tidak disertai alasan alasanatau kesimpulan yang jelas dan tertentu, sebagaimana yang dijelaskandan dipersyaratkan dalam doktrin

Majelis Pengadilan Tinggi AgamaJakarta berpendapat bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan karenasebuah gugatan harus didukung oleh dalil dalil gugatan yang memuat faktakejadian (feiteliike grond) dan fakta hukum (rechtelijke grond) dalam hal iniminimal Pembanding, dalam rekonvensinya, harus menjelaskan sejakkapan Terbanding tidak memberi nafkah dan siapa yang memberi nafkahkepada Pembanding selama hidup berumah tangga.

telah pula merincinafkah lampau yang tidak diberikan oleh Termohon Kasasi/Pemohonsebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepadaPemohon Kasasi/Termohon selama 20 (dua puluh tahun) pernikahandengan perincian sebagai berikut: Rp2.000.000,00 x 20 tahun x 12 bulan =Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi/Termohon dalamrekonvensinya telah secara terang dan jelas menguraikan alasannya yangdidukung fakta kejadian (feitelijke grond

) dan fakta hukum (rechtelijke grond)sehingga rekonvensi Pemohon Kasasi/Termohon telah memenuhi syaratformil gugatan sehingga pertimbangan judex facti tingkat banding harusditolak;Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sangat keberatan dan menolak dengantegas pertimbangan hukum judex facti tingkat banding pada halaman 7alinea ke2 putusan yang menyatakan:Menimbang, bahwa mengenai besaran mutah alquran surat alBaqarahayat 236, 241 dan surat atThalaq ayat 7 memberikan petunjuk bahvwamutah dan nafkah iddah harus