Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 119 / Ren.00.01 / UIPPAPUA / 2016 tanggal 19 Oktober 2016, perihal Proyek PLTMG Kaimana (10 MW) Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana;74. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;75. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telahaan

Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PT JAP74.75.76.77.78.79.80.81.82.1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor :030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telahaan Teknis Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis PermohonanIzin Lingkungan UKLUPL

PLN (Persero) Unit IndukPembangunan Papua Nomor : 119 / Ren.00.01 / UIPPAPUA / 2016tanggal 19 Oktober 2016, perihal Proyek PLTMG Kaimana (10 MW)Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Kaimana;1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor :030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telahaan

Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PT JAP75.76.77.78.79.80.81.82.Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas(PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telahaan Teknis Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan TeknisPermohonan Izin Lingkungan UKLUPL PLTMG Kaimana (10 MW);1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup

Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari2009 sebesar Rp. 260.000.000,00 kepada Bendahara Desa KarangJinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU:1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku:Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);Surat

Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari2009 sebesar Rp. 260.000.000,00 kepada Bendahara Desa KarangJinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU:1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku;Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);Hal.

Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari2009 sebesar Rp. 260.000.000,00 kepada Bendahara Desa KarangJinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU:1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku;Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);Surat

kuantitas atau volume tanahtimbun terdapat/ditemukan selisih kuantitas atau volume tanah timbunanpadat sebesar : 88.543,74 73.205,15 = 15.338,59 (terbilang : Lima BelasRibu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapam dan 59/100 ) meter kubik tanahtimbunan padat.Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT GTOBahwa mekanisme pencairan dana pekerjaan pematangan lahan terminalDungingi Lanjutan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas PU dan KimpraswilKota Gorontalo yakni pada awalnya pengajuan permohonan tambah uang/telahaan

Setelah keluar telahaan dari Bapak Walikota,dibuat SPP dan kwitansi oleh bendahara pembantu bidang Cipta Karya,setelah itu Bendahara pengeluaran dan KPA tandatangani kwitansi dan SPPtersebut, kemudian setelah ditandatangani SPP tersebut kemudian dibuatkanSPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU & Kimpraswil KotaGorontalo, setelan berkas lengkap kemudian dibawa ke BPKAD kemudiandikeluarkan SP2D.

No. 2408 K/Pid.Sus/2015Rangking III atas nama Ida Nursanti dan Dwi Entari luas 5.002 M2, kajiandan telaahan tersebut ditanda tangani Ketua PA Blora tanggal 4 Februari2008 dan dikirim ke Mahkamah Agung RI dengan tetap mencantumkan(menulis) bahwa sertifikat tanah No. 00289 luas 1.597 M2 yangtercantum dalam dokumen penawaran tanggal 1 Februari 2008 atasnama Ida Nursanti padahal masih atas nama SUKIJAN.Bahwa atas Kajian dan telahaan tersebut Mahkamah Agung meninjaulokasi akan tetapi Tim peninjau MA tidak

bertemu dengan masingmasingpemilik tanah guna mengecek bukti kepemilikannya seperti yangtercantum dalam kajian dan telahaan yang dibuat Panitia pengadaan danlangsung menetapkan tanah yang berlokasi di jalan Raya BloraCepuDesa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dengan luas 5.002 M2SHM.00394,00289.00377 Atas nama Penawar Ida Nursanti dan DwiEntari Handayani sebagai Lokasi/Ianan Kantor Pengadilan Agama Blorayang tertuang dalam Surat keputusan Sekretaris MARINomor:MA/SEK/007/SK/II/2008 tanggal 25

PPU;1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

Ku.954.1/024/ 2009tentang penunjukan/penetapan pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang,kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran danbendahara penerimaan pada RSUD Dr.Zainal Abidin propinsi NAD tahun anggaran2009 tanggal 21 Januari 2009 berserta lampirannya;1 (satu) eks arsip surat No : 031/PAN/PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 06 Maret 2009perihal Usulan Penetapan HPS/OE1 (satu) lembar Asli telahaan staf dari kepala bagian bina program dan pemasarankepada direktur RSUD Dr.Zainal

Zainal Abidin propinsi NAD tahunanggaran 2009 tanggal 21 Januari 2009 berserta lampirannya;1 (satu) eks arsip surat No : 031/PAN/PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 06 Maret 2009perihal Usulan Penetapan HPS/OE;1 (satu) lembar Asli telahaan staf dari kepala bagian bina program dan pemasarankepada direktur RSUD Dr.Zainal Abidin tanggal 26 Febuari 2009 hal acuan/refrensispesifikasi pengadaan alat kedokteran magnetik resonasi imaging (MRI) 3 Teslauntuk pelaksanaan pelelangan;1 (satu) asli perbandingan spesifikasi

Zainal Abidin propinsi NAD tahun anggaran 2009tanggal 21 Januari 2009 berserta lampirannya;1 (satu) eks arsip surat No : 031/PAN/PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 06Maret 2009 perihal Usulan Penetapan HPS/OE;14629 (satu) lembar Asli telahaan staf dari kepala bagian bina program danpemasaran kepada direktur RSUD Dr.

Zainal Abidin propinsi NAD tahun anggaran 2009tanggal 21 Januari 2009 berserta lampirannya ;28 1 (satu) eks arsip surat No : 031/PAN/PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 06Maret 2009 perihal Usulan Penetapan HPS/OE ;29 (satu) lembar Asli telahaan staf dari kepala bagian bina program danpemasaran kepada direktur RSUD Dr.

Mutiara Halim ;Bahwa tim melakukan telaahan staf karena didasarkan pada permintaan Bupati.SJAHRAZAD MASDAR sebagaimana surat tugas Nomor : 094/941/427.1/2008 tanggal 01 September 2008;Bahwa dalam telahaan staf tersebut diketuai oleh saksi sebagai Asisten ekonomi danpembangunan, sdr. HANIFAH DYAH EKASIWI, SE Kepala Inspektorat KabupatenLumajang, Ir. INDAH AMPERAWATI, MSI Kepala Bappeda, Ir. NURUL HUDAKepala Bagian Ekonomi, Drs.

Mutiara melebihi pendapatan yang42diperoleh PDP Semeru sebelumnya yang hanya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah), maka peserta sepakat untuk menyetujuinya lalu dibuatlah telahaan staf padawaktu itu saksi yang paraf kemudian ditandatangani oleh Sekda lalu diajukan keBupati, setelah turun dari Bupati lalu kepada Terdakwa sebagai Sekda dan kemudian langsung diproses ;Bahwa hasil telahaan staf tersebut mengenai kerja sama antara Pemkab dengan CV.Mutiara dengan ketentuan pihak CV.

.-- 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telahaan Teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis Permohonan Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);

76.-- 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT.

PLN (Persero) Unit IndukPembangunan Papua Nomor : 119 / Ren.00.01 / UIPPAPUA / 2016tanggal 19 Oktober 2016, perihal Proyek PLTMG Kaimana (10 MW)Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Kaimana;1 (Satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor :030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telahaan

Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PT JAP74.75.76.V7.78.79.80.81.Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana;1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati KaimanaNomor : 030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi UntukKeperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas(PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;1 (Satu) Rangkap Photo Copy Surat Telahaan Teknis Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.Kaimana

11. 1 (satu) Berkas fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 522.21/875/Dk-III/V/2014, tentang Surat Keterangan Telahaan Spasial, tertanggal 16 Mei 2014.
12. 1 (satu) Berkas fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3127/15.1-300/VIII/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 03 Agustus 2009.

35. Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Pelabuhan Umum 1 (satu) Berkas fotocopy Telahaan Staf Dinas Pengedalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Kenyamukan Kecamatan Sangata Utara, tertanggal 02 Agustus 2011.

38. 1 (satu) Berkas fotocopy Telahaan Staff Dinas Pengendalian Tanah Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Kenyamukan Kecamatan Sangata Utara, tertanggal 27 Agustus 2012.

No.19/PID.TPK/2016/PT.SMR11.12.13.14.15.16.17.18.1 (satu) Berkas fotocopy Surat Dinas Kehutanan KabupatenKutai Timur Nomor : 522.21/875/DkIII/V/2014, tentang SuratKeterangan Telahaan Spasial, tertanggal 16 Mei 2014.1 (satu) Berkas fotocopy Surat Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 3127/15.1300/VIII/2009, tentangPetunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tertanggal 03 Agustus 2009.1 (satu) Berkas fotocopy Surat Kepala Badan PertanahanNasional Republik

No.19/PID.TPK/2016/PT.SMR37.38.39.40.41.42.1 (Satu) Berkas fotocopy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pelabuhan Umum Sangata Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiTimur Seluas + 100 Ha Yang Terletak Di Desa Sangata UtaraKecamatan Sangata Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02September 2012.1 (satu) Berkas fotocopy Telahaan Staff Dinas PengendalianTanah Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur tentang MohonBiaya

Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 21Mei 2007.Peraturan pasal 2 Menteri Keuangan Sri Mulyani, tertanggal23 April 2008.1 (satu) Berkas fotocopy Surat Kementerian KehutananDirektorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan KawasanHutan Wilayah IV Nomor : S.894/BPKH.IV2/2012, tentang TelaahKawasan Hutan Terhadap Lokasi Pelabuhan Rakyat Sangata,tertanggal 1 November 2013.1 (satu) Berkas fotocopy Surat Dinas Kehutanan KabupatenKutai Timur Nomor : 522.21/875/DkIII/V/2014, tentang SuratKeterangan Telahaan

Dan Bangunan Serta Benda Benda Diatanya DiKabupaten Kutai Timur, tertanggal 15 April 2010.1 (satu) Berkas fotocopy Berita Acara PelaksanaanPengukuran Dalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pelabuhan Umum ~ Sangata Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai TimurSeluas + 25 HA Yang Terletak Di Desa Sangata Utara KecamatanSangata Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Agustus 2011.Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Pelabuhan Umum 1 (satu)Berkas fotocopy Telahaan

TimurSeluas + 100 Ha Yang Terletak Di Desa Sangata Utara KecamatanSangata Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 07 Oktober 2010.1 (satu) Berkas fotocopy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pelabuhan Umum ~ Sangata Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai TimurSeluas + 100 Ha Yang Terletak Di Desa Sangata Utara KecamatanSangata Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02 September 2012.1 (satu) Berkas fotocopy Telahaan

BumiJaya Prima Etam tanggal 7 Februari 2018 Nomor : 541.23/561/lminerbadan Telahaan staf Januari 2018 dari Dinas Energi dan Sumber DayaMineral.ll. Bahwa IUP OP PT.BJPE berakhir tahun 2017 oleh terdakwa sebagaidirektur berdasarkan akta nomor 08 tanggal 30 Desember 2014 melakukankewajibanya memperpanjang IUP OP PT.BJPE telah berakhir.TanggapanBahwa dalam kepengurusan jajaran direksi PT. Bumi Jaya Prima Etam yangterdaftar di AHU kementerian Hukumdan Ham RI:a.

Pancoran, Jakarta Selatan ;

1. Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014 (beserta lampirannya)
2. Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014 (beserta lampirannya)
3. Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal : Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;
4. Surat Perintah Tugas Nomor

Pancoran, JakartaSelatan ;Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014(beserta lampirannya)Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014(beserta lampirannya)Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal :Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014,menugaskan

Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014 (besertalampirannya)23.

Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014 (besertalampirannya)Hal 121 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 PerihalPelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LingkunganPemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014,menugaskan : Ir.

Skala 1:20.000 Proyek Inpres 1983/1984 belum disahkan olehMenteri Kehutanan, diberi tanda bukti T11;12.Fotocopy Surat Keterangan Lembang Batualu Selatan Nomor: 01/LBS/VI/2014Tanggal 20 Juni 2014, diberi tanda bukti T12;13.Fotocopy Surat Penetapan Lokasi Tongkonan Tondok Kao Lembang BatualuSelatan Telahaan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten TanaToraja Nomor: 522/346/HutBun TT/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, diberitanda bukti T13;14.Fotocopy Surat Penetapan Hutan Adat Tongkonan Tondok

Kao Telahaan StafSekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 2 Oktober 2014, diberi tandabukti T14;15.

DAU;e Satu buah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor:188.452009 tahun 2009 tentang penunjukan ketua dan bendahara penitiapembangunan/ rehabilitasi ruang kelas SD yang bersumber dari DAKbidang pendidikan Kab.Kep.Mentawai tahun anggaran 2009;e Slip bukti setoran tahap I sebesar 50 % untuk 57 sekolah penerima DAKdan DAU;e Slip bukti setoran tahap II sebesar 40 % untuk 57 sekolah penerima DAKdan DAU;e Slip bukti setoran tahap HI sebesar 10 % untuk 57 sekolah penerima DAKdan DAU;e Satu buah Telahaan

Staff No: 2.351/DISDIKKKM/X/2009 Tanggal 8oktober 2009 dan Lampirannya.e Satu buah Telahaan Staff No: 2565/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 1Desember 2009 dan lampirannya;e Satu buah Telahaan Staff No: 2703/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 15Desember 2009 dan lampirannya.Halaman 25 dari 26250.

Staff No: 2.351/DISDIKKKM/X/2009 Tanggal 8oktober 2009 dan Lampirannya.e Satu buah Telahaan Staff No: 2565/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 1Desember 2009 dan lampirannya;e Satu buah Telahaan Staff No: 2703/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 15Desember 2009 dan lampirannya.Penyitaan Tanggal 08 November 2011, dari SUWARDI, S.Pd.SD (Plt.

Staff No: 2.351/DISDIKKKM/X/2009 Tanggal 8oktober 2009 dan Lampirannya.e Satu buah Telahaan Staff No: 2565/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 1Desember 2009 dan lampirannya;e Satu buah Telahaan Staff No: 2703/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 15Desember 2009 dan lampirannya.e Penyitaan Tanggal 08 November 2011, dari SUWARDI, S.Pd.SD (Plt.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.Sepaku.Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir Sesuai dengan aslinya).Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.Sepaku.74.7 Ds76.tis78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.46Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya).Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal2 Februari 2005 tentang

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahanSetdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008,perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat(Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahanSetdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008,perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawitrakyat (Pilot Project) di Kec.

Bahwa penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan TidakHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada IRVAN MUSTARIdan WAHYUDI SYAH, S.Sos didasari atas usul dari pejabat yangberwenang melaksanakan fungsi manajemen Aparatur SipilNegara yang disertai dengan telahaan staf dari BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;d.

PPU.73. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku.74. Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).75.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.Sepaku.Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya).Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

Telahaan staf tersebut berisi dasarpermintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupauraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikansendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasarHalaman 6 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDGpermintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupauraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikansendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (UPRIADI).

berharga danlainnya tanpa sepengetahuan saksi Djalel Saragih selaku Kepala DinasPendapatan Pemko Pematang Siantar sehinggapertanggungjawabannya tidak dapat dibuat.Bahwa selanjutnya saksi Djalel Saragin selaku Kepala DinasPendapatan Pemko Pematang Siantar membuat keberatan dengan caramembuat TELAAHAN STAF kepada Walikota dengan nomor : 970/355/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal penyelesaian panjar kas atasbeban biaya cetakan beban TA.2003 dan biaya perjalanan dinas luardaerah TA.2003 dan dalam surat telahaan

dan lainnya tanpa sepengetahuan saksi DjalelSaragih selaku Kepala Dinas Pendapatan Pemko Pematang Siantar sehinggapertanggungjawabannya tidak dapat dibuat.1.Bahwa selanjutnya saksi Djalel Saragin selaku Kepala DinasPendapatan Pemko Pematang Siantar membuat keberatan dengan caramembuat TELAAHAN STAF kepada Walikota dengan nomor : 970/355/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perinal penyelesaian panjar kas atasbeban biaya cetakan beban TA.2003 dan biaya perjalanan dinas luardaerah TA.2003 dan dalam surat telahaan

Setelah proposal dan Pertanggung jawaban berada diBagian Kesra Setda Bangli tidak ada dilakukan verifikasi /pengujian terhadap proposal terlebin dahulu yang diketuaioleh Kabag Kesra saat itu Nyoman Puja (Pejabat YangLama) dan dilanjutkan lagi oleh Wayan Rupa (pejabat yangbaru) sehingga tidak ada diterbitkan telahaan sebagai hasildari verifikasi yang telah dilakukannya akan tetapi KabagKesra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) langsungmencairkan dana sesuai dengan besaran atau total danayang telah

Setelah proposal dan Pertanggung jawaban berada diBagian Kesra Setda Bangli tidak ada dilakukan verifikasi /pengujian terhadap proposal terlebih dahulu yang diketuaioleh Kabag Kesra saat itu Nyoman Puja (Pejabat YangLama) dan dilanjutkan lagi oleh Wayan Rupa (pejabat yangbaru) sehingga tidak ada diterbitkan telahaan sebagai hasildari verifikasi yang telah dilakukannya akan tetapi KabagKesra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) langsungmencairkan dana sesuai dengan besaran atau total danayang telah