Bahwa sejak bulan Nopember 2012, rumah tangga Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerusdisebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berbeda ideologi(Agidah) dalam beragama, Tergugat berideologi salafi, sementaraPenggugat berideologi Ahli Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama,sementara Tergugat suka memaksa Penggugat untuk mengikutiideologi yang dianut oleh Tergugat ; 5.

Tahun 2017 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwagugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan iktikad tidak baiksecara formil dapat diterima tanpa batas waktu;Bahwa surat edaran tersebut sejalan dengan Pasal 77 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek danIndikasi Geografis yang menyatakan gugatan pembatalan dapat diajukantanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merekyang bersangkutan bertentangan dengan ideologi

yaitu LAI dan tidak ada yang berkeberatan dengan pemakaian namamarga oleh Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas Hakimberpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan garis keturunannya, disamping itukebiasaan memakai namanama menurut kebiasaan / adat di Indonesia sering pulaterjadi, sepanjang hal tersebut tidak melanggar norma / tatanan adat yang hidup didalam masyarakat, selain itu penambahan nama marga pada nama Pemohon tidaklahbertentangan dengan falsafah dan ideologi

memperoleh jabatan ini, langsung atau tidaklangsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepadasiapapun juga.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekalikaliakan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapunjuga suatu janji atau pemberian.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada danakan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagaidasar negara dan ideologi

memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidaklangsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepadasiapapun juga.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekalikaliakan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapunjuga sesuatu janji atau pemberian.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada danakan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagaidasar dan ideologi

denganstrategi pertempuran yang sudah diketahui oleh Terdakwaselama pendidikan militer dan berdinas di Yonif 756/WMS selainitu juga dikhawatirkan akan membocorkan lokasi intalasi Militeryang sifatnya sangat rahasia kepada OPM dengan alasan rasaketidakadilan yang Terdakwa terima dari Bangsa danNegara Indonesia yang telah ia bela keutuhannya selamaTerdakwa berdinas.Bahwa kita ketahui di dalam perkara ini, bahwa munisi yangTerdakwa bawa tidak sampai serta tidak digunakan oleh pihakyang berseberangan dengan ideologi

Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Organisasi PapuaMerdeka (OPM) untuk melawan TNI maupun POLRI di daerahkonflik bersenjata.Bahwa tidak diserahkannya serta tidak digunakannya munisioleh pihak berseberangan dengan ideologi Negara Kesatuan13.14.15.16.8Republik/ Organisasi Papua Merdeka (OPM) Indonesia makaseharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkanhal tersebut sehingga menjadi pertimbangan hukum yangmemberikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa serta masyarakatsetempat

bahkan wargaNahdiyin sendiri terpecah belah, kondekturnya teler adalah ABU JANDAyang meminum alkohol, keluar masuk diskotik, suka memfitnah danmenghina agama islam itu sendiri serta mengadu domba umat islam,keneknya ugal ugalan adalah tidak mengikuti aturan dan tidak beradabsemua penumpang (sekuler, liberal, PKI, joget dangdut dengan biduanwanita yang buka aurat, menjaga Gereja dll), penumpangnya liberaladalah penumpang yang berfikiran bebas tanpa batas dan aturan,penumpangnya skurel adalah sebuah ideologi

Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara,Nomor : 100/4705/2019, perihal Pendistriobusian Surat Bupati tentang hasiltest mental ideologi, tanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya diberi tandavec cceueusesser ste vissvevetsvsnsciesissesatenteciseuseesesetees (Bukti P3);Putusan Nomor 271/G/2019/PTUNMdn Halaman 184. Fotokop!

Surat Sekretaris Daerah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Nomor100/4704/2019, perihal Penyampaian hasil test mental ideologi, tanggalOktober 2019, selanjutnya diberi tanda ........

menjadi Wali dari seorang lakilaki yang bernama FRENGKIIGNASIUS KOSE yang merupakan Keponakan dari Pemohon, karena kedua OrangTua Kandung dari FRENGKI IGNASIUS KOSE tersebut yang bernama IGNASIUSKASI dan ROSITA TOJI meninggal dunia, hal mana Bapak Kandung dari FRENGKIIGNASIUS KOSE adalah juga merupakan Saudara Sepupu dari Pemohon,selanjutnya setelah Hakim mencermati dengan seksama, Perwalian yang dimohonkanoleh Pemohon tersebut tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan denganfalsafah dan ideologi

MISA PUTRA tersebut;:Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakankesanggupannya untuk menjadi Wali dari seorang lakilaki yang bernama YOSEFSTEVINO MISA PUTRA yang merupakan Keponakan Kandung dari Pemohon, karenaIbu Kandung dari YOSEF STEVINO MISA PUTRA tersebut yang bernama CAESILIASARILA adalah Saudara Kandung dari Pemohon serta setelah Hakim mencermatidengan seksama, Perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidaklahmelanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi

Terhadap hal tersebut perubahannama Pemohon bukanlah merupakan suatu gelar atau kasta maupun marga, sertapergantian nama yang dimohonkan tersebut tidaklan melanggar hukum dan tidakbertentangan dengan falsafah ideologi Negara sebagaimana yang diisyaratkansebagai suatu permohonan yang dilarang oleh UndangUndang, demikian pulatidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalammasyarakat, dengan demikian petitum point ke 2 (dua) menjadi beralasan hukumdan patut untuk dikabulkan

pada tanggal 13 September 2013 Saksi3 mengirim uangsebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14September 2014 Saksi3 mengirim uang sebesar Rp.20.000.000, (Duapuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 2 Oktober 2013 Terdakwameminta lagi uang sebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah)namun Saksi2 menolak sehingga Terdakwa meminta langsung kepadaSaksi3 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 120.000.000,(Seratus dua puluh juta rupiah).Bahwa ternyata pada tahap tes Mental Ideologi

tidak mengetahui tentangperkara Terdakwa namun setelah Saksi ditelepon oleh DanDodikjur Rindam III/Slw dan memberitahukan Saksi bahwaada anggota Dodikjur yang telah melakukan penipuan terhadapSaksi4 (Saksi4) dengan cara membantu anaknya Saksi4 a.n.Joko Sugiarto (Saksi5) untuk masuk menjadi anggota TNI ADyang melalui seleksi Secaba dengan memberikan uang pelicinsebesar Rp. 120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah) kepadaTerdakwa dengan cara di transfer namun Saksi5 setelahmengikuti tes MI (Mental Ideologi

transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah) sebagai uang1011pelican namun pada kenyataannya Saksi5 tidak lulusmasuk anggota TNI AD.Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemriksaan diriTerdakwa bahwa uang tersebut tidak Terdakwa terimalangsung dari Saksi4 namun uang tersebut diterima olehTerdakwa melalui Saksi3 sedangkan masalahpenggunaannya Saksi tidak mengetahui dipergunakan untukapa oleh Terdakwa.Bahwa setahu Saksi, Saksi5 telah mengikuti tes MI(Mental Ideologi

menimbulkanbatalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi;Dalam hal ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalammenjatuhkan putusan harus mempedomani Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNo. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Film adalah merupakan salah satumedia komunikasi massa pandang dan dengar, dan berdasarkan Pasal 25UndangUndang tersebut disyaratkan setiap film yang diedarkan harusdisensor oleh Lembaga Sensor Film, dengan tujuan untuk menghindaritersebarnya halhal yang bertentangan dengan ideologi

bertentangandengan hukum dan cukup beralasan untuk mengabulkan permohonanPemohon,;Menimbang, bahwa selanjutnya saksisaksi tersebut juga menyatakanjika pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahannama dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka PengadilanNegeri berpendapat bahwa perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon diakta kelahiran Pemohon tersebut tidaklan melanggar hukum dan tidakbertentangan dengan falsafah ideologi

berikut : Oleh karena negara berhak untuk menentukan tanah tersebut digunakanuntuk apa dan ataupun diberi kepada warga negara atau lembaga/institusi atau badan hukum lain in casu hak tersebut telah diambil olehnegara yang dalam hal ini penguasaannya telah diberikan kepadaKODIM / Angkatan Darat sejak tahun 1966 sampai kemudian ditahun1992, oleh karena tanah tersebut dalam keadaan kosong dan mengingatsaat itu juga negara dalam situasi darurat akibat aksi pemberontakkelompok yang bertentangan dengan ideologi

De Bataafshe Petroleum Maatschappij dengan surat hak atas tanah No.188 tertanggal 17 Oktober 1930, walaupun tanah tersebut dalam keadaankosong dan mengingat saat itu juga negara dalam situasi darurat akibat aksipemberontak kelompok yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (G 30 S/pemberontakan PKI), maka tidak menghilangkan hakhak keperdataanseseorang (tetap melekat haknya), karena belum ada peralinan hak atas tanahobyek sengketa;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terungkap bahwaantara

demikian Hakim menilai oleh karena dalllpemohon didasarkan pada aktaakta otentik dan telah saling bersesuaian denganketerangan saksisaksi, dan untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan sertadengan memperhatikan azaz kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pemohontersebut, perubahan nama yang dimohonkan pemohon tersebut bukanlah merupakansuatu gelar atau kasta, serta perubahan nama dengan alasan Pemohon telahmemeluk agama Islam tidaklah melanggar hukum dan tidak bertentangan denganfalsafah ideologi

akan tetapi terdakwa menolaknya dengan berkata: SUDAH BIARPAK ANANG SAJA YANG BAWA, kemudian terdakwa kembalikerumahnya.Bahwa terdakwa bersama kelompok JAD Blitar tidak setuju denganideologi yang dianut pemerintah Indonesia saat ini yaitu demokrasi danpancasila, sehingga terdakwa dan kelompok JAD Blitar berkeinginan untukmengganti ideologi Indonesia dengan Syariat Islam.Bahwa cara terdakwa maupun kelompok JAD Blitar untuk merubahideologi pemerintah Indonesia menjadi Syariat Islam yaitu dengan caramenanamkan

Brte Bahwa terdakwa bersama kelompok JAD Blitar tidak setuju denganideologi yang dianut pemerintah Indonesia saat ini yaitu demokrasi danpancasila, sehingga terdakwa dan kelompok JAD Blitar berkeinginan untukmengganti ideologi Indonesia dengan Syariat Islam.e Bahwa cara terdakwa maupun kelompok JAD Blitar untuk merubahideologi pemerintah Indonesia menjadi Syariat Islam yaitu dengan caramenanamkan pahampaham ISIS kepada masyarakat bahwa demokrasitidak sesuai dengan Syariat Islam, dan seharusnya hukumhukum

akan tetapi terdakwa menolaknya dengan berkata:SUDAH BIAR PAK ANANG SAJA YANG BAWA, kemudian terdakwakembali kerumahnya.e Bahwa terdakwa bersama kelompok JAD Blitar tidak setuju denganideologi yang dianut pemerintah Indonesia saat ini yaitu demokrasi danpancasila, sehingga terdakwa dan kelompok JAD Blitar berkeinginanuntuk mengganti ideologi Indonesia dengan Syariat Islam.e Bahwa cara terdakwa maupun kelompok JAD Blitar untuk merubahideologi pemerintah Indonesia menjadi Syariat Islam yaitu dengan

akan tetapi terdakwa menolaknya dengan berkata:SUDAH BIAR PAK ANANG SAJA YANG BAWA, kemudian terdakwakembali kerumahnya.Bahwa benar terdakwa bersama kelompok JAD Blitar tidak setuju denganideologi yang dianut pemerintah Indonesia saat ini yaitu demokrasi danpancasila, sehingga terdakwa dan kelompok JAD Blitar berkeinginanuntuk mengganti ideologi Indonesia dengan Syariat Islam.Bahwa benar cara terdakwa maupun kelompok JAD Blitar untuk merubahideologi pemerintah Indonesia menjadi Syariat Islam yaitu

akan tetapi terdakwa menolaknya dengan berkata:SUDAH BIAR PAK ANANG SAJA YANG BAWA, kemudian terdakwakembali kerumahnya.e Bahwa benar terdakwa bersama kelompok JAD Blitar tidak setuju denganideologi yang dianut pemerintah Indonesia saat ini yaitu demokrasi danpancasila, sehingga terdakwa dan kelompok JAD Blitar berkeinginanuntuk mengganti ideologi Indonesia dengan Syariat Islam.e Bahwa benar cara terdakwa maupun kelompok JAD Blitar untuk merubahideologi pemerintah Indonesia menjadi Syariat Islam

Hal. 5 dari 8maupun non medis, sehingga Para Pemohon ingin melakukan perubahanterhadap nama anaknya tersebut dari dari KOMANG AKSATHA ADIBRAHMASTRA menjadi KOMANG AKSATHA ADI PRABASTAWA;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal tersebut diatas, makaperubahan nama tersebut bukanlah merupakan suatu gelar atau kasta maupunmarga, serta perubahan nama yang dimohonkan tersebut tidaklah melanggarhukum dan tidak bertentangan dengan falsafah ideologi Negara sebagaimanayang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan

merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahirananak Pemohon karena nama Pemohon terdapat berbedaan dan agar sesuaidengan identitas yang lainnya serta merubah urutan anak Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut datas, setelah dihubungkandengan buktibukti yang diajukannya, maka Pengadilan Negeri berpendapatbahwa perubahan nama tersebut bukanlanh merupakan suatu gelar atau kastamaupun marga, serta pergantian nama yang dimohonkan tersebut tidaklahmelanggar hukum dan tidak bertentangan dengan falsafah ideologi

membentuk negara Papua Merdeka;Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi Terdakwa, Saksi PeresMurup dan Terdakwa merekrut anggota Kompi Suku Kopkaka untuk dilatihmenjadi tentaratentara yang akan melawan Pemerintah Indonesiadengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesiadan membentuk Negara Papua Merdeka;Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi Terdakwa, syaratseorang menjadi anggota TPNPB wilayah Yahukimo Kompi Suku Kopkakaadalah orangorang yang berani, memiliki ideologi

perlawanankepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bertujuan membentuknegara Papua Merdeka;Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Peres Murup dan Terdakwamerekrut anggota Kompi Suku Kopkaka untuk dilatin menjadi tentaratentara yang akan melawan Pemerintah Indonesia dengan tujuanmemisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia danmembentuk Negara Papua Merdeka;Bahwa sepengetahuan Saksi, syarat seorang menjadi anggota TPNPBwilayah Yahukimo Kompi Suku Kopkaka adalah orangorang yang berani,memiliki ideologi

Papua Merdeka;Bahwa Saksi mengaku dan membenarkan jika dirinya dan TerdakwaKALEP MARUP merekrut anggota Kompi Suku Kopkaka untuk dilatihmenjadi tentaratentara yang akan melawan Pemerintah Indonesiadengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesiadan membentuk Negara Papua Merdeka;Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wmn.Bahwa Saksi mengaku dan membenarkan, syarat Seorang menjadianggota TPNPB wilayah Yahukimo Kompi Suku Kopkaka adalah orangorang yang berani, memiliki ideologi

bahwaadanya maksud pribadi dari pelaku yakni jatunnya seluruh atau sebagianwilayah negara ketangan musuh, atau memisahkan sebagian wilayah darinegara;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksisaksi maupun dariketerangan Terdakwa itu sendiri serta dihubungkan dengan adanya barangbukti yang ada, terungkap bahwa benar, syarat seorang menjadi anggotaTPNPB wilayah Yahukimo Kompi Suku Kopkaka adalah orangorang yangberani, memiliki ideologi

"Saya bersumpah bahwa saya akansetia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagaidasar dan ideologi negara, UndangUndang Dasar 1945, dan segala Undangundang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia"."

Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan sertamengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UndangUndang Dasar1945, dan segala undangundang serta peraturan lain yang berlaku bagi NegaraRepublik Indonesia"."