kepada Penuntut Umum dan ParaTerdakwa masingmasing telah diberitahukan untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan MemeriksaBerkas Perkara Pidana (INZAGE), Nomor 31/Pid.B/2019/PN Dmk, yangtelah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masingmasing pada tanggal 21 Mei 2019;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum danPara Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31

2019 MajelisHakim Tingkat Banding mempertimbankan sebagaimana di bawah ini.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :PRIMER : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 303 ayat (2) ke 2 KUHP.SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31

Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31/Pid.B/2019/PN Dmk, tanggal 13 Mei 2019 haruslah diperbaiki sekedarmengenai hukuman yang dijatuhnkan kepada Para Terdakwa, sedangkanputusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi piadana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 13 Mei 2019harus diperbaiki sekedarmengenai pidana yang dijatunkan kepada Para Terdakwa, sehinggasehingga berbunyi sebagai berikut :Halaman 13 Putusan Nomor 188/Pid/2019/PTSMG1.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor31/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 13 Mei 2019 untuk selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasingdalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesarRp2.500,00 (dua lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam musyawah Majelis Hakim Pengadilan TinggiJawa Tengah hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami Sudaryadi, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H.,M.H. dan RangkilembaLakukua, S.H.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021;3. Berkas perkara Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;Him. 2 dari 11 hlm.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:Menerima Seluruh Eksepsi dari Tergugat/Pembanding;DALAAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding untukseluruhnya.2.

Put.No.227/B/TF/2021/PT.TUN.JKTPasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan SecaraElektronik, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Tergugatsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021 beserta berkas perkara yangdimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

banding ditetapkan dalamamar putusan ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait dengansengketa ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31

SURYANI binti ANAS alias ANI membayarbiaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31/Pid.B/2018/PN Pre., tanggal 9 Mei 2018, yang amar selengkapnya sebagaiberikut:1Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa HJ.

kepada Terdakwasampai 1 (Satu) tahun belum dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 378 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum,oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

,Kecamatan Medan Sunggal;Agama : Islam;Pekerjaan :PNS (Ka.UPT Pelatihan Kesehatan ProvinsiSumatera Utara);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 November2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Hal. 1 dari 14 hal.

Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancampidana dalam Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;AtauDakwaan Kedua :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun

Beriring No.10, Kampung Asir Asir, Kecamatan Lut Tawar KabupatenAceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor124/SK/2019/MS.Tkn, tanggal 30 April tanggal sebagaiTergugat;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/MS.TknDUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Januari 2019telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar diKepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor31

habis makaPemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan suratPanitera Mahkamah Syariyah Takengon Nomor: W1A3/HK.05/939/2019tanggal 13 September 2019 dalam tenggang waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggalSurat tersebut dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebutPemohon tidak menambah panjar biaya perkara, maka perkara Pemohontersebut dibatalkan pendaftarannya;Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Syariyah Takengon telahmembuat surat keterangan pada tanggal 14 Oktober 2019 Nomor31

Menyatakan batal daftar perkara Nomor31/Pdt.G/2019/MS.Tkn dari pendaftaran dalam register perkara;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Takengonuntuk mencoret perkara tersebut dari dalam register;3.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor31/G/2016/PTUNPLG, tanggal 20 Oktober 2016, yang dimohonkan banding; 3. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa int;4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 9/Pen.HS/2017/PT.TUNMDN, tanggal 15 Pebruari 2017 , tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor31/G/2016/PTUNPLG tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI ...Formul02/proksi0 1/KIMMENGADILI:

TataUsaha Negara Palembang pada tanggal 23 Desember 2016 dan telahdiberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2016dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:31/G/2016/PTUNPLG; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkasa quo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor31

KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Pemohon;melawanXXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Lingkungan Labuang, KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARANYAMembaca surat permohonan Pemohon tanggal 22 Februari 2019 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor31

terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan siding PengadilanAgama Pasangkayu;3 .nnn nanan eee n nee Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohontidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor31

PTUNBDGSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Bandung Nomor : 31/Pen.Dis/2011/PTUNBDGtertanggal 4 April 2011 tentang PenetapanDissmisal ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Bandung Nomor : 31/Pen.MH/2011/PTUNBDGtertanggal 4 April 2011 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Bandung Nomor31

/Pen.PP/2011/PTUNBDG tanggal 5 April 2011tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Bandung Nomor31/Pen.HS/2011/PTUNBDG tanggal 25 April 2011tentang Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor31/G/2011/PTUNBDG/INTV tertanggal 2 Mei2011 tentang dikabulkan permohonan masuknyaTAN AlJ HOA sebagai pihak dengan menduduknyasebagai Tergugat II Intervensi i Telah membaca dan mempelajari berkas perkaradan semua surat surat yang bersangkutan denganperkara

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini;3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentangPenununjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara ini;4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJMtanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;5.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN Ktg tanggal 5 September 2019 serta berkas perkaradan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMembaca, surat gugatan Pembanding semula Pelawan, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu 22 Maret 2019,dibawah register perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1.

Mohon Keadilan;Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukanJawaban terhadap gugatan Pembanding semula Terlawan tersebut;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnyaberbunyi:MENGADILI Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu

ribu rupiah);Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2019,Pembanding semula Pelawan telah memohon pemeriksaan banding terhadapHal. 7 dari 15 halaman putusan No.145/PDT/2019/PT MNDputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 September 2019 Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukansecara sah dan saksama masingmasing kepada

Negeri KotamobaguNomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., tanggal 5 September 2019 dikuatkan makaPembanding semula Pelawan tetap dipihak yang yang kalah maka Pembandingsemula Pelawan dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan dibawahini;Mengingat pasalpasal dari RBg dan Undang Undang yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu) Nomor31

, pekerjaan Nelayan,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KotaTarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan pemohon II dalam surat permohonannyatanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, dengan nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2019/PA.Trk dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PA.WtpBahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidangdinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dalampermohonan mereka, ternyata para Pemohon memohon perbaikan ataskesalahan penulisan nama mereka pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/I/2007 Tanggal 15 Januari

Sulkifli dan namaPemohon II adalah Andi Darmawati Samad, S.Pd.Menimbang bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/V/2007 Tanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (bukti P5), ternyata namaPemohon adalah Drs. Andi Sulkifli dan nama Pemohon II adalah A.

apabila orang yang sama, tetapi nama yang terterapada seluruh dokumen yang dimiliki berbedabeda, akan menimbulkan masalahdalam berbagai urusan penting, terutama dalam urusan kepegawaian.Menimbang bahwa agar para Pemohon terhindar darikesulitan/masalah dalam urusanurusan penting, terutama Pemohon yang akanpensiun dari Pegawai Negeri Sipil, maka nama para Pemohon yang tertera padaseluruh dokumen yang mereka miliki harus diseragamkan dengan caramemperbaiki nama para Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor31

TauVietnam ;Agama : Budha ;Pekerjaan KKM KIA BV 93969 TS ;Terdakwa tersebut berada diluar tahanan ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Ranai karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagaiberikut :KesatuKeduaPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor31

No. 1327 K/Pid.Sus/2019tentang Perikanan juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP; Atau Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 85juncto Pasal 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan juncto Pasal 102 juncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPMahkamah Agung

tanggal 07 Desember 2018 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa PHAM VAN BANG selaku KKM KIA BV 93969 TSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukanperbuatan pidana Turut serta pengoperasian kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 Ayat (2) junctoPasal 27 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31

Menimbang, bahwa pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugattersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv),maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret PerkaraNomor 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari register Perkara Perdata yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor31

Mengabukkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor31/Pdt.G/2016/PN Btg ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untukmencoret Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari RegisterPerkara Perdata yang sedang berjalan ;3.

Penetapan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 31 Agustus 2021tentang Penetapan Hari Sidang;4.Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 5 Agustus 2021 serta berkas perkara Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2021, NomorRegister Perkara PDM10/RP9/Enz. 2/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA:Bahwa Terdakwa ASRIAN Alias ASSE Bin MUHADIR bersamasama

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusuatanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan masingmasing kepada Terdakwadan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan PenuntutUmum atas putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Lsstanggal 5 Agustus 2021 telah diajukan pada tanggal

Agustus 2021 sehinggaHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara NOMOR 130 /PID.SUS/2021/PT KDIpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutCaracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang, oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31

telah cukup membuktikan bahwaperbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semuaunsurunsur dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Penuntut Umum, olehkarena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar sertaberalasan hukum, karena itu patut dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31

terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telahdatang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanyatersebut di atas yang bernama Ade Ramlan untuk Tergugat dan Tergugat IItidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnyayang sah untuk itu;Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya telah dibacakan suratgugatan Penggugat dan pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugatmenyatakan secara lisan akan melakukan pencabutan perkara Nomor31

dicabut maka memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pada register perkaraNomor: 31/Pdt.G.S/2019/PN Mre dari register perkara Gugatan dalam tahunyang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim atas pencabutantersebut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechsvordering (Rv) danketentuan perundangundangan yang berkenaan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pengggugat atas pencabutan perkara Nomor31

Jkt.Pst.Jakarta Utara pada tanggal 21 Mei 2018, dibawah register perkara Nomor31/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hariSelasa, tanggal 5 Juni 2018.

Penggugat datang menghadap diwakilkan oleh KuasaHukumnya, Tergugat datang menghadap sendiri Suryanah dan Tergugat II datangmenghadap sendiri Rodi;Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018,Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia telah menyampaikan permohonanpencabutan secara lisan yang disampaikan dipersidangan perkara Nomor31/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst., Ssesuai dengan alasan bahwa telah terjadiperdamaian di luar Pengadilan antara BRI Kantor Cabang Kemayoran, UnitJayabaya

Kelurahan Buol Kecamatan BiauKabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 89/PID/2016/PT PAL tanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 89/PID/2016/PT PALTelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Lukman Dj. Van Gobel Alias Luk tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan;3.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan banding Nomor18/02/Akta.Pid/2016/PN.Bul tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Buol, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanPermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016, Permintaan banding mana telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni

O03 Desa Lubuk SepuhKecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal O4 Februari 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan dalildalil sebagai berikut

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Srl dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 290.000,00 (tiga dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatandengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh Deni Irawan,S.H.I.

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikannasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiaphalaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA Msbpersidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidakdapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan

g ) peArtinya : Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yangmemudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa sajayang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya:Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengankasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinyabegitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepadasuaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor31

Pasal147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, majelishakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA MsbTahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Kamis, tanggal 09 Oktober 2014Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kamisebagai Ketua Magjelis, dansmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelisdan HakimHakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbukauntuk umumpadahanitu juga, dengan dibantu oleh sebagaiPanitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.Hakim Anggota l, Ketua Majelis,Hakim Anggota Il,Panitera Pengganti,halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor31

MeteraiJumlahRpRpRpRpRp30.000,0050.000,00270.000,005.000,006.000,00Rp 361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA Msb