Ditemukan 118 data
129 — 77
Syarifuddin, SH, MH dan berdasarkan Laporan dariMediator tersebut tanggal 19 April 2021, Mediasi tidak berhasil mencapaikesepakatan damai dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, makaMajelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan WargaNegara Repubilik
Terbanding/Tergugat I : PT. ENERGY BARATAMA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : DEWI DAMAYANTI SAID
Terbanding/Tergugat III : Tuan. DJOKO BUDIJANTO
Terbanding/Tergugat IV : Tuan. HENDRA EFFENLIE
210 — 171
Energy Baratama Indonesia, yangdibuat aktanya oleh Notaris Henny Kurnia Tjahja,SH, Notaris di Jakarta yangtelah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Repubilik Indonesia dalam Surat Keputusannyatertanggal 2 Mei 2006, nomor C12651 HT.01.01.TH.2006.Bahwa PT.
SRI AMBAR PRASONGKO, SH
Terdakwa:
YERMIAS Als YER Anak FIRDAUS
99 — 70
Terdakwatelah menggunakan Shabu, sedangkan Terdakwa oleh Penuntut Umum telahHalaman 43 dari 48 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Bekdidakwa dengan surat dakwaan berbentuk kombinasai alternatif subsideritassehingga dengan demikian surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslahdiartikan sebagai surat dakwaan yang berbentuk komulatif;Menimbang bahwa oleh karena itu berikutnya majelis hakim akanmembuktikan dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Repubilik
Bolusson Parungkilon Pasaribu
Termohon:
Kejaksaan Negeri Samosir
59 — 43
DanRetribusi menegaskan NJOP yang belum dibayar oleh PEMOHON adalahtindak pidana perpajakan bukan merupakan tindak pidana korupsi, makatindak pidana perpajakan penyidiknya adalah PPNS di lingkunganpemerintahan daerah Tobasa atau PPNS di lingkungan pemerintahandaerah Kabupaten Samosir yang melakukan penyidikan atau penyidikPolisi Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres Tobasa di Baligeatau Polres Samosir di Pangururan sesuai dengan undangundang nomor2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Repubilik
106 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Mahkamah Agung Repubilik Indonesia melalui kepadaYang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa bukti baru (novum) PK.1, PK.2 dan PK.3 tidak bersifatmenentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubilik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 tentang Pengangkatan Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd, M.Ed., M.Phil sebagaiRektor Universitas Negeri Papua Tahun 20122016 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepubilikIndonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 yang mengangkat Dr.
Bambang Nugroho Sanjoto
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
HADI SANTOSO
253 — 135
Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf (a)dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repubilik Indonesia Nomor40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Atas Tanah, menegaskan :Pasal 35 Ayat (1) huruf (a):(1) Hak Guna Bangunan hapus karena :a.
91 — 18
berakibatGugatan tidak dapat diterima, serta dihubungkan pula dengan hasilPemeriksaan Setempat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnyaPenggugat secara satu persatu atau sendirisendiri menguraikan dengan jelasdan terperinci tentang letak maupun batasbatas tanah objek sengketa danbukannya menggabungkannya secara kolektif ;Menimbang, bahwa karena telah terdapat kekaburan danketidakjelasan tentang letak dan batasbatas tanah Obyek Sengketa makadengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubilik
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
278 — 197
pada prinsipnya adalah hak dari Penggugat untukmenentukan siapa yang dijadikan atau yang ditarik menjadi pihak dalamperkara ini dan atau Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa siapayang yang akan digugat, akan tetapi seharusnya orang yang harus ditariksebagai Tergugat oleh Penggugat adalah orang orang yang secara nyatabenar benar menguasai tanah yang disengketakan, hal ini dapat dilihatantara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072K/SIP/1982 dan Putusan Mahkamah Agung Repubilik
Pembanding/Tergugat II : HOLIDIN Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat III : ALIMIN NADO Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat IV : LA HURI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Terbanding/Penggugat : MUHAMAD ARFALIN
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton
113 — 50
eksepsi Para Tergugat/Pembanding mengenaigugatan kurang pihak dalam perkara banding ini menurutPembanding tidak beralasan dan patut ditolak karena telah jelasseperti apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakimtingkat pertama dalam putusannya yang mempertimbangkanbahwa untuk menentukan siapasiapa yang dijadikan atauditarik menjadi pihak dalam sebuah perkara merupakan hak dariPenggugat sebagaimana Yurisprudensi Putusan MahkamahHalaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDIAgung Repubilik
40 — 6
telah termuat dalam penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebutdiatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkandengan surat surat bukti diatas, maka terdapat fakta fakta hukum sebagaiberikut : Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 21 Desember1965 dari Kantor Catatan Sipil Bondowoso Nomor16/1966 ; Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat BuktiKewarganegaraan Repubilik
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO
205 — 60
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 7,tambahan lembaran Negara Repubilik Indonesia No. 5495) ;b.
148 — 71
dan Pendistribusian Raskin/Rastra untuk 5 (lima)Kampung di Distrik Bondifuar, sebagaimana telah diuraikan pada unsurterdahulu dan terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp515.760.000,00(lima ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan hasilaudit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI(BPKPRl) Perwakilan Provinsi Papua tersebut, dimana terdapat dana atauSubsidi baik dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian KoordinatorKesejahteraan Rakyat Repubilik
164 — 29
HakMilik masingmasing SHM nomor 4035 atas nama SUPARDILAHALEKE, SE.MM. dengan luas 4.990 M2, SHM nomor 4036 atasnama RUDY WANGKO dengan luas 4979 M2 dan SHM nomor 4037 atasnama ANSAR ALI HADI dengan luas 4.900 M2, yang digunakan olehSUPARDI LAHALEKE, SE MM untuk mendapatkan ganti rugi dariPemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, melanggar peraturan perundangUndangan atau peraturan lainnya, yaitu :Pasal 19 UU nomor 5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokokpokokAgraria ;Pasal 35 Peraturan Pemerintah Repubilik
370 — 96
copynya, selanjutnya diberidengan Tanda Bukti P 3;Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi SumateraUtara yang ditujukan kepada Direksi PTPN Il ( Persero ) tertanggal 21 April 2009Nomor 570528 perihal permoohonan penjelasan, yang telah diberi meteraisecukupnya dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan foto copynya, selanjutnyadiberi dengan Tanda Bukti P 4;Foto Copy Surat Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor.SK.24/HGU/1965 yang diterbitkan oleh Menteri Agraria Repubilik
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIKHI BENINDO MAGHAZ
257 — 178
Gondangdia Jakarta Pusat, Hotel SultanJalan Gatot Subroto Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan salah satuHotel di Kota Batam atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang, berwenang memeriksa danmengadilinya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) UndangUndang Repubilik
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
173 — 56
yangdiperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan Vide peraturanBadan pemeriksa keuangan republilk Indonesia no 1 tahun 2007 tentangstandard pemeriksaan pernyataan nomor O06 standard Pelaksanaanpemeriksaan dengan tujuan tertentu" point 6 tentang komunikasipemeriksaBahwa pemeriksa menugaskan pemeriksa melaksanakan pemeriksaanberdasarkan permintaan entitas yang diperiksa dan atau pihak ketigapemeriksa juga harus melaksanakan komunikasi dengan pihakpihaktersebut Vide peraturan Badan pemeriksa keuangan repubilik
1.OSTAR AL PANSRI, SH.MH
2.RIONALD FEEBRI RINANDO, SH
3.R.M. YUSUF TRISNAJAYA, SH
Terdakwa:
SAID MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos Bin SAID MUHAMMAD ARIFIN. Alm
203 — 24
Indragiti Hulu Nomor: 34/KEP-14.02/III/2016, tanggal 16 Maret 2016 tentang Penunjuk Lokasi Desa/Kelurahan Kegiatan Regalisasi Aset Tanah Trasmigrasi kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubilik Indonesia Nomor: 576/KEP-100.3.38.4/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Nomor: 1459/BA.14.02/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, Atas nama