Ditemukan 1423 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domianus dominggus dominikus damianus demianus domingus domikus dominos deminus dominkus dorinus
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 53/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
ALVIN MARTIN DARWIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
Intervensi:
PT. Zinkpower Austrindo
361 — 662
  • ;Menimbang, bahwa dalam melakukan penilaian terhadap seluruh alat buktiyang diajukan oleh para pihak di muka persidangan, Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara memiliki peranan bersifat aktif (nie lijdelijkkeheid van de recter)sesuai asas dominus litis, dan kewenangan ini juga diatur dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 107:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ATIS RUSONO anak BILEH
105 — 24
  • dan Belanja DesaTahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan PermusyawaratanDesa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang PersetujuanPeraturan Desa Tapen Tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilaiPendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,;1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.124.000.000, dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untukpembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUSdan DOMINUS
    dan Belanja DesaTahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan PermusyawaratanDesa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang PersetujuanPeraturan Desa Tapen Tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilaiPendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,; 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahnan uang sebesar Rp.124.000.000, dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untukpembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUSdan DOMINUS
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 06-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 3/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.H. Syakhrian Sulaiman
2.Kushadi Rianto, SH.,
Tergugat:
1.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Tanah Laut.
2.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
Intervensi:
1.SPSI pada PT.Brigestone Kalimantan Plantation.
2.Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, SPSI Provinsi Kalsel.
145 — 64
  • dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanyaGugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;Dalam Pokok Sengketa:Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai eksepsi dariTergugat yang berkenaan dengan obyek sengketa 1, maka selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya denganpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam memutus suatu Sengketa Tata UsahaNegara, UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistempembuktian bebas dan Hakim bersifat aktif (Asas Dominus
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 14 Februari 2017 — AJRISA WINDRA, S.T., M.M. Vs. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
385 — 248
  • perundangundangan yang berlaku maupun asasasas umumpemerintahan yang baik ; 3.4 Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil dalam gugatanPenggugat dengan jawaban Tergugat, merujuk pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangpada pokoknya dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara,Halaman 80 dari101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBIuntuk menemukan kebenaran materil maka Hakim bersifat dominus
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-03-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 20/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
PT Swakarsa Wira Mandiri diwakili HARYADI KUMALA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
361 — 179
  • , bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 77 ayat (3)UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986, mengenai eksepsi lain hanya dapatdiputus bersama dengan pokok sengketa, sehingga berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kompetensiabsolut yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk diputusbersamaan dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktian dipersidangan agar dapat ditemukan kebenaraan materiil atas sengketa a quosesuai dengan asas dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
757 — 821
  • mengenaikeabsahan menurut hukum (rechtmatigheid) surat keputusan objek sengketa,yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, formal prosedural dan materialsubstansial dengan mengunakan dasar pengujian (toetsinggronden)peraturan perundangundangan yang terkait dengan terbitnya objek sengketaHalaman 88 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.serta UUAP yang juga mengikat Tergugat sebagai penyelenggarapemerintahan;Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji suratkeputusan objek sengketa bersifat dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 18-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 12 Desember 2013 — PT. SEBAKIS INTI LESTARI;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,3.PT. ADINDO HUTANI LESTARI
465 — 72
  • ;Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim berpedomanpada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus Litis) sehingga dalampembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkandapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, halapa saja yang harus dibuktikan oleh HakimHalaman 111 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUNJKTMenimbang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
104 — 26
  • .124.000.000, dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untukpembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017,2855.56.57.yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUSserta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat diBengkayang tertanggal 4 Januari 2018;1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.121.804.000, dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untukpembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yangditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS
    Rp.124.000.000, dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untukpembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017,yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUSserta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat diBengkayang tertanggal 4 Januari 2018;1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.121.804.000, dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untukpembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yangditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
ANDIK PRASETYO
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
260 — 117
  • terhadapAsas Kepastian Hukum dan Kecermatan;Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diujikan kebenarannya didalam sengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyeksengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/atau asasasas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya;Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
275 — 232
  • sengketa (objectum litis) dalamperkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalahSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71157 Tahun 2020 Tanggal30 Januari 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 131.713200 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian BupatiKepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (vide bukti P1=T14=T.II.Int17);Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkaitdengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2016
Tanggal 13 Januari 2017 — IMAM NUGROHO, S.Ek, dkk vs KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN
302 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan membacadan mengerti secara substansi barulah saksi dapat mengetahuikepentingan apa saja yang dirugikan akibat diterbitkannya jinlingkungan oleh Tergugat;Bahwa Hakim Tata Usaha Negara mempunyai peranan aktif(dominus litis) untuk mencari kebenaran materiil Hakim dapatmelakukan berbagai cara untuk mencari kebenaran materil darisaksisaksi maupun buktibukti selama persidangan.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penggugat:
BASILAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
198 — 92
  • Pasal107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, halmana diatur pada pokoknya bahwa dalam memeriksa suatu sengketa, Hakimdiberi kKewenangan oleh UndangUndang untuk bersifat aktif (dominus itis)sehingga dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian,serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu pula Hakim tidakterbatas pada halhal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.PLGMenimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1761 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — Ir.Drs. FERDINAND RITONGA, MSi, MDiv bin (Alm) DS. KONDAR RITONGA
87 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang mana dari rumusan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yang tidak terpenuhi dantidak dapat dibuktikan.Bahwa metode pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim tidakdilakukan secara Subsidaritas sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umumyang menjadi dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-08-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Februari 2017 — SAMAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , dkk
212 — 175
  • BinaKualita Tehnik yang diterbitkan Tergugat Il;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut guna melindungikepentingan pihak ketiga sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa makasesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksanaan asas dominus litis, MajelisHakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi tertanggal 22 September 2016dari PT.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
242 — 980
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negaraadalah bersifat Dominus Litis artinya Hakim menetukan apa yang harus dibuktikan,beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (lihat Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);Halaman 97 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PDGMenimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut,
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Juli 2017 — SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAmADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
82 — 51
  • adalahsebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatanPenggugat (object van geschil) adalah Surat Nomor 4389/1.835 HalPembatalan Surat No. 3272/1.83 tanggal 15 Agustus 2016 tertanggal 7Nopember 2016 (bukti P1=T3);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut guna melindungikepentingan pihak ketiga, maka sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dansebagai pelaksanaan asas dominus
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 46/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Siswanto
2.Robert Jeri Turnando
3.Arianto
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
299 — 246
  • sesuai dengan kewenangan, prosedural serta Substansi yang diatur dalamperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan,jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan daripara pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata UsahaHalaman 95 Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.PLGNegara yang bersifat aktif (Dominus
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 31-03-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 18 Juni 2020 — Penuntut Umum:
RIKHI BENINDO MAGHAZ,SH.DKK
Terdakwa:
MUHAMAD YAMIN KAHAR alias YAMIN.
317 — 153
  • Barubisa dimintakan pertanggungjawaban; Bahwa Dominus litis Jaksa yang berwenang membuat surat dakwaan.Kewenangan melakukan penuntutan sejatinya menjadi monopoli mutlak penuntutumum yang lazim disebut asas dominus litis; Bahwa Perintah yang sah ada hubungan hukum, seperti ada hubunganstruktural, ada perjanjian.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 39/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
H. ABDUL GOFUR
Tergugat:
KPU KABUPATEN SERANG
330 — 199
  • sengketatelah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang PenetapanPasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan CalonTerpilin Dalam Pemilihan Umum (PKPU RI Nomor 5 Tahun 2019) dan melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukumdan Asas Kecermatan;Menimbang, bahwa Pengadilan, berdasarkan azas dominus
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat:
1.ALDI
2.RISTUNI
3.ARLI SANITA
4.MAT SAHRIN
5.SURHAYU
6.LIPIOLIPIAH
7.MOHAMAD SYAMSU
Tergugat:
KEPALA DESA PERAPAU
Intervensi:
1.RUSMAN
2.ANDI PURNAMA PUTRA
3.ERDIANSYAH
4.RIAN YADI
5.IMAM GAZALI
6.AGUS SALIM
167 — 69
  • gugatan khususnya untuk objek sengketanomor urut 10 sampai dengan 16 dengan menambahkan tanggal 14 April2020;Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugatdan Tergugat serta Para Tergugat Il Intervensi tersebut, Pengadilanberpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuanbahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaanperkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus