.= Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 sampai dengantahun 2011 di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yangbertentangan dengan peraturan dan prosedur serta petunjuk pelaksanaanyang berlaku, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara /daerahsebesar Rp. 554.400.000, (lima ratus lima puluh empat juta empat ratusribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 700/02KH/ITKAB/2012 tanggal 13 Februari

No. 24 K/Pid.Sus/201318Nomor : 700/02KH/ITKAB/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang PenghitunganKerugian Keuangan Negara /Daerah Pada Pengelolaan Dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) PNPMMP Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai UtaraTahun 2011.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Perdesaan, danpenjelasan 1 X angka 10.11 huruf d tentang Pengelolaan Dana Bergulir ;Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 42 tahun2002 dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiritelah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.554.400.000, (limaratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 700/02KH/ITKAB

Selaku Ketua DPRD Kabupaten PALI pada Media Sosial Tanggal 11 Januari 2021

/li>

(satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/073/R/SS/ITKAB-PALI/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK atas SPI dan KTPPU Tahun Anggaran 2020

(satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/077/R/SS/ITKAB-PALI/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK atas SPI dan KTPPU Tahun Anggaran 2020

(satu) Eksemplar Surat Nomor : 700/081/R/SS/ITKAB-PALI/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK atas SPI dan KTPPU Tahun Anggaran 2020

(satu) Eksemplar

Surat Nomor : 175/96/SETWAN/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK atas SPI dan KTPPU Tahun Anggaran 2020

.: 356 /241 /Itkab / 2011 tanggal 11 Nopember 2011;1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama AntaraPemerintah Kabupaten Pasir dengan PT.

Paser Tahun Anggaran 2010 No.: 356 /241 / Itkab / 2011 tanggal 11 Nopember 2011;1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama AntaraPemerintah Kabupaten Pasir dengan PT.

Paser Tahun Anggaran 2010 No : 356 /241 /Itkab / 2011 tanggal 11 Nopember 2011;1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama AntaraPemerintah Kabupaten Pasir dengan PT Pola DayaInvestama tentang Pengelolaan dan Pengoperasian37Pelabuhan Umum Lokal Terpadu Kabupaten Pasir Nomor:500/058/EK/II/2006/129/ PODAIN/TGT/II/2006 tanggal 3Januari 2006;1 (satu) lembar fotocopy Cek 3 No. 661013 tanggal 14Januari 2010 senilai Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) disertai dengan fotocopy bukti setoran No.Rekening

Bahwa atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah DaerahBantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2015 pada SMK PelitaGamma, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkanpenggunaan dana tersebut sebesar Rp. 961.132.300, (sembilanratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratusrupiah), hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil PemeriksaanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kab.Penajam Paser Utara Nomor : 700/082/LHP/ItKab/XI/2020 tanggal 4November 2020; Bahwa

Penajam Paser Utara Nomor700/082/LHP/ItKab/XI/2020 tanggal 4 November 2020;Halaman 93 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2020/PN Smr Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan dalam bentuk subsidiaritas yaitu:Primair:Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 20

Penajam Paser Utara Nomor700/082/LHP/ItKab/XI/2020 tanggal 4 November 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwadalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA yakni terhadapbuktibukti pertanggungjawaban yang diserahkan ke Kantor Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kab.

Penajam Paser Utara Nomor : 700/082/LHP/ItKab/XI/2020 tanggal4 November 2020;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dikerjakanmelanggar aturan (tidak diperbolehkan) dan mengetahui yang dibuat tidaksesuai dengan kenyataan adalah bertentangan dengan ketentuanketentuan:1.

Penajam Paser Utara Nomor700/082/LHP/ItKab/XI/2020 tanggal 4 November 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telahmenjadi fakta hukum berdasarkan SP2D Nomor : 6073/SP2D/GU/XII/2015tanggal 7 Desember 2015 sejumlah Rp1.353.488.320,00 itulah keuangannegara yang tersimpan dalam rekening keuangan Negara menjadi rug!

tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi sekaligus juga mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 281.596.800, (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima RatusSembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) sebagaimana LaporanHasil Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadapProgram Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Periode Tahun 2012 sampai denganTahun 2013 di Desa Besoangin Utara Kecamatan Tutar Kabupaten PolewaliMandar Nomor : 704.01/22/ITKAB

telah menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi sekaligus juga mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp. 281.596.800, (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta LimaRatus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandarterhadap Program Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Periode Tahun 2012 sampaidengan Tahun 2013 di Desa Besoangin Utara Kecamatan Tutar KabupatenPolewali Mandar Nomor : 704.01/22/ITKAB

adalah : penjualan beras raskindilakukan atas kemauan masyarakat untuk pembelian bahanpembangunan mesjid;Bahwa setelah dilakukan BAP terhadap Terdakwa di kantor, lalu ahimelakukan verifikasi data dari Bulog, data dari bagian ekonomi, lalu ahlituangkan dalam Laporan Hasil Audit dari Inspektorat PemerintahKabupaten Polewali Mandar terhadap Program Penyaluran BerasMiskin (Raskin) Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 di43Desa Besoangin Utara Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar704.01/22/ITKAB

Keterangan ahli ini bersesuaian dengan bukti Surat berupa Laporan HasilAudit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap ProgramPenyaluran Beras Miskin (Raskin) Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013di Desa Besoangin Utara Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar Nomor :704.01/22/ITKAB/2014 tanggal 11 September 2014.

(SK) Bupati Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pagu AlokasiBeras Untuk Keluarga Miskin perkecamatan sekabupaten Polewali Mandar tahun 2012dan Surat Keputusan (SK) Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/500/140/HUK tentangPagu Alokasi Beras Untuk Keluarga Miskin per Kecamatan seKabupaten PolewaliMandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Februari 2013;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Junaedi,SPd,MH dan LaporanHasil Pemeriksaan oleh Inspektorat kabupaten Polewali Mandar nomor704.01/22/ITKAB

2017Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.sampai dengan fTahun 2019 sebesar Rp.1.727.768.257, ( satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuhjuta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus limapuluh tujuh rupiah) dan silpa alokasi dana desa Tahun2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp.763.242.266, (tujuh ratus enam puluh tiga juta duaratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh enamrupiah), sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan RegulerInspektorat Kabupaten Sikka Nomor39/LHP/PKPT/ITKAB

Kepala Desa Lela, KecamatanLela, tanggal 22 Mei 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan BupatiPeraturan Bupati Sikka Nomor : 15 Tahun 2016Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa,tanggal 21 Juni 2016, beserta lampirannya;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataanatas nama : Frederich Fransiskus BabaDjoedye,S.Pi, Kepala Desa Lela, tanggal 02 Maret2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan HasilPemeriksaan Reguler Atas AdministrasiPemerintahan Desa Dan Urusan PemerintahanDesa Nomor : 39/LHP/PKPT/ITKAB

Penyelesaian Masalah Kades Lela,tanggal 19 Mei 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir RapatTim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela,tanggal 20 Mei 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataanatas nama : Frederich F.B.Djoedye, S.Pi, tanggal06 November 2019;Fotokopi sesuai dengan sli, Surat HasilPelaksanaan Tindak Lanjut Temuan KerugianNegara/Daerah Dari Kelompok Aparatur DesaHasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten SikkaPada Desa LelaKecamatan Lela Sesuai LHPNomor : 939/LHP/PKPTPM/ITKAB

Masyarakat dan Desa, diketahui bahwaPenggugat lalai dalam membuat Laporan KeteranganPertanggungjawaban Desa (LKPJ) dan Laporan KeteranganPenyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang berakibatHalaman 71 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.laporan terlambat dan telah mendapatkan teguran dari Camat Lela(vide Keterangan Saksi Fitrinita Kristiani);Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Hasil Pemeriksaan RegulerAtas Administrasi Pemerintahan Desa Dan Urusan PemerintahanDesa Nomor : 39/LHP/PKPT/ITKAB

/SK/2018 tanggal 31 Desember2018 (vide Bukti T23) terdapat temuan bahwa dan HasilPelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Kerugian Negara/Daerah DariKelompok Aparatur Desa Hasil Pemeriksaan Inspektorat KabupatenSikka Pada Desa Lela Kecamatan Lela Sesuai LHP Nomor :39/LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2018 Tanggal 31 Desember 2018Kondisi Per Tanggal 05 November 2020, tertanggal 05 November2020 (vide Bukti T29) masih terdapat sisa temuan dana yang harusdikembalikan oleh Penggugat padahal seharusnya telahdikembalikan dalam

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin cerai dari Wakil Bupati sebagaimana NomorB.020/Itkab/472.20/11/2019, tertanggal 19 November 2019;13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :Primatr:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon datang menghadapdi sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pulamengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telahdipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dariBupati Polewali Mandar untuk melakukan perceraian nomorB.022/Itkab

:Bahwa untuk Tahap dan Tahap II ada dilaporan LPJnya kepada PihakKecamatan, dan untuk Tahap Ill tidak ada, karena sudah ada temuan padasaat itu yaitu ada kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggarannyasudah terpakai dan belum dipertanggungjawabkan.Bahwa Saksi ada menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab.Sanggau Nomor : 700/13/ITKAB, tanggal 10 Mei 2019, atas pengelolaankeuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab.

Sanggau atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab.Sanggau Nomor : 700/13/ITKAB, tanggal 10 Mei 2019, atas pengelolaankeuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA.2018 tersebut;Bahwa Saksi ada membuat surat teguran berupa penyelesaian atas temuanPemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau Nomor : 700/13/ITKAB, tanggal 10Mei 2019, tentang pengelolaan keuangan Desa Semerangkai Kec. KapuasKab.

Sanggau Nomor 700/497/Itkab perihal penunjukanstaf untuk keterangan ahli tanggal 22 November 2019;Bahwa berdasarkan Undangundang RI No 1 Tahun 2004 TentangPerbendahara Negara pasal 1 point 22 yang dimaksud dengan KerugianNegara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yangnyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai:Bahwa pada tanggal 24 September 2019 telah dikeluarkan hasilpenghitungan Nilai Kerugian Negara/Desa Semerangkai TA.2018

Sanggau Berdasarkan Surat Perintah TugasInspektur Kabupaten Sanggau Nomor : 870/27/Itkab, tanggal 01 april 2019tentang Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT tahun 2019 dan BerdasarkanSurat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sanggau Nomor : 870/91/Itkab,tanggal 13 September 2019 tentang melaksanakan audit dengan tujuantertentu untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian Negara/Desa ataspengelolaan DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) TA.2018 padaHalaman 48 dari 81 hal Putusan No. 23/Pid.SusTPK/2020

KUT yang tidak tersalurkan sebesarRp.210.903.480,(dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribuempat ratus delapan puluh rupiah) ;e Pembelian beras dan Penambahan 5 Subak diluar 23 RDKK yangdiajukan ke BPD Cabang Ubud sebesar Rp. 319.388.730, (tigaratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuhratus tiga puluh rupiah) ;atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasilperhitungan keuangan Negara oleh Tim Inspektorat Kabupaten Gianyardengan surat No : 700/26/ITKAB

Sikka melakukanpemeriksaan sebagaimana dalam Laporan Hasil PemeriksaanInspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 13/LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2008 tanggal 31 Mei 2008, dengan hasil pemeriksaanPengadaan Alatalat Kesehatan Paket B sebagai berikut :a. Pemeriksaan Merk:e Merk/Type yang sesuai 118 iteme Tidak sesuai/diganti 92 iteme Tanpa Merk 5 itemb. Pemeriksaan Negera Asal :e Sesuai 196 iteme Tidak sesuai/diganti 66 iteme Tanpa Negara Asal 5 itemc. Pemeriksaan No.

Mentari Indofar belummenyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Alat KedokteranPaket B sebagaimana rekomendasi Inspektorat Kabupaten Sikkapada tanggal 31 Mei 2008 No.13/LHP/PKT/PM/ITKAB/SKA/2008yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan KerugianKeuangan Negara ;24.

Mentari Indofar belum menyelesaikan pekerjaanPengadaan Alat Alat Kedokteran Paket B sebagaimana rekomendasiInspektorat Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Mei 2008 No.13/LHP/PKT/PM/ITKAB/SKA/2008 yang mana hal tersebut berpotensimenimbulkan Kerugian Keuangan Negara ;Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkanbarang barang Alat Alat Kedokteran Paket B tahun 2007 masihdisimpan di gudang Dinas Kesehatan dan digudang PT.

Kostindo;Surat Rekomendasi Nomor 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012tentang Rekomendasi Pekerjaan 100%;Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan ListrikTenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;Surat Pernyataan Nomor 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;Kopi Surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor 821.2271 tentangPengangkatan Pejabat Eselon Il, Ill, IV di Lingkungan KabupatenYalimo tanggal 14 Juli 2011;Kopi Surat Naskah Pelantikan

sebesar 30% terminkedua 65% dan termin ketiga 100%;Bahwa dasar pembayaran termin ketiga sebesar100% adalah karena pada saat akhir tahun 2011pihak kontraktor belum menyelesaikan seluruhpekerjaan yang dituangkan dalam kontrakperjanjian (kontraktor), akibatnya kontraktormengajukan Surat Pernyataan sanggupmenyelesaikan sisa pekerjaan yang belumdiselesaikan atau yang hancur akibat banjir besaryang diajukan sekitar bulan Mei 2012, dengan suratpernyataan dan rekomendasi dari Inspektorat SuratNomor 700/204/ITKAB

sebesar 30% terminkedua 65% dan termin ketiga 100%;Bahwa dasar pembayaran termin ketiga sebesar100% adalah karena pada saat akhir tahun 2011pihak kontraktor belum menyelesaikan seluruhpekerjaan yang dituangkan dalam kontrakperjanjian (kontraktor), akibatnya kontraktormengajukan Surat Pernyataan sanggupmenyelesaikan sisa pekerjaan yang belumdiselesaikan atau yang hancur akibat banjir besaryang diajukan sekitar bulan Mei 2012, dengan SuratPernyataan dan rekomendasi dari Inspektorat SuratNomor 700/204/ITKAB

No.485 K/Pid.Sus/2016yang diajukan sekitar bulan Mei 2012, dengan suratpernyataan dan rekomendasi dari Inspektorat SuratNomor 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012serta. rekomendasi dari Badan PerencanaPembangunan Daerah yang nomor dan tanggalnyaSaksi lupa dan dijadikan dasar proses pencairandan fisik 100% karena pada saat itu seingat Saksiada aturan bahwa proses pencairan dana padaDIPA lanjutan tahun 2012 harus disertai denganrekomendasi dari Badan Perencana PembangunanDaerah dan Inspektorat keluar

Kostindo;Surat Rekomendasi Nomor 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012tentang Rekomendasi Pekerjaan 100%;Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan ListrikTenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;Hal.81 dari 83 hal. Put.

Bupati Sanggau, Nomor: 700/1687/Itkab, tanggal 4 Juni2018, perihal: Surat Teguran (Fotocopi dari aslinya)............ (Bukti T1.8,TII.8, TT.8,);9. Surat Pjs. Bupati Sanggau Nomor: 700/1689/Itkab, tanggal 4 Juni 2018,perihal: Surat Perintah (fotocopi dari Aslinya).............

No. 1342 K/PID.SUS/201 1AKPER Pemda Kab.Indramayu Nomor : 641/ND.433KH/ITKAB tanggal21 Desember 2009 ;21. 1(Satu) buah genteng Murando ;22. 1(Satu) buah besi rangka atap baja ;23. 2(dua) buah besi holo ukuran 60 cm warna silver ;24. 1(Satu) buah besi holo ukuran 67 cm warna hijau ;25. 1 (satu) bendel laporan kemajuan pekerjaan fisik mencapai 100 % ;Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan secaraterpisah atas nama Terdakwa MOCHAMAD SYAFE!

CV.KARTIKA SRI BUNA tanggal 24 Agustus 2009 ;1 (satu) bendel nota dinas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaankegiatan rehabiltasi sedang / berat gedung kantor pada pekerjaanbelanja rehabilitasi ruang makan dan asrama nomor : 641/ND.536KH/BAWASDA tanggal 23 Desember 2008 ;1 (satu) bendel nota dinas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaankegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER PemdaKab.Indramayu pada pekerjaan rehabilitasi ruang makan dan asramaAKPER Pemda Kab.Indramayu Nomor : 641/ND.433KH/ITKAB

Foto copy Surat Tugas Nomor : 094/03/1/2013/ITKAB tanggal 25 Januari2013 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Drs. Muh.Amir Kapeng., Naim Rasyid, SE., Ephraim Ronald Palunsu, ST untukmelakukan Pemeriksaan Khusus terhadap SUHASWAN, S.Kom, yangdiberi tanda bukti (T7); . Foto copy Surat Panggilan Nomor : 700/10.b//ITKAB/2013 tanggal 28Januari 2013 dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, yang ditujukankepada IRMALA, SKM, yang diberi tanda bukti (T8); .

dua juta delapan ratus tigapuluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan spesifikasi teknisyang ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan HasilPemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor :14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudianditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan HasilPemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

sebesar Rp694.001.550,00 (enam ratus sembilan puluh empatjuta seribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dariRp452.832.250,00 (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tigapuluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan HasilPemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuaidengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

:Bahwa untuk Tahap dan Tahap II ada dilaporan LPJnya kepada PihakKecamatan, dan untuk Tahap Ill tidak ada, karena sudah ada temuan padasaat itu yaitu ada kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggarannyasudah terpakai dan belum dipertanggungjawabkan.Bahwa Saksi ada menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab.Sanggau Nomor : 700/13/ITKAB, tanggal 10 Mei 2019, atas pengelolaankeuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab.

Sanggau atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab.Sanggau Nomor : 700/13/ITKAB, tanggal 10 Mei 2019, atas pengelolaankeuangan Desa Semerangkai Kec. Kapuas Kab. Sanggau TA.2018 tersebut;Bahwa Saksi ada membuat surat teguran berupa penyelesaian atas temuanPemeriksaan Inspektorat Kab. Sanggau Nomor : 700/13/ITKAB, tanggal 10Mei 2019, tentang pengelolaan keuangan Desa Semerangkai Kec. KapuasKab.

Sanggau Nomor 700/497/Itkab perihal penunjukanstaf untuk keterangan ahli tanggal 22 November 2019;Bahwa berdasarkan Undangundang RI No 1 Tahun 2004 TentangPerbendahara Negara pasal 1 point 22 yang dimaksud dengan KerugianNegara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yangnyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai:Bahwa pada tanggal 24 September 2019 telah dikeluarkan hasilpenghitungan Nilai Kerugian Negara/Desa Semerangkai TA.2018

Sanggau Berdasarkan Surat Perintah TugasInspektur Kabupaten Sanggau Nomor : 870/27/Itkab, tanggal 01 april 2019tentang Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT tahun 2019 dan BerdasarkanSurat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sanggau Nomor : 870/91/Itkab,tanggal 13 September 2019 tentang melaksanakan audit dengan tujuantertentu untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian Negara/Desa ataspengelolaan DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) TA.2018 padaDesa Semerangkai Kecamatan Kapuas kab.Sanggau Bahwa

maupun pelanggaran hukumdalam bentuk apapun, sehingga Penggugat sangat dirugikan dengan SuratKeputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.862/44/PP.PN/2015 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat yang ditujukan kepadaPenggugat;2nnnne nnn nnnonnn15.Bahwa Surat Tergugat Nomor: BKD.862/44/PP.PNS/2015 tanggal 13 Maret2015 tentang Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat yang ditujukan kepadaPenggugat diterima Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015, surat mana didasarkan atas temuan Inspektorat Nomor ITKAB

nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nn name nnnnnns18.Bahwa jika merujuk pada Standar Operasional Prosedur berdasarkanPeraturan Bupati Flores Timur Nomor; 7 Tahun 2013 Tentang StandardOperasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran Disiplin Pegawai NegeriSipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, maka KeputusanBupati Flores Timur tentang Penjatuhan hukuman disiplin atas diri Penggugattanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InspektoratKabupaten Flores Timur Nomor; ITKAB

A 2011Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 700K/17/ITKAB/2013 tanggal 2 Desember 2013 oleh Inspektorat PemerintahKabupaten Sumbawa Barat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 17 Jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

A 2011 Desa Bukit DamaiKecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 700K/17/ITKAB/2013tanggal 2 Desember 2013 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten SumbawaBarat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1)jo Pasal 17 Jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Teluk Dalam Kab.Nias Selatan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)dan tanah seluas 87.500 m2 untuk pembangunan Gedung KantorPemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 masih dalam tahapkoordinasi dengan pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Sumatera Utara untuk perhitungan kerugian Negara(Bukti P11);Bahwa berdasarkan surat Bupati Nias Selatan No. 900/997/ITKAB/2013tanggal 4 November 2013 yang ditujukan kepada Kepala BPKRIPerwakilan Provinsi Sumatera Utara (Bukti

Fotocopy laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerahpada pemerintah Kabupaten Nias Selatan Semester II Tahun Anggaran2012 di Teluk Dalam Nomor : 28/LHPt.XVIII.MDN/08/2013 tanggal 19Agustus 2013, diberi tanda bukti P3D ;Fotocopy Surat Lembaga Bantuan Hukum Garuda Nomor : 35/LBHG/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal mohon Tindak LanjutPenanganan Perkara yang diajukan kepada Kepala Kejaksaan TinggiSumatera Utara , diberi tanda bukti P4 ;Foto copy Surat Bupati Nias Selatan Nomor 900/997/ITKAB