SR93/PW02/5/2015 tanggal 29September 2015Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankankepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugiankeuangan Negara.5.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasil auditatas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan AlatPenangkapan Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan denganmetode perhitungan real cost sebesar Rp. 492.781.650, (empat ratussembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus limapuluh rupiah) dengan perincian sebagai

Ahyar sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah)sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKPProvinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29Halaman 24Putusan Pidana Tipikor No.23/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnSeptember 2015 sebesar Rp. 492.781.650, (empat ratus sembilan puluhdua juta tujuh ratus delapan puluh satu riobu enam ratus lima puluh rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun

Ahyar sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah)sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKPProvinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29September 2015 sebesar Rp. 492.781.650, (empat ratus sembilan puluhdua juta tujuh ratus delapan puluh satu riobu enam ratus lima puluh rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dalam UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015Dirampas untuk Negara.. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,(lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 21 Juli2016, oleh kami Didik S.

No. 465 K/PID.SUS/2017 e Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannyakepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui KepalaBidang Produksi Perikanan;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 telah menerangkan hasil auditatas kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sarana dan Alat TangkapIkan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dengan metodeperhitungan

dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan saksiBoy MF Tampubolon sebesar Rp343.781.650,00 (tiga ratus empat puluh tigajuta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), saksiDarmawan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan saksiSyahrizal, S.Pi sebesar Ro100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta saksi Ir.Ahyar sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan totalkerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera UtaraNomor : SR93/PW02

persetujuan dari kelompok usaha bersama dengan tidakmenuntut ganti rugi apapun;e Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelatuan Kota Medan sertamematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan KelautanKota Medan;e Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannyakepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui Kepala BidangProduksi Perikanan;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02

dalam kontrak telah memperkaya/menguntungkan saksiBoy MF Tampubolon sebesar Rp343.781.650,00 (tiga ratus empat puluh tigajuta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), saksiDarmawan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan saksiSyahrizal, S.Pi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta saksi Ir.Ahyar sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan totalkerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera UtaraNomor : SR93/PW02

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti atas kerugiankeuangan Negara;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5000,00 (lima ribu) rupiah;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 11Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :leMenyatakan Terdakwa Drs.

hukum sebagaimana uraian di atas didilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri sendiri atau oranglain dan dilakukan secara berkelanjutan yaitu sejak tahun 2010 sampaidengan bulan Juni 2013, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugiankeuangan negara sebesar Rp 274.607.160,00 (dua ratus tujuh puluhempat juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan SumateraUtara Nomor : SR14/PW02

tugastugas tersebut sebagaimanamestinya yang dilakukannya secara berkelanjutanyaitu sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni2013, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugiankeuangan negara sebesar Ro 274.607.160,00 (duaratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuhribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKPPutusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 33 dari 54 Halaman34Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR14/PW02

serta memenuhi persyaratan sebagaimanayang ditentukan oleh Undangundang oleh karena itu permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding tanggal 15 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan :1.Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan keterangan ahli Rudi Sitorusdari BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan alat bukti Surat berupa LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP PerwakilanSumatera Utara No : SR14/PW02

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan CHARLESABDI SURYA, SRI LAWATI, SPt dan LAURA HEVALINAKETAREN, Msi sebagaimana telah diuraikan di atas,mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.98.600.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus riburupiah) atau setidaktidaknya berkisar angka tersebut, sesuaidengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariKantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: LAPKKN113/PW02/5/2013 tanggal

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan CHARLESABDI SURYA, SRI LAWATI, SPtdan LAURA HEVALINA KETAREN,Msi sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan kerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 98.600.000, (sembilan puluhdelapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknyaberkisar angka tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Kantor Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNomor : LAPKKN113/PW02/5/2013 tanggal

Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Daerah.Koordinasi pelaksanaan, konsultasi dan pembinaan program.Sosialisasi program bagi stakeholder dan melalui media.Evaluasi program di Kabupaten/Kota dan Provinsi.Pengelolaan Pelaporan Pelaksanaan Jamkesmas di Provinsi/Kabupaten/Kota.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsihalaman 9dari 29 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2014/PTMDN.Sumatera Utara Nomor : SR1607/PW02

Rp. 1.170.000, (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untukpembayaran biaya pembelian BBM Genset tanpa tanda bukti/kwitansi.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumaterahalaman 17dari 29 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2014/PTMDN.Utara Nomor : SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan jumlahkerugian keuangan negara sebesar Rp. 490.021.000, (empat ratus sembilan puluhjuta dua puluh satu

5 bulan berikutnya.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan RESTU SUBAGIO, SRILAWATI, SPt dan LAURA HEVALINA KETAREN, Msi sebagaimana telahdiuraikan di atas, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.98.600.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atausetidaktidaknya berkisar angka tersebut, sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNomor : LAPKKN113/PW02

bulan berikutnya.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan RESTU SUBAGIO, SRILAWATI, SPt dan LAURA HEVALINA KETAREN, Msi sebagaimana telahdiuraikan di atas, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.98.600.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atausetidaktidaknya berkisar angka tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil19Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNomor : LAPKKN113/PW02

No.39/PID.SUS.K/2012/PTMDN.pengadaan alat pendidikan laboratorium dan bengkel jurusan teknik elektro PoliteknikNegeri Medan TA. 2010 Nomor : SR2962/PW02/5/2011 Tanggal 30 Mei 2011.; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo.

dilakukan secara terpisah) telah merugikan keuangan negarasebesar Rp. 2.109.847.614, (Dua Milyar seratus sembilan juta delapan ratus empat puluhtujuh ribu enam ratus empat belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit DalamRangka Perhitungan Keuangan Negara oleh Kantor Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Medan atas perkara tindak pidana korupsi pekerjaanpengadaan alat pendidikan laboratorium dan bengkel jurusan teknik elektro PoliteknikNegeri Medan TA. 2010Nomor : SR2962/PW02

tidak bisa dipakai, yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.2.109.847.614, (Dua Milyar seratus sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribuenam ratus empat belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPerhitungan Keuangan Negara oleh Kantor Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Medan atas perkara tindak pidana korupsi pekerjaanpengadaan alat pendidikan laboratorium dan bengkel jurusan teknik elektro PoliteknikNegeri Medan TA. 2010 Nomor : SR2962/PW02

yang dapatdipertanggungjawabkan.25e Akibat perbuatan terdakwa dalam menetapkan pemenang pengadaan Meubelairuntuk 9 (sembilan) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi danmembuat perjanjian kerja dengan para rekanan telah terjadi kelebihanpembayaran (mark up) pengadaan barang/jasa berdasarkan laporan hasilpekerjaan Tim Teknis Koperindag No 695/Koperindag/2010 tanggal 15 Juli 2010dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi SumateraUtara sesuai dengan surat Nomor : SR4961/PW02

yang dapatdipertanggungjawabkan.Akibat perbuatan terdakwa dalam menetapkan pemenang pengadaan Meubelairuntuk 9 (sembilan) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi danmembuat perjanjian kerja dengan para rekanan telah terjadi kelebihanpembayaran (mark up) pengadaan barang/jasa berdasarkan laporan hasilpekerjaan Tim Teknis Koperindag No 695/Koperindag/2010 tanggal 15 Juli 201039dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi SumateraUtara sesuai dengan surat Nomor : SR4961/PW02

harga kewajaran pengadaan barangmeubiler tersebut adalah untuk Kursi Tunggu merek Donalty tipe LC 4 sebesarRp. 5.125.000, (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untukharga kewajaran Kursi Rapat merek Chitose tipe Caesar N sebesar Rp. 495.200,(empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga terjadi selisihharga pembelian (mark up) terhadap barang tersebut dan hasil perhitungan82kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan SuratNomor : SR4961/PW02

kewajaranpengadaan barang meubiler tersebut adalah untuk Kursi Tunggu merek Donalty tipe LC 4 sebesar Rp. 5.125.000, (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untukharga kewajaran Kursi Rapat merek Chitose tipe Caesar N sebesar Rp. 495.200, (empatratus sembilan puluh lima ribu dua ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih hargapembelian (mark up) terhadap barang tersebut, dan hasil perhitungan kerugian keuangannegara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : SR4961/PW02

harga kewajaran pengadaanbarang meubiler tersebut adalah untuk Kursi Tunggu merek Donalty tipe LC 4 sebesarRp. 5.125.000, (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk hargakewajaran Kursi Rapat merek Chitose tipe Caesar N sebesar Rp. 495.200, (empat ratussembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga terjadi selisih harga pembelian (markup) terhadap barang tersebut dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKPProvinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : SR4961/PW02

13.599.813.202,( Tiga belasMilyar lima ratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itusebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Auditdalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Provinsi SumateraUtara, atas Kasus Dugaan Penyimpangan BelanjaDaerah pada Biro Umum Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011sesuai dengan surat Nomor : S1181/PW02

Sumutberdasarkan Surat Nomor : R4176/PW02/5/2012 tanggal 62012 untuk melakukan perhitungan kerugian,37berdasarkan data yang tersedia maka kerugian keuangannegara adalah sebagai berikut :e Pengeluaran Fiktif.e BiayaPengamanan TamuRp.320.000.000,e BiayaMakan Minum di RMJimabaran dan GarudaRp.222.012.140,Biaya lainNilaiRp.554.987.140, Rp. 12.975.000,Kerugian Keuangan Negara/Daerah.Bahwa perbuatan terdakwa Dra.

13.599.813.202,( Tiga belasMilyar lima ratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itusebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Auditdalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Provinsi SumateraUtara, atas Kasus Dugaan Penyimpangan Belanja Daerah pada BiroUmum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran2011 sesuai dengan surat Nomor : S1181/PW02

Muhammad Natsir dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) SumateraUtara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalampengadaan jasa akuntan publik pada Sekretariat KabupatenLangkat tahun anggaran 2003 Nomor SR1574/PW02/5/2011tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat oleh BPKP;Perbuatan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Muhammad Natsir dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) SumateraUtara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalampengadaan Jasa Akuntan Publik pada Sekretariat KabupatenLangkat tahun anggaran 2003 Nomor SR1574/PW02/5/2011tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat oleh BPKP;Hal. 21 dari 105 hal. Put. No.122 K/Pid.Sus/2015Perbuatan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Tanggal 15 Maret 2011 : Terbit Laporan tentangditemukannya kerugiannegara berdasarkan LaporanHasil Audit yang diterbitkanBPKP Sumatera Utaradengan Nomor SR1547/PW02/5/201 1;g. Tanggal 15 Maret 2011 : Terbit surat Permintaan IzinPenyitaan Nomor B1184/N.2.25/Fd.1/03/201 1;h.

Yasin & Rekan merugikan keuangan negara sebesarRp1.193.574.876,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta limaratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera UtaraSR.1574/PW02/5/2011 tanggal 15 Maret 2011, jumlah sebagaimanadibenarkan Majelis Hakim dalam putusan halaman 96;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa Drs.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalamdakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukumanyang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Primairtelah terubkti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;Alasanalasan kasasi Terdakwa :Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKPPropinsi Sumatera Utara Nomor SR.1574/PW02/5/2011 tanggal 15Maret 2011 sebesar Rp1.193.574.876,00 (satu miliar seratus

Terdakwa Fajar Siddik telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. .413.220.466,59 (empat ratus tigabelas juta duaratus duapuluh ribu empat ratus enam puluh enam limapuluh sembilan sen)sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan danPengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pasar Batahan KecamatanBatahan Kabupaten Mandailing Natal TA 2016 yang dikeluarkan oleh BPKPPerwakilan Sumatera Utara Nomor : SR3/PW02

Madina adalah adanya Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : S47/PW02/5.2/2020tanggal 16 Januari 2020 perihal Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (PKKN) dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiHal 98 dari Hal 154 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.

