Bahwa, Tergugat memilih untuk tidak menghiraukan fakta normatif yang ada danhidup dipulau Batam, yang menunjukan satusatunya pemegang hak pengelolaanatas tanah di Pulau Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (Otorita Batam).

oleh PemegangHak Pengelolaan (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau4 Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemegang HakPengelolaan (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam). 5 Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan.

1993 berdasarkan Surat Persetujuan Otorita Batam No.1850/PL/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 an.

B/181/KOPS/I/2001tanggal 22 Pebruari 2001 dari Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam).

tanggal 25 Mei 1993 berdasarkan SuratPersetujuan Otorita Batam No. 599/PL/TV/2001 tanggal 20April 2001 an.

Batammenerbitkan faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita ( UWTO )kepada Pemerintah Kota Madya Batam.

Sedangkan Uang WajibTahunan sebesar US$ 11.580,11 dibayar oleh pengurus koperasi ;Bahwa pada tanggal, 18 Maret 1996 Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam menerbitkan surat keputusan nomor :148/SKEP/KAAT/III/1996 Tentang Pengalokasian Tanah seluas9.813,86 m2 yang terletak di wilayah Pengembangan BATU AMPAR, SubPengembangan di wilayah BATU AMPAR yang dikenal dengan PasarMelati..............Halaman 7Putusan No. 17/G/2015/PTUNTPI10.11.12.Melati Bengkong dengan HAK PAKAI kepada Pemerintah

Pasal 3 :Semua aset Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam dialihkan menjadi aset BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telahdiserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuaidengan Peraturan Perundangundangan ;Halaman 28Putusan No. 17/G/2015/PTUNTPId.

tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianBagian TertentuDari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam tanggal 18 Maret 1996 seluas 9.813,66m*.

DimanaPemerintah.............Halaman 29Putusan No. 17/G/2015/PTUNTPIPemerintah Kota Madya Batam telah membuat permohonanpengalokasian lahan, telah melaksanakan kewajibankewajibannyaantara lain namun tidak terbatas pada : membayar uang muka UWTO,membayar biaya pengukuran, serta melunasi pembayaran Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun ;.

(UWTO) yang telah dibayarmelalui rekening Otorita Batam yaitu;1.

Solomon GlobalAsia;Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UANG WAJIBTAHUNAN OTORITA (UWTO)) No. 3426/F/PL/X/2005tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT. Solomon Global Asia;2 Bahwa berdasar data data pendukung tersebut, jelas bahwa sudahtepat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada PT.

Solomon Global Asia;e Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No. 3426/F/PL/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT.

Manggala Wahana Energitamakepada Direktur Lahan Otorita Batam Nomor : 026/MWE/IX/2002, tanggal23 September 2002, tentang permohonan pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) 10 tahun (sesuai dengan fotokopinya) ;29 BuktiT 29 : Fotokopi Surat dari Otorita Batam kepada PT.

telah dibatalkan sesuai buktiBahwa pada tanggal 1 Desember 2000 pihak Otorita Batam telah mengeluarkanIzin Prinsip kepada PT.

Batara Bangun Perkasa dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sebagaimana diuraikan dalam : Surat Izin Prinsip Perselisihan Hak Atas Tanah dari perseroan terbatasPT. Hertasha Citra kepada perseroan terbatas PT. Irthanny Jesaya Utama,Nomor : 1837/Aska I/UM.09/VIII/92, tanggal 31 Juli 1992. Surat Perubahan Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroanterbatas PT. Hertasha Citra Nomor : 144/UMPERJ/XII/92, tanggal 31Desember 1992.

Kwitansi/Receipt Nomor : 010/KU/OB/T/X1I/1992, tanggal 26 Nopember1992 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam untuk pembayaran Uang WajibTahunan Otorita selama 30 tahun. Gambar Penetapan Lokasi (PL) untuk Pertokoan Nomor96.92.900030140, 01.C1, tanggal 15 Juli 1996, adalah Revisi Luas padaGambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 92.90030140.01, tanggal 11September 1992.

Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroan terbatas PT.IrthannyJesaya Utama Nomor : 145/UMPERJ/XII/1992, tanggal 31 Desember 1992tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam.

Fotocopy jawaban surat dari Otorita Batam kepada PT. IRTHANNYJESAYA UTAMA, diberi tanda bukti P 23 ;Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt. G /2019/PN. Btm.24. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tentang Izin MendirikanBangunan, diberi tanda bukti P 24 ;25. Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Penggugat tertanggal 12September 2002, diberi tanda bukti P 25 ;26. Fotocopy formulir setoran di PT. Bank Mandiri tertanggal 20 Agustus2002, diberi tanda bukti P 26 ;27.

Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Perusahaan Penggugattertanggal 09 Agustus 2002, diberi tanda bukti P 27 ;28. Fotocopy Surat Faktur Tagihan Uang Muka tertanggal 09 Agustus 2002dari Otorita Batam, di tanda bukti P 28 ;29. Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Pondasi Billboard sekitarKomplek Nagoya Gateway/komplek Irthanny Jesaya Batam Nomor : 25/ADMST1I/11/2017 tanggal 25 November 2017, diberi tanda bukti P 29 ;30.

Bahwa setelah Penggugat keluar dari tahanan Polisi Kurang lebih15 hari, pihak PT.EKA MAS MANDIRI mengundang Penggugatuntuk mencari penyelesaian lahan tersebut dan pada tanggal 28November 2004 diadakan pertemuan di lantai 7 Kantor OtoritaBatam (ruangan Deputi ) namun hanya dihadiri olen Penggugatsaja tanpa dihadiri oleh PT.EKA MAS MANDIRI, sehinggapenyampaian dari Deputi Otorita Batam bahwa berhubungPT.EKA MAS MANDIRI tidak hadir, Otorita Batam memanggil pihakPerusahan untuk mempertanyakan hal yang

Otorita Batam kepada PT.EKA MASMANDIRI, maka PT.EKA MAS MANDIRI akan memberikankompensasi atas kerugian Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000.

, SPJ Nomor438/SPJ/KDAT/VI/2000 tanggal 26 Juli 2000, SKEPNomor : 505/KPTS/KAAT/VI/2000 tanggal 28 Juli 2000,Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.482/F/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000, Faktur LunasTagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No. 483/F/PL/V/2000,Gambar Penetapan Lokasi Nomor 20030205 tanggal 19 Mei2000 seluas 10.580. m?

Annyu Belinang telah membayarkan UWTO untukmasa 30 Tahun sesuai dengan Faktur Lunas Tagihan UangWajib Tahunan Otorita No. 1979/F/PL/VV2004 tanggal 18 Juni2004 dan Biaya Pengukuran sehingga Tergugat telahmelakukan pengukuran atas lahan yang dimaksudsebagaimana dimaksud dengan Form Hasil Ukur No.199/AT.2/Wil. WVV2004 tanggal 11062004, serta telahHalaman 53Putusan No.26/G/2016/PTUNTPmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atasPengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam ;Oleh Karena PT.

DermagaAlam Mas kepada Otorita Batam tanggal 18 Juni2001... eee ee ee eee ee eee eee ss. (Bukti P13) ;14. Fotocopy Surat Perjanjian antara warga Tuan Tanah denganPT. Alam Mas tanggal 8 Maret 2002........

Photo copy Perjanjian Jual Beli No.001VIII/NJ2008, tanggal19 Agustus 2008, tertanda10.11.Photo copy Gambar Penetapan Lokasi No. 27030407, tanggal20 Agustus 2007, yang dikeluarkan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, tertandaPhoto copy Surat Perjanjian Nomor : 499/SPJ/KPLAT/L/TII/2008, tertandaP6;Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining / inkaso BankMandiri, tanggal 22 Oktober 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan,Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal

16 Oktober 2009,tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 18 Juli 2007, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, No :1764/F/PL/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 22 Februari 2008, tertanda12.3.14.15.16.17.1819.Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F/PL/I/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F

/PL/H/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang LubukBaja, tanggal 25 Mei 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005, tanggal 12 Mei 2005, tertandaPhoto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/III/2008,tertanggal 24 Maret 2008, tertandaPhoto copy lizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006,tanggal 26 September 2006, tertanda Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining

transfer / klining / inkaso Bank Mandiri,tanggal 22 Oktober 2009, tertanda P7;Photo copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan, Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 18Juli 2007, tertanda P9;1211.2.12.14.15.16.7.18.12.Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 22Februari 2008, tertanda P11;II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P12;Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita

No : 354/F/PL/II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P13;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Lubuk Baja, tanggal25 Mei 2009, tertanda P14;Photo copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005,tanggal 12 Mei 2005, tertanda P15;Photo copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/II/2008, tertanggal 24 Maret2008, tertanda 22222222 P16;Photo copy Iizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006, tanggal 26September 2006, tertanda P17;Photo

Menyatakan secara hukum tanah yang didapat oleh Penggugat seluas lebih kurang 40.820 M2 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dari Otorita Batam, dan sekarang telah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP.

kepada mayarakat dan masyarakat saatitu mau membayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita ) yang di tetapkanoleh Otorita, namun Pemerintah Kota Batam menjawab A.N.

;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2002, perihal Pengajuan alokasi Tanahuntuk kelayakan Status Hak Guna Tanah masyarakat untuk lokasi wargamasyarakat Tergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang di ajukankepada Ketua Otorita Batamdan jawaban Otorita Batam dalam hal ini dijawab pada tanggal Batam 17 Februari 2003, bahwa Lokasi tanah wargaKampung Harapan Swadaya telah dialokasikan pada pihak ketiga. ( VideBukti T.3.)

;Bahwa pada tanggal 01 Maret 2007 warga masyarakat Terugat s/dTergugat IX dan tergugat XIV mengajukan permohonan alokai tanah untukpenatan Lokasi masyarakat dan di ajukan pada Otorita Batam, dan di jawabPihak Otorita Batam, lahan yang dimohon tidak tersedia; (Vide Bukti T.4.)

;Bahwa dengan adanya pengajuan alokasi tanah Warga masyarakatTergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang telah lebih dahulumenguasai dan mengusahakan dan membangun dan juga Telah TerlebihHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2015/PT.PBR15.16.17.18.dahulu mengajukan kepada Pihak Otorita Batam untuk dijadikannya Tanahdomisili Warga masyarakat dengan membayar kewajiban UWTO yangdibayar kepada Pihak Otorita Batam dan sekarang disebut BadanPengusahaan Batam (BPBatam) maka dengan itu Telah Berkepatutansecara

GloryPoint, dan dalam hal ini sangat kabur akan Pemilikian lahan dan pemiliktanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, PemerintahKota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan Perwakilan Warga MasyarakatKelurahan Sadai Kec.

Bahwa, Penggugat melalui suratnya Nomor: 18/CBP/RN/VII/03 tanggal 10Juli 2003 mengajukan permohonan kepada Otorita Pengembangan DaerahPulau Batam guna mendapatkan lokasi tanah di Wilayah Batu AmparKotaBatam, Propinsi Riau (sekarang Propinsi Kepulauan Riau) yangperuntukannya dipergunakan untuk perumahan ;3.

Bahwa, atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat untukmendapatkan lokasi tanah di Daerah Pulau Batam sebagaimana tersebut diatas, setelah meneliti secara cermat syaratsyarat yang diajukan olehPenggugat kemudian Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batammemberikan lahan seluas + 60.000 m?

) No. 2523030411C1 tanggal 25 Januari2005, yang dikeluarkan oleh Ketua Otorita Batam ; Surat Nomor : 288/IP/KA/L/IX/2003 tanggal 05 September 2001, hal jinPrinsip, yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam ;4.

(enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di WilayahPengembangan Batu Ampar, Distrik Nagoya, Kota Batam, Propinsi Riau(sekarang Propinsi Kepulauan Riau) telah memenuhi kewajibannyamembayar uang wajib tahunan (UWTO) kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam ;5.

Bahwa, sesuai dengan data yang ada di Otorita Pengembangan DaerahPulau Batam, lokasi tanah yang diperuntukkan untuk perumahan yangdiberikan oleh Otorita Pengembangan Daerah Pulau Batam kepadaPenggugat, termasuk kawasan yang sudah bebas (sudah pernah diberikanganti rugi), dan telah mendapatkan Sertifikat HPL No. 06/1996/LBU dariBadan Pertanahan Nasional ;Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 799 K/Pdt/20076.

Bahwa akibat perbuatanTerdakwa mengakibatkan saksi korban AZHARI dan warga komplek PerumahanKopkar Otorita Batam mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000, (tiga jutarupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (1) ke5 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatantersebut saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2021sekira pukul 13.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsa. Bahwa barang yang telah diambil olen Terdakwa Tindak PidanaPencurian dengan Pemberatan adalah Meteran air yang berada dipekarangan rumah saksi. Bahwa meteran air tersebut berada di dalam pekarangan rumahsaksi di bagian sudut kiri.

NURHAYATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita acara penyidik telah benar; Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebutsaksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekirapukul 13.30 Wib di Komplek perumahan Kopkar otorita Batam KotaBatam.

untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsaKota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.

jual untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau Kec Nongsa Kota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.

Bahwa pada saat di keluarkannya ljin Prinsip oleh Turut Tergugat pada saatmau diambil di Kantor Otorita Batam/sekarang BP Kawasan pada saat itujuga oleh pegawai Otorita Batam menyampaikan kepada karyawan PT.Solomon Global Utama yang bernama M.Sitorus, bahwa ljin Prinsip Nomor462/P/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 tersebut sudah diambil olehorang lain yang mengaku pegawai Solomon Global Utama pada waktu itu;.

Adapun alasan Penggugat menggugat Tergugat adalah sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002 Turut Tergugat mengeluarkan Fakturtagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas nama PT. SolomonGlobal Asia tetapi memakai Ijin Prinsip milik Penggugat;Halaman 2 dari 21 hal.

Solomon Global Asia beda badanhukum;3) Bahwa lokasi Penggugat di wilayah Sekupang Sub Wilayah TanjungUncang Distrik Tanjung Uncang Utara yang membayar Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) adalah terbukti PT.

Andi Tajudin(Penggugat) melawan Ketua Badan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (Tergugat I), PT.

Solomon Global Asia sebagai Tergugat dan Otorita Batamsebagai Turut Tergugat bukan Tergugat ;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 / Desa Kuala Tanjung, terbit tanggal 04 11 2011, Surat Ukur Nomor 07/Kuala Tanjung/2011 tanggal 11-08-2011, luas 277,8 Ha, atas nama Otorita Asahan berkedudukan di Jakarta ; --------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 / Desa Kuala Tanjung, terbit tanggal 04 11 2011, Surat Ukur Nomor 07/Kuala Tanjung/2011 tanggal 11-08-2011, luas 277,8 Ha, atas nama Otorita Asahan berkedudukan di Jakarta ; -------------------------------------------------------4.

OTORITA ASAHAN : 27220 n= vn nnn rene nnn nnn nn nec nnenneBeralamat Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 8 No. 67, Kelurahan Karet Semanggi,Setia Budi Jakarta Selatan ; Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :1. UMRI FATHA GINTING, S.H.,M.Kn. ; 2. YASMID, S.H, ; 3. RINTO PURWANA HARAHAP, S.H.,M.H., ; 4. HORASLAN SINAGA, S.H ; 5. M. NURDIN M, S.H., ; 6.

didaftar di dalam Register KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 April 2016 Nomor58/G/2016/PTUNMDN, yang telah diadakan perbaikan secaraformal pada tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;, COB IENe SENG TA ym nance ccc cereAdapun yang menjadi Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalahSertipikat Hak Pengelolaan No. 5/Desa Kuala Tanjung, terbit tanggal 04 112011, Surat Ukur No. 07/Kuala Tanjung/2011 tanggal 11082011, luas 277,8Ha atas nama Otorita

memberikankewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dapatmemeriksa dan mengadilinya, dimana :Halaman 5 dari 189 Halaman Putusan 58/G/2016/PTUNMDNe Bersifat konkrit karena Objek Sengketa tidak abstrak dan berwujud berupaSurat Tanda Bukti Hak atas Tanah dengan Hak Pengelolaan yangditentukan oleh Tergugat atas Tanah seluas 277,8 Ha ke atas nama OtoritaAsahan berkedudukan di Jakarta ;=""e Bersifat Individual karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum,akan tetapi tertentu kepada Otorita

PengembanganProyek Asahan, Indrapura Tanggal 15 Desember 1976 Atas namaMat Wali (Foto Copy sesuai dengan Asli) ; : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas namaAhmad R, Indrapura Tanggal 11 Desember 1976 (Foto Copysesuai dengan Asli) ; : Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dari Otorita PengembanganProyek Asahan, Indrapura Tanggal 11 Desember 1976 Atas namaAhmad R (Foto Copy sesuai dengan Asli) 5 : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas namaSindah, Indrapura Tanggal 1976 (Foto Copy

sesuai denganDesi) eco necsrecneeene re eenemeeeorereneereeseoceeeneeemeoeneeemaee: Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dari Otorita PengembanganProyek Asahan, Indrapura Tanggal 10 Desember 1976 Atas namaSindah (Foto Copy sesuai dengan Asli) ;Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas nama MohdZein, Indrapura Tanggal 11 Desember 1976 (Foto Copy sesuaidengan Asli) ; no nnn nnn nnn nn nnn nen: Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dari Otorita PengembanganProyek Asahan, Indrapura Tanggal 11 Desember

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970 ;1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 13 Oktober1980 ;1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990 tentangPerum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 ;1.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.94 Tahun 1999 tersebut, Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur (Penggugat) telahdirubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il, danberdasarkan Pasal 8 (delapan) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999tersebut, Penggugat memiliki usaha di bidang :Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.2.1.

Bagian Pengairan diWilayah Fisik Operasional Perum Otorita Jatilunur kepada Perum OtoritaJatiluhur.Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut, maka kegiatanpenggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatan atas seluruhasset Jawatan Pekerjaan Umum secara De Jure diserahkan kepadaPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur.Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, makapada tanggal 28 April 1971

dilakukan serahterima Asset dari PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana Berita AtjaraSerah Terima tanggal 28 April 1971, yang ditandatangani oleh Ir.

SrigatiSantosa selaku direktur Utama Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur sehinggaterhitung sejak tanggal tersebut, maka hal ini berarti baik secara De Factomaupun De Jure, tanah Bendung Bekasi tersebut telah beralih kegiatanpenggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatannya, dariPemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur.Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.19.20.21.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/KPTS/1994tentang Penetapan

PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (selanjutnya Otorita Batam) selaku pihak yang berwenangdan pemegang Hak Pengelolaan daerah industri di pulau Batam, yang dibutuhkan untukdapat dimulainya serta terlaksananya pekerjaan dimaksud.

Otorita Batam adalah instansiyang berwenang memberi hak atas tanah atas lahan proyek dan segala perizinan lainnyadi distrik Kabil tersebut kepada Tergugat sehingga legalitas lahan yang diperlukanHal. 3 dari 25 hal. Put.

Karena sikap Tergugat tersebutmaka pekerjaan yang harus dimulai oleh Penggugat juga tertunda;11 Bahwa Otorita Batam barulah pada tanggal 9 September 2009 mengeluarkan izinakses jalan masuk ke lokasi proyek dimana ditentukan bahwa akses jalan masukbukanlah akses yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana direncanakannya semula,melainkan melalui akses jalan yang lain. (Bukti P10). Dalam izin yang diurus olehPenggugat ini, Otorita Batam juga menentukan lokasi quarry tanah.

Bahwa pada rapat tanggal 29 September 2009 di kantor Tergugat, Penggugatmenjelaskan telah terjadi hambatan dan kendala untuk melakukan pekerjaan fisik karenaOtorita Batam mensyaratkan agar Tergugat melengkapi dokumen dokumen yangdibutuhkan antara lain:a Surat Keputusan (SKEP) Pengalokasian dan Penggunaan Lahandari Otorita Batam;b Bukti pelunasan Uang Wayjib Tahunan Otorita (UWTO) kepadaOtorita Batam;c Advice Planning dari Otorita Batam;d Fatwa Planologi Otorita Batam beserta detail gambar rencana

(UPL/UKL) dari Otorita Batam serta Analisis mengenaiDampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup(untuk luas lahan di atas 5 Hektar).

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (SKEP) No. 97/SKEP/KAAT/II/1996tanggal 8 Februari 1996 tentang Pengalokasian danHalaman 31Putusan No. 28/G/2019/PTUN.TPI3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :1.Penggunaan Tanah atas Bagianbagian Tertentu dari TanahHak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama PT.

dan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan daerah Industri PulauHalaman 41Putusan No. 28/G/2019/PTUN.TPIBatam Nomor 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996 tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianBagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada PT.

dan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan daerahIndustri Pulau Batam Nomor 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari1996 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianBagianTertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada PT.

atas tanah PT.Metallwerk Industry Batam; (Fotokopi dari fotokopi);Surat Perjanjian Nomor: 104/SPJ/KAAT/I/96 tanggal 6Februari 1996 tentang Pengalokasian, Penggunaan danPengurusan Tanah atas BagianBagian tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, antara Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam dengan PT.

Metallwerk Electrical Contacts (PTE) (Bukti P7 = Bukti TI 33); Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (SKEP)No. 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996 tentang Pengalokasiandan Penggunaan Tanah Atas Bagianbagian tertentu dari Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas namaPT.

Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamKepada Pihak Ketiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanahPasal 15, ayat 2 berbunyi : Persetujuan dimaksud dalam ayat1 diatas, ditetapkandengan Surat Izin Prinsip dari Ketua

dari segi prosedur penerbitannya sebagaiMenimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamKepada Pihak Ketiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanahPasal 14 : Pihak Ketiga yang berhasrat untuk menanamkan modalnya di Pulau Batam,harus mengajukan permohonan alokasi tanah kepada

Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam; Pasal 15 : 1.

dimaksud dalam ayat1 diatas, ditetapkan dengan Surat IzinPrinsip dari Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;Halaman 35 dari 47 Putusan No.13/G/2013/PTUN.TPIPersetujuan untuk penetapan lokasi dan penyerahan tanah kepada pihakketiga ditetapkan dengan keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, apabila yang bersangkutan telah memenuhi/memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang/persetujuan Presidenatau badan koordinasi penanaman modal untuk mendapatkan

Sempurna Mitra Sarana (bukti P19 = T8) telah sesuai dengan prosedurberdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991 tentang KetentuanPengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Kepada PihakKetiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanah;Menimbang, bahwa demikian juga dengan Penggugat telah memenuhidan melengkapi semua tahapan dan prosedur dalam

Batam dansampai saat ini tidak melunasi seluruh pembayaran, yaitu memberikansatu unit rumah di Komplek Kampung Nelayan Baloi sesuai yang telahdiperjanjikan dalam Pelepasan Hak.Bahwa oleh karena besaran ganti rugi yang kecil dan tidak masuk akalmaka pada saat itu banyak warga Tanjung Uma termasuk PARAPENGGUGAT tidak mau melepaskan lahan yang akan dibebaskanoleh Otorita Batam untuk diberikan alokasi kepada PT Eka Mas.Bahwa dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Otorita Batamdan perwakilan dari

Eka Mas, akhirnya warga Tanjung Umatermasuk para penggugat sepakat dengan nilai ganti rugi yangditentukan oleh Otorita Batam dengan syarat PT.

Dimana pembebasanlahan tersebut dilakukan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (selanjutnya disebut Otorita Batam) danPT. Eka Mas sebagaimana didalilkan dalam dalil PARAPENGGUGAT Poin 15 Gugatan PARA PENGGUGAT;m.Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil poin 17 dan 19Gugatan PARA PENGGUGAT, mengatakan bahwa PT.

Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita kepadaTERGUGAT II dengan total nilai Rp. 9.850.526.000; (Sembilanmiliyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enamribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:7.3.1.

,tertanggal 4 Juli 2007 (Bukti T136) berdasarkan FakturTagihan Uang Wajid Tahunan Otorita, No:1735/F/PL/V1/2007, tertanggal 29 Juni 2007 (Bukti T137);7.3.15.

NUTRANSMARITIME SERVICE) sebagai penerima alokasi lahan dari Turut Tergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam).

Sedangkan Penggugat / PT.SETYADAYA BILCON tidak pernah mendapat alokasi lahan dari TurutTergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam) selaku PemegangHak Pengelolaan di Pulau Batam;Sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap peralihan hak atas tanah diPulau Batam harus mendapat Ijin Peralinan dari Turut Tergugat / BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam(dahulu Badan Otorita Batam) selaku Pemegang Hak Pengelolaan

/L2.Mengambil langkahlangkah yang konkrit untuk memulaipelaksanaan pembangunan phisik di lapangan serta menyampaikan rencana danjadwal pembangunan kepada Otorita Batam Cq. Direktorat Pengelolaan Lahan diGedung BIDA Lt. Il Batam Centre."

Nutrans Maritime Service tidak melaksanakanpembangunan atas tanah tersebut sehingga pada tanggal 14 Februari 2008Otorita Batam melalui surat atas nama Ketua Otorita Pengembang DaerahIndustri Pulau Batam No. B/25/KOPS/L/II/2008 tentang Pembatalan AlokasiLahan.a Terhitung sejak diterbitkannya surat pembatalan tersebut, yangbersangkutan sudak tidak memiliki hak lagi atas Tanah, dan Tanah tersebutkembali menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Pengelolaan,dalam hal ini Otorita Batam."

Foto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, Nomor : 09/KPTS/KA/L/IV/2005, tertanggal 27 April 2005, yangHalaman 51 dari 69 Putusan No.: 178/Pdt.G/2014/PN Btm52diterbitkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (Bukti TTI2) ;3. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan, Nomor : 1155/FBAP/PL/VIII/2001, tertanggal 2 Agustus 2001, yang dibuat oleh Ka. Sub.Dit. Hak Atas Tanah di Batam (Bukti TTI3) ;4.

Gugatan kurang pihak.Bahwa karena pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri di Pulau Batamatau disingkat dengan Otorita Batam sebagai pihak yang mengalokasikanlahan/tanah tidak ikut digugat oleh Penggugat dan Koperasi Bina UsahaMandiri Terpadu yang mendapatkan lahan/tanah dari Otorita Batam tetapitidak digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tidak tepat.e Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tidakmengikut sertakan Otorita Batam sebagai pihak yang mempunyai hakatas pengelolaan hak atas tanah di Pulau Batam berdasarkan KeppresNomor 41 tahun 1973 yang telah dirubah beberapa kali dan terakhirdengan Keppres Nomor 25 tahun 2005 tidak ikut digugat oleh TermohonHal5 dari 9 Hal. Put. No. 53 K/Pdt/2012Kasasi.

Sementara Otorita Batam adalah Pihak yang mengalokasikanlahan/tanah yang disengketakan oleh Termohon Kasasi;e Bahwa oleh karenanya eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugatseharusnya diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo;2. Putusan Majelis Hakim Sangat Membingungkan Dan Mengecewakan.

Atau kurang lebih 1(satu) Ha berdasarkan kerjasama dengan Koperasi Bina Usaha MandiriTerpadu dengan Akta Notaris (bukti T13 sampai dengan T16);e Bahwa Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu mendapat alokasi lahan/tanah tersebut berasal dari Otorita Batam (bukti T1 sampai denganT13).

Dimana Otorita Batam telah membebaskan lahan/tanah yangdiberikan kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu dari wargamasyarakat yang bernama Bapak Ramli pada tahun 1997, yangdikuatkan juga dengan keterangan Bapak Beny Tanano utusan dariOtorita Batam di dalam keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan menerangkan bahwa tanah/lahan yang disengketakan olehTermohon Kasasi/Penggugat telah dibebaskan dari warga masyarakatyang bernama Bapak Ramli pada tahun 1977.

