BESSY masingmasingmengakui dirinya selaku Raja Persekutuan Hukum Adat petuananLilialy, siapakah yang mengangkat atau dinobatkan kedua orangtersebut selaku Raja, dan pernahkah dikukuhkan selaku RajaPersekutuan Hukum Adat Negeri Lilialy dimaksud;Bahwa kemudian pada tanggal 06 Agustus Tahun 2015 MusyawarahAdat oleh Lembaga Persekutuan Adat Petuanan Lilialy telahditunjuk/mengangkat Saudara HUSEN BESSY selaku RajaPersekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy sesuai Surat KeputusanNomor:15/PAPTL/VIIV2015 Tanggal

AMBtetapi mengikat pada tatanan Hukum Adat yang berlaku pada wilayahsetempat (hukum kebiasaan dan merupakan hukum adat tidak tertulis);Bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 18B ayat (2) Negara mengikutidan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat besertahakhak tradisionalnya;Bahwa Persekutuan Hukum Adat adalah merupakan kesatuankesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur, serta memilikibadan pengurus yang bersifat abadi, serta memiliki kekayaan terwujudmaupun tidak terwujud dalam wilayah

Bahwa ternyata Gugatan Penggugat menerapkan Hukum Adat yangberlaku pada pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease sebab Penggugatmendalilkan bahwa Raja/Kepala Pemerintah Negeri sekaligus selakuKetua Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy adalah sangatbertentangan dengan Pokok Gugatan sebab hukum Adat yang berlakupada Wilayah Pulau Buru Khususnya pada Wilayah Petuanan Lilialydimana Raja mengepalay 19 Desa dan 7 Dusun serta didalamnya 4Kecamatan sehingga tatanan hukum Adat Negeri Lilialy Pulau Burusama dengan

tatanan Hukum Adat yang berlaku di Maluku Tenggarayang tidak mengikat dirinya dengan hukum positif, namun mengikatdirinya dengan tatanan hukum Adat yang berlaku secara turun temurunadalah sah dan beralasan hukum;Hal 14 dari 36 Putusan Nomor Nomor 33 /PDT / 2016 / PT.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyatamasih hidup, baik yang bersifat territorial, genealogis, maupun yang bersifatfungsional;b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnyadipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan;c.

Menyatakan Matarumah Hatulesila garis keturunan Tomu Hatulesila atau Wiliam Hatulesila adalah Matarumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Rumah Tiga;
3.

Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menentukan :I Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dandiakui keberadaannya berhak: a melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupseharihari masyarakat adat yang bersangkutan; b melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yangberlaku dan tidak bertentangan dengan undangundang;CON ~ $= 222 2n ono n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnc mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahteraannya

; 2 Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanMasyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannyamemenuhi unsur antara lain:a masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap ); 77722b ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c adawilayah hukum adat yang jelas ;Hal. 13 dari 22 hal.

Daerah dengan mengikut sertakanpara pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yangbersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansiinstansi yangmengelola sumber daya alam; 2 Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah denganmembubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan,menggambarkan batasbatasnya serta mencatatnya dalam daftarbahwa berdasarkan seluruh ketentuanketentuan

dan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut maka dapat dipahami bahwa untuk menentukan mengenai hutan adat dantanah adat/tanah ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu haruslahterlebih dahulu ditetapkan mengenai kebenaran keberadaan dari Masyarakat HukumAdatnya, dan untuk menetapkan kebenaran keberadaan dari Masyarakat HukumAdat tersebut haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan parapakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yangada di daerah

para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat,dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansiatau pihak lain yang terkait, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut jikaseluruh kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 67Ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terpenuhi,barulah keberadaan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa tersebut diakui danditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan demikian selama belum

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara hukum Adat dan Agama Hindu pada tahun 2012 di TABANAN, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Putusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Februari 2012, Nomor: 399/WNI/2012, adalah sah dan putus karena perceraian;3.

Bahwa Penggugat adalah lstri yang sah, dari Tergugat, telah melangsungkanperkawinan antara penggugat dengan tergugat secara Hukum adat dan agamaHindu di rumah Penggugat di TABANAN, sebelum dilaksanakan perkawinansecara Adat Hindu, tergugat dengan penggugat diadakan upacara SUDDHI WADANI untuk memeluk agama hindu berdasarkan permohonan sendiri tanggal28 Januari 2011 atas keikhlasan, tanpa paksaan tanpa pengaruh siapapun jugadan telah yakin akan kebenaran PANCA SRADHA Ajaran Agam Hindu kutipannomor

dapatdipertahankan lagismaka untuk mendapat kepastian hukum Penggugatmengajukan gugatan perceraian ini, ke Pengadilan Negeri Denpasar ;Berdasarkan uraian tersebut di atassmaka Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkanperkara ini, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amanputusan sebagai berikut :PRIMIER :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan secara Hukum

adat dan agama Hindu pada tahun 2012 diTABANAN, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai PurusaHal 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 427/Pat.G/2015/PN.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan secara hukum Adat dan Agama Hindu pada tahun 2012 diTABANAN, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Putusadan Tergugat berstatus sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan tanggal 17 Februari 2012, Nomor: 399/WNI/2012, adalah sah danputus karena perceraian;3.

, Bupati / Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kota ;(2) struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :a.

Penetapan Masyarakat Hukum Adat ;Pasal5: (1) Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan idntifikasisebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dengan melibatkanmasyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat ; (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencermati : a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat ;b. Wilayah adat ; c. Hukum adat ;Halaman 41 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.10.d. Harta kekayaan dan/atau bendabenda adat ; e.

Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adatsebagai anggota ; (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten / Kotaditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota; Pasal4:Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan : a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat ;b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat ; c.

Penetapan Masyarakat Hukum Adat;Pasal5: (1) Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukanidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a denganmelibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat : (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati : a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat ;b. Wilayah Adat ; c. Hukum Adat;Halaman 65 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.d. Harta kekayaan dan/atau bendabenda adat ; e.

adat dayak Mangkalapi dan Hatiif sebagai masyarakat hukum adat, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan :1.

Namunkarena Hakim a quo menggunakan persepsi yang berbeda di dalam menilaiperistiwa hukum adat tersebut, maka pertimbangan Hakim a quo di dalamketetapannya menjadi janggal dan tidak tepat (bias).

yangmungkin harus diutamakan oleh Hakim sesuai dengan kewenangannyaberdasarkan undangundang;Bahwa oleh karena tema yang diajukan oleh Pemohon adalah apakahsahnya hukum adat, maka sah pula menurut hukum Negara.

Bahwa mengingat pula,terbentuknya hukum adalah bersumber/berasaskan dari hukum yangtumbuh di dalam kehidupan masyarakat (adat); dan atau hukum adat adalahsumber dari pada hukum positif dan hukum positif tidak boleh melanggarhukum adat, atau hukum adat lebih tinggi daripada hukum formal, terkecualiditentukan oleh undangundang yang menyatakan lain;Hal. 11 dari 14 hal. Put.

No. 865 K/Pdt/201420.21.22;23.Bahwa Hakim