Ditemukan 1461 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif sustantin subiantie subtanail subtantini sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 18-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 26/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat:
Drs. ADJID HI KADIR
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA BARAT
Intervensi:
DOMINGGUS RUWE
168 — 56
  • Memahami perspektif azasazas pemerintah yang baikdan berwibawa maka sebelum Tergugat mengeluarkankeputusan selaku Pejabat TUN Tergugat telah mengutamakanpula azas kecermatan (zorgvuldigheid) dan azas kepastianhukum (rechtszekerheid), sehingga benar bahwa KTUN itu,benar memiliki unsurunsur subtantif dalam TUN yakni :a).b).KTUN itu. merupakan penetapan tertulis yang tidakdiskriminatif tetapi berwibawa; KTUN memang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat(Tergugat) sebagai Pejabat Administrasi Negara (
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 15-04-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.TLG
Tanggal 22 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 15
  • mendudukkan para pihak sama dimuka hukum dankeadilan, artinya asas keadilan sosial (sosial justice) bisa ditegakkan ketika tidakbertentangan dengan keadilan prosedural (law justice);Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran atas suatu persengketaanhakim seharusnya berusaha mengungkapkan realitas yang tersembunyi di balikperistiwa, dengan jalan menggali sedalam mungkin hakikat daripada perkara yangdiajukan kepadanya, hingga mampu menyentuh hakikat yang paling mendasar gunamenguak tabir keadilan subtantif
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
MAHRIP
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SELEBUNG REMBIGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018
106 — 52
  • Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 8 halaman 4 yang mendalilkanpada pokoknya Tergugat salah memberikan kode nomor Berita Acara yaituterdapat angka romawi XI yang seharusnya menurut Penggugat adalahangka romawi X adalah merupakan dalil yang tidak subtantif karena tidakmempengaruhi pokok persoalan sehingga oleh karenanya sudah sepatutnyadinyatakan ditolak;8.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum
Register : 14-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg
Tanggal 3 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
EIRENE M. ORANAY, SH.
Terdakwa:
SEBEDIUS SELAN als SEMI
127 — 37
  • Inilah yangdisebut dengan keadilan subtantif bukan normatiflegalistik formalistik (HarianKOMPAS, Kamis, 07/01/2010, hal. 2).5. Bahwa menurut Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, ProfesorIndriyanto Seno Aji, berpendapat dalam kasus ini: korban tak layak dan takbisa dijadikan terdakwa. "la justru korban.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Putus : 22-06-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 34/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 22 Juni 2016 — - CIK MUNAH, dkk - IR. FRENCY AMIN / F. AMIN
33 — 21
  • pengadilan Negeri maupun PengadilanTinggi;SUBSIDER :Mohon Putusan seadiladilnya (Ex aequo et bono).Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbandingsemula Penggugat atas Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat,pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalildalilkeberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / PARA TERGUGATdalam Memori Banding, karena dalildalil yang disampaikan dalam MemoriBanding tersebut secara subtantif
Pengadilan PA WATES Perdata Agama
Register : 16-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA WATES Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Wt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 10
  • Bahwa setelah membaca dan memahami secara seksama jawaban dariTergugat tersebut sama sekali tidak ada halhal yang sangat subtantif yangdapat dikemukakan, sangat standar tidak memiliki dalildalil dan dasarhukum yang memadai hanya sekedar mengajukan jawaban menolak tanpamenguraikan penjelasan lebih lanjut atas gugatan Penggugat dalamperkara aguo.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 12-01-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 5 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 46
  • TngMenimbang, bahwa secara subtantif perkara aquo adalah perkaraSengketa waris antara orang yang beragama Islam, maka mengacu padaketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 , Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolut untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tidakmembantah bahwa Para Penggugat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
D I A H, S H
Terdakwa:
H. Riamin Bin Usman
64 — 12
  • melakukan penyusunan peraturanperundangundangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum(legal opinion) dalam permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulumaupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dankontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, sertamemberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas.Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migas berupadiklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yang memuatmateri subtantif
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 15-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA PACITAN Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Pct
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 5
  • Putusan No.482/Pdt.G/2020/PA.Pctpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkanbahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasarpada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 15-05-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — 1. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT, DK
164 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikaitkan dengan Frase "Wajib" dalam ketentuan Pasal 22ayat (7) Anggaran Dasar Partai Demokrat, maka melalui kalimatPutusan tersebut wajib dilaksanakan oleh Termohon Kasasi selakuDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, berimplikasi kepadakewajiban hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Demokratuntuk menjalankan isi putusan Turut Termohon Kasasi selakuMahkamah Partai Demokrat dalam perkara Nomor 62/DPPPHPU/2014 tertanggal 16 September 2014, yang apabila tidak dijalankanakan mengakibatkan kerugian subtantif
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 15-02-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 18/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 28 Juli 2016 — Waru Oemboe Alias Monri Waru sebagai Penggugat; Melawan: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat; 2. Mancing Pai sebagai Tergugat II Intervensi
63 — 27
  • Pasal 4angka 2 huruf b angka 2 dan Pasal 4 angka 3 huruf b PMDN No. 5 Tahun1973, sehingga Bukti T.11 tersebut (kKhususnya nomor urut 46 dan 47)memiliki cacat yuridis, sedangkan Bukti T.11 itu dijadikan dasar oleh Tergugatdalam menerbitkan kedua objek sengketa a quo, oleh karenanya penerbitankedua objek sengketa a quo pun memiliki cacat yuridis secara subtantif dantelah pula melanggar azas kecermatan dalam AUPB;Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat dan Tergugat IlIntervensi yang menyatakan
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 43
  • Disamping itu, dalileksepsi yang demikian jelas telah bertentangan dengan makna dan hakikatsuatu eksepsi yang pada pokoknya merupakan suatu tangkisan di luar pokokperkara, sedangkan eksepsi Kuasa Tergugat secara subtantif masuk dalampokok perkara karena dalam bagian pokok perkara didasarkan buktibukti yangdiajukan para pihak nanti disimpulkan faktafakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan diadili kebenaran dalidalil gugatan Penggugat dan ataupunsangkalan Tergugat.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 284/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
SIMON, S.H
Terdakwa:
RAZALI BIN ABDULLAH
97 — 22
  • Keberatan danBanding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh,dan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai SAKSI mempunyai tugas dantanggung jawab melakukan penelitian atas keberatan terhadappenetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan menyiapkan administrasiurusan banding;Bahwa dalam memberi keterangan, AHLI telah mengikuti pendidikankeahlian seperti Diklat Teknis Subtantif
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 24/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA diwakili oleh H. ISWANDI, S.H.
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 12 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Intervensi:
PT. KARYA MULIA NUGRAHA
456 — 528
  • Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, apakahtindakan tersebut secara subtantif merupakan pelanggaran pertaturan perundangundangan, khususnya apabila dikaitkan dengan penyimpangan yang bersifat pokok,atau setidaktidaknya kelalaian yang signifikan, yang ditentukan dalam DokumenLelang Bagian . Instruksi Kepada Peserta (IKP/ITB) Huruf E. Evaluasi danPembandingan Penawaran, No. 29 Penentuan Penawaran Yang Memenuhi Syarat(Responsif), Point 29.2?
