Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini diajukan pihakTERGUGAT belum juga melakukan pelantikan dan pengangkatanHalaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor337/Pdt/2019/PT SMGPENGGUGAT sebagai perangkat desa Tlogopandogan, meskipun sudahada Putusan Pengadilan dan sudah ada Penetapan Eksekusi dariPengadilan Tata Usaha Negara Semarang.16.

Bahwa dari apa yang dijelaskan pada angka 21 sampai 24 diatasmenunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang seharusnyadiangkat dan dilantik menjadi perangkat desa (sebagai Sekretaris Desa diDesa Tlogopandogan) oleh TERGUGAT, akan tetapi sampai sekarang inibelum juga dilakukan pelantikan dan pengangkatan sebagai PerangkatDesa.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dariPermohonan ini sebesar Rp.565.500, (Lima ratus enam puluh lima ribulima ratus rupiah).Bahwa berdasarkan amar diatas dari huruf a d hingga sampai saat inibelum terjadi pelantikan dikarenakan adanya suatu sengketa hukum kasasiyang sedang berjalan dan gugatan di Pengadilan Negeri Demak yang saatinibelum Inkrah atau sedang proses tahap persidangan, apabila dipaksakanpelantikannya dengan segala akibat hukumnya akan CACAT HUKUM.Secara hukum pelantikan

Apabiladilakukan Pelantikan tersebut, dengan segala akibat hukumnyapengangkatan atau pelantikan Sekretaris Desa menjadi cacat hukumatau tidak sah karena adanya proses hukum kasasi dan gugatan diPengadilan Negeri Demak yang saat ini masih berjalan.

kewenangannya Kepala Desa Tlogopandogan terkait dilantikdengan tidaknya Pelantikan tersebut.10.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas gugatan PENGGUGAT padaPosita nomor : 11 dan petitumnya pada Nomor 5 yang pada pokoknyamenjelaskan tentang Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidakmenerbitkan penetapan Keputusan Pengangkatan dan PelantikanPENGGGUGAT sebagai Sekretaris Desa Tlogopandogan Kec.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Wiwik Wijayantiningsih / Penggugatmenjadi Kepala Desa DesaKedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa jabatan tahun 2013 Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuaidengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata UsahaNegara ) adalah sebagai berikut :e Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalahSurat Keputusan Tergugat

danPemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desaterpilin Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yangtertuang dalam Keputusan Bupati Nomor. 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 merupakankewenangan Tergugat

, Kewenangan ini adalah Kewenangan Atributif PerdaKabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JunctoPerbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa yaitu : a.

Perbub Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) dan (2);pengangkatan/pelantikan Kepala Desa lKedungputri, Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi atas nama Tri Wahyudiono oleh Tergugat telah proseduralkarena didasarkan pada : a. Surat dari BPD Desa Kedungputri Nomor 06/BPD.VII/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kades Kedungputri danPengangkatan Kades Terpilin tanggal 10 Juli 2013 Kepada Tergugat Cq. CamatParon, b.

dan Pemberhentian Kepala Desa danPeraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata bahwa dari aspek substansi materiil penerbitan keputusan obyeksengketa adalah sah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ; e Bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulanbahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyeksengketa

Pasal 1 angka 17 Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa, Jo.

Bahwa keberatan Penggugat dalam gugatan telah kedaluarsa dimanapenggugat tidak mengajukan pengaduan secara tertulis 1 x 24 jamsebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.Mks.c.

Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati BulukumbaNomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Peraturan BupatiBulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan

Mks.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal7 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, olehkarena bakal calon Kepala Desa Salassae yang memenuhi persyaratan lebih dari5

, Pemberhentian Dan Masa Jabatan KepalaDesa, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa,Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKefamenanu, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut:e Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Bahwa selanjutnya terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUSmengangkat kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang berada di sisikanan gedung pada deretan belakang dan melemparkannya ke arah kacajendela bagian kanan Gedung Bale Biinmafo, tepatnya disamping KantorDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara,sehingga kaca jendela tersebut menjadiKemudian terdakwa mengambil lagi sebuah kursi plastik

,MM serta MIKAEL NAIF (masingmasing dilakukan penuntutansecara terpisah), sehingga menimbulkan rasa takut pada diri paraPegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il,II dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para PegawaiNegeri Sipil tersebut berusaha menghindar dengan cara berlarimeninggalkan tempat tersebut;Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dalam

dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruh atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan caracaraSEA BST Dp = mmm nn nn nnne Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Klar. 2.

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasilpemilinan calon yang berhak dipilin dan menyatakan sahnyapemilinan calon terpilin (vide pasal 27 ayat (1),(2),(3) dan (4)Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa).

Calon22Kepala Desa yang dinyatakan terpilin adalah calon yangmendapatkan dukungan suara terbanyak (vide Pasal 28 Ayat (4)Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaDesa) sedangkan Penggugat mendapatkan dukungan suara tersikit.3.

Foto copy39 Tahun 2009 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilinandan Pelantikan Kepala Desa, selanjutnya disebutPeraturan Bupati Batu Bara Nomor : 11 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu BaraNomor : 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan ,pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam DaerahKabupaten Batu Bara, selanjutnya disebutSRR HELIN NRRIRNORRINRRIRISR HOE GENE HaE HERERO Bukti P 7 ;Surat Pemberitahuan / panggilan pemilinan Kepala

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihancalon yang berhak dipilin dan menyatakan sahnya pemilihan calonterpilin (vide pasal 27 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan DaerahKabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilinan dan Pelantikan Kepala Desa).

Calon Kepala Desa yangdinyatakan terpilin adalah calon yang mendapatkan dukungan suaraterbanyak (vide Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten BatuBara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa) sedangkan Penggugatmendapatkan dukungan suara tersikit.3.

SMGrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukankepada Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga danTokoh Masyarakat tertanggal 15 Maret 2018;4.

Bahwa Pelantikan Sdr.MUHAMMAD ANSORI sebagaiPerangkat Desa Jabatan Kamituo Desa Bunderan dlakukan pada tanggal 16 Maret 2018;3.

SMGJawaban Permohonan minta penjelasan Saudara Muhamad Ansorisudah dilantik sebagai perangkat desa jabatan Kamituo, DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 16Agustus 2018 dibuat oleh Saksi; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelahpelantikan

MuhamadAnsori; Bahwa, Pelantikan diadakan tanggali6 MaretDO Bee ceeee Bahwa, Pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00sampai dengan pukul10.00; Bahwa, Pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camattidak hadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaat pelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 152/

Dengan adanyaundangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah diBalai desa yang dihadiri oleh pengurus RT /RW, Koramil, Polsek,karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat dan masyarakat desalainnya (bukti T20, T21, T23) maka Majelis Hakim berpendapat bahwapelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukumPengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka danterpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Pasal 3 ayat(1), ayat (2), Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 47 Tahun 2006 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;10.Bahwa atas permasalahan ini Penggugat bersama tokoh masyarakat dan PejabatKepala Desa Tetenggolasa pernah meminta kepada DPRD Kabupaten KonaweSelatan khususnya Komisi yang membidangi Politik dan Pemerintahan diKabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Hearing

Kepala Desa in casu Kepala Desa Tetenggolasa dalam lingkupKabupaten Konawe Selatan telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dinyatakan : 7.

Kepada calon terpilin Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan KeputusanBupati tentang pengesahanMenimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 PeraturanDaerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugatdalam hal ini Bupati Konawe Selatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yangberwenang menerbitkan objek sengketa a quo karena telah memperoleh wewenangsecara atributif dimana sumber wewenang

aitributif tersebut diperoleh dari Pemerintahandi tingkat Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitanobjek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturanperundangundangan yang bersifat prosedural/formal ?

WitantoMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan bahwa :1. Calon kepala desa yang terpilin adalah calon yang mendapatkan dukungansuara terbanyak2.

Tomagoba Kec.Tidore Kota Tidore Kepulauan ;Bahwa Saksi adalah Ketua HMI Terpilih pada saat hasilKonferensi Cabang (Konfercab) sedangkan Korban menjabatsebagai Karateker atau Pejabat Sementara akan tetapisebelumnya Korban sebagai Pengurus Besar HMI (PBHMI) diBahwa awalnya saksi menghadiri acara Pelantikan Ketua HMICab.

Tidore Kota Tidore Kepulauan ; e Bahwa awalnya saksi menghadiri acara Pelantikan Ketua HMICab. Kota Tidore di Aula Sultan Nuku tersebut, kemudian padasaat Saksi memasuki ruangan lalu duduk di kursi undangan dibagian belakang, tibatiba datang Terdakwa .

Kemudian sekitar 5 (lima) menitkemudian Terdakwa Il datang akan tetapi hanya menuntutmengenai pelantikan Ketua HMI tersebut yang mana seharusnyayang akan dilantik adalah Saksi UMI. S. ADAM bukan IKRIMAMUSTAFA.

Tidore Kota Tidore Kepulauan ; Bahwa pada saat itu akan diadakan acara Pelantikan PengurusCabang HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Tidore.

Edi Yanto berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa TiparNomor : 141.32/09/IV/2012 tanggal 17April 2012, padahal Tergugat telahdiperingatkan oleh Camat Rawalo,Bupati Banyumas selaku pimpinan agartidak melakukan pelantikan sdr.

,pada menjelang malam pelantikan, undangan telah diedarkan,kelimalimanya yang akan dilantik sudah hadir, tetapi menjelangmalam hari setelah magrib saksi menerima somasi dari bapakSyamsudin ;Bahwa pelantikannya pada Hari Senin, awal April 2012 ; Bahwa yang meminta penundaan pelantikan itu hasil musyawarahantara Muspika dengan Pak Kades ; Bahwa setelah saksi menerima surat dari Kepala Desa terkait denganpenangguhan pelantikan dan mengembalikan lagi proses penentuanKepala Desa kepada saksi atau panitia

Edi Yanto ; Bahwa ditundanya pelantikan Kholik Hidayat karena ada somasi dariAdvokat Syamsudin ;Bahwa pada waktu saksi mendapatkan undangan, tidak tertulisbahwa akan ada pelantikan Kadus III saudara Edi Yanto, hanya adatertulis undangan untuk menghadiri pelantikan ; Bahwa surat pernyataannya tertulis karena wakil saksi pada waktuitu istilahnya ke luar kota, lalu karena sudah ditandatangani saksi,Halaman 35 dari 67 hal Perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN.Smgsaksi suruh membuat surat pernyataan supaya

Namun, oleh karena adanya surat pengaduan dari saudara EDIYANTO melalui kuasanya, Tergugat menunda pelantikan Penggugat hinggatanggal 5 April 2012.

Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;4.

Pasal 14 huruf as/d f, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka dengandemikian Penggugat telah dirugikan, oleh karena ituKeputusan Tergugat Nomor: 375 Tahun 2010 tidak sah danharus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 17 ayat 1 s/d 7Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 14 Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

Pasal 11 dan Pasal 14 huruf a s/d f Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; 52 ee ee ee eee ee ee ee eee ee ee eee eeePasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (2)huruf a s/d g, Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor: 13.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, yangberbunyi : Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor :72 Tahun = 2005Tentang Desa; Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapatdipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa; rere rrr er re ee eee eee eeeMasa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapatdipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya; Bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti Tergugat denganmenerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 17 ayat(1) s

seksama Putusan yangdimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan B, maka dalammusyawarahnya Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat denganpertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dan mohondinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa a quo adalah : SikapDiam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukanataupun melaksanakan proses Pengangkatan dan Pelantikan

Kepala DesaPuulipu berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Puulipu tertanggal 15 Maret 2013 Nomor : 07 / BPD / P / 2013,Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Puulipu ( Fiktif Negatif ) (videbukti P 4), dimana sikap diam dari Tergugat tersebut menurutPenggugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten KonaweSelatan Nomor : 47 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan jugamelanggar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

dan Pemberhentian KepalaDesa, bahwa di dalam ke 2 peraturan perundangan undangan tersebuttidak ditemukan adanya aturan yang mengatur mengenai mekanismepengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa setelah adanyaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap in casu pembatalan terhadap surat Keputusan BupatiKonawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 tentang Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

No. 14/B/2014/PTTUN Mks.Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikotamelalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih dan dalampasal 51 ayat (1) nya disebutkan : Kepala Desa Terpilih dilantik olehBupati/Walikota paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitanKeputusan Bupati/ Walikota jo pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian CKepala Desa;Menimbang, bahwa benar Penggugat

Pasal 29Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa hanya mengatur mengenai pengesahan, Pengangkatan danPelantikan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa, maka mengacumetode Konstruksi hukum argumentum a contrario, secara a contrarioberlaku kebalikannya sehingga dalam perkara in casu, Majelis Hakim (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ) berpendapat tindakanTergugat/Terbanding yang menolak permohonan

tetapi Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawatetap tidak merespon permohonan Penggugat; 6 Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat Besar Kecamatan MuaraLawa selaku pihak yang berwenang tidak ada tanggapan oleh karenanyaPenggugat mengirimkan Surat Permohonan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012 kepada Ketua Presidium DewanAdat Kabupaten Kutai Barat yang isinya menyampaikan situasiketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yang seharusnya dilakukanoleh Kepala Adat

Setelah beberapa kalidi tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium Dewan Adatmenyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10 Maret 2012sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret 2012;7 Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untuk Penggugatsebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret 2012 Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat tibatiba berhalangan hadir, karenadalam acara tersebut Kepala Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur jugahadir

DULLAH(Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten) kemudian Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat menyerahkan piring putih (simboladat) yang maknanya menyerahkan kewenangan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin kepada Kepala Adat Besar Propinsi Kalimantan Timuruntuk melantik Kepala Adat Terpilih (Penggugat) dan untuk itu KetuaPresidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat mengutus salah satu stafadatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikan proses pelantikan tersebut.

Bahwa atas surat tanggapantersebut pelantikan dibatalkan karena pemilihan Kepala Adat Kampung Dinginditinjau ulang atas permintaan Camat Muara Lawa melalui telepon, namun suratpermohonan dari Sempekat Masyarakat Adat Kampung Dingin Nomor 001/SMA/KD/I/2012 tidak direspon / ditanggapi juga permintaan lisan Camat Muara Lawatidak dipenuhi;Bahwa pelantikan tetap berjalan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan TimurNomor 16/LADKT/VII/2012

Biaya memenuhi syarat administrasi Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah.dan mencalonkan diriBiaya acara Pelantikan dan Rp. 65.000.000, (enam >: Penyumpahanyump puluh lima juta rupiahTotal Rp. 85.000.000.

Asli,

Asli,

Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280.Foto copy,1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan Tugass Nomor :820/281. Foto copy,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy,1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/353.

Asli, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280. Foto copy,1 (Satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/281.Foto copy, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati KolakaUtara Nomor : 821.2/234 Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar SuratPernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli, 1 (satu) lembar SuratPernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 820/353.

Foto copy, 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 478.2/2931/IST/VII/2005.Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280.Foto copy, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor :820/281. Foto copy, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TelahMenduduki Jabatan Nomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembarPetikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234 Tahun 2016. Asli, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352.

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280.Foto copy, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan Tugass Nomor :820/281. Foto copy, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/353.

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor820/280. Foto copy, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan TugassNomor :820/281. Foto copy, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/234 Tahun 2016. Asli,Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Lss 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor820/352.

Ketentuan Pasal 131 ayat 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilinan Umum : Dalam hal keanggotaan KPU Kabupaten / Kota berdasarkan UndangUndangNomor 22Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemiluhan Umum berakhirmasa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraanPemilinan Bupati/Walikota, masa keanggotaannya diperpanjang sampaidengan pelantikan bupati/walikota terpilin dan pembentukan tim seleksinyapaling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan bupati

Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih,pengesahan dan pelantikan ; d.

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dikutip sebagaiberikut : 77222 +2 nono nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nn nnn nnnProses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapandimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi, persiapanpemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilihan, penetapanpemilinan, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye,pemungutan dan perhitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih,pengesahan dan pelantikan

Ketentuan pasal 5 angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahu2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, program dan jadwalPenyelengaraan Pemilihaan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsecara jelas menyatakan pelantikan adalah bagian dari tahapan, dimanapelantikan yang dimaksud tersebut adalah pelantikan Kepala daerah dan WakilKepala daerah ; 222 onsen nnn n nn nn nnn nnn nn nnn nen nn nnn nn nnnnnnef.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01/PILBUP/KPTS/KPU KAB.025.433371/II/2013 Tentang Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, pelantikan danpengucapan sumpah/janji bupatidan wakil bupati terpilin periode 2014 2019dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati adan diselenggarakan tanggal 24 April 2014sebagaimana ditunjuk dalam lampiran Il Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Pinrang tanggal 15 Februari 2013 , maka berdasarkan hal tersebutsangat

Bahwa kemudian 4500 warga masyarakat Desa Tulakan juga melakukanprotes kepada Bupati Jepara melalui surat dan tanda tangan yang manamasyarakat meminta agar pelantikan ditunda dan dilakukan Pemilihan ulang ;13.