TCPInternusa) adalah salah subjek (error in persona), karena seharusnyagugatan Penggugat diajukan kepada1.1 Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khususlbukota DJakarta, yang dibentuk berdasarkan Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Djakarta No.Da.11/13/37/72 tanggal 9Mei 1972 tentang Pembentukan Badan Pelaksana ObtoritaPembangunan Kuningan Daerah Chusus lbu Kota Djakarta (selanjutnyaakan disebut Badan Otorita)Dengan alasanalasan sebagai berikut :1.1.1 Badan Otorita adalah

sebuah Badan Hukum tersendiri dalammelaksanakan Pembangunan Kuningan Wilayah Kota JakartaSelatan, sehingga dengan demikian Badan Otorita merupakansubjek hukum yang dapat bertindak baik didalam maupun diluarPengadilan.1.1.2 Badan Otorita dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaibadan hukum telah membebaskan tanahtanah di wilayahKuningan termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah yang menjadiobjek sengketa dalam perkara a quo.Dengan alasanalasan di atas, maka jelas tegas Badan Otoritamerupakan badan

Pemerintah DKI Jakarta, ditarik sebagai pihak dalam gugatannya.Bahwa dengan tidak digugatnya Badan Otorita dan/atau Walikota JakartaSelatan c.g.

Gugatan Penggugat keliru tidak lengkap dan kurang pihak;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan karena hubungan hukumdalam pembebasan tanah Girik C No. 2110 Persil 113 Blok S.1 yang diakui olehPenggugat sebagai miliknya adalah hubungan hukum oleh dan antaraPenggugat dengan Badan Otorita, maka secara hukum Badan Otorita dan/atauWalikota Jakarta Selatan c.q. Pemerintah DK!

Penuin) yang dikeluarkanoleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya oleh USMAN KOLOAY, S.H. Notarisyang berkedudukan di Kota Batam tertanggal 21 Juni 2002 yang manalegalisir tersebut adalah asili ;Fotocopy satu lembar surat perihal : Gambar PL untuk Perumahan/Sekolah & Fasilitas Umum dari Otorita Pengembangan Industri PulauBatam kepada PT.

Penuin denganketerangan untuk Pembayaran UWTO untuk masa 30 tahun sesuai fakturtagihan UWTO No.300/F/BU/KEU/XII/1992 tertanggal 24 Desember 1992u/k Otorita Batam 07401400855 dan telah dilegalisir sesuai aslinya olehUSMAN KOLOAY, S.H. Notaris berkedudukan di Kota Batam tertanggal21 Juni 2002 yang mana legalisir tersebut adalah asili ;. Faktur tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) dari OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan PT.

Fotocopy Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2002 kepadaSatlak Otorita Batam untuk Pembayaran Faktur Tagihan BiayaAdministrasi Peralihan No.1319/FBAP/PL/VII/2002 ;Hal. 5 dari 17 hal. Put.

Penuin) yang dikeluarkanoleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya oleh USMAN KOLOAY, S.H. Notarisyang berkedudukan di Kota Batam tertanggal 21 Juni 2002 yangmana legalisir tersebut adalah asli ;Fotocopy satu lembar surat perihal : Gambar PL untuk Perumahan/Sekolah & Fasilitas Umum dari Otorita Pengembangan Industri PulauBatam kepada PT.

No. 690 K/Pid/2013e Fotocopy Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2002kepada Satlak Otorita Batam untuk Pembayaran Faktur TagihanBiaya Administrasi Peralihan No.1319/FBAP/PL/VII/2002 ;e Fotocopy Faktur tagihan biaya administrasi peralihan No.1319/FBAP/PL/ VII/2002 tertanggal 17 Juli 2002 beserta 2 (dua) lembarlampirannya ;e Fotocopy Surat Permohonan Izin Peralihan Hak Atas Tanah kepadaDirektur Pengelolaan Lahan Otorita Batam tertanggal 12 Juli 2002beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya