Ditemukan 1411 data
10 — 4
nilainilai etis (keadilan), denganpertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri in casutermohon kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang sematamatatidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan denganberupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihatadalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhanhak dan kewajiban rumah tangga;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelishakim memiliki kewenangan secara ex oficio
45 — 29
Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum sertamemudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis HakimTingkat Banding secara ex oficio menghukum kepada TergugatRekonvensi untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mutahtersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talakdilaksanakan.Hak asuh anak (hadhanah)Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatanhadlanah (hak asuh anak) benana8 eh i EE, mono agar tetapberada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu
14 — 2
Islammenyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajibmemberikan nafkah iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bainatau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah yang diajukan olehPenggugat Rekonpensi sejumlah Rp.12.000.000,(dua belas juta rupiah),kemudian dalam jawaban Tergugat telah memohon agar Pengadilanmembebaskan dari tuntutan Tergugat Rekonpensi tersebut danmenyatakan ketidak sanggupanya, maka Majelis hakim akan menentukansecara ex oficio
Terbanding/Terdakwa : DIAN RANGGA BAKTI WIJAYA Als DIAN Bin PONIMAN HADI PRAYITNO
70 — 27
), maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sendiriberapa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara atas perbuatan yang telahterbukti tersebut, untuk itu akan dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yangmemberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dalam perbuatan pidana yangdilakukannya tersebut, halhal mana membawa sikap kepada Majelis HakimTingkat Banding mengenai berapa lamanya pidana penjara yang akandijatunkan kepada Terdakwa mengingat dan berdasarkan pasal tersebutUndangundang secara Ex Oficio
12 — 3
(seratus enam puluh dua juta ribu rupiah), oleh karena itu tuntutan tersebut harusdikesampingkan karena telah terlambat diajukan, meskipun demikian Majelis Hakimsecara ex oficio mempertimbangkan kewajiban Pemohon dalam rangkainginmenceraikan Termohon,untuk membayar nafkah Iddah dan mutah berdasarkankelayakan ,kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagai PNS, karena baik Pemohonmaupun Termohon tidak mengajukan bukti berapa penghasilan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis
117 — 58
harus diserahkan kepada penggugat dalam keadaan baik tanpa Syarat;Menimbang, bahwa tuntutan penggugat yang dinyatakan dalam petitum angkaenam dan tujuh dalam permohonan penggugat agar tergugat menyerahkan sejumlahuang merupakan gugatan tersendiri sebagai gugatan ganti rugi dan berdasarkanpenjelasan pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atasundangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama gugatan ganti rugibukan merupakan kewenagan Pengadilan Agama sehingga secara ex Oficio
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa:hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yangberpekara;Halaman 13 dari 21 halaman.
1.M YAHYA BAHAR
2.NAZARUDDIN ABDULLAH
3.JUMIATI BINTI NURDIN
Tergugat:
1.SURYANI BINTI REUBI
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PIDIE
60 — 11
Oficio majelisdapat mengabulkan hal tersebut demi adanya kepastian hukum dan putusan yangdijatunkan mempunyai kekuatan eksekotorial, maka majelis menyatakan bahwagugatan para penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)dikarenakan adanya cacat formal dalam gugatan tersebut;Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat II, maka pokokperkara yang diajukan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak tidakdipertimbangkan lagi dan langsung pada penjatuhan amar putusan terkait
17 — 6
sidang Pengadilan Agama Raha sesuai petitumkedua ;Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, oleh sebabitu berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) UndangUndang nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinankarena perceraian, Pengadilan dapat mewayjibkan bekas suami untukmmeberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagibekas Istri ;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mutah, namunmajelis hakim karena jabatannya secara ex oficio
16 — 4
Kitab Allqna, juz2 halaman 46.Halaman19dari26halamanputusan Nomor 1427/Padt.G/2018/PA.SmnMenimbang, bahwa Termohon tidak terbukti sebagai seorang isteriyang nusyuz, sehingga Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah,sebagaimana pasal 149 huruf b, danm pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, denganmenimbang bahwa penghasilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, makaMajelis Hakim secara ex oficio menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam
8 — 2
bercerai,maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan olehPemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalilPermohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, makapetitum angka 2 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon ~~ sebagai suami Termohon , maka sebelumsampai pada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
12 — 1
menjadi dasar gugatan Penggugat rekonpensitersebut diatas, maka majleis tetap akan mempertimbangkan tututanPenggugat rekonpensi;Menimbang, bahwa antara Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat tidakterjadi kesepakatan tentang besarnya nafkah Iddah dan Muthah , nafkah da lampauyang akan diberikan kepada Termohon/Penggugat, selanjutnya sesuai ketentuan pasa149 huruf (a) dan (b) Kopilasi Hukum, seorang Suami yang menceraikan Istri, makawajib menuhi hak istri akibat dari perceraian maka Majelis secara Ex Oficio
13 — 4
sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belumpernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua)permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu roj7terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 KompilasiHukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara iniatas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
12 — 16
dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1dikabulkan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkantalak raji satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izintalak raji tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas Kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
15 — 13
tentang anak Penggugat rekonvensi denganTergugat rekonvensi yang bernama Anak Pertama (pr), lahir tanggal 5 April2011 dan Anak Kedua (Ik), lahir tanggal 15 Januari 2016 selama pisah rumahantara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah dibawahasuhan Penggugat rekonvensi, dan selama dalam asuhan Penggugatrekonvensi tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dankurang terurus, namun sebaliknya kondisi anak tersebut sehat, berkembang,dan bersih, oleh karenanya secara ex oficio
130 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa demikian juga halnya dalam Pasal 178 ayat (1) HIR disebutkanbahwa : "Hakim karena jabatannya atau secara ex Oficio, vwajibmencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan parapihak yang berperkara";Bahwa dari uraian pada butir 10 di atas, terbukti Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi DK!
18 — 1
Jbg.dan nafkah lahir batin dari tahun 2015 sebesar Rp. 4.000.000, (empat jutarupiah) setiap bulan, tidak dapat diterima harus dikesampingkan karena tidaksesuai dengan ketentuan pasal 132 b HIR;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara iniatas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktur amar putusan, majelis hakim secara ex oficio memandang perluuntuk mempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karenakehendak talak dari Pemohon tersebut
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal yang sama juga ditegaskan juga dalam YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305.K/Sip/1971, tertanggal16 Juni 1971, yang menyebutkan : "Penarikan Pihak Ketiga ke dalamperkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang, Pengadilan Tinggi tidakberwenang untuk karena jabatannya (ex oficio), menempatkan seseorangyang tidak digugat (Pihak Ketiga) sebagai Tergugat karena hal itubertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata.
18 — 13
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selamadalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dandalam keadaan tidak hamil;Menimbang, bahwa frase dapat mewayjibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya atauhak ex oficio
10 — 8
telah dijatuhitalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi maharyang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila gobla al dukhul,Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannyaatau hak ex oficio