    Karya Mulia Nugraha secara subtantif tidakmelanggar hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa klausul dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP/ITB) HurufC. Penyiapan Penawaran Nomor 14 Harga Penawaran dan Diskon, Point 14.7merupakan klausul Sumir yang berpotensi menjadikan hasil evaluasi harga menjaditidak kompetitif dan tidak adil. Oleh karena itu klausul tersebut harusdikesampingkan dengan berpedoman pada ketentuan Bagian VIII.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 25-03-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Dum
Tanggal 25 Maret 2013 — PENGGUGAT : Hamzah VS TERGUGAT : Devina
62 — 17
  • (dua puluh ribu meter persegi) sebagai bahagian tidak terpisahkandari tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat maka secara yuridis formil dan subtantif pada satu sisi Tergugat tidak bisamembuktkan dalildalil sangkalannya sementara pada sisi lain justru Penggugat telahberhasil membuktikan dalildalil gugatannya yang membuktikan tanah objek perkaraadalah milik Penggugat;Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — Ny. MENI Binti JAIAN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danKeadilan disamping juga mempertimbangkan kondisi ekonomi PemohonPeninjauan Kembali yang semuanya dalam keaadan sangat miskinbekerja menjadi pengojek sepeda di Pelaobuhan Tanjung Priukdibandingkan dengan kondisi ekonomi Tergugat Il Intervensi yangsangat kuat, apabila ini dibiarkan maka akan terjadi yang kuat akanmenekan yang berekonomi lemah dari segi keadilan sehingga sudahsepatutnya Judex Facti lebin memperhatikannya;e Bahwa putusan Judex Facti telah mengandung kesalahan dankekeliruan yang sangat subtantif
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 6/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 18 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN Diwakili Oleh : MUHAMMAD NASIR
Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia C Q CAMAT KECAMATAN SAMUDERA, KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat V : ROSLINA BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat III : HAJJAH DARWATI BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat I : NUR ALIYAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VIII : GEUCHIK KEUDE GEUDONG, KEMUKIMAN LANGGAHAN, KECAMATAN SAMUDERA, KABUAPTEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN AB
34 — 24
  • pengadilannegeri Ihoksukon nomor : 09/Pdt.G/2018/PN Lsk, yang seolaholah MajelisHakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak mempertimbangkan samasekaliapa yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Banding, adalah sangat keliru,karena justru Majelis Hakim melakukan pertimbangan terlebih dahulu barukemudian memutuskan berdasarkan alatalat bukti yang meyakinkan agarputusan tersebut memiliki daya hukum, bukan sebagaimana yangdiasumsikan oleh Penggugat/ Pemohon banding sebagai asumsi yang tidakmemiliki dasar subtantif
Pengadilan PN MALILI Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN MALILI Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Mll
Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 63
  • yang dimiliki Tergugat termasuk alamat Tergugat yangsebagaimana dalam Gugatan Penggugat adalah merupakan alamatalamat yang menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara;2. dalil eksepsi lain dari Tergugat menyatakan Gugatan Penggugattidak cermat, oleh karena Tergugat in casu kuasa hukumnyamengsoalkan terkait kantor LAW FIRM AGUS MELAS & PARTNERsebagai kuasa hukum Penggugat tidak melampirkan Akta Auttentikpendirian Firma adalah dalil eksepsi yang sangat berlebihan dantendensius sekaligus tidak subtantif
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 21-06-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 83 / G / 2017 /PTUN-MDN
Tanggal 10 Januari 2018 — PENGGUGAT : T O N I, DKK LAWAN TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN , CS
45 — 22
  • akanmempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tersebut di atas,apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibatditerbitkannya obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 9 Tahun 2004jis Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti Kepentingan, olehkarena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1941 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Januari 2015 — Drs. MUSTAHIR EDY, M.Si.
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • M.Si. selaku Pemohon kasasi dalam Nomor Perkara aquo.KEBERATAN KEENAM :Bahwa Putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum Pembuktian mengenai caratim ahli membuat rincian perhitungan kerugian Negara dari sumber data perhitunganyang tidak diketahui identitasnya tetapi hanya sebatas pendapat ahli dan tidak diketahuisiapa yang memberikan informasi yang dianggap relevan tersebut oleh Tim ahli.Berdasarkan Pasal 37 UndangUndang Nomor 37 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, secara subtantif