Ditemukan 162069 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 15/pdt/2014/ptk Pemerintah negara r.i. Cq. menteri dalam negeri r.i. Cq. gubernur propinsi ntt Cq. bupati manggarai barat Abdullah ibrahim Rizki amelia putri Dkk vs menteri pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi r.i;; Pasal 111 ayat (1) undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Ganja Pidana Pasal 111 ayat (2) Pasal 127 ayat (1) Undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika. 112/pdt/2015/pt.kpg Abraham abang Agustinus gulo Laurensius nurak Pemerintah r.i cq departemen dalam negeri/otda Cq pemerintah propinsi nusa tenggara timur Cq pemerintah kabupaten sikka Cq camat alok barat Cq lurah wolomarang Pemerintah r.i cq dep Pasal 114 ayat (1) undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika. jo uu. nomor : 3 tahun 1997 Tentang peradilan anak T Keputusan presiden r.i. no. 80 tahun 2003 tanggal 3 nopember 2003 atas pasal 6 b dan pasal 39 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 5 ayat (2) undang-undang no. 14 tahun 1970 Surat edaran mahkamah agung r.i no. 6 tahun 1992 Surat edaran mahkamah agung ri no. 1 tahun 1981 Pt. saprotan vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten karawang. Ii. pt. mandala pratama niaga. Iii. pt. mandala pratama griya. Iv. pt. mandala pratama permai. V. pemerintah r.i. cq. kementerian keuangan r.i. cq. direktorat jenderal kekayaan negara. Vi. pt. alumunium extrusion indonesia (pt. alexindo). Vii. pt. bank negara indonesia (persero) Tbk. Viii. pt. bank cimb niaga Tbk ("bank cimb niaga"). Ix. pt. sunway-yasa mandiri;; 31/pdt/2014/pt tte Sainudin buamona Dkk vs pemerintah r.i. cq. kementerian dalam negeri cq. pemerintah provinsi maluku utara cq. pemerintah kabupaten kepulauan sula cq. bupati kepulauan sula Pmh Pn lbh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 09-02-2012 — Upload : 10-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — ., ; KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I., ; KETUA KOMISI YUDISIAL R.I.,
2111 — 2905 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I., ; KETUA KOMISI YUDISIAL R.I.,
    KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I., Badan atau PejabatTata Usaha Negara berkedudukan di Jalan Medan MerdekaUtara No. 913 Jakarta Pusat,KETUA KOMISI YUDISIAL R.I., Badan atau Pejabat TataUsaha Negara berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 57Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.H.M.Sjaiful Rahman,SH.MH., 2. Ali Nurdi,SH.ST., keduanyaHal. 1 dari 43 hal. Put.
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 31-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 05-08-2022
Putusan PN POSO Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Pso
Tanggal 20 September 2018 — Pemohon:
VICTOR HUTANY
Termohon:
1.Pemerintah R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTENG Cq. KAPOLRES POSO
2.Pemerintah R.I. Cq. Kejaksaan Agung R.I. Cq. KEJATI SULTENG Cq. KEJARI POSO
67 — 17
  • Pemohon:
    VICTOR HUTANY
    Termohon:
    1.Pemerintah R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTENG Cq. KAPOLRES POSO
    2.Pemerintah R.I. Cq. Kejaksaan Agung R.I. Cq. KEJATI SULTENG Cq. KEJARI POSO
Pengadilan PT PALU Perdata Tanah
Register : 10-07-2015 — Putus : 11-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PT PALU Nomor 49/PDT/2015/PT PAL
Tanggal 11 September 2015 — Presiden R.I
59 — 23
  • Presiden R.I
    Presiden R.I Cq. MenteriPerhubungan RI. Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I CqKepala Bandara Mutiara Palu, berkedudukan di Jalan Abdul RahmanSaleh Kelurahan Birobuli Utara, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya ISRAFULHAYAT, S.H.
    ,DKK, masingmasing sebagai Pejabat/PNS~ di lingkunganKementerian Perhubungan R.I, beralamat di Jalan Merdeka Barat No.8 Jakarta dan Bandar Udara Sis AlJufri Palu alamat Jalan AbdulRahman Saleh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SU 4Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014;2. Pemerintah R.I Cq Presiden R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-01-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2012
Tanggal 7 Januari 2014 — GUNTUR ISMAIL, DKK vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNTUR ISMAIL, DKK vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Register : 06-11-2014 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Mme
Tanggal 7 Juli 2015 — - WA ABO SALEH LA BUDU MELAWAN PEMERINTAH R.I. C.Q MENTERI DALAM NEGERI R.I. C.Q. GUBERNUR NTT, C.Q. BUPATI SIKKA, DKK
78 — 34
  • - WA ABO SALEH LA BUDU MELAWAN PEMERINTAH R.I. C.Q MENTERI DALAM NEGERI R.I. C.Q. GUBERNUR NTT, C.Q. BUPATI SIKKA, DKK
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 19 Desember 2019 — MUHAMMAD HASAN, MBA
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq. KEJAGUNG R.I Cq. KEJATISU Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
12 — 11
  • MUHAMMAD HASAN, MBA
    Termohon:
    PEMERINTAH R.I Cq. KEJAGUNG R.I Cq. KEJATISU Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus
Register : 16-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN IDI Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Idi
Tanggal 6 Desember 2018 — Pemohon:
SALAHUDDIN YUSUF
Termohon:
Pemerintah R.I cq Kepala Kepolisian R.I cq Kepala Kepolisian Daerah Aceh Cq Kapolres Aceh Timur
14 — 0
  • Pemohon:
    SALAHUDDIN YUSUF
    Termohon:
    Pemerintah R.I cq Kepala Kepolisian R.I cq Kepala Kepolisian Daerah Aceh Cq Kapolres Aceh Timur
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-05-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 23/PDT/2015/PT BJM
Tanggal 27 Mei 2015 — DH.MBL Melawan PEMERINTAH R.I cq. JAKSA AGUNG R.I cq. JAKSA TINGGI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU
43 — 21
  • DH.MBLMelawanPEMERINTAH R.I cq. JAKSA AGUNG R.I cq. JAKSA TINGGI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU
    DH.MBL, beralamat di Jalan Minapuri Gang Bahagia No.195 RT. 21/05 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, , yang selanjutnya disebut Pembanding /Terbanding semula Penggugat;melawanPEMERINTAH R.I cq. JAKSA AGUNG R.I cq. JAKSA TINGGIPROPINSI KALIMANTAN SELATAN cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-06-2006 — Upload : 24-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429PK/PDT/2002
Tanggal 7 Juni 2006 — KUSNADI ; JAW JUN FUNG ; PEMERINTAH R.I. cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK cq. DIREKTORAT PATEN
60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUSNADI ; JAW JUN FUNG ; PEMERINTAH R.I. cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK cq. DIREKTORAT PATEN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-08-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 13-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 14 Desember 2022 — CATUREKA SUWARNA ABADI
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK
45 — 0
  • CATUREKA SUWARNA ABADI
    Tergugat:
    PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 631/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Desember 2017 — M.HENDRIK LOUHENA PESSY CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENHAN R.I CQ PANGLIMA TNI CQ KSAD TNI AD CQ PANGLIMA KODAM JAYA JAKARTA CS
126 — 76
  • M.HENDRIK LOUHENA PESSY CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENHAN R.I CQ PANGLIMA TNI CQ KSAD TNI AD CQ PANGLIMA KODAM JAYA JAKARTA CS
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 18-07-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2014 — YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
141 — 75
  • YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
    Rasunan SaidBlok X7 Kav 5, Jakarta 12940, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 001/HPJD/VIII/2014, tanggal 15Agustus 2014. untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;LAWANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270, dalam halini memberikan kuasa kepada ;1.Ani Nurdiani Azizah, S.H.M.Si.;Jabatan: Kepala Biro Hukum dan OrganisasiSekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Syamsul Hadi, S.H., M.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) VS PT. FORISA NUSAPERSADA
702 — 448 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 740/Pdt.Sus.KPPU/2016/PN.Tng tanggal 8 Desember 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: - Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon;- Membatalkan putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015 tanggal 30 Agustus 2016;3.
    KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) VS PT. FORISA NUSAPERSADA
    PUTUSANNomor 1106 K/Pdt.SusKPPU/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOMIS PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU),diwakili oleh Ketua, Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan diJalan Ir. H.
    ., LL.M, dan kawankawan, Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang PenegakanHukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I, berkantor diJalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;LawanPT. FORISA NUSAPERSADA, diwakili oleh Direktur Utama danDirektur PT. Forisa Nusapersada, Handi Widjaja, dan TinawatyWibowo, berkedudukan di JI.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMIS PENGAWASPERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor740/Pdt.Sus.KPPU/2016/PN.Tng tanggal 8 Desember 2016 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Halaman 86 dari 87 hal. Put. Nomor 1106 K/Pdt.SusKPPU/2017 Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon; Membatalkan putusan KPPU Nomor 14/KPPUL/2015 tanggal 30Agustus 2016;3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 541/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT.TUNAS DIPTA PERSADA >< PEMERINTAH R.I CQ PEMDA PROV.DKI JAKARTA
150 — 66
  • PT.TUNAS DIPTA PERSADA >< PEMERINTAH R.I CQ PEMDA PROV.DKI JAKARTA
    Dengan demikian petitum PENGGUGAT butir 4.3 perihalpermintaan ganti rugi atas biaya Arsitek tidak berdasarkan hukumdan wajib ditolak.Permintaan atas tuntutan atas upah (honorarium) Advokat tidakberdasarkan hukumBahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal4 Juli 1974 No. 635 K/Sip/1973, yang berbunyi sebagai berikut:mengenai honoranum advokat, tidak ada sesuatu peraturandalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara mintabantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak
    Hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
    Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 754K/Sip/1972, tanggal 28 Mei1973 yang menyatakan:Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannyaharus ditolak.Gantirugi immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2009 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370PK/PDT/2008
Tanggal 27 Februari 2009 — ISMAIL SETIAWAN ; PEMERINTAH R.I. Cq.DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JAKARTA ; Dkk.
26 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISMAIL SETIAWAN ; PEMERINTAH R.I. Cq.DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JAKARTA ; Dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1700 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Mei 2015 — THAARIQ S.A.AZIZ melawan PEMERINTAH R.I. Cq. KEJAKSAAN AGUNG R.I, Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAKARTA Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, dan kawan-kawan
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • THAARIQ S.A.AZIZmelawanPEMERINTAH R.I. Cq. KEJAKSAAN AGUNG R.I, Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAKARTA Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, dan kawan-kawan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-07-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 September 2018 — Drs.PAULUS SAMUEL PUTTI LEIHALAT CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENDAGRI
56 — 27
  • Drs.PAULUS SAMUEL PUTTI LEIHALAT CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENDAGRI
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-01-2023 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2023 — Penggugat:
WHEEL PROS, LLC
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK
125 — 75
  • Penggugat:
    WHEEL PROS, LLC
    Tergugat:
    PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-08-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 13-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 14 Desember 2022 — PINTAR INOVASI DIGITAL
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK
81 — 35
  • PINTAR INOVASI DIGITAL
    Tergugat:
    PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-04-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2022 —
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK
25 — 0

  • Tergugat:
    PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUM HAM R.I Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq KOMISI BANDING MEREK