oleh Tergugat sebagai Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI maupun 3 anggota SANIRI NEGERILainnya masingmasing : CH.

TOISUTA (almarhum)Dengan tidak diketahui oleh Tergugat .l. sebagai Ketua Saniri NegeriTitawaai dan : CH. LOKOLO sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri Titawaaimaupun 2 anggota Saniri Negeri lainnya yaitu: M. NAHUWAY dan N. SELANNO.3.

No. 41/PDT/2014/PT.AMB5)menghindar diri dari setiap kKegiatan pertemuan yang diadakan oleh Pjs.Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8) Wakil Ketua Saniri NegeriTitawaai juga menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN Tergugat VIsebagai KEPALA PEMERINTAH NEGERI TITAWAAI KECAMATANNUSALAUT, KABUPATEN MALUKU TENGAH yang ditanda tangani5(lima) anggota Saniri Negeri Titawaai

Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8)Wakil Ketua Saniri Negeri Titawaai juga menghindarkan diri dari tugasdan tanggung jawab tersebut;. Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01Tahun 2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN TergugatVI sebagai KEPALA PEMERINTAH NEGERI TITAWAAI KECAMATANNUSALAUT, KABUPATEN MALUKU TENGAH yang ditanda tangani 5(lima) anggota Saniri Negeri Titawaai masingmasing : 1).JOSEPHMAKOY, 2). ETY TOMASOAITAN, 3). PIETER HIARIEJ, 4).

Negeri Titawaai in casu MELKIANUSRIRUMA/Tergugat dan Anggota Saniri telah terlibat dalam manipulasidana ADD Tahun Anggaran 2007/2008, mengakibatkan keduanyamenghindar diri dari setiap kegiatan pertemuan yang diadakan oleh Pjs.Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8) Wakil Ketua Saniri NegeriTitawaai juga menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN Tergugat VIsebagai

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SARWADI Bin TASIRA
Sarwadi) terhadap Penggugat (SANIRI Binti KARMISA
Saniri);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

.- Memerintahkan Tergugat I dan Saniri Negeri Siri Sori Islam membuat Peraturan Negeri Siri Sori Islam yang baru dan menetapkan matarumah/keturunan Adam Pattisahusiwa yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Siri Sori Islam.Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.Rp. 12.189.000,- (Dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Negeri dibentuk di Negeri sebagaimitra Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan tugas danwewenang Negeri.Pasal 4 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri berkedudukan sejajar danmerupakan unsur penyelenggara Pemerintah Negeri,ayat (2) Saniri Negeri mempunyai fungsi : huruf c menetapkanperaturan Negeri bersamasama Kepala Pemerintah Negeri,Pasal 7 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeriberwenang: huruf a membahas rancanganPeraturan Negeri/Negeri Administratif bersamasama KepalaPemerintah

Negeri Siri Sori Islam ;10Bahwa yang sebenarnya Peraturan Negeri (Perneg) harus dibahansecara bersama oleh Saniri Negeri sebelum dikeluarkan ;2.

Nnegeri yang keanggotaannya merupakan wakil dariunsur masyarakat sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa proses pencalonan Raja Negeri dimulai dengan adanyapenetapan mata rumah parentah didalam suatu peraturan negeriyang dibuat oleh Kepala pemerintah Negeri dengan Saniri Negeri; Bahwa Peraturan Negeri tersebut terlebih dahulu dibuat dalambentuk rancangan perauran yang disusun secara bersama olehKepala Pemerintah Negeri dengan Saniri Negeri, setelah itu dibahas18dalam rapat Saniri

Besar selanjutnya ditetapkan oleh KepalaPemerintah Negeri bersama Saniri Negeri;Bahwa kemudian muncul Peraturan Negeri Nomor : 01 Tahun 2010,tentang penetapan Mata Rumah /Keturunan yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam yang isinya menetapkanMata Rumah Parentah Pattisahusiwa dari keturunan RajaPATTISAHUSIWA MUHAMMAD SALEM, sebagai Mata RumahParentah di Negeri Siri Sori Islam di bantah oleh saksi Penggugatyang adalah anggota Saniri Negeri Siri Sori Islam antara lain saksiNADAR

dalambentuk rancangan peraturan yang disusun secara bersama olehkepala pemerintah negeri dengan saniri negeri, setelah itu dibahasdalam rapat saniri besar selanjutnya ditetapkan oleh kepalapemerintah negeri bersama saniri negeri ;Bahwa telah muncul Peraturan Negeri Nomor : 01 Tahun 2010,tentang penetapan Mata Rumah /Keturunan yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri yang ditetapkan oleh19J.K.PATTISAHUSIWA (Almarhum) mantan Raja Siri Sori Islam yangisinya menetapkan Keturunan Muhamad Salem Pattisahusiwaselaku

Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yang diwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagai KETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Hatane & Associates

Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaBADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yangdiwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagaiKETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepadaMUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Law OfficeHatane & Associates, alamat

Bukti P3 : Surat Badan Saniri Negeri Hitumessing Nomor: 03/BSNHM/V1I/2017, tanggal 30 Juni 2017, Perihal:Pemberitahuan ke Il, yang ditujukan kepada MatarumaParentah, (fotocopy dari fotocopy);4. Bukti P4 : Surat Abdullah Pelu kepada Badan Saniri NegeriHitumessing, Perihal: Penyampaian Usualan CalonKepala Pemerintah Negeri Hitumessing, tertanggal 2 Juli2017, (fotocopy dari fotocopy);5.

