Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan KebayoranLama, Jakarta Selatan tanpa pemberi tahuan kepada Tergugat selakupemilik adalah tidak sah, perbuatan Tergugat IV tersebut bertentangandengan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan Pemberian kuasaadalah suatu pernanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaankepada seseorang lain, yang menerimanya untuk atas namanyamenyelenggarakan suatu urusan.Tergugat IV, selaku pemegang kuasa dari Tergugat I, telah mengabaikanketentuan Pasal 1802 KUHPerdata menyatakan sikuasa

memilikidasar hukum dalam mengajukan Gugatan dalam perkara aquo ; Bahwa oleh karena Surat Kuasa Istimewa hanya berlakuapabila kedua belah pihak masih hidup, sementara dalam perkaraAquo, baik Pemberi Kuasa (TJIA LIONG NIO) maupun Penerima Kuasa(OEY (BONG) HAN BOEN / OEY HAN BOEN) telah meninggal dunia, olehkarenanya Surat Kuasa Istimewa tersebut tidak berlaku lagi sesuaiketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, yang menegaskan :Halaman ke4 (keempat) ; Pemberian Kuasa Berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa

dibuktikan diatas,dan kuasa tersebut diberikan untuk kepentingan dari penerimakuasa in casu Tergugat agar ada kepastian dalam pembayaranutang PT BPR Legian, sehingga adalah sah untukmengenyampingkan ketentuan Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal1816 KUH Perdata, dan bukan prematur;Pasal 1813 KUH Perdata;"Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembalikuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentiankuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya,pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun sikuasa

; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikanatau menerima kuasaPasal 1814 KUH Perdata"si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakalaitu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa sikuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya."

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat;12.Bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata yang menentukan "Pemberiankuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa ; denganpembenitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa ; denganmeninggalnya pengampuannya ; atau paiiiinya si pemberi kuasa maupun sikuasa ; dengan perkawinannya perempuan yang memberikan ataumenerima kuasa";13.Bahwa dengan demikian, segala perobuatan hukum debitor paiiit yangberkaitan

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat;12.Bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata yang menentukan "Pemberiankuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa ; denganpembenitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa ; denganmeninggalnya pengampuannya ; atau paiiiinya si pemberi kuasa maupun sikuasa ; dengan perkawinannya perempuan yang memberikan ataumenerima kuasa";13.Bahwa dengan demikian, segala perobuatan hukum debitor paiiit yangberkaitan

Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam hubungannyadengan pemberian kuasa kepada PENGGUGAT.Pasal 1807 Kitab Undangundang Hukum Perdata:* Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatanperikatan yang diperbuat oleh sikuasa menurut kekuasaan yang telah dberikan kepadanyaPasal 1808 Kitab Undangundang Hukum Perdata:Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekotpersekot danbiayabiaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya,begitu pula untuk mernbayar

tertanggal 15 Februari 1988, oleh karenanya pertimbanganMajelis Hakim yang dengan begitu saja menyatakan Tergugat (Yayasan Eka Paksi) bertindak selaku kuasa dari Tergugat Ill(Departemen Keuangan) untuk mengurus sertifikat dari Tergugat Ill(Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI) tanpamemberikan alasan dan mempertimbangkan dasar hukumsebagaimana ketentuan Pasal 1796 tersebut di atas haruslah dibatalkanoleh Judex Juris Mahkamah Agung;Bahwa ketentuan Pasal 1797 KUHPerdata juga menentukan bahwa Sikuasa

ParaPenggugat sangat layak untuk ditolak dan Putusan Judex Facti atasperkara ini haruslah dibatalkan pada tingkat kasasi, karena banyaksekali kekeliruan Judex Facti; dalam memberikan pertimbangan danmenerapkan hukum dan merugikan Tergugat serta menunjukkanketidakadilan;Kesimpulan dan harapan.Dari semua penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:1.Hakim Judex Facti sudah keliru tidak mempertimbangkan dalildalilTergugat tentang /egal standing kuasa hukum para penggugat, sehinggasetelah meninggalnya sikuasa

Oleh karena prinsipal Penggugat telah mencabut Surat Kuasa01 Februari 2020 yang menjadi dasar diajukannya Gugatan a quo, makadengan sendirinya Gugatan a quo menjadi gugur.Pasal 1813 KUHPerdataPemberian kuasa berakhir; dengan ditariknya kembali kuasa sikuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;dengan meninggalnya; pengampuannya; atau pailitnya si pemberikuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yangtelah memberikan atau menerima kuasa.Pasal 1816 KUHPerdataHalaman

Jika namunitu. pemberitahuan penghentian ini baik karena ia dilakukan dengan tidakmengindahkan waktu, maupun karena sesuatu hal lain karena salahnya sikuasa, membawa rugi bagi si pemberi kuasa, maka orang ini harus diberikanganti rugi oleh si kuasa, kecuali apabila si kuasa berada dalam keadaan takmampu meneruskan kuasanya dengan tidak membawa rugi yang tidak sedikitbagi dirinya sendiri;Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkandengan ketentuan Pasal 1817 KUHPerdata, maka dapat ditarik

Nomor 3124 K/Pdt/2016diperbolehkan oleh ketentuan perundangundangan jika telah adanyaalat bukti surat terkait ketidak hadiran saudara Syukri Salim dalamperkara a quo, karena kematian;Ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata:Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;dengan meninggalnya pengampuannya; atau pailitnya si pemberikuasa maupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yangmemberikan atau menerima kuasa;Jadi, berdasarkan

1995 yang nyatanyata telah dibatalkan/dicabut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembalitersebut untuk mengalihkan/menjual sahamsaham milik Para PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 349 danAkta Jual Beli Saham Nomor 350, keduanya tertanggal 23 Januari 1998adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga tidak dapatdipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa in casu Para PemohonPeninjauan Kembali;Pasal 1813 KUHPerdata:Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa

Penerimaansuatu kuasa dapat pula terjadisecara diamdiam dan disimpulkan daripelaksanaan kuasa itu oleh sikuasa (pasal 1793).

Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai pemberian kuasa pada umumnyatelah diatur dalam Pasal 1792 KUHPdt s/d Pasal 1819 KUHPdt, sedangkanKuasa untuk mewakili dipersidangan diatur dalam Surat Edaran MahkamahAgungNomor 6 Tahun 1994;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk berakhirnya pemberian kuasadiaturdalam Pasa 1813 KUHPdt s/d Pasal 1819 KUHPadt ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1818 KUHPdtantaralain disebutkan : jika sikuasa

mengadakan perjanjian dengan siapa pun,menentukan isi perjanjian / pelaksanaan dan persyaratannya,menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan;Pasal 1792 KUHPerdata mengatur bahwa :Pemberian Kuasa adalah suatu peranjian dengan mana seorangmemberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanyauntuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Pasal 1813 KUHPerdata mengatur mengenai berakhirnya surat kuasadimana diatur bahwa:Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa

secara umum, termasuk didalamnya perjanjian kuasa pengajuan pemberitahuan pabeansebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Pengajuan PemberitahuanPabean adalah tetap tunduk pada ketentuanketentuan mengenaiPerjanjian Pemberian Kuasa dalam Buku III Bab XVI Pasal 17921819Kitab Undang Undang Hukum Perdata.7 Mengenai berakhirnya suatu Perjanjian Pemberian Kuasa, Pasal 1813dan 1814 Kitab Undangundang Hukum Perdata mengatur sebagaiberikut:Pasal 1813Pemberian Kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa

Surat Kuasa Nomor 2 & Nomor 3 berakhir menurut hukum karena mayoritasahli waris Datuk Muhammad Cheer sudah meninggal dunia dan adanyasurat kuasa baru tertanggal 24 Juni 2011.3.1 Bahwa Pasal 1813 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasadengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasamaupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yangmemberikan atau menerima

Hal ini juga dipertegas dalam90jawaban, duplik dan keasimpulan dari Turut Tergugat dan TurutTergugat Ill yang menyatakan bahwa pengakuan penggugat dalam AktaJual Beli No. 111 / 1977 adalah tanda tanganya tidak mengakibatkanhapusnya hak Tergugat , karena pemberian kuasa dapat dilakukansecara lisan serta penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secaradiamdiam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh sikuasa,sebagaimana dimaksud dalam pasal 1793 KUH.

Penerimaan suatu kuasa dapatpula terjadi secara diamdiam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh sikuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1793 KUHPerdata.Menimbang, bahwa pada umumnya untuk suatu perjanjian yang digolongkanpada perjanjian formil, di mana oleh undangundang diharuskan dibuat dalam bentuktertentu, yaitu dalam akta otentik, maka kuasanya pun sebaiknya dibuat pula dalambentuk otentik.

kuasa secara umum, termasuk di dalamnyaperjanjian kuasa pengajuan pemberitahuan pabean sebagaimana tertuangdalam Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean adalah tetap tundukpada ketentuanketentuan mengenai Perjanjian Pemberian Kuasa dalamBuku III Bab XVI Pasal 17921819 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Mengenai berakhirnya suatu Perjanjian Pemberian Kuasa, Pasal 1813 dan1814 Kitab Undangundang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut:Pemberian Kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa