Isi Anjuran.Sedangkan mengenai isi dan bentuk risalah, Judex Facti seharusnyamemperhatikan SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Ketenagakerjaan Nomor Kep96/PHIJSK/2006 tentang PedomanKerja Mediator, Konsiliator dan Arbiter Hubungan Industrial pada bagianHal. 28 dari 51 hal.Put.Nomor 128 K/Pdt.SusPHI/2014Lampiran Formulir C.6 (Lampiran 2), yang menentukan bahwa Isi Risalahmemuat:a. Nama Perusahaanb.

Facti akan memahami bahwadokumen Anjuran tidak sama dengan Risalah Penyelesaian PerselisihanIndustrial;Sesuai Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perlisinan Industrial, maka dokumen yang wajib dilampirkanoleh Termohon kasasi/Penggugat dalam gugatannya adalah RisalahPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, yang mana telah dijelaskanoleh Pemohon Kasasi isinya harus lain dengan SK Dirjen PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor Kep96/PHIJSK

Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Groupmohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutalHalaman 15 dari 103 Putusan Nomor 20/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr60.61.62.63.64.Kartanegara agar dilakukan mediasi berdasarkan surat Nomor010/SPTP/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018 ;Bahwa guna menyelesaikan perselisinan, maka telah ditempuh upayamediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesualSurat No. 567/332/PHIJSK

Mahakam Sawit Plantation Group(MSPG) membayar hakhak pekerja sebagaimana daftar terlampir ;Industrial NomorBahwa Mediator567/332/PHIJSK.1I/03/2018 tertanggal 23 Maret 2018, Serikat Pekerjaterhadap surat HubunganTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor020/SPTP/IV/2018 tertanggal 06 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator Hubungan Industrial

No.567/697/1.6.2/07/2017 perihal Realisasi Pembayaran Upahyang belum dibayar dan THR tahun 2017;P43 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari Serikat Pekerja TingkatPerusahaan No. 004SPTP/VIII/2017 perihal PemberitahuanAksi Mogok Kerja;P44 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari DPRD Kabupaten KutalKartanegara Nomor 170/2525/06520/Wakil Ketua/X/2017Halaman 54 dari 103 Putusan Nomor 20/Pdt.SusPHI/2019/PN Smrperihal Somasi (Surat Peringatan 1);P45 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari Disnakertrans No.567/001/PHIJSK

2Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Groupmohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutalKartanegara agar dilakukan mediasi berdasarkan surat Nomor010/SPTP/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018 ;Bahwa guna menyelesaikan perselisinan, maka telah ditempuh upayamediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesualSurat No. 567/332/PHIJSK

Bahwa terhadap surat Mediator WHubungan Industrial Nomor567/332/PHIJSK.1II/03/2018 tertanggal 23 Maret 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor020/SPTP/IV/2018 tertanggal 06 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator WHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan pihak Pengusahasampai

dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr45.46.47.48.49,50.Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Groupmohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutalKartanegara agar dilakukan mediasi berdasarkan surat010/SPTP/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018 ;Bahwa guna menyelesaikan perselisihan, maka telah ditempuh upayanomormediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesuaiSurat No. 567/332/PHIJSK

Pemantauan dan PenyelidikanKomnas HAM tanggal 3 Desember 2008 hal tanggapan pengaduan Sadr.Purwanto (bukti P17 d);Berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Dirjen HAM,Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat kepada Kepala BadanKepegawaian Negara (BKN) Nomor HAM4PH.04.031362 tanggal 29Juni 2009 perihal Permohonan Perlindungan Hukum Hak Kepegawaiandan Penyesuaian ljasah di PT (Persero) Angkasa Pura II (bukti P17 e);Berdasarkan surat Direktur Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Nomor B.153/PHIJSK

perlindungan tenaga kerja dan keluarganyasesuai dengan harkat dan martabat kKemanusiaan;d) Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untukmenjamin hakhak dasar pekerja dan menjamin kesamaankesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasarapapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dankeluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangankemajuan dunia usaha;Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen PHI dan JamsostekKementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor B31/PHIJSK

Nomor4279):Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentangSyaratsyarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain;Bahwa berdasarkan Surat edaran Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja KementerianTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorB.31/PHIJSK

Bukti P12 : Fotocopy dari Fotocopy berupa Perjanjian Kerja Sama (PKB)antara PT Trimitra Lestari dengan PK FSB Hukatan SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Dan Serikat Pekerja MitraSejahtera (SPMS) dan diterbitkan dalam Keputusan DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementrian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor Kep 38/PHIJSK/PK/PKB/III/2017 TentangPendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT TrimitraLestari dengan Federasi Serikat Buruh Kehutanan

;Foco copy Pasal 39 ayat (1.1) huruf f, diberi tanda T12 ;Foto copy Pelaporan Pengurus Organisasi Serikat Pekerja Nomor : 560/124/Nakertrans/III/ 2013, tanggal 21 Maret 2013, diberi tanda T13 ;Foto copy Surat Pencabutan Pencatatan Nomor : 560/120.A/Nakertrans/III/2013, tanggal 20 Maret 2013 diberi tanda T14 ;15 Foto copy surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja, tanggal 03 Mei 2013, Nomor : B.276/PHIJSK/PPPHI/V/2013, hal. Penjelasan, diberi tanda T15.

KABUPATENTANGERANG sebagaimana Surat Kepala Dinas Tenaga KerjaKota Bekasi Nomor: 567/1165HIJS/V1I/2010, tertanggal10 Juni 2010, Hal: Mohon Tindak Lanjut PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (PHI) / PemutusanHubungan Kerja (PHkK);Bahwa atas permasalahan tersebut, PENGGUGAT memintapendapat dan petunjuk dari Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI, dimana telah mendapat tanggapandari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Surat Nomor:B.415/PHIJSK

B. 139/PHIJSK/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 poin 2 (bukti P13);Bahwa ternyata dalam perhitungan hakhak pensiun Penggugat yangdasar perkaliannya menggunakan upah, tidak mengikutkan seluruh TunjanganTetap atau hanya mengikutkan Tunjangan Grade saja, sehingga besaranPendapatan Tunai Tetap yang menjadi dasar perkalian hakhak pensionPenggugat menjadi sebesar Rp10.119.700,00 karena hanya didasarkan padajumlah Gaji ditambah Tunjangan Strata/Grade, yang seharusnya adalah sebesarRp14.320.960,00 (terdiri

KEP 48/PHIJSK/PKKAD/2008 Tentang Pendaftaran PKB dengan Serikat Pekerja. DalamKeputusan ini tidak ada satu pasal pun yang dinyatakan dianulir/tidakberlaku, sehingga keseluruhan bagian dalam PKB 20082010 PT.

Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan Nomor KEP96/PHIJSK/2006, menunjukkan bahwa Anjuran merupakan Produk Administrasi Negara yangHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/Pdt.SusPHI/2016/PN.

bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yangseharusnya diterima;Bahwa upaya penyelesaian perselisihan dilakukan dengan caramengadukan permasalahan kepada Komnas HAM, Komisi B DPRD DKIJakarta, Gubernur DKI Jakarta, Komisi III, Komisi VI, Komisi IX DPR RI,dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;Bahwa sehubungan dengan perselisihan PHK ini, telah dilakukan upayamediasi beberapa kali di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI,dimana selanjutnya Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor B.284/PHIJSK

Pimpinan Serikat Pekerja Sejagad, Nomor B.284/PHIJSK/PPPHI/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013, perihal Anjuran, yangintinya:Hal. 110 dari 128 hal. Put.Nomor 30/Pdt.SusPHI/2016a. Para pihak dalam Anjuran adalah Para Penggugat, Tergugat II danTergugat III;b.

Tidak pernah ada mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat ;Berdasarkan surat tertanggal 24 Desember 2013, Nomor B.284/PHIJSK/PPPHI/XII/2013, Perihal: Anjuran yang dilampirkan oleh ParaPenggugat, terbukti:a. Perselisihan hak yang dimohonkan pencatatannya untuk dilakukanmediasi oleh Tergugat Il bukan antara Tergugat , Tergugat Ill,Tergugat Ill dan Para Penggugat tetapi hanya antara Tergugat Il,Tergugat Ill dan Para Penggugatb.

Karena tidak pernah ada perundingan bipartit maka tidak pernah adamediasi oleh instansi ketenagakerjaan mengenai perselisihan antaraPara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi ;16.Berdasarkan Anjuran tertanggal 24 Desember 2013, Nomor B.284/PHIJSK/PPPHI/X1I2013, yang dilampirkan oleh Para Termohon Kasasidalam gugatan pada persidangan tingkat pertama terbukti bahwa:a.

Sedangkan Pemohon 2 dan Pemohon 3 adalah perorangan warga negaraIndonesia yang merupakan pekerja dari Pemohon 1 sesuai denganKeputusan Direksi PT Bahtera Pesat Lintasbuana No.31/BPL/KD/XII/2014tanggal 30 Desember 2014 tentang Penempatan Karyawan dan PenetapanGrade atas nama Lya Prestita Rinny (vide Bukti P11) juncto KeputusanDirektur jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Nomor Kep.60/PHIJSK/PP/I/2020 tanggal 14 Januari 2020tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT

Putusan Nomor 35 P/HUM/202010.Fotokopi Keputusan Direkturjenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.60/PHIJSK/PP/I/2020 tanggal 14Januari 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bahtera PesatLintas buana (Bukti P10):11.Fotokopi Keputusan Direksi PT Bahtera Pesat Lintas buana Nomor31/BPL/KD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang PenempatanKaryawan dan Penetapan Grade atas nama Lya Prestita Rinny (Bukti P11):12.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan IndustrialDan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnterian Tenaga Kerjadan Trasmigarasi Republik Indonesia Nomor B.n/PHIJSK/1/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 27/PUUIXI 2011. (fotokopi darifotokopi);Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011 tanggal17 Januari 2012.

Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandimana dengan berlakunya PKB peraturan perusahaan tidak berlaku;b) Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Nomor 27/PHIJSK/PKKAD/2009 tanggal 07 April 2009tentang Pendaftaran PKB antara Perum Pegadaian dengan Serikat PekerjaPegadaian (Konsiderans menimbang) yang mana Perjanjian KerjaBersama (tanggal 01 April 2009) merupakan Pedoman antara PT.Pegadaian dengan pegawai dalam pelaksanaan hubungan kerja dansebagai rujukan

Adapun perihal TERGUGAT menahan ijazah, secara spesifik tidaklahada larangan dalam Undangundang Ketenagakerjaan, dan menahanijazah adalah sahsah saja apabila telah disepakati bersama oleh parapihak, Surat Edaran Kemenaker, Dirjen PHIJSKNO.B796/PHIJSK/IX/2015 menyatakan antara lain bahwa penahananijazah oleh pengusaha tidak masalah.h. Ijazah milik PENGGUGAT, adalah saya (Penerima Kuasa) sebagaikaryawan PT.

. : 001/HRD/I/2019, tanggal 22 Januari 2019 ;P3 : Fotocopy sesuai dengan asli Slip Gaji Penggugat pada bulanAgustus 2018;P4 : Fotocopy dari fotocopy Surat Menteri Tenaga Kerja No:B.432/PHIJSK/VIII/2012, perihal Pemberitahuan PerangkatOrganisasi/Kepengurusan Wilayah SP/SB, Federasi danKonfederasi SP/SB, tanggal 9 Agustus 2012 ;P5 : Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Pencatatan DPPSerikat Buruh Borneo Indonesia pada kantor Disnaker KotaSamarinda, No: A.001/DPPSBBI/KT/IV/2018, tanggal 13 AprilHalaman

KEP.210 /PHIJSK PK / PKB / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015( sesuai dengan aslinya ) ;Bukti P1C : Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJamsostek No.

Kep. 195 / PHIJSK PK / PKB / XIl / 2017tanggal 4 Desember 2017 tentang Perpanjangan PKB PT.INDOSAT, Tbk ( Sesuai dengan aslinya ) ;Bukti P 2A : Slip gaji bulan Februari 2018, atas nama Tergugat (Sesuaidengan aslinya ) ;Bukti P 2B : Slip gaji bulan Maret 2018, atas nama Tergugat ( sesuaidengan aslinya ) ;Bukti P 2C : Slip gaji bulan April 2018, atas nama Tergugat ( sesuaidengan aslinya ) ;Halaman 24 Putusan No.73/PdtSusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTBukti P 3ABukti P 3BBukti P 4ABukti P 4BBukti P5Bukti P 6ABukti

Putusan Nomor 363 K/TUN/201511.6.11.7.Berdasarkan Surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans RI NomorB.304/PHIJSK/V/2014 perihal Penyelesaian Masalah Pekerja outsourcing,tertanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya dalam surat tersebutberbunyi:1.

MAATITAWERdan Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk STEFANI THENU sehinggaPegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Provinsi Malukumengeluarkan surat anjuran Nomor: 567/213/PHIJSK/IV/2020 tanggal 16 April2020;Bahwa pada saat klarifikasi dan Mediasi pertama pada Kantor Dinas TenagaKerja dan Transmigarsi Provinsi Maluku, Tergugat memberikan suratpemberitahuan kembali bekerja masing masing tanggal 14 Januari 2020 dantanggal 21 Januari 2020 kepada Para Penggugat tetapi Para Penggugatmenolaknya