Bukti P5 : Surat Saniri Negeri Hltumessing kepada Bupati MalukuTengah, Perihal: Laporan Penjelasan PengusulanPeraturan Negeri Mata Rumah Perentah DanPencalonan Raja Negeri Hitumessing Adalah SuatuPenyalahgunaan Wewenang oleh Saniri Negeri (KetuaSaniri), tertanggal 2 Desember 2017, (sesuai denganaslinya);6. Bukti P6 : Surat Pj. Kepala Pemerintah Negeri Hitumessingkepada Bpk.

Abdullah Pelu, Nomor: 045/SPHKPS/HM/III/2018, Perihal: Surat Penyampaian HasilKeputusan Ketua Saniri Negeri Hitumessing, tertanggal27 Maret 2018, (Pengantar sesuai dengan sli),(Lampiran fotocopy dari fotocopy);7.

Ali Slamat;Bahwa saksi menyatakan setelah musyawarah proses selanjutnyadiserahkan kepada Saniri Negeri Hitumessing;Bahwa saksi menyatakan mengetahui selanjutnya Saniri NegeriHitumessing mengeluarkan Penetapan yang menetapkan H.

kepada saksi Zulkarnain BinArjun Als Zul Rege dan sekira pukul 15.00 wib Saksi Marianto EffendiBin Yusrinul ST Sati datang ke depan rumah terdakwa dan terdakwalangsung menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi MariantoEffendi Bin Yusrinul ST Sati. dari hasil penjualan Sabu yang dilakukansaksi Saniri melalui terdakwa kepada saksi Zulkarnain Bin Arjun Als ZulRege dan Saksi Marianto Effendi Bin Yusrinul ST Sati terdakwamendapatkan upah dari Saksi Saniri sebesar Rp.500.000 ( lima ratusribu rupiah)

dan saatitu saksi Saniri sedang main game di laptop lalu anggota polisi tersebutmenggeledah kamar tidur tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkusplastik bening yang berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenissabu di bawah kasur tempat tidur saksi Saniri dan tidak lama kemudiandatang Pak RT lalu anggota polisi tersebut mengintrogasi saksi Saniri dankemudian terdakwa dan saksi Saniri serta barang bukti tersebut diatasdibawa oleh anggota polisi tersebut kerumahnya Saksi Zulkarnain yangberada

No.168/Pid.Sus/2013/PTRMetamphetamin yang termasukNarkotika GolonganlDigunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJOBin SARMADIN3.

Menyatakan Terdakwa MODIHAR Als KACONG Bin SANIRI , telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKAGOLONGAN DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MODIHAR Als KACONGBin SANIRI Dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun danPidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah)apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidanakurungan selama 1 (satu) tahun ;3.

Sedangkan sisanya seberat 0,2 gr(nol koma dua gram) dikirimkan ke Balai Besar POMPekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnyaadalah positif mengandung Metamphetamin yangtermasuk Narkotika Golongan );Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJOBin SARMADIN6.

BENEDIKTUS OHOITIMUR, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakuNo: 4/PDT.G/2012/PNTL hal 1 dari 52pribadi dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Saniri OhoiNgilngof;. LIBERATUS MATURBONGS, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakupribadi dan dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan SaniriOhoi Ngilngof;.

YOSEP FOFID, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Badan Saniri OhoiNgilngof;. YOSEP MATURBONGS, Pekerjaan Petani, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Saniri OhoiNgilngof;. NY.

IRENE ASTUTI RENYAAN/R, Pekerjaan Ibu Rumah tanggaAlamat Ohoi Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten MalukuTenggara, selaku pribadi dan dalam kedudukannya sebagaiAnggota Badan Saniri Ohoi Ngilngof;. NY.

MARIA RESUBUN/M, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakupribadi dan dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan SaniriOhoi Ngilngof; YOSEP OHOITIMUR, Pekerjaan Petani, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Saniri OhoiNgilngof;.

LUKAS RESUBUN, Pekerjaan Petani, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Saniri OhoiNgilngof;.

Negeri, KepalaKepala Soa maupunTokohTokoh Masyarakat di Negeri Oma untuk duduk secara bersamaguna membahas rancangan dan sosialisasi perubahan PeraturanNegeri sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Negeri, namun faktanyaPenjabat Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 17 April 2020memanggil KepalaKepala Soa dan Saniri Negeri dan kemudianmembaca rancangan perubahan peraturan negeri dan disanggah olehbeberapa Anggota Saniri Negeri dan Kepala Soa tentang rancanganperobahan' peraturan negeri tersebut karena

Bahwa setelah menerima hasil Penetapan Saniri Negeri maka Tergugatselaku Bupati mengesahkan hasil Penetapan Saniri Negeri dengan SuatuSurat Keputusan Pengesahan Kepala Pemerintah sebagaimanaHalaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNdimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri6.

Saniri Negeri yang membuat PeraturanNegeri saksi hanya memfasilitasi sebagai Penjabat KepalaPemerintahan Negeri Oma;Bahwa saksi mengatakan pada pembahasan Peraturan Negeri OmaNomor 01 Tahun 2020 diundang sesuai kondisi Covid19 dan yangdiundang seluruh perangkat Negeri, Saniri Negeri dan perwakilan dariHalaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNmasingmasing Soa, kemudian saksi memberikan arahan, barulahSekretaris Negeri Johan Sekewael membacakan Peraturan NegeriOma Nomor 01 Tahun

hak untuk menerima berkas ini, yang berhak Saniri Negeri,selain itu juga belum dibuka pendaftaran oleh Saniri Negeri;Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNMenimbang, bahwa di samping buktibukti surat, Tergugat Il Intervensitelah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama FRANS WATTIMENA,CORNELES SEKEWAEL, AHAS WATTIMENA dan FREDERIK WILHELMPATTINAMA yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut:1.

Keputusan Saniri Negeri tentang penetapan Calon Kepala PemerintahNegeri hasil keputusan rapat Matarumah Parentah/Keturunan Parentah;c.

ALI SLAMAT
2.MUHAMAD SALEH SLAMAT
3.SANIRI NEGERI HITU MESSING

Bahwa sesuai Hak Asal Usul dan Adat istiadat serta hukum adat Negeri HituMessing yang dikemukakan di atas, maka pada tanggal 23 Juni tahun 2015,Saniri Negeri Hitu Mesing, membuat Surat Keputusan Saniri Negeri HituMessing Nomor : 01 Tahun 2015 yang menampung nilainilai adat yang hidupdan berkembang di kalangan masyarakat Negeri Hitu Messing dalam satupenetapan yaitu PENETAPAN MATA RUMAH PARENTAH NEGERI HITUMESING Nomor : 01 Tahun 2015 , yang dalam Keputusan itu, Saniri Negeri HituMessing mengangkat

adat istiadat yang selama ini hidup dan berkembang diNegeri Hitu Messing tentang kedudukan Margamarga dengan tugas dantanggungjawabnya masingmasin di Negeri Hitu Messing.10.Bahwa adapun keputusan dan atau Penetapan Saniri Negeri Hitu Messingtersebut sejak dikeluarkan sampai dengan sekarang tidak ada pembatalan baikdari Saniri Negeri yang lama, maupun Saniri Negeri yang baru, yang dalamkaitan dengan Gugatan ini telah menegaskan bahwa sesuai hak asal usul sertaadat istiadat dan hukum adat Negeri Hitu

Negeri juga menentukan seseorang bisa menjadi raja;Bahwa saksi lupa siapa nama Sekretaris Negeri Hitu Messing ;Bahwa yang memiilin sekretaris Negeri adalah Pejabat ;Bahwa setahu saksi kaurkaur diangkat oleh pejabat dan nama kaurkaur saya tidak tahu;Bahwa setahu saksi Ketua Saniri Negeri bernama John Slamat danwakil ketua saniri adalah Abdul Kharim Tomu;Bahwa ada 3 soa dinegeri Hitu messing yaitu Soa Hitu,Soa NusaHuuldan SoaTomu ;Bahwa Kepala soa Hitu bernama John Slamat, kepala soa NusaHuulsaya

Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Badan saniri NegeriHitumessing Nomor : 03/KBSNHM/IV/2017 tentang PenetapanKepala Pemerintahan Negeri/Raja Hitumessing Kecamatan LeihituKabupaten Maluku Tengah tertanggal 29 Juni 2017, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.I.II.III 9;10.

Abdul Kahtib Pelu; Bahwa saksi tidak termasuk dalam saniri Negeri Hitu messing tapisaya merupakan bagian dari mata rumah Parentah; Bahwa saksi tidak hadir di rapat saniri Negeri Hitumessing ; Bahwa saksi hadir dan ikut dalam musyawarah mata rumah Parentah; Bahwa Kepala Dati bernama Muhamad Saleh Slamat;Hal. 32 dari 61 hal.

Periode2012 2018 Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, tanggal 12 Maret 2012 ;DASAR DAN ALASAN GUGATAN :1 Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbatas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yangdiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia ;2 Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan olehPemerintah Negeri dan Saniri

Dikatakan demikian karena :a Bahwa pemilihan Badan Saniri Lengkap Negeri Ema tidak dilakukansebagaimana mestinya karena hanya berdasarkan penunjukan olehPenjabat Raja Negeri Ema.

Seharusnya Badan Saniri Lengkap terdiri dariwakil soa yang ditentukan melalui pertemuan anak anak soa untukmenentukan perwakilannya, sehingga Badan Saniri Lengkap tersebuttidak sah ;b Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon No. 13Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPelantikan Serta Pemberhentian Raja dijelaskan bahwa Panitia PemilihanRaja dibentuk oleh Badan Saniri Lengkap.

Ema telah disepakatibersama dalam rapat / bakampong Negeri antara Penjabat Raja NegeriEma sdr Thomas Hendrik Leimena dengan masyarakat Negeri Ema padatanggal 2 Oktober 2011 dan dilanjutkan lagi dengan rapat / bakampongNegeri antara Penjabat Raja Negeri Ema dengan masyarakat Negeri Emayang melibatkan seluruh anakanak Soa pada tanggal 1 November 2011untuk membicarakan rencana Pelantikan Badan Saniri Lengkap olehWalikota Ambon pada tanggal 24 November 2011 dimana sejakpelantikan Badan Saniri Lengkap

Lengkap Nomor : 1/Pem.Neg/2011tanggal 24 November 2011 (bukti T.I Int 4), sedangkan untuk PelantikanPanitia Pencalonan dan Pemilihan tidak ada aturan yang mengatur selain hanyaditetapkan dengan surat Keputusan Saniri Lengkap dan olehnya itu PembentukanPanitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Ema adalah sah karena telahsesuai dengan aturan yang mengatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2PERDA Nomor 13 Tahun 2008 ;8 Bahwa dalil gugatan Penggugat sdre MATHEUS DIAS dan kuasanya dalammateri

jalannya Pemerintahan Adat ; Bahwa dasar Pengangkatan saksi sebagai Saniri Negeri Lengkapberdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon nomor : 271 /Tahun 2013tanggal 28 Maret 2013 dan berdasarkan Hasil Rapat Para Saniri saksidiangkat menjadi Sekretaris Saniri Negeri Tawiri tahun 2017 saksi menjadiAnggota Pengganti Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Saniri berdasarkanSurat Keputusan Walikota Ambon Nomor 361 Tahun 2017 tanggal 4September 2017 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Lengkap

Bersama pemerintah negeri membahas anggaran pendapatandan belanja Negeri;Dan sebagai Sekretaris Saniri Negerii Tawiri tugas dan tanggung jawabsaksi adalah sebagai berikut :1. Membantu ketua saniri untuk membuat suratmenyurat dankelengkapan dokumen untuk pelaksanaan rapat ;2. Mendampingi ketua saniri dalam rapatrapat saniri ; Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tawiri adalah sebagai berikut : Kepala Pemerintahan Negeri : Yacop N. Tuhuleruw.

lengkap terkait pemberian tanah tersebut dan dilengkapidengan surat keterangan mengetahui Saniri, sedangkan untuk penjulantanah Negeri ke pihak lain dalam rangka pembebasan lahan untukpembangunan maupun penjulan untuk kepentingan yang bersifat umumprosedurnya juga sama melalui rapat bersama saniri lengkap gunamelakukan pembahasan terkait dengan tanahtanah yang akan di bebaskantersebut, namun kenyataannya saat itu Saniri Negeri tidak pernah dilibatkandalam rapat atau musyawarah terkait pembebasan

Bahwa jabatan saksi di Negeri Tawiri saat itu adalah sebagai Saniri yangdiangkat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Walikota Ambon; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri Tawiriadalah mengawasi semua proses pelaksanaan kegiatan Pemerintahan diNegeri Tawiri termasuk pelaksanaan anggaran yang ada di Negeri Tawiri danmembuat Peraturan Negeri bersamasama dengan Pemerintah Negeri ; Bahwa selain sebagai Saniri saksi juga sebagai ketua pembangunanGereja di Negeri Tawiri; Bahwa saksi tidak

Bahwa hubungan saksi dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiriuntuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana PendukungOperasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut adalahkarena saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri ; Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksidiangkat sebagai Anggota Saniri Oleh musyawarah Saniri Negeri Tawiri,pada Tahun 2013 Oleh dan pembentukan Saniri Negeri Lengkap NegeriTawiri pada Tanggal 21 Februari 2013 ,kemudian pada

Menyatakan Surat Kepuusan Saniri Negeri No.3/1963 tanggal 15 Desember 1963 adalah sah menurut hukum dan mempunyai daya berlaku.4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa.5. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/ keturunan dari Izaak Ihalauw dan berhak atas objek sengketa.6. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.7.

NegeriNolloth terhadap objek sengketa dan oleh Saniri Negeri Nolloth mengadakansidang adat pada tanggal 15 Desember 1963 atas laporan dari Izaak lhalauw.13.Bahwa setelah itu oleh Saniri Lengkap Negeri Nolloth mengeluarkan KeputusanNo.3/1963 yang isinya menetapkan Izaak lhalauw sebagai pemilik objeksengketa dan memerintahkan Jesayas lhalauw menyerahkan objek sengketakepada Izaak lhalauw dan pendaftaran dari tanaman dari Dominggus lhalauwdan Jesayas lhalauw dalam dusun tersebut oleh kedua belah pihak

MenyatakanTergugat adalah ahli waris yang sah dari David Paitti Ihalauw.3.Menyatakan Surat Keputusan Saniri Negeri Noloth No 3 /1963 tanggal 15 Desembertahun 1963 tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukumserta dayaberlaku.4.

Menyatakan Surat Keputusan Saniri Negeri Noloth No 3/1963 tanggal 15Desember tahun 1963 tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum serta daya berlaku.4.

Ferdinand 3, Fredrek lhalauw (berbentuk walang);Bahwa saksi pernah sebagai polisi hutan (Kewang Darat);Bahwa saksi tahu dalam rapat untuk mengambil suatu keputusan ataupenetapan desa biasanya dihadiri oleh saniri lengkap dengan pemerintah desauntuk menanda tangani surat keputusan tersebut;Bahwa surat keputusan tersebut harus ditanda tangani oleh saniri lengkap danpemerintah desa;Bahwa selain nama Sasahusano untuk obyek sengketa, ada nama lainnya yaitudusun asal;Bahwa sebelah selatan berbatas dengan

Dominggus lhalauw yang ketika meninggal Dusun tersebut dijaga lagi olehanaknya Yesayas lhalauw dan menananm di atas dusun Dati tersebut setelah tanamanyang ditanaminya mati, dikeluarkanlah Keputusan dari Saniri Lengkap Negeri Nollothpada tanggal 19 Juli 1953 No 1/53 yang ditandatangani oleh Pemerintah Negeri NolothP.

Negeri khususnya dengan Pasal 25 ayat(1) yang menetapkan bahwa Pergantian antar waktuanggota/pimpinan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri, karena alasan ;(a) Meninggal dunia;(b) Permintaan sendiri;Me She s Sane wo (Cc) Tidak lagi = memenuhi' syarat = yangtelah ditetapkan. 9 ayat (2)menetapkan bahwa /7Jata cara pergantian antar waktuanggota/pimpinan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri dimaksud dalam ayat (1) diaturlebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib SaniriNegeri atau Badan

(bukan anggota resmi Saniri Negeri Kailolo)untuk menyelenggarakan rapat Saniri Negeri Kailoloillegal dan fiktf tanggal 3 Desember 2009 dengantujuan mengganti/merobah komposisi seluruh Anggota188.8.Saniri Negeri Kailolo yang telah ada. ; Oleh sebab itu, hasil rapat Saniri Negeri illegaltertanggal 3 Desember 2009 tersebut di atas,' tidakdapat dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk melakukanpergantian antar waktu bagi SELURUH ANGGOTA DAN KETUASaniri Negeri Kailolo dengan menerbitkan SuratKeputusan Bupati

di atas ternyata adalahhasil rapat fiktif TERGUGAT sepatutnya mempertanyakan keabsahan BeritaAcara Hasil MRapat Saniri Negeri Kailolo Tanggal 3Desember 2009 tersebut yang mengusulkan perubahankomposisi keanggotaan Saniri Negeri Kailolo sebelumTERGUGAT menandatangani Surat Keputusan Bupati MalukuTengah tentang pergantian antar waktu anggota SaniriNegeri Kailolo. ; Bahwa PeraturanNegeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Nomor :01 Tahun2010 Tanggal 01 Juni 2010 Tentang Penetapan Matarumah/ Keturunan Yang

Negeri dan Keputusan Saniri NegeriNomor: 02/10/KPTS/SNK/2010 tanggal 16 Oktober 2010,tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri KailoloKecamatan Pulau Haruku atas nama Azhar Ohorella tidak sahdan dipergunakan sebagai syarat oleh Tergugat untukmengeluarkan objek sengketa adalah dalil yang tidak patutdan tidak berdasar mengingat Tergugat dalam mengesahkanLembaga Saniri Negeri karena diusulkan~ oleh Negeri,Tergugat tidak dapat mengesahkan keanggotaan Saniri kalautidak diusulkan oleh Negeri, atau Tergugat

Kemudianterhadap sah atau tidaknya Keputusan Saniri Negeri ituadalah wewenang Saniri Negeri, bukan wewenang Tergugat,karena keputusan saniri itu) dikeluarkan oleh Saniri, soalmekanisme operasional keluarnya Keputusan Saniri Negeriadalah wewenang = Saniri Negeri, Tergugat tidak bisamengintervensi wewenang saniri, sehingga kalau ada hasilKeputusan Saniri, dimana Saniri tersebut diangkat denganKeputusan Tergugat maka itu dianggap sah ;Tergugat sangat sesalkan dalil dalil Penggugat pada posita8.7 kenapa

Warga lalu berspekulasi ada dugaan korupsi dalampembangunannya.Ketua Saniri Persekutuan Adat Negeri Rumah Tiga, E. Hatulesilamengatakan, sebelumnya raja telah mengaku anggaran pembangunanberasal dari dana kompensasi penjualan tanah negeri yang berada di dusunWailela Pantai, lahan itu dibeli oleh Pemerintah Provinsi Maluku.Pengakuan raja dibantah Hatulesila.

Kata dia, alasan Silvana tidak pernahmemberikan laporan resmi terkait penggunaan dana tersebut kepada warga,lewat saniri maupun lewat rapat negeri.Halaman 2 dari 13 Putusan Sela Nomor 481/Pid.B/2021/PN.Amb.Penggunaan dana kompensasi adalah tindakan improsedural. Sebab statustanah negeri belum ada pembicaraan dengan Saniri Negeri dalam rapatneger!.

Kata dia, alasan Silvana tidak pernahmemberikan laporan resmi terkait penggunaan dana tersebut kepada warga,lewat saniri maupun lewat rapat negeri.Penggunaan dana kompensasi adalah tindakan improsedural. Sebab statustanah negeri belum ada pembicaraan dengan Saniri Negeri dalam rapatnegeri.

Bahwa Ketua saniri Persekutuan Adat Negeri Rumah Tiga, E.Hatulesilamengatakan, sebelumnya raja telah mengaku anggaran pembangunanberasal dari dana konpensasi penjualan tanah negeri yang berada didusun Wailela Pantai, lahan itu dibeli oleh Pemerintah Provinsi Maluku.Majelis Hakim Yang Terhormat,Bahwa yang menjadi alat bukti/ barang bukti utama dalam perkara ini adalah 1(satu) eksemplar Koran Ambon Ekspres tanggal 8 Desember 2018.

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI bin TINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Agama Jember Nomor0424/Pdt.P/2014/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin denganalasan alasan sebagai berikut:e Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama SOFIYATIbin TINAMAR, tanggal lahir 06 Maret 2000 (umur 14 tahun, 3 bulan), agamaIslam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Andongsari RT.001 RW.008 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;e Bahwa dalam wakiu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohontersebut dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (SOFIYATI bin TINAMAR)untuk menikah dengan calon suaminya TOMAR bin SANIRI;3.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya;o Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohontelah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah PermohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;ao Menimbang calon istri bernama SOFIYATI bin TINAMAR, telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadalam waktu dekat ini akan menikah dengan calon suaminya bernama TOMARbin SANIRI

karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa sertamampu membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinanyang sah; Menimbang bahwa calon suami bernama TOMAR bin SANIRI telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadengan calon istrinya nama SOFIYATI bin TINAMAR tidak ada hubungankeluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenal sertatelah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 16 tahundianggap telah cukup

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI binTINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminyabernama TOMAR bin SANIRI;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);aoe Demikian dijatunkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 14Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H, oleh kami MajelisHakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H.

Bahwa almarhum ayah Penggugat Demianus Tuhumena semasahidupnya ada memiliki Dusun Dati dengan nama Dati Sona, pemberianHalaman 2 dari 47 Hal (Putusan Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Amb),secara lisan dari Pemerintah Negeri Lilibooi / Saniri Negeri Lilibooisesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 085 / PN / X / 2011 tanggal19 Oktober 2011 dari Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang kemudiandiwariskan kepada Penggugat.; 2.

;Bahwa setahu Saksi tanah / objek sengketa tersebut adalah milik JacobRUMAIUSON. j no= noe enw noe oe non nnn nnn ne nnn non nnn nee en cen nnn een ene noeBahwa Saksi mengetahuinya karena sebagai Saniri Negeri Lilibooi,Saksi pernah turun bersama Saniri Negeri yang lainnya ke lokasidan sebagai Badan Pemerintah Desa, Saksi pernah mengatakan agarbangunan tersebut jangan dibangun dulu karena masalahnya sudahdiajukan ke Desa, namun sampai dengan sekarang ini Kepala Desatidak menindak lanjutinya.

;Bahwa Saksi sebagai Badan Saniri Negeri Lilibooy, Bapak Raja danSaniri Negeri lainnya pernah turun ke lokasi yang disengketakanHalaman 22 dari 47 Hal (Putusan Nomor : 218/Padt.G/2014/PN.Amb),oleh Penggugat dan Tergugat.;Bahwa Saksi lupa / tidak ingat lagi apakah Dominggus Nussy jugahadir pada saat itu, yang hadir pada saat itu yaitu : Bapak Raja danBadan Saniri lainnya turun ke lokasi objek sengketa tersebut.

;Bahwa Dusun Dati Sona sesuai Register Dati Negeri Lilibooi Tahun1814 tersebut merupakan Dusun Dati lenyap milik Jacob Rumarusonyang telah berpuluh puluh tahun lamanya telah ditinggalkan olehketurunannya dan dibiarkan terlantar / tidak diurus sehingga DusunDati Sona tersebut kemudian diambil alih oleh Pemerintah NegeriLililbooi yang melalui Rapat Saniri Negeri Lilibooi telah diserahkankepada Almarhum Ayah Penggugat Demianus Tuhumena.

;Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas Dusun Dati Sona yang diberikanoleh Pemerintah Negeri Lilibooi kepada Almarhum Demianus TuhumenaBEAL NU j~~~ nnn nnn ann nnn ninemsn nmin nnnBahwa Dusun Dati yang pemiliknya telah meninggal dunia dan tidakmempunyai keturunan diambil alih oleh Negeri yang kemudianmelalui Rapat Saniri Negeri dapat diberikan kepada orang yangdinilai berjasa pada Negeri tersebut.;Bahwa Saksi tahu kalau perkara ini pernah disidangkan.

, dan jika ada tiga mata dadu yang cocok/sama dengan tebakan penombok maka mendapatkan hadiah tiga kalilipat dari uang tombokannya;e Bahwa Polisi yang sebelumya telah mendapat informasi ada perjudianjenis dadu langsung melakukan penggerebekan di tempat kejadian, padaHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 485/Pid.B/2015/PN.Jmrsaat itu Polisi berhasil menangkap terdakwa 1) AGUS SUSANTO BinKUSNAN, bersama dengan terdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias PakGIFANDA yang berperan sebagai bandar, serta MUHLIS Bin SANIRI

beserta temantemannya karena bermain judi ;Bahwa perjudian tersebut bertempat di halaman samping rumah terdakwa 1)AGUS SUSANTO Bin KUSNAN di Dusun Sumberejo Desa GlundenganKecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;Bahwa saksitelah mendapat informasi ada perjudian jenis dadu langsungmelakukan penggerebekan di tempat kejadian, pada saat itu Polisi berhasilmenangkap terdakwa 1) AGUS SUSANTO Bin KUSNAN, bersama denganterdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA yang berperan sebagaibandar, serta MUHLIS Bin SANIRI

MUHLIS BIN SANIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIBbertempat di halaman samping rumah terdakwa 1) AGUS SUSANTO BinKUSNAN di Dusun Sumberejo Desa Glundengan Kecamatan WuluhanKabupaten Jember, para terdakwa bersama saksi telah ditangkap polisi karenatelah melakukan permainan judi ;e Bahwa terdakwa 1) AGUS SUSANTO Bin KUSNAN, bersama denganterdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA yang berperan sebagaibandar

, serta MUHLIS Bin SANIRI, dan SIHAB PRANOTO Bin UNTUNGsebagai para penombok ;e Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkanalat dan perlengkapan yang dibutuhkan, setelah itu para penombok menebakdan menaruh uang pada beberan bergambar mata dadu dari angka 1 (satu)sampai dengan angka 6 (enam), setelah itu bandar memasukkan 3 (tiga) buahdadu ke dalam subluk (kaleng besar yang ada tutupnya), kKemudian 3 (tiga)buah dadu tersebut dikocok di dalam subluk dengan cara diguncangkan

, danSIHAB PRANOTO Bin UNTUNG, sedangkan salah satu bandar lainnyabernama ARYO (DPO) serta para penombok lain berhasi melarikan diri ;Bahwa terdakwa 1) AGUS SUSANTO Bin KUSNAN, bersama denganterdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA dan ARYO (DPO)yang berperan sebagai bandar, sedangkan MUHLIS Bin SANIRI, danSIHAB PRANOTO Bin UNTUNG sebagai para penombok ;Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulumenyiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, setelah itu parapenombok menebak

seharusnya menarik Saniri Negeri masuk sebagai pihakdalam sengketa ini, mengingat jika Keputusan Tergugat dibatalkan tetapiKeputusan Saniri Negeri tidak dibatalkan maka nilai kepentingan Penggugatyang harus dilindungi menurut Undang Undang Peradilan Tata UsahaNegara tidaklah berarti.

Kekuatan hukum putusan incraht untuk membatalkanObjek Sengketatidaklah mengikat karena keputusan Saniri Negeri tidakdibatalkan, melalui proses uji peradilan tata usaha negara. Tergugat tidakdapat mencabut atau membatalkan Keputusan Saniri Negeri, kecualidibatalkan oleh putusan pengadilan atau oleh Saniri Negeri itu sendiri.Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No. 01/G/2017/PTUN.ABNlil.

Saniri negeri Noltoh yakni :Hal. 23 dari 44 Hal.

calon dari mata rumahparentah saniri negeri nolloth membuat permohonan ke kecamatan.

Bahwa saksi menyatakan sebagai hak tunggal mata rumah parentah iniadalah dari keturunan Pieter Huliselan; Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pembentukan saniri yang baruterhadap saniri yang lama Saksi tidak pernah mendapat SKLUO ao)

Tanggal 3Desember 2017 baru saniri melakukan konfirmasi ke raja kemudian rajamengatakan terdakwa diberikan uang pengganti karena terdakwa seringmelaporkan raja ke DPR dan Polda; Bahwa dari pengakuan raja bahwa jumlah uang yang diterimanyasejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) lebih; Bahwa saat itu saniri negeri menyarankan agar uang tersebut masuk kekas desa namun raja mengatakan bahwa semua uang yang diterima sudahhabis terpakai; Bahwa saat itu ada koordinasi antara raja dan badan saniri dan

Bahwa jabatan saksi di Negeri Tawiri saat itu adalah sebagai Saniri yangdiangkat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Walikota Ambon; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri Tawiriadalah mengawasi semua proses pelaksanaan kegiatan Pemerintahan diNegeri Tawiri termasuk pelaksanaan anggaran yang ada di Negeri Tawiri danmembuat Peraturan Negeri bersamasama dengan Pemerintah Negeri ; Bahwa selain sebagai Saniri saksi juga sebagai ketua pembangunanGereja di Negeri Tawiri; Bahwa saksi tidak

Bahwa hubungan saksi dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiriuntuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana PendukungOperasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut adalahkarena saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri ; Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksidiangkat sebagai Anggota Saniri Oleh musyawarah Saniri Negeri Tawiri,pada Tahun 2013 Oleh dan pembentukan Saniri Negeri Lengkap NegeriTawiri pada Tanggal 21 Februari 2013 ,kemudian pada

; Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksidiangkat melalui musyawarah Saniri Negeri Tawiri, pada Tahun 2013 Olehdan pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Tawiri pada Tanggal 21Februari 2013 ,kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 di Resmikan OlehWalikota Ambon dan untuk No.

Yerry Tuhuleruw (salah satu anggota saniri namun Yang bersangkutanberdiri atas nama pribadi bukan atas nama saniri);2. Joseph Tuhuleruw (Mantan Raja sekitar tahun 90an);3. Feti Alfons (dilibatkan oleh Raja namun yang bersangkutan bukanmasyarakat asli Negeri Tawiri;4. Terdakwa Johana Soplanit (masyarakat).

SANGAJI menuju ruang rapat dan melihatsaudara KAHAR SALAPUTA sedang bertengkar mulut dengan saudaraABU WAMA kemudian ABU WAMA keluar kearah belakang kantor lalusaksi (korban) ABDULLAH SALAPUTA Alias DULLAH melihat saudaraABU WAMA terjatuh kemudian saksi (Korban) ABDULLAH SALAPUTAAlias DULLAH berjalan menghampiri saudara ABU WAMA yang posisiterjatuh dibawah tanah dan mengatakan kepada ABU WAMA telahmerusak adat dikatong pung negeri, karena katong pung Negeri ini,Negeri adat, yang menyangkut dengan saniri

negeri itudiusulkan dariHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Mshmatamata rumah kepada ketua saniri, untuk saniri negeri menyampaikankepada Bupati melalui pak Camat, kenapa bapak pejabat mengatursecara diamdiam tanpa beta ketua saniri seng tau lalu tibatibaTerdakwa JAINAL SALAPUTA Alias JAI datang dari arah sebelah kirisaksi (korban) ABDULLAH SALAPUTA Alias DULLAH dan langsungmelakukan pemukulan terhadap saksi (korban) ABDULLAH SALAPUTAAlias DULLAH dengan cara mengayunkan kepalan tangan

Saksi kemudian berjalanmenghampiri ABU WAMA dan mengatakan kepada ABU WAMA telahmerusak adat di katong pung negeri, karna katong pung negeri ini negeriadat, yang menyangkut dengan saniri negeri itu diusulkan dari matamatarumah kepada ketua saniri, untuk saniri negeri menyampaikan kepadabupati melalui camat, kenapa bapak pejabat mengatur secara diamdiamtanpa beta ketua saniri seng tahu.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Arifin Alias Syamsul Bin Saniri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap

Terdakwa:
SYAMSUL ARIFIN Alias SYAMSUL Bin SANIRI