T2 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi ( Fotokopi sesuai denganASINYA ) 5 nnnnn nena nena nnn n nnn nn nnn nnn nnn en nnn en nee ene n ene ene3. T3 : Fotokopi Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Jepara nomor 16 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara pemilihan dan Pelantikan Petinggi ;( Fotokopi Sesuai dengan aslinya ) 5 4.

Laporan Pemungutan dan Penghitungan suara(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat BPD Desa Tulakan, Nomor: 141.1/6/2013, Perihal UsulanPelantikan Petinggi Terpilih (Fotokopi sesuai dengan aslinya); 1S:Surat Pengantar Nomor : 042.5/498 dari Kecamatan Donorejo, Hal :Surat BPD Desa Tulakan tentang Usulan Pengesahan,Pengangkatandan Pelantikan Petinggi Tulakan (Fotokopi sesuaidengan aslinya ) ; 22 22 16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

TUWInt7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor : 141.1/6/2013tanggal 5 November 2013, Perihal : Usulan Pelantikan PetinggiTerpilih ; ( fotokopi sesuai dengan aslinya); 8.

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur dan substansitindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggijuncto Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata CaraPemilihan dan Pelantikan Petinggi juncto Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan danPemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013,

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 57 Peraturan BupatiPadang Lawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilinan Kepala Desa, menyebutkan: Pelantikan Kepala Desa terpilihdapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atau dilaksanakansecara serentak dihadapan masyarakat;ts Bahwa selanjutnya menurut Pasal 58 Peraturan Bupati PadangLawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilinan Kepala Desa, menyebutkan:1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan paling

lambat 30 (tigaPuluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenaiPengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.8.

Bahwa Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.141/346/K/2019 tentang Pengangkatan Agussalim Siregar sebagai KepalaDesa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten PadangLawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 19 Desember2019 dan pelantikan paling lambat 30 hari sejak diterbitkan keputusansesuai pasal 58 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 tahun2019 dan pelantikan dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atausecara serentak dihadapan masyarakat sesuai Pasal

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat dipastikanPenggugat telah mengetahui Petikan Keputusan Bupati Padang LawasUtara No. 141/347/K/2019 tentang Pengangkatan Agussalim Siregarsebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, sejak tanggal 19 Desember 2019ataupun sejak dilaksanakan pelantikan paling lambat 30 hari sejakditerbitkannya Keputusan Bupati, karena Pelantikan dapat dilaksanakanDesa bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapanmasyarakat , apalagi Penggugat adalah lahir dan

Kepala DesaBargottopong Jae tanggal 20 Desember 2019 yang dihadiri oleh BPD (BadanPermusyawaratan Desa) Bargottopong Jae yang merupakan wakilwakilmasyarakat Desa tersebut, dan selain itu sebelum keluarnya Objek sengketa dandiadakan Pelantikan terlebin dahulu telah dilakukan pengumuman oleh PanitiaPemilihan Desa Bargotttopong Jae siapa Calon Kepala Desa Terpilih danPemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan kepada BPD Desa Bargottopong Jae;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaobjek

Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ; 24.Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Kota Maba dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPD Pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec. Kota Maba;26. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Mabab pemilukada tahun 2010, tanggal 11 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kec.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 Maret 2010;38.

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enamjuta rupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatinan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,Halaman 24 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PT TTEsebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikantersebut diatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar

uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasiletanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Halmahera Timur tahun 2010,tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;24.Asli 1 (Satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilinan kecamatan (PPK)25.26.2/.dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihankecamatan (PPk);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikandan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Joni Handoko karena masihdalam proses perkara di Pengadilan NegeriIndramayu, tidak akan disahkan dan dilantiksebagai Kuwu Desa Sumuradem hasil Pemilihantanggal 7 Desember 2011, akan tetap janjitersebut tidak dilaksanakan yaitu. denganmelakukan pengesahan dan pelantikan padatanggal 15 Februari 2012 dengan berdasarkanSurat Keputusan Tergugat dala objek perkara incasu, hal ini melanggar Peraturan DaerahKabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010Pasal 64 ayat (8) Jo.

Ahmin karena masih dalamproses perkara di Pengadilan Negeri Indramayu,tidak akan disahkan dan dilantik sebagai KuwuDesa Sumuradem hasil Pemilihan tanggal 7Desember 2011, akan tetap janji tersebut tidakdilaksanakan yaitu dengan melakukanpengesahan dan pelantikan pada tanggal 15Februari 2012 dengan berdasarkan SuratKeputusan Tergugat dala objek perkara in casu,hal ini melanggar Peraturan Daerah KabupatenIndramayu Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 64 ayat(8) Jo.

Sekretaris Daerahtidak akan mengesahkan dan melantikkuwu terpilin Sampai dengan batas waktuyang tidak ditentukan menurut peraturanperundangundangan ~ adalah bahwapengesahan dan pelantikan tetap harustunduk dan patuh serta mengacu padaperaturan perundangundangan yangberlaku dalam hal ini adalah PeraturanDaerah Kabupaten Indramayu Nomor 8Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desajo.

Pasal 26 ayat (5) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3 ATahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan,Pemilihan Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu), maka atasdasar alasan itulah Tergugat atau Pejabat yang ditunjukmenunda pengesahan dan pengangkatan calon kuwu terpilihtermasuk menunda pelantikan kuwu terpilih hasil pemilihankuwu tanggal 7 Desember 2011 ;e Bahwa pengesahan dan pelantikan kuwuterpilin Desa Sumuradem, Desa Salamdarmadan Desa Baleraja sebagaimana dalilgugatan pada halaman 45 angka

JoniHandoko Tanggal 12 Desember 2011,atas nama H.Lili Muslikh Tertanggal 7Desember 2011 dan atas nama Ahmintanggal 7 Desember 2011 (vide bukti T.2,T.16 dan T.9);Bahwa, Ketua BPD mengajukan KuwuTerpilin kepada Bupati Indramayu melaluiCamat Tentang Permohonan Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kuwuterpilih masingmasing atas nama H. JoniHandoko Tertanggal 12 Desember 2011,atas nama H.

Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat BesarKecamatan Muara Lawa selaku pihak yang berwenang tidak adatanggapan oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat PermohonanPelantikan Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang isinyamenyampaikan situasi ketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yangseharusnya dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan dan memohonKetua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk melantikPenggugat

DULLAH (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten)kemudian Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratmenyerahkan piring putih (simbo/ adat) yang maknanya menyerahkankewenangan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada KepalaAdat Besar Propinsi Kalimantan Timur untuk melantik Kepala Adat Terpilih(Penggugat) dan untuk itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten KutalBarat mengutus salah satu staf adatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut.

Kepala Adat Kampung Dingin kepada Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P8, lalu membuat undangan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin besertastaffnya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012sebagaimana terdapat dalam bukti Surat P9 kemudian membuat permohonandan undangan untuk jadi Saksi pelantikan Kepala Adat dan staff KampungDingin yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar PropinsiKalimantan Timur dan Ketua

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa Fotofoto acara Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 lalu dibuatlahBerita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saat pengambilanSumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING, DAUD WELLYSMUTING,A.Ma,S.Sos, JONIUS JOTUNG, MULAI, SAMIN dengan disaksikanKepala

Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur, Ketua VDewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur, Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, KetuaBadan Permusyawaratan Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam buktisurat P11;Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pelantikan dan dibuatnyaBerita Acara pelantikan kemudian Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timurmembuat Keputusan yang pada pokoknya memutuskan : mengesahkanHalaman 36 dari 48 halaman

Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yakni pada Pasal 18ayat 5 (Daftar Pemilin Tetap yang sudah ditetapkan tidak dapatdiubah).

,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata CaraHIm.23 dari 77 halaman Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN Smg.Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:1.

Bahwa benar proses pelaksanaan Pilkades di Desa Selopampangberpedoman atau berdasar pada Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihnan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa;4.