HANGGAR MEGA MUSIK VS KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta dan Dinas Penanaman Modan dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 976/1.871.4tanggal 7 Februari 201 7;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.

tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan pejabatdaerah yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentangKepariwisataan dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PelayananTerpadu Satu Pintu

Pembanding/Tergugat : Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan
Terbanding/Penggugat : Lasmauli Limbong

IMAN FAUZI VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:IMAN FAUZI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di YPI AsySyukriyyah, Rt/Rw. 003/002, Kelurahan Poris Plawad Indah, KecamatanCipondoh, Kota Tangerang, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/PemohonInformasi;melawan:KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG, berkedudukan

LINTASAN SUKSES ; KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

. ; Kelimanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada PERISAI LAWFIRM, beralamat di Jalan Industri Raya No. 911,Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebutSCD AGA ....... see ce eeeeeeeeeeeeeetttttttretteeeseees PENGGUGAT;Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 133/G/2016/PTUNJKT.Melawan:KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOT AJAKARTA, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No.18, Blok H,Lantai 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam halini

ene ene ne Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah(Perda) No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang danPeraturan Zonasi, dinyatakan ; Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsurpembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. ; Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka7 Peraturan Guberur DKIJakarta No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu

, dinyatakan bahwa : BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalahSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan PelayananTerpadu Satu Pintu. ; 29+ 2222222 222222 o222Dengan demikan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat didasarkan atasketentuan PerundangUndangan yang berlaku. ; C.Bersifat konkret karena Objek Sengketa yang berisi Penolakan Permohonan IzinPeruntukan Pembangunan Apartemen/Rumah Susun Murah dan PengesahanKLB yang dimohonkan Penggugat.; "D.Bersifat

Lintasan Sukses kepada KepalaBadan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI JakartaNomor 40/PT.LS/IV/2016, tanggal 14 April 2016, PerihalTanggapan Keberadaan atas Surat Nomor 1541/1.711.1tanggal 13 April 2016 (Fotokopi dari Fotokopi, tanda terimaENG ) 9 eerste een renee eeeSurat PT.

Lintasan Sukses kepada Kepala BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor02/PT.LS/III/2016 Perihal Surat Tanggapan BTSP No.2025/1.711.2 tertanggal 15 September 2015 atasPermohonan Zona K1/Perkantoran atau PembangunanApartemen Murah Telah Melebihi 3 (tiga) bulan tanggal03 Maret 2016 (Fotokopi dari Fotokopi) ; Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi DKI Jakarta kepada Direktur PT. Lintasan SuksesNomor 967/1.711.53 Perihal Jawaban atas SuratPT.

VIVA HANDAYANI ; KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKK

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana diuraikan dalam angka 1tersebut di atas, maka Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1336/C.37B/31.75/1785.51/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Jl.

Bahwa Tergugat membantah dalil pokok gugatan Penggugat tersebutdiatas karena sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) , PTSP diberi wewenang dalam kegiatan penyelenggaraanperizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai daritahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secaraterpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi DKI Jakarta;Bahwa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 1336

Bukti T1 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus loukota JakartaNomor 12 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu, (fotokopi dari fotokopi);2. BuktiT2 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus loukotaJakarta Nomor 257 Tahun 2014 tentang PelaksanaanPeraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (fotokopidari fotokopi);3.

Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor:1336/C.37B/31.75/1.785.51/2017, Tanggal 11 September2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) JalanPemuda No. 17 Kelurahan Rawamangun KecamatanPulogadung Kota Administrasi akarta Timur atas nama Ny.Maria Dominar Hutagalung Tambunan, Cs.

Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANGMELAWAN:IMAN FAUZI

angka 1 sampai dengan 3 dikeluarkan oleh BadanLingkungan Hidup Kota Tangerang, dan dokumen pada angka 4dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang dengan DinasPerhubungan Kota Tangerang ;Bahwa dokumen pada angka 1 sampai dengan 3 merupakan syaratmengajukan jin Mendirikan Bagungan (IMB) sesuai denganPERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR : 3 TAHUN 2012TENTANG BANGUNAN GEDUNG sehingga dokumen tersebutmerupakan Informasi yang diterima oleh Badan Penenaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

permohonan yang diajukan olehPemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telahdiuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkanpembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh PemohonKeberatan/dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi ProvinsiBanten Nomor: 046/V/KI BANTENPS/2016 tanggal 5 Oktober 2016, antara ImanFauzi sebagai Pemohon terhadap Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

Negara;Pasal 5 ayat (1) : Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasimaupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayahhukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tata UsahaNegara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketainformasi publik, oleh karena yang berkedudukan sebagai PemohonKeberatan/dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah BadanPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

perseorangan) sebagai warga negara dan/atau badan hukumIndonesia dan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan PublikNegara, sepanjang mempunyai alasan berkaitan dengan permintaan informasidimaksud;Menimbang, bahwa pihakpihak yang bersengketa di Komisi InformasiProvinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi ProvinsiBanten Nomor: 046/V/KI BANTENPS/2016 tanggal 5 Oktober 2016, adalah ImanFauzi sebagai Pemohon terhadap Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

SAPARUDDIN, dkk vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR,

,kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat diMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April2017;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTAMAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan UripSumoharjo Nomor 8, Kota Makassar:. KOPERASI PATRIA JUSTICIA MAKASSAR, tempatkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Blok F 4, KotaMakassar, yang diwakili oleh Andi Hamka AS., S.H.,Halaman 1 dari 7 halaman.

:yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar selaku pejabat daerah,sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf cUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupakeputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayahdaerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karenaitu

AMERTA PIJAR INDONESIA;KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

., Notarisdi Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanKEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASIJAKARTA TIMUR;Berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno No.1, Gedung B2, Lantai 1,Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur13950,,selanjutnya disebut TERGUGAT;Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 103/G/2015/PTUNJKT.Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;Setelah membaca :1.

Berkas perkara beserta lampirannya dan mendengarkan keterangan ParaPihak di Persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatan tanggal 4 Mei 2014, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4Mei 2015, dengan Register Nomor: 103/G/2015/PTUN.JKT, yang pada intinyameminta kepada Pengadilan untuk membatalkan Surat Kepala Kantor PelayananTerpadu Satu Pintu kepada Manager Perdagangan PT.

Amerta Pijar Indonesia oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Timur (Tergugat);Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan

DANAU WINATA INDAH ; KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Danau Winata Indah yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Barat, tertanggal 16 November 2016.B.

Furqon yang merupakan petugas BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kota Administrasi JakartaBarat, direkomendasikan untuk mengajukan SIUP BesarHalaman 15 dari 54 halaman.

Putusan Nomor : 5/G/2017/PTUNJKT18.19.20.21.Bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2013tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Terpadu satu Pintu, maka semua jenis kegiatan pelayananperijinan dan non perijinan di tingkat Kota Adm.

Jakarta Barat telahdilimpahkan ke Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdminstrasi Jakarta Barat (dahulu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu).Bahwa semua perusahaan milik Penggugat yang berdomisili di JI.

FURQON dengan merekomendasikan kepada penggugat untukmengajukan SIUP Besar Perpanjangan, mengingat tidak ada petugas KantorUnit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adminstrasi Jakarta Barat(dahulu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang bernama FURQON dimaksud.Bahwa Tergugat mengakui menerbitkan perpanjangan Surat ljin UsahaPedagangan (SIUP) atas nama PT.

Siswanto Melawan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

. ;5Jabatan : Staf pada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;Alamat Kantor : Jl. Mgr.

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiJawa Tengah Nomor 543 32/7879 tentang Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Batuan (Sirtu) Kepada Lukito;Bahwa mengingat peraturan perundangundangan tidakmenentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkanKeputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atauPejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan yangdimohonkan Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secaralengkap oleh Termohon, sebagaimana

logam dan batu bara, IUP mineralbukan logam dan batuan, izin pertambangan rakyat dan IUPoperasi produksi yang komoditas tambangnya berasal dari satudaerah provinsi yang sama, telah beralin kepada PemerintahHalaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMG19.20.Daerah (Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi) ;Bahwa berdasarkan Bab IV tentang Pelimpahan WewenangPasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PelayananTerpadu Satu Pintu

di Provinsi Jawa Tengah (vide Bukti P13),Gubernur selaku Kepala Daerah telah menarik kewenanganpenandatanganan perizinan pada Pemerintah Daerah yangmenangani perizinan dan non perizinan serta melimpahkanwewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas,dimana Kepala Dinas yang dimaksud adalah Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Termohonmerupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan IzinUsaha Pertambangan, dimana Izin Usaha pertambangantersebut merupakan keputusan

23 Mei 2019 tidak sah atau batal karenamenyalahi aturan hukum;Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMGe Meminta Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Untukmencabut keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiJawa Tengah Nomor 543.32/7879 Tahun 2019Tanggal 23 Mei 201 9Bahwa Termohon pada tanggal 18 Juni 2020 telahmenerima Surat dari Saudara Siswanto perihalPermohonan Pencabutan Izin Usaha PertambanganNomor

Pembanding/Tergugat : DINAS PENANAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS Diwakili Oleh : DINAS PENANAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS
Terbanding/Penggugat : PT. Sawit Inti Prima Perkasa

MULKAN,VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, DK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSIKALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di JalanBasuki Rahmat Nomor 56, Kota Samarinda;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. Suroto, S.H.,Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timurdan kawankawan, kesemuanya Aparatur Sipil Negarapada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur,beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 2 KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/1669/DPMPTSPV/2017, tanggal 24 Juli 2017;ll.

Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk menundapelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/634/IUPOP/DPMPTSP/IV/2017 tanggal 17 April 2017 tentangPerpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada CV. Jasa Ananda selama proses pemeriksaan persidanganberlangsung dan sampai perkara in berkekuatan hukum tetap ataupenetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari.Il.

Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 503/634/IUPOP/DPMPTSP/IV/2017tanggal 17 April 2017 tentang Perpanjangan Pertama Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada CV. Jasa Ananda;. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut SuratKeputusan Tergugat Nomor: 503/634/IUPOP/DPMPTSP/IV/2017Halaman 2 dari 7 halaman.

Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan karena yangbertanggung jawab terhadap keputusan Objek Sengketa adalahGubernur Kalimantan Timur sebagai pemberi mandat kepada KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROMO INDONESIA MANDIRI ; KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk

(KPTSP) adalah UnitKerja atau subordinat dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(BPTSP) pada Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana disebutkandalam Pasal 1 angka 10 PERGUB DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2014tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU ;Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 18 PERGUB DKI Jakarta Nomor 57tahun 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Adalah kegiatanpenyelenggaraan opperizinan dan non perizinan yang prosespengelolaanya

mulai dari tahap terbitnya dokumen dilakukan secaraterpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta ;Bahwa, berdasarkan uraian point 14 dan point 15 di atas, makaTERGUGAT dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu(KPTSP) Kota Administrasi Jakarta barat memiliki Kewenangan berupamemberikan Pelayanan dan Penandatangan Perizinan dan NonPerizinan dalam hal ini yaitu izin berupa Penerbitan Izin UsahaHalaman 15 dari 81 halaman.

Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu KotaAdminstrasi Jakarta Barat adalah :(3) : Satgas Waspada Investigasi meminta kepada Badan PelayananTerpadu Satu Pintu Jakarta Barat kiranya dapat mengevaluasi izinusaha dari kegiatan usaha Nasional Ekonomi Sosial Indonesia(Nesia), PT.

Promo IndonesiaMandiri (fotokopi dari fotokopi).Surat Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Barat Nomor : 2216/1.824.22,tanggal 23 Juni 2016, Perihal : Pencabutan SIUPPT.

Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministrasiJakarta Barat, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat(2), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan, Kepala SatuanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat berwenang pulauntuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentiansementara SIUP, dan mengeluarkan keputusan pencabutan SIUP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan menyatakan

CV.LILLAHISAMAWATI WAL ARDHI vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOJONEGORO

---------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding;----------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN :- Mencabut Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/PEN/2017/PTUN.SBY tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI vs CV. ADI BUANA

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kota Kediri Nomor:503/1433/419.104/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha;3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota KediriNomor: 503/1433/419.104/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha;4.

Tinggi TataUsaha Negara Surabaya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehinggauntuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama makapertimbangan hukum tersebut diambil alin dan menjadi pertimbangan hukumsendiri Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;Halaman 6 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBYDALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor : 503/1433/419.104/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha ; -------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor : 503/1433/419.104/2017 tanggal 07 Agustus 2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha ; ----------------------- 4.

ADI BUANA vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI

YUNIWIDIANTO, SH. nn neem nnerKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Kediri. n nnn nnn nnn nnnSelanjutnya Surat Kuasa diatas telah dicabut, berdasarkan SuratPernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus No. 183/2187/419.104/2017 tertanggal 24 Nopember 2017 yang selanjutnya Tergugatmemberikan kuasa menjadi kepada : 1. Dr. H. NUR BAEDAH, SH., S.Ag., MH., 2. C.W. SURYO WARDHANA, SH., MH., 3.

Bahwa obyek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor: 503/1433/419.104/2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha, tertanggalO7 Agustus 2017 ; n2nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cn nnnII. Tenggang Waktu Gugatan : nnn nnn nnn nnn nnn1.

Bahwa surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor :503/1433/419.104/2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha, tertanggal 07Agustus 2017 telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuandari instansi tertentu. baik bersifat horizontal maupun vertikal yangmenimbulkan akibat hukum yang merugikan kepada Penggugat ; 6.

Bahwa dikarenakan surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor: 503/1433/419.104/2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha, tertanggal07 Agustus 2017 telah berdampak merugikan terhadap Penggugat, olehkarenanya Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor : 503/1433/419.104/2017 TentangPerkara No. 119/G/2017/PTUN.SBY. hal 4 dari 76Pencabutan Surat Izin Usaha, tertanggal

Alasan Gugatan :~2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn8.Bahwa Tergugat telah secara sepihak mencabut ijin usaha Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri yang dikelola oleh Penggugatdengan menerbitkan Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota KediriNomor : 503/1433/419.104/2017Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha, tertanggal 07 Agustus 2017 ; V.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG vs PT SANDERS BERSAUDARA ABADI

Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING/TERGUGAT untukSEIUMUIINYE j strrertsnceessnencerceeeeeeeeeneneeecenenenrnmeeenene nnmentnntcteerEeDalam Penuindaain ; an nnn nnn nnn nnn enn inmnnmnnnnnMenyatakan membatalkan dan mencabut Penetapan Ketua PTUNSurabaya No.155/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tertanggal 03 Oktober2018 terkait dengan penundaan Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu bSatu Pintu Kabupaten LumajangNomor 503/33/427.62/2018 tanggal 25 September 2018 TentangPencabutan Tanda

Menyatakan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Nomor 503/33/427.62/2018tanggal 25 September 2018 tentang Pencabutan Tanda Daftar Perusahaan,Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dan Surat Izin Usaha PerdaganganPT Sanders Bersaudara Abadi . Adalah Sah dan Benar menurut Hkum ; 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yangfimbul akibat adanya Quigatan IN 5 sx

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land; 3.

Memerintahkan Tergugat dengan kewajibannya untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land; 4.

HAPPY LAND; Melawan KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM;

Happy Land,bertempat tinggal di Perumahan Tiban blok A Nomor 1, Tiban,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada KantorAdvokat Mustari, SH & Partners, beralamat di Komplek LumbungRezeki Blok H Nomor 08 Lantai. 2, Jalan Sultan Abdurrahman,Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :0414.SK.XI.2015 tanggal 02 Nopember 2015, untuk selanjutnyaCiSeDUt SCDAQAI..... 2... sees eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees PENGGUGAT ;KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi Penggugat, kemudianTergugat menerbitkan permohonan Penggugat untuk membuka usahadibidang arena permainan anakanak dan keluarga sesuai denganTanda daftar Usaha Pariwisata Nomor : 045/BPMPTSPBTM/TDUP/HRW/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani olehTergugat selaku Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam ;6.

Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat melakukan usaha, tanpaalasan yang jelas Tergugat selaku Kepala Badan Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam telahmencabut izin usaha Penggugat dengan menerbitkan SuratKeputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSPBTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015sehingga sangat meresahkan dan merugikan Penggugat ;Halaman 5Putusan No. 15/G/2015/PTUNTPI7.

Bahwa Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam yang diterbitkan Tergugattentang Surat Pencabutan Izin Usaha telah memenuhi kualifikasisebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagaiobjek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;8.

Bahwa Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSPBTM/Wasdu/VIII/2015 perihal : Surat Pencabutan Izin Usaha yangditerbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara, karena :a. dikeluarkan oleh BADAN atau pejabat Tata Usaha Negara dalamhal ini adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam ;b

KARTIKA BANGUN PERSADA VS Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dkk

- PT.PELASAKTI VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH DKK