dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

HB Associates, beralamat dia Jalan Bilal Nomor 77, Kelurahan Pulo praan Darat , Kecamatan Medanwe Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT: sS M Eu WANey BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan disGedung III Lantai = Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen:Sutoyo Nomor Ce Jakarta Timur, diwakili oleh Tjahjo Kumolo, dabatanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok (asi selakuKetua Baan Pertimbangan Kepegawaian, dalam perkard ni

DEMIANUS WANEY, S.H., M.H.,2. EDUARD KUWAY, SH.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/PenasehatHukum, tempat tinggal Kompleks Swafen Permai Nomor 17 Manokwari,Provinsi Papua Barat;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahuluTERGUGAT;2. Nama Badan Hukum: PT.INDOPRIMA MANOKWARIPERKASA;Tempat kedudukan : Manokwari, Provinsi Papua Barat;Berdasarkan Akta Pendirian PT.

: 43 Tahun/ 19 Maret 1974;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Trikora Maripi RT.0O1 RW.004,Kelurahan Anday, Distrik ManokwariSelatan, Kabupaten Manokwari, ProvinsiPapua Barat;Atau. di Jalan Palapa Reremi PerumPemda No. 41, Distrik Manokwari Barat,Kabupaten Manokwari, Provinsi PapuaBarat;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada DinasPendidikan Provinsi Papua Barat;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat HukumnyaDemianus Waney

Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan diKantor Advokat dan Penasehat Hukum DEMIANUS WANEY, SH., MH,beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17 Manokwari, Papua Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2017;Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkanPenetapan/Perintah penahanan oleh:1. Penyidik Pada Kejaksaan Tinggi Papua:1.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampaidengan tanggal 7 Desember 2016;Putusan perkara TIPIKOR Nomor 15/PID.SUSTPK/2017/PT JAP.

Paul AJ Waney,TH,M.MA, pada tanggal 03 Mei 2014 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 3674 /KW 07052014-0008 tertanggal 09 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Saksi Frida Penina Waney, SE. dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota danketerangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantumdalam berita acara pemeriksaan penyidikan Semuanya benar;Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat selaku bendahara SetdaKab.Teluk atas kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni diKota Sorong;Bahwa yang menjabat sebagai KPA untuk pekerjaan

pekerjaan tersebut adalah sebesarRp. 1.400.000.000 yang dipergunakan untuk kegiatan pembersihanlahan, pematangan lahan dan penimbunan yang berlokasi dijalantrikora km. 07 kota Sorong; Bahwa untuk pekerjaan TA 2010, yang menjadi KPA atas pekerjaanpembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 yaitusdr.Alm.A.NAURI selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni kemudian digantikanoleh sdr.WIM FIMBAY selaku Sekda, Sebagai PPK dan PPTK yaituDECKY ASMURUF, SE , Sebagai Bendahara pengeluaran sdr.FRIDAPENINA WANEY

NAURI, BA dan prosespembayaran secara cicil Sampai dengan lunas pada tahun 2013; Bahwa Jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan asramamahasiswa Bintuni dikota Sorong TA yaitu sebesar Rp. 1.399.000.0000yang dilakukan pembayaran pada tahun 2011 dan pejabat yangditunjuk sebagai KPA dan PPK dalam penandatanganan kontrak tahun2010 yaitu sdr.DAVID SABARU selaku Assiten bidang administrasiSetda Kab.Teluk Bintuni, selaku PPTK Decky Asmuruf, bendaharapengeluaran sdr.FRIDA WANEY, KPA untuk pencairan tahun

D.DAVID SEBARU, KPA pencairan dana pada TA 2011yaitu sdr.Drs.WIM FIMBAY, MM selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni ,Sebagai PPK dan PPTK yaitu saya sendiri an.DEREK ASMURUF, SE,Sebagai Bendahara pengeluaran sdr.FRIDA PENINA WANEY, SebagaiPenyedia barang / jasa atas pekerjaan yaitu.

SEJAHTERA sesuaidengan SP2D nomor: 1600/ SP2D LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2011tgl. 11 agustus 2011 , realisasi dengan SP2D senilai Rp.1.399.000.000 Untuk tahun 2010 dengan dasar adanya tagihan danpermintaan pembayaran dari pihak penyedia barang / jasa sehinggaatas tagihan tersebut dilakukan proses pembayaran yang kemudianditindak lanjuti dengan adanya SPD~ yang ditandatanganisdr.FERDINAN TIMISELA, SH selaku BUD, SPPLS ditandatanganioleh Saksi sdr.DECKY ASMURUF, SE selaku PPTK dan sdri.FRIDAPENINA WANEY

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal14 Oktober 2020;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Demianus Waney, S.H., M.H., danEduard Kuway, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum DemianusWaney, S.H., M.H., & Partners di Kompleks Swaven Permai No. 17 Manokwari,Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020 dantelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 29September 2020 Nomor 197/Leg.SK/HKO1/2020/PN Mnk;Pengadilan

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;Terdakwa di persidangan pengadilan Tipikor tingkat pertamadidampingi Penasihat Hukumnya DEMIANUS WANEY. SH.MH.,Advokat N.I.A (Peradi ) 94.10379 yang berkedudukan dikantorAdvokatDEMIANUS WANEY.

Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang siasia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi keduabelah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraianmerupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepasdari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuksyari di dalam Kitab AlFighiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527y~ gsi, Dex eesiodlles: 4 &te Ain ll hin) ert VY ote el dete oy tall aye htt waney

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak Tanggal 8Desember 2017 sampai dengan Tanggal 5 Februari 2018;Terdakwa didampingi oleh Demianus Waney, S.H., M.H., Penasihat Hukumyang berkedudukan di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum di KompleksSwafen Permai Nomor 17 Manokwari, Papua Barat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan kKetua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor191/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 8 November 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B

Saksi Frida Penina Waney, SE. dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:halaman 32 dari 118 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota danketerangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantumdalam berita acara pemeriksaan penyidikan Semuanya benar; Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat selaku bendahara SetdaKab.Teluk atas kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni

pekerjaan tersebut adalah sebesarRp. 1.400.000.000 yang dipergunakan untuk kegiatan pembersihanlahan, pematangan lahan dan penimbunan yang berlokasi dijalantrikora km. 07 kota Sorong; Bahwa untuk pekerjaan TA 2010, yang menjadi KPA atas pekerjaanpembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 yaitusdr.Alm.A.NAURI selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni kemudian digantikanoleh sdr.WIM FIMBAY selaku Sekda, Sebagai PPK dan PPTK yaituDECKY ASMURUF, SE , Sebagai Bendahara pengeluaran sdr.FRIDAPENINA WANEY

NAURI, BA dan prosespembayaran secara cicil Sampai dengan lunas pada tahun 2013; Bahwa Jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan asramamahasiswa Bintuni dikota Sorong TA yaitu sebesar Rp. 1.399.000.000yang dilakukan pembayaran pada tahun 2011 dan pejabat yangditunjuk sebagai KPA dan PPK dalam penandatanganan kontrak tahun2010 yaitu sdr.DAVID SABARU selaku Assiten bidang administrasiSetda Kab.Teluk Bintuni, selaku PPTK Decky Asmuruf, bendaharapengeluaran sdr.FRIDA WANEY, KPA untuk pencairan tahun

D.DAVID SEBARU, KPA pencairan dana pada TA 2011yaitu sdr.Drs.WIM FIMBAY, MM selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni ,Sebagai PPK dan PPTK yaitu saya sendiri an.DEREK ASMURUF, SE,Sebagai Bendahara pengeluaran sdr.FRIDA PENINA WANEY, SebagaiPenyedia barang/jasa tas pekerjaan yaitu.

SP2DLS /SETDA/APBD Bintuni/2012 tgl. 06 Juli 2012 , realisasi denganSP2D senilai Rp. 996.864.000.000 dengan dasar adanya tagihan danpermintaan pembayaran dari pihak penyedia barang/jasa sehingga atastagihan tersebut dilakukan proses pembayaran yang kemudianditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SPD yang ditandatanganihalaman 53 dari 118 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Mnksdr.FERDINAN TIMISELA, SH selaku BUD, SPPLS ditandatanganioleh saya sdr.DECKY ASMURUF, SE selaku PPTK dan sdri.FRIDAPENINA WANEY

yakni :1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPPLS/SETDA/APBDBTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPMLS/ SETDA/APBDBTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;3) Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2DLS/SETDA/APBDBTN/2012 tanggal 6 Juli 2012Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selakuKuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa memerintahkan DECKYASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,FRIDA PENINA WANEY

= selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikutmenandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebuttanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progreskemajuan pekerjaan;Halaman 14 dari Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PT JAP15Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairanTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat PembuatKomitmen, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan dan FRIDA PENINA WANEY tidak

= selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikutmenandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebuttanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progreskemajuan pekerjaan;Halaman 36 dari Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PT JAP37Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairanTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat PembuatKomitmen, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan dan FRIDA PENINA WANEY tidak

FRIDA PENINA WANEY tidakHalaman 95 dari Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PT JAP96melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaianKegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAHdengan Dokumen Kontrak Nomor : 029/KONT/DAUASRAMA/SETDA/III/2012tanggal 28 Maret 2012;Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TahunAnggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilanratus sembilan

,M.M dkk berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor:181.1/23/GPB/2019 tanggal 17 Januari2019 dan kepada Demianus Waney ,S.H.,M.HAdvokat /Penasehat Hukum pada Kantor AdvokatDemianus Waney ,S.H.

2019 sampai dengan tanggal 21April 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei2019;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12Agustus 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DEMIANUS WANEY

, SH., MHberalamat di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum DEMIANUS WANEY,SH.

,MH &Patner di kompleks Swafen Permai Nomor 17 Manokwari, Provinsi Papua Baratberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar diHalaman 2 dari Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PT JAP3Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor:64/Leg.SK/HK.01/2019/PN Mnk, tanggal 25 Januari 2019;Terdakwa II, didampingi olen Penasehat Hukum DEMIANUS WANEY, SH., MHberalamat di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum DEMIANUS WANEY, SH., MH& Patner di kompleks Swafen Permai nomor 17

KRI Ki Hajar Dewantara RT.002 RW.004, DistrikAmban, Kabupaten Manokwari;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan PNS Dinas Sosial, Provinsi Papua Barat;Pendidikan : S1 (Strata Satu Hukum);Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditahan, karena ditahandalam perkara lain;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Demianus Waney, S.H.beralamat di Kantor Advokat Demianus Waney, SH.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Juli 2019sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumbernama DEMIANUS WANEY, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum padaKantor Advokat dan Penasehat Hukum Demianus Waney, S.H., M.H.

Tinggi Jayapura,sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;6.Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Mei2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;7.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;Terdakwa di persidangan pengadilan Tipikor tingkat pertamadidampingi Penasihat Hukumnya DEMIANUS WANEY

SH.MH., AdvokatN.LA (Peradi ) 94.10379 yang berkedudukan dikantorAdvokatDEMIANUS WANEY.

Waney, M.

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pemuda Dan OlahragaRepublik Indonesia cq Komite Olahraga NasionalIndonesia Koni Provinsi Papua Barat, bertempattinggal di Susweni Manokwari Papua Barat , sebagaiTergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDemianus Waney, S.H., M.H, yang beralamat diKompleks Saven Permai Nomor 17, Manokwari Papua Barat berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal29 Juli 2020;Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Mnk2.

,Demianus Waney, S.H., M.H, David, S.H., M.H,Yoseph Malik, S.H dan Siria Silubun, S.H dari kantorAdvokat dan Penasehat Hukum Cosmas Refra,S.H.,M.H,CPCLE, Jin.

Alat bukti Surat T.2 Surat Kuasa Khusus (tertanggal 11 November 2019)yang menerangkan dari: Pemerintah Provinsi Papua Barat dhi* SekretarisDaerah Provinsi Papua Barat (bapak* Drs* Nataniel D* Mandacan, M.Ji)kepada saudara Demianus Waney, S.H., M.H (Advokat) untuk menanganiatau membela kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat selakuTergugat Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor:63/Pdt.G/2019/PN.Mnk, melawan para penggugat: Ny.

Alat bukti surat T.3.tentang Surat Kuasa Khusus (tertanggal 11November 2019) yang menerangkan dari: KONI Provinsi Papua Barat dhi*Ketua Harian KONI Papua Barat bapak Daud Indouw, SH kepada saudaraDemianus Waney, S.H., M.H (Advokat) untuk menangani atau membelakepentingan hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku Tergugatdalam Perkara Perdata Nomor : 63/Pdt.G/2019/PN.Mnk, melawan parapenggugat : Ny.

Waney (bukti T.315), jadi selama rentang waktu antara tahun 1985 s/d 1995 tanahtersebut masih milik drh. Untung Sulistiyo.Setelah kami meneliti kambali Berkas Perkara dan ternyata padaAJB No. 12/AJB/MPT/594/II/1991, antara Jeane Pomantow danFlora Mangundap tidak ada tanda tangan dari saudara NellyPomantow/Tergugat II, selaku ahli waris tersebut. Dan memang sdr.Nelly Pomantow/Tergugat II tidak pernah menjual tanah tersebutkepada siapapun kecuali kepada drh.