yangmemeriksa dan mengadili perkara ini adalah salah menerapkan hukumsebab telah mengkesampingkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 624K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 dan Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22Maret 1972 yang dijadikan acuan dalam memutus perkara ini padahalsudah ada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang dapat dijadikanacuan dalam menentukan sikap untuk mengambil putusan perkara ini dantata urutannya kedudukan UndangUndang lebih tinggi tingkatnya

(bukti P.PK.1A) yo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda Nomor : 135/Perd/1994/PT.KT.Smda. yo Putusan MahkamahAgung RI.No.2377 K/Pdt/1995 tanggal 27 Nopember 1997 (bukti P.PK.1C),yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap ini dapat dikatagorikansebagai bukti baru untuk permohonan Peninjauan Kembali yang dalam halini merupakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih duluatau tingkatnya sama serta obyek sengketanya sama putusan perkara yangdimohonkan Peninjauan Kembali

Pasal 67 hurufe : Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;B. Pasal 67 huruff : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata;C. Pasal67 hurufb : Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsuratbukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan;Ad. A.

Pasal 67 huruf e: Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain;Bahwa didalam alasan Peninjauan Kembali yang mendasarkan Pasal 67huruf e disyaratkan halhal sebagai berikut:1.Pihakpihak yang bersengketa di dalam 2 (dua) putusan adalah sama;Bahwa dalam perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali, yaituPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3249 K/Pdt/2012 tertanggal 5 Desember 2013 Juncto

menempati dengan seizin Tergugat untuk mengosongkandan menyerahkan persil dan gedung sengketa kepadaPenggugat tidak dapat diterima;Kesimpulan:Dari kedua putusan tersebut di atas telah nyata bahwa terdapatpertentangan satu dengan yang lain;Bahwa dari alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang telahdiuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa alasan PermohonanPeninjauan Kembali telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal67 huruf e: Apabila antara pihakpihak yang sama mengenaisuatu soal yang sama atau sama tingkatnya

kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripadayang dituntut;d Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;1011e Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata;4 Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya hanyamenyatakan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sehingga olehkarenanya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;5 Bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan adanyaNovum (surat bukti baru) yang bersifat menentukan, dimana apabila antara pihakpihak yang sama menoenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Bahwa setelah meneliti secara seksama substansi permohonan Pemohon adalahkepentingannya yang dirugikan terhadap terbitnya suatu Surat Keputusan TataUsaha Negara, sehingga tidak dapat diuji melalui lembaga Hak Uji Materiilperaturan perundangundangan yang tingkatnya dibawah undangundang melainkanharus dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil dimaksudbukan merupakan peraturan perundangundangan di bawah undangundangsebagaimana dimaksud

setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputustanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;Halaman 11 dari 14 hlm Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PTA Smg.e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya

yang terletak diDesa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudusdengan batas batas:Sebelah utara : Sutamto,Sebelah selatan : Wargono, Purwanto,Sebelah timur : Noer Komisah, Karto Ngatipah,Kasmito, Saimin,Hal. 13 dari 17 hal.Put.No. 511 PK/Pdt/2007Pardi,Sebelah barat : Kaerun, Rakibin, Kusnin;adalah harta peninggalan almarhum Sarmani Temu;Maka menurut Perma No. 2/1985 menyatakan: Apabilaantara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yangsama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang samaatau. sama tingkatnya

Terdapat kesamaan antara pihakpihak dan mengenai suatu soal yang sama, tapioleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain (Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 1985).3.

dengan SHP 34 dan 36 Tahun 1963 atau tidak terdapat hubunganhukum perolehan dari Penggugat/William Chandra.Berdasarkan Bukti Pemohon2 dapat disimpulkan bahwa Penggugat/William Chandra tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dalam SHPNomor 34 dan 36 Tahun 1963, sehingga Penggugat tidak dapat sebagai /egalstanding sebagai Penggugat karena tidak ada kepentingan hukumnya yang harusdilindungi.Terdapat kesamaan antara pihakpihak dan mengenai suatu soal yang sama, tapioleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

1996/PN.Kbi. tertanggal 30 April 1996 tidak mempunvai kekuatanhukum";Bahwa, Putusan perkara perdata No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj, tertanggal14 Januari 1999 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 9/Pdt/2000/PTMdn, tertanggal 10 Mei 2000 dan Putusan Mahkamah Agung R.1No. 2081 K/Pdt/2002, tertanggal 6 Februari 2007 ;Bahwa, berdasarkan poin a dan b sebagaimana diuraikan diatas makaantara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

itu dari uraianuraian tersebut, Pemohon PeninjauanKembali dapat membuktikan putusan Judex Facti adalah salah dalampelaksanaan maupun penerapan hukum yang berarti ada kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata maka putusan a quo tersebut haruslah dibatalkan ; Bahwa, oleh karena alasanalasan dan dasar hukum PermohonanPeninjauan Kembali ini didukung adanya putusan perkara perdata antara parapihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

OKIUntuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan yangbersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi yangmembawahinya diberi wewenang mengambil ahli fungsi BadanPimpinan yang vakum tersebut dan secepatnya harus membentukBadan Pimpinan Sementara, dengan tugas seperti butir 5;Bahwa BAB XVI Butir 5 Pedoman Ketatalaksanaan OrganisasiPerkumpulan Gapensi :Acara pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Furmaturdan 2 (dua) orang Anggota Formatur dalam musyawarah harusdilakukan dalam waktu yang cukup

dalil Penggugat yang menyatakankalaupun benar Pengawas belum terbentuk quod non makatindakan Tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 15 angka 6 Anggaran Dasar Gapensi, yang mengaturbahwa apabila terdapat kekosongan Pengawas, yang harusdilakukan adalah membentuk pengawas, bukan mengabil alihkewenangan Pengawas;Bahwa berdasarkan BAB XVI butir 7 Pedoman KetatalaksanaanOrganisasi Perkumpulan Gapensi :Untuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan = yangbersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya

DKUntuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan yangbersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi yangmembawahinya diberi wewenang mengambil ahli fungsi BadanPimpinan yang vakum tersebut dan secepatnya harus membentukBadan Pimpinan Sementara, dengan tugas seperti butir 5;Bahwa BAB XVI Butir 5 Pedoman Ketatalaksanaan OrganisasiPerkumpulan Gapensi :Acara pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Furmaturdan 2 (dua) orang Anggota Formatur dalam musyawarah harusdilakukan dalam waktu yang cukup

menerapkanhukum sebagaimana mestinya, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan hanya menilai dan mempertimbangkan Bukti T. saja,berupa keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280 tahun 2007tanggal 30 Mei 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PejabatEselon lla Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang pada diktumkeduanya disebutkan bahwa masa jabatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah 4 (empat) Tahun. dimana Judex Facti hanyamempertimbangkan peraturan yang lebih rendah tingkatnya

perseorangan Federasi Serikat Pekerja/Buruh berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undangundang No. 2 tahun2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengantegas mengatur yaitu :Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapatbertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di PengadilanHubungan Industrial untuk mewakili anggotanya,maka berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak untuk mewakilipekerja/buruh untuk beracara dihadapan Pengadilan adalah PengurusSerikat Pekerja pada setiap tingkatnya

organisasi pekerja/ouruh yang dapat mewakilianggotanya dihadapan Pengadilan adalah anggota dari SerikatPekerja BUKAN anggota perseorangan Federasi Serikat Pekerja/Buruh berdasarkan Pasal 87 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHIbahwa:Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindaksebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untukmewakili anggotanya, Sehingga yang berhak mewakili pekerja/buruh beracaradi Pengadilan adalah Pengurus Serikat Pekerja pada setiap tingkatnya

Bahwa Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugat karna masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh MasriLenggang Mangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karenalelaki tertua dalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalahNarlis, tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwa ketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak

Eksepsi Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugatkarena masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh Masri LenggangMangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karena lelaki tertuadalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalah Narlis,tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwaketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak

punggung saksikorban oleh terdakwa dipukul dengan mempergunakan spring hinggaspring tersebut putus, terdakwa juga menyulut dengan rokok kaki saksi korban sehingga darahkeluar dari wajah, mulut dan hidung saksi korban.e Bahwa setelah wajah saksi koroban bengkak semua dan berdarah, terdakwa mengajak saksikorban ke kamar mandi terdakwa mengguyur saksi korban dengan air kemudian saksi korbanmengambil handuk yang ada didalam kamar setelah itu terdakwa menanyai lagi masalahhubungan saksi korban dengan kakak tingkatnya

ANTARA PIHAKPIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL YANGSAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMAATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANGBERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008,tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.

No. 543 PK/Pdt/2010yang sama yang oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.Bahwa Amar (Dictum) Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 Jo. PutusanPengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.

Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996,yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana pihakpihaknya (Subyeknya)sama, mengenai suatu soal yang sama (obyeknya sama), atas dasar yangsama yang oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan demikianPutusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008 tertanggal 8 Oktober 2008jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Hal ini karena Surat Edaran Menkeh tingkatnya lebih rendahdari undangundang dan/atau dengan Peraturan Pemerintah, juga SuratEdaran Menkeh bertentangan dengan prinsip pembaharuan hukum. Dengandemikian ada 2 alasan pokok untuk meninjau Surat Edaran MenteriKehakiman tersebut yakni:a. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 8Tahun 1981;Hal 13 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012b.

Surat Edaran tingkatnya lebih rendah dari UndangUndang Nomor 8Tahun 1981;Bahwa permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas olehPengadilan Tinggi Tanjungkarang juga seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima, karena memori kasasi tidak memuat bantahan bahwa pembebasantersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari tuntutan hukum berdasarkanalasan bahwa pembebasan tersebut tidak murni, juga tidak terdapatkeberatankeberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atastafsiran yang kurang benar atau kurang

Tergugat hanya mencari Penggugat jika ada keperluan danhanya untuk memenuhi kebutuhan biologis Tergugat yang menurutPenggugat tingkatnya cukup tinggi .Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkaraini untuk menjatunkan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;2.

Bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) ini, diajukandengandidasarkan pada Pasal 67 huruf e Undangundang Nomor : 5Tahun2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 14Tahun 1985tentang Mahkamah Agung:Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soalyangsama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan dengan yang lain;2.

dalil) olehTergugat II dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pol, tersebut ketikamengajukan gugatan perlawanan eksekusi melawan ibu kandung PemohonPK semula Turut Tergugat (vide Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor01/Pdt.Plw/2009/PN Pol, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3024K/Padt/2010, yuncto Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah AgungNomor 342 PK/Pdt/2013, yang berarti, bahwa Antara pihakpihak yangsama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.