Ir.Indra Jaya Pandia, M.T selaku Ahli Teknik Sipil dari UniversitasSumatera Utara.Bahwa Ahli menerangkan hasil perhitungan Ahli dituangkan dalam laporanyaitu Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan DanaDesa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Pasar BatahanKecamatan Batahan Kabupaten Madina Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR3/PW02/5.2/2020 tanggal 12 Pebruari 2020;Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap data

/dokumen/buktibukti yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resort MandailingNatal sebagaimana telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan TindakPidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan AlokasiDana Desa (ADD) Pada Desa Pasar Batahan Kecamatan BatahanKabupaten Madina Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR3/PW02/5.2/2020tanggal 12 Pebruari 2020, diketahui faktafakta antara lain sebagai berikut :Bahwa penyusunan

Sesuai denganputusan MK Nomor :25/PUUXIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 bahwa kerugianNegara atau perekonomian Negara harus bersifat nyata/riil.Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan KeuanganDaerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan danPengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa PasarBatahan Kecamatan Batahan Kabupaten Madina Tahun Anggaran 2016 Nomor :SR3/PW02/5.2/2020 tanggal

dari pemerintah provinsi Sumatera Utara yaitu denganmembuat Surat Keputusan yang tidak benar tentang pengangkatan Rahmad Aminsyahselaku bendahara atau bagian keuangan pada Sekolah Pertanian PembangunanSekolahPertanian Menangah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersamadengan Rahmad Aminsyah telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitu sebesarRp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasinomor : SR2509/PW02

dari pemerintah provinsi Sumatera Utaradengan membuat Surat Keputusan yang tidak benar tentang pengangkatan RahmadAminsyah selaku bendahara atau bagian keuangan pada Sekolah PertanianPembangunanSekolah Pertanian Menangah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan.Bahwa akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwabersama dengan Rahmad Aminsyah telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitusebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil AuditInvestigasi nomor : SR2509/PW02

menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.228.185.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluhlima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Proyek PemasanganInstalasi Listrik pada Kegiatan Penambahan Daya dari 105 KVA menjadi 350 KVAdi RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi TA.2009 oleh Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi SumateraUtara Nomor : SR4339/PW02

Kumpulan Pane Kota TebingTinggi Tahun Anggaran 2009 ;KETERANGAN AHLI :Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah pula didengar SAULPANANGIAN SIMANJUNTAK, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Page 61Putusan Pengadilan TIPIKOR62Bahwa AHLI merupakan seorang Auditor yang ditugaskan oleh KepalaPerwakilan BPKP berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor ; S3085/PW02/5/2012 tanggal 21 Juni 2012perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;Bahwa

Nilai Kerugian Keuangan NegaraRp. 228.185.000,Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Proyek Pemasangan Instalasi Listrik pada Kegiatan PenambahanDaya dari 105 KVA menjadi 350 KVA di RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota TebingTinggi TA.2009 oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR4339/PW02/5/2012tanggal 10 Agustus 2012 ;Menimbang

Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosirada selisih harga yang mengakibatkan terdakwa ANDI SYAHPUTRA selaku wakil direkturCV Jevera Tobias memperoleh keuntungan secara tidak wajar dikarenakan adanya kemahalanharga dan itu merupakan kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil AuditInvestigasi hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danHalaman 20Putusan Tipikor No.86/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR77/PW02/

Tobias adalah perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya oranglain yaitu terdakwa ANDI SYAHPUTRA atau setidaktidaknya memperkaya koorporasi yaituCV Javera Tobias sebesar kurang lebih Rp. 1.499.949.953,00 (satu milyar empat ratus sembilanpuluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tigarupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara sesuai dengan audit perhitungan kerugiankeuangan negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : SR77/PW02

Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir terdapat selisih harga yang merupakankerugian keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi hasil perhitungankerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor : SR77/PW02/5/2015 tanggal 7 Agustus 2015 dengan rinciansebagai berikut :1)Vumlah uang yang telah dicairkanjRp 4.430.843.409,00 dari Kas Negara pada Surat PerintahlPencairan Dana (SP2D) NomorS46975X/125/112 tanggal 21IDesember

HADRIANUS SINAGA Samosir.Bahwa hasil audit yang kami lakukan telah kami temukan adanya kerugiankeuangan Negara dalam bentuk laporan yaitu Laporan Hasil Audit Investigasi hasilperhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR77/PW02/5/2015tanggal 7 Agustus 2015.Bahwa kerugian keuangan Negara timbul apabila pembayaran yang dilakukan olehNegara tidak sesuai dengan nilai barang yang diterima oleh Negara.Bahwa kerugian keuangan

Djoelham Kota Binjai jugatelah menyetujui penggunaan dana klaim Jamkesmas sebesarRp.49.978.500, (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhdelapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pengadaan barang/jasaberupa paket peralatan Assesories Penunjang Radiologi yang ternyataberdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan pengadaan barang yangtumpang tindin pembiayaannya

Djoelham Kota Binjai jugatelah menyetujui penggunaan dana klaim Jamkesmas sebesarRp.49.390.000, (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh riburupiah) untuk pembayaran paket pekerjaan Perbaikan Peralatan Radiologiyang ternyata berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor :SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan Fiktif atau tidakada fisik barangnya.Bahwa penggunaan dana pelayanan kesehatan/Jamkesmas yangdilaksanakan

koordinasi JamkesmasProvinsi/Kabupaten/Kota.e Operasional Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Daerah.e Koordinasi pelaksanaan, konsultasi dan pembinaan program.e Sosialisasi program bagi stakeholder dan melalui media.e Evaluasi program di Kabupaten/Kota dan Provinsi.e Pengelolaan Pelaporan Pelaksaan Jamkesmas di Provinsi/Kabupaten/Kota.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR1607/PW02

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012,ditemukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 247.375.070, (duaratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah uang tersebut.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18dari UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

bulan berikutnya.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan CHARLESABDI SURYA, SRI LAWATI, SPt dan LAURA HEVALINAKETAREN, Msi sebagaimana telah diuraikan di atas,mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.98.600.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratus riburupiah) atau setidaktidaknya berkisar angka tersebut, sesuaidengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariKantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : LAPKKN113/PW02

tanggal 5 bulan berikutnya.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan CHARLESABDIKETAREN,SURYA, SRIMsiLAWATI,sebagaimanaSPtdantelahLAURA HEVALINAdiuraikan di atas,20mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.98.600.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratus riburupiah) atau setidaktidaknya berkisar angka tersebut, sesuaidengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariKantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : LAPKKN113/PW02

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Kutipan AktaNikah Nomor : 672/100/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013) sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.13.35.09/Pw02/1 13/IX/2016tanggal 29 September 2016;2.

(b) 49.586.176.20 45.797.131.20Pembulatan 6.176.20 5.704.26 471.94Nilai Kontrak 49.580.000.00 45.791 .426.94 3.788.573.061.133.530.000.0 989.461.509.3 JUMLAH 144.068.40 2 8 Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAREN AMBARITA, ST bersama dengan saksiEDI MARULI TUA SINAGA tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 144.068.490,68 atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuai denganhasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor : S781/PW02

49.586.176.2045.797.131.20 Pembulatan6.176.205.704.26471.94 Nilai Kontrak49.580.000.0045.791 .426.943.788.573.06 1.133.530.000.00 989.461.509.32 JUMLAH 3.788.573144.068.48 29Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAREN AMBARITA, ST bersama dengan saksiEDI MARULI TUA SINAGA tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 144.068.490,68 atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuai denganhasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor : S781/PW02

(b) 49.586.176.20 45.797.131.20Pembulatan 6.176.20 5.704.26 471.94Nilai Kontrak 49.580.000.00 45.791 .426.94 3.788.573.061.133.530.000.0 989.461.509.3 JUMLAH 144.068.490.68 Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAREN AMBARITA, ST bersama dengan saksiEDI MARULI TUA SINAGA tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 144.068.490,68 atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuaidengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S781/PW02

Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 781/PPTK/BUN/VIIV2009tanggal 26 Agustus 2009 ;Bahwa akibat perobuatan terdakwa bersama Abdul Gani Angkat, SP telahmengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 221.329.500, (dua ratusdua puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus riburupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR98/PW02/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka

Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 781/PPTK/BUN/VIIV2009tanggal 26 Agustus 2009 ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Abdul Gani Angkat, SP telahmengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 221.329.500, (dua ratusdua puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus riburupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR98/PW02/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka

atau bertambahnya kewajiban Negaradi timbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan/perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau dudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaandi luar kemampuan manusia (force majeure) ;Bahwa ahli bersama tim telah melakukan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara,sesuai dengan surat tugas dari KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : ST52/PW02

sebesar Rp.3.370.500, (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara karena Bbit Gambir yangdiserahkan tidak sesuai Spesifikasi, antara lain tidak bersertifikat ;Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut, adadituangkan dalam laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungankerugian Keuangan Negara atas penyimpangan Pengadaan BibitGambir pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten PakpakBharat tahun anggaran 2009 Nomor : SR 98/PW02

puluh ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa menurut ahli Ahmad Balatif tersebut bahwaterjadinya kerugian keuangan Negara karena Bibit Gambir yang diserahkantidak sesuai Spesifikasi, antara lain tidak berserrtifikat ;Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut diperkuat dengan Suratbukti berupa laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugianKeuangan Negara atas penyimpangan Pengadaan Bibit Gambir pada DinasPertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2009Nomor : SR 98/PW02

sudah disetor) Rp = 7.3836.400,00 Jumlah pembayaran bersih Rp 481.754.500,00Pembayaran yang seharusnya Rp 0,00b)Jumlah Kerugian Keuangan Negara (ab) Rp 481.754.500,00 e Bahwa benar tim Ahli selanjutnya melaporkan hasil audit tersebutdalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan MobilPelayanan Keluarga Berencana Keliling pada KantorBerencana Keliling pada Kantor Keluarga Berencana KabupatenSamosir Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR4365/PW02

Foto Dokumentasi Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) (legalisir)Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Keluarga Berencana TA 2010.Fotocopy Dokumen Surat Penawaran harga dari CV MedanTeknik Elektro (legalisir)Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalampengadaan Mobil Pelayanan Keluarga Berencana Keliling padaKantor Keluarga Berencana Keliling pada Kantor KeluargaBerencana Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 Nomor:SR4365/PW02

Teknis tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Keluarga Berencana TA 2010.Fotocopy Dokumen Surat Penawaran harga dari CV MedanTeknik Elektro (legalisir)Dikembalikan kepada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten SamosirLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalampengadaan Mobil Pelayanan Keluarga Berencana Keliling padaKantor Keluarga Berencana Keliling pada Kantor KeluargaBerencana Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2010 Nomor:SR4365/PW02

Teknis tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKeluarga Berencana TA 2010.Fotocopy Dokumen Surat Penawaran harga dari CV Medan Teknik Elektro(legalisir)Dikembalikan kepada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten SamosirLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan Mobil PelayananKeluarga Berencana Keliling pada Kantor Keluarga Berencana Kelilingpada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir Tahun Anggaran2010 Nomor: SR4365/PW02

Teknis tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKeluarga Berencana TA 2010.Fotocopy Dokumen Surat Penawaran harga dari CV Medan Teknik Elektro(legalisir).Dikembalikan kepada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten SamosirLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan Mobil PelayananKeluarga Berencana Keliling pada Kantor Keluarga Berencana Kelilingpada Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Samosir Tahun Anggaran2010 Nomor: SR4365/PW02