Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-09-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
HARYANTO CHANDRA
211 — 89
  • Terdakwa HARYANTO CHANDRA.selembar cek, maka orang itu mempunyai hak atas sejumlah uang yangtertulis pada cek itu.Contoh lain : selembar ijazah akan melahirkan hak bagi orangmememiliki nama yang tertulis dalam ijazah itu untuk menggunakangelar akademis atau hak sebagai lulusan dari suatu tingkat pendidikantertentu.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
403 — 254
  • Hidayaiullan JWW intapi tidak dibaniah oleh Penggugat, paca ong5 Pokok, dan Fungsi, pada Pascal i mernrygebutkan Fe Sekine akademis dilaksanakan ofeh Menten rstent eviolie teaeaitemsictgtta A acaee nS StierPresiden Repub fonesia Nomr 34 Tahun 2002 tentang Pondbahan htAgama tiam Negeri dayatdah Jakarta merjad Universitas bmRS = SE SSSES bataman 57 Halaman 24 dari 103.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMBES Pol Dr. Drs SYAFIIN, S.H., M.M ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dkk
90 — 71
  • (fotokopisesual dengan aslinya);Memorandum Deputi Bidang Adminsitrasi AparatuKementrian Sekretariat Negara RI Nomor M500/D2/PD.05.00/09/2015 tanggal 15 September 2015 perihalHasilpenilaian Akademis Seleksi Calon Peserta DiklatpimTk. LAN Tahun 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Deputi Bidang Administrasi Negara No.126 Tahun 2015 tentangPenetapan Nama Calon PesertaPendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat tanggal15 September 2015 atas nama Kombes Pol Dr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 09-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2018 — YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK.
311 — 320
  • .;2.3.Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI telah melaksanakan fungsiadministrasi dan layanan akademik melalui satuan kerja akademis untukmenyelenggarakan kegiatan pendidikan dan menjamin kelancaran prosesHalaman 72 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKTbelajar mengajar serta melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan dosenUniversitas STIKUBANK Semarang.3.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 237/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SIMON, S.H
Terdakwa:
HERI SYAHPUTRA BIN ALM NURDIN
89 — 18
  • Kepabeanan terkait kewajibankewajiban kepabeanan,seperti tidak menyerahkan pemberitahuan pabean berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest(BC 1.1), sehingga diduga memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf aUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006;Bahwa dari fakta yang disampaikan oleh penyidik, Ahli menyampaikanterlebin dahulu konsepsi berpikir mengenai melanggar dan memenuhiketentuan dari perspektif akademis
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
1.ANNA TRISULA. LO TJIONG ING
2.FADJAR ALIE
3.SRI SUTJIATI ALIE
4.SRI LIENRIATI ALIE
Tergugat:
TREESWATY. LANNY. SUSATYA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
122 — 19
  • yang berwenang/ Pejabat Negara;Bahwa apabila tanah yang dimiliki lalu dipasang plang nama karenamemiliki sertifikat kKemudian membayar pajak, ada akta jual beli dansudah 25 (dua puluh lima tahun) menguasai, apakah perbuatantersebut sudah benar dan tidak dapat dikatakan PMH, menurut AhliHalaman 68 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Mtptidak bisa menilai apakah perbuatan tersebut benar atau tidak, apabilasamasama mempunyai sertifikat dan merasa merupakan haknyamenurut Ahli secara akademis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 24-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Farida Hasa
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank DKI
Terbanding/Tergugat II : PT. Puradewata Lestari
Terbanding/Tergugat III : PT. Engineering Indonesia Karya
Terbanding/Tergugat IV : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Depok
191 — 100
  • (Sutan Remy Sjahdeini, dkk, 2007, Naskah Akademis PeraturanPerundangUndangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, BadanPembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hal.18)60.Bahwa Mahkamah Agung merumuskan pengertian perbuatan melawan hukumsebagai perbuatan atau tidak berbuat yang:1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan UndangUndang);2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yangditentukan UndangUndang);3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-08-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 477/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2015 — RULITA ANIDA SIMARMATA, Lawan 1. IWAN TANUWIDJAYA, 2. NEVITA MEISARA SULISTYO, 3. Ny. ETTY ROSWITHA MOELIA, SH. 4. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA SELATAN. 5. Ny. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
121 — 108
  • Apakah Gugatan yangseperti ini tidak sedang merendahkan intelektualitas akademis dari Yang MuliaMajelis Hakim, dan pihakpihak lainnya yang sedang tertarik dalam perkara aquo?
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
376 — 184
  • sebagai penerbit dariNYT dan surat kabar serta media lamnya dengan peredaranyang sangat luas di seluruh dunia, sudah pasti mengetahuibahwa Pemberitaan NYT, baik melalui NYT sendirimaupun melalui media masa lainnya, baik cetak, elektronikmaupun internet, pasti dibaca oleh jutaan orang diseluruhpenjuru dunia dari segala macam kalangan, dan sudah pastijuga akan berakibat atau memberikan pengaruh di dalampemberian keputusan ataupun persepsi para pengambilkeputusan, baik pemerintah, dunia usaha, dunia akademis
    Bahwa dengan jumlah harta kekayaan, ketersediaan dana, jaringankerja, ketersediaan database dan sumber daya manusia, danPutusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 48kemampuannya untuk menembus semua akses data, informasi dankeahlian dari sumbersumber pemerintah, swasta, dunia akademis,pusat riset, studi dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan paraimuwan kelas dunia, serta semua kemampuan luar biasa lainnyadari Tergugat II dan/atau NYT sebagai suatu media masa kelasdunia, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 23-11-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska
Tanggal 21 Juni 2011 — SUHERMAN Als. HERMAN
167 — 35
  • ., MH( Keterangan Ahli)Bahwa saksi lulus Sl tahun 2002 dari Fakultas Hukum Univ.Gajah Mada mengambil jurusan Pasar Modal, kemudian kerjadi Swasta di Jakarta , kemudian masuk dan diterima sebagaiDosen dengan jabatan akademis Asisten Ahli tahun 2005 diUniv Sebelas Maret dengan mengampu mata kuliah MHukumInternet, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, HukumPerlindungan Konsumen, kemudian selama menjadi Dosen diUniv. Sebelas Maret saksi melanjutkan kuliah tahun 2006di S2 pada Fakultas Hukum Univ.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3186 — 1269
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Dalampendekatan moderat objektif, percobaan melakukan perbuatan pidana, niat untukmelakukan perbuatan pidana saja dianggap tidak cukup karena harus adakemungkinan penyelesaian.Pada perdebatan akademis masih ada doktrin subjektif diletakkan pada niatatau niat jahat dari pelaku. Dari sisi pelaku, percobaan itu sudah ada apabila adaniat jahat dari pelaku.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 03-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
IGUN GUNAWAN Als DUDUY Als IGUN Als GUNAWAN Als BAHRUL SALEH Als BADUD Bin SUHERLI
154 — 80
  • tindak pidana, adanyapermulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menurut naskah akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 02-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — I. TEGUH HANDOYO, DK VS KAWAN KUSUMA SALIM
259 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang berdiri sendiri dan mempunyaiperbedaan pada umumnya dengan merek lain;Bahwa pendaftaran Merek "CAMPUS dan KAMPUS" adalah katakata yangmerupakan milik umum dan tanpa ada daya pembeda, adalah termasukbertentangan dengan ketertiban umum, karena telah melanggar hakhakorang banyak, sebab kata CAMPUS dan KAMPUS adalah kata yang telahmenjadi milik umum atau milik bersama, milik seluruh masyarakat;Bahwa penyebutan kata "KAMPUS dan "CAMPUS" dalam BahasaIndonesia berarti tempat atau lingkungan kegiatan akademis
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 15 Januari 2013 — Ir. AFRIZAL ARIS bin ARPAN.
71 — 16
  • Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 85/BKP/2011 untuk Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Akademisi Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengah dengan lampiran tanda terima Honorarium Narasumber Akademis Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengah.d.
    Menengahb Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 84/BKP/2011 untukPembayaran Belanja Honorarium Narasumber KegiatanFasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengahdengan lampiran tanda terima Honorarium Narasumber KegiatanFasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengah.c Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 85/BKP/2011 untukPembayaran Belanja Honorarium Narasumber AkademisiKegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil danMenengah dengan lampiran tanda terima HonorariumNarasumber Akademis
    MenengahBukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 84/BKP/2011 untuk PembayaranBelanja Honorarium Narasumber Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan BantuanUsaha Kecil dan Menengah dengan lampiran tanda terima HonorariumNarasumber Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil danMenengah.Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 85/BKP/2011 untuk PembayaranBelanja Honorarium Narasumber Akademisi Kegiatan Fasilitasi Pelatihan danBantuan Usaha Kecil dan Menengah dengan lampiran tandaterimaHonorarium Narasumber Akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DK
133 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penguasaan tersebut menimbulkan persaingan antara pelaku usaha yangtidak jujur, atau melawan hukum atau menghambat persaingan usahaDalam hal ini, Mahkamah Agung RI dalam Naskah Akademis tentang PersainganUsaha dan Anti Monopoli (Mahkamah Agung RI, 2005: 74), dalam kegiatan yangdilarang dalam UndangUndang Persaingan, pada bagain kegiatankegiatanmonopoli menjabarkan, Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapatmengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam konteks ini,dikenal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-08-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2010
Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
109 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penguasaan tersebut menimbulkan persaingan antara pelaku usaha yangtidak jujur, atau melawan hukum atau menghambat persaingan usahaDalam hal ini, Mahkamah Agung RI dalam Naskah Akademis tentang PersainganUsaha dan Anti Monopoli (Mahkamah Agung RI, 2005: 74), dalam kegiatan yangdilarang dalam UndangUndang Persaingan, pada bagain kegiatankegiatanmonopoli menjabarkan, Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapatmengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam konteks ini,dikenal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 September 2016 — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilanpada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : RIKY CHANIADI, partikelir, beralamat di Jl. Kencana Indah I J.4/38A, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Leonard Arpan Aritonang, SH., Immanuel Sianipar, SH., dan Ando C. Girsang, SH., Para Advokat pada Kantor ArpanLaw, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016,untuk selanjutnya disebut sebagai……………..…………………..…..PEMOHON ;
144 — 76
  • bahwa Penyidikan adalah serangkaian penyidik untukmencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu menjadi terang tindakpidananya dan siapa pelakunya dan tindakan Penyidikan itu harus sesuaidengan ketentuan yang berlaku jadi dari batasan pasal 1 butir 1 jelasbahwa kita memang menganut prinsip aquisator Adversarial walaupunsecara teks undangundang maupun penjelasan dan pedoman yangdikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1981 tidak menunjukkan bahwakita itu adalah menganut prinsip itu tetapi secara akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 08-02-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 108/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Juni 2017 — Pidana - DWI ATMOKO Alias ABU IBRAHIM Alias ABU FATIMAH
1533 — 994
  • Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut diatas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP,Halaman 108 dari 138 hal Putusan Nomor.108/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim.khususnya Pasal 88 permufakatan jahat dan Pasal 53 ayat (1) mengenaipercobaan melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatanjahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan.Sedangkan, menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitanRancangan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
  • Bina Mitra Krida Utama(BMKU) sendiri selaku suplayer/ distributor untuk Mobile learningSystem dan Attandance Manajemement Sistem adalah sebesar Rp.8.331.106.000, (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu ribu seratusenam ribu rupiah).Bahwa untuk kegiatan pengadaan program intekrasi system akademikdananya sudah dicairkan seluruhnya sebesar 100%.Bahwa dana yang diterima oleh saksi Henri Gultom atas fee dari PT.Buana Mitra Krida utama ( BMKU) atas peminjaman Perusahaandalam pengadaan Sistem Akademis
    Buana Mitra KridaUtama (BMKU) melalui Terdakwa Ulzana Zie Zie Rachma Ardikusumaadalah sebesar Rp. 1000.000.000 (satu miliyar rupiah).Bahwa Terdakwa Zie Zie Rachma Ardikusuma tidak pernahmenikmati dana sebagian atau. seluruhnya yang diperdapatdidalam pengadaan sistem Sistem Akademis dan Administrasi diUMRAH Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015.Bahwa yang bertanggungjawab didalam pengadaan pengadaanSistem Akademis dan Administrasi di UMRAH Tanjungpinang TahunAnggaran 2015 adalah Terdakwa dan Kuasa Pengguna
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (Fit and Proper Test)
Kata Kunci : Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan; Fit and Proper Test;
TATA USAHA NEGARA/D.2/SEMA 3 2015
933 — 0
  • Keputusan hasil fit and proper test merupakan keputusan tata usahanegara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengujikeputusan tersebut karena :-     Keputusan tatausaha negara tersebut diterbitkan oleh ... [Selengkapnya]
  • ">-     Subtansinya tidak hanya berisi tindakan hukum sematan akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis