Ditemukan 118 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perdatan perdataa perdamaian pernyataan persamaan perdagaan pendataan persatuan perkotaan peryataan perkataan pernataan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 08-04-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 132
  • suatu perbuatan pidana sebelum dilakukan gugatan itudibuktikan dulu secara pidana kemudian diajukan gugatan tapikemudian ahli mengatakan bisa bersamaan itu bagaimanakontradiksi Penegakan tindak pidana pemalsuan surat secarasempurna itu dilakukan dilapangan hukum Pidana tapi ada kalanyabanyak problematika meninggallah daluarsalah ternyata diketahuiada timbul suatu surat yang diduga palsu menimbulkan ketidakadilan kerugian bagi pihak korban ini sarana yang terbuka secaralebar yaitu secara hukum ke perdataan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
PT. TJITAJAM. Diwakili oleh ROTENDI
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Drs. Cipto Sulistio
612 — 783
  • BuktiP59: Surat Direktur PerdataAn. Direktur Jenderal AHU, Nomor AHU.2.UM.01.01785, Tanggal 18 September 2015, Perihal KlarifikasiPT. Tjitajam, Kepada 1. Sdr. Ponten Cahaya Surbakti(Direktur Utama PT. Tjitajam) di Jakarta, 2. Sdr.Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 142/G/2019/PTUN. JKT.Harry Purnomo, S.H, Notaris di Kota Bekasi, 3. Sdr.H. Zarius Yan, SH., Notaris di Kota AdministrasiJakarta Timur, 4. Sdr. Sigit Siswanto, SH, Notaris diKota Depok, 5. Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 2 Mei 2019 — PT. International Business Futures LAWAN Yunita
464 — 579
  • Bahwa tindakan langsung ke BAKTI tersebut telah melanggar komitmenpara pendiri BAKTI dimana Institusi BAKTI adalah merupakan The LastResort atas sengketa yang bersifat ke perdataan dimanapenyelesaiannya melalui Pialang (Pasal 5) terus Ke Bursa (Pasal 15) danBappebti gagal.Bahwa para pendiri Bakti dulu telah sepakat bahwa penanganan di BAKTtidak boleh mensupersede, prosedur penyelesaian sebagaimana diaturUU dan PP walaupun hal tersebut telah sebelumnya dicantukan di dalamPerjanjian Amanat.Bahwa PENGGUGAT
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 22-01-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PN SUMENEP Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Smp
Tanggal 1 Agustus 2013 — ZAINAL ARIFIN
306 — 129
  • Sumenep, akan tetapimerupakan barangbarang yang diperoleh terdakwa secara ke perdataan secarasah tanpa memperdulikan tentang bagaimana terdakwa dapat memperolehnya,oleh karena Majelis Hakim pidana tidak me miliki kewenangan untuk menentukanhak milik atas suatu benda sitaan kecuali sekedar barang tersebut merupakanhasil kejahatan atau alat kejahatan dan seperti apa perlakuan daripadanyasesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Tanah
Register : 02-02-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 5/Pdt.Plw/2016/PN.Parepare
Tanggal 3 Nopember 2016 — ANDI ABD AZIS YAHYA, S.E., Lawan Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.,DKK
83 — 9
  • Cabang Parepare; Oleh sebab itu, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihatdan menilai secara obyektif bahwa wanprestasi berupa gagal bayar yangdilakukan oleh Pelawan merupakan perbuatan yang melanggar hakhakke perdataan pihak Terlawan II yang telah mengikatkan diri bersamasamadengan Pelawan dalam suatu Perjanjian yang telah memenuhisyaratsyaratsah Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata (Perjanjian KreditNomor 87 Tanggal 29 Mei 2009 dan Perjanjian Penambahan / Suplesi Kredit(Addendum
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Maret 2016 — BUDI KUNTORO, beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara No. 58-60 Kupang Teba, Bandar Lampung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranto Simanjuntak, SH.MH., Jupryanto Purba, SH., dan Elizabeth Ritonga, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Ranto P. Simanjuntak & Partners, berkantor di Citylofts Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jl.K.H. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 157/RP/&P/SKK/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
241 — 404
  • Ahli =menerangkanbahwa ke tentuanpasal 81 KUHPmengatur tentang PraYudisial Geschiel, ygmengutamakanproses penyelesaianke perdataan terlebihdahulu sebelumhukum pidana. 5 DR.Dewi,SH.MH Erna Ahli adalah dosen FakHukum Univ.Lampung sejak thn1985. Ahli menjelaskanbahwa dim peristiwahukum tsb tidakterpenuhi adanyaunsur perbuatan Tidak mendukung PUTUSAN Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.SelHalaman 69 melawan hukum danunsur menggerakanatau membujukdengan memakainama palsu ...dst dgndemikian bukanpenipuan.
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Register : 14-04-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Psr
Tanggal 16 Desember 2015 — 1. MARCELLINO HARTANTO IRAWAN 2. KAREL E RAJOE 3. Drs. IGN BAMBANG LAGIMAN, M. Pd M e l a w a n 1. Drs. SUKANDAR, M.Ag 2. ROHMAT BUDI SUSILO
61 — 17
  • diatur oleh hukum untuk kemudian dalam artian bisaketentuan hukum ;Bahwa selama undangundang tidak mengatur itu tidakmasalah artinya selama undangundang tidak melarang ;Bahwa ya boleh melakukan semua salurah tadi itu apakahdengan aspek' kepidanaan, apakah dengan aspekkeperdataan kalau memungkinkan bahkan PTUN pun bisadilakukan kalau berkaitan dengan negara ;Bahwa tergantung dimana ataupun aspek hukum itu terjadiartinya begini kalau aspek pidana dengan praperadilan kalaudijadikan tersangka, kalau di perdataan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.PT. Pamapersada Nusantara
2.PT. Kalimantan Prima Persada
3.PT. Asmin Bara Bronang
4.PT. Asmin Bara Jaan
5.PT. Prima Multi Mineral
6.PT. Pama Indo Mining
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.PT. Citra Raksa Inti Usaha
3.PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT. JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
226 — 66
  • ;Bahwa Pendapat Ahli mengenai batasanbatasan dan kewenanganmengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata UsahaNegara yang paling signifikan itu ada dalam konsep ke Perdataan,Khususnya lahirnya UndangUndang Kehakiman, misalnya salah satuSkripsi dari DR.PROF.SUTIKNO kemudian konsepnya diambil dalam kuasaKeadilan, setelah keluar U.U.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 12-10-2011 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 38/G/2011/PTUN-Pbr
Tanggal 23 April 2012 — PT. DUTA SWAKARYA INDAH Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, DKK
138 — 63
  • Surat Keputusan Izin Lokasi ini tidak mengurangi hakke perdataan bagi pemilik yang berada dalam lokasi ;b. Larangan menutupakse bilitas masyarakat disekitar lokasi ;c. Kewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakatdisekitar lokasi ;d.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smn
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
88 — 8
  • surat tersebut November 2016; Bahwa pada saat itu saksi bilang pada Terdakwa saksi mundur ini harusada pertangungjawaban , audit dan ada serah terima akan tetapi padasaat itu keadaannya tergesagesa, karena pada waktu saksi mundur,ekspresi Terdakwa begitu gembira, dan Terdakwa bilang wis mas, tidakusah kelamaan, kita sama sama tahu dan tenaga keuangan bernamaDamayanti masih saya pakai dan semua pengeluaran tercatat direkening, begini saja saya buat surat peryataan setelan mas Dayatmundur kewajiban perdataan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 28-01-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
PT. TANJUNG SILAE SINERGI, diwakili AIKUL PALIT
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
Intervensi:
PT Borneo Citra Persada Abadi diwakili Ramli Hasan
1135 — 481
  • tetapi semuanya sudah dibebaskanboleh mengajukan HGU, berapapun yang diperoleh pada saatpembebasan boleh mengajukan pengukuran dan nanti pemberiansertipikatnya itu sesuai dengan perolehanperolehan yang ada ;Bahwa pendapat ahli perlu dijelaskan disini seseorang mempunyai ijinlokasi diberi batas waktu 3 (tiga) tahun berapa pun perolehannyakalau tidak diperpanjang berapa pun perolehannya entah 40% (empatpuluh) persen 50% (lima puluh) persen bahkan 100% (seratus) persenitu sudah timbul hubungan hukum perdataan
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
116 — 20
  • Selanjutnya diberi tanda TIL8 ;Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 610 159 2004, tanggal 02 September 2004 Perihal Biaya Pengukuran, Pemetaan,Perdataan, Proses Hak dan Penerbitan Sertifikat seluas 59 Hektar di DesaKurungkambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang. Selanjutnyadiberi tanda TIL9 ;Foto copy Surat Dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten PandeglangNomor : 593911Pem, September 2004 Perihal Rapat Pembahasan.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
269 — 910
  • DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
277 — 149
  • DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
205 — 142
  • DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
202 — 109
  • DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
205 — 133
  • DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 20-02-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
153 — 105
  • melawan hukum pidana dan kemudiankalau ada buktibukti terkait dengan unsur 3,4,5 plus 1 tadi, berartimelawan hukum perdata bisa berubah menjadi melawan hukumpidana dan itu menjadi tindak pidana ketika perbuatan itu telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana; bahwa pada prinsipnya di dalam analisis ahli terhadappenetapan Pasal 378 KUHP dalam hubungannya dengan materipokok perkara bahwa apa yang dilakukan, serangkaian perbuatanyang dilakukan adalah masuk dalam ranah hukum keperdataan,dan ranah hukum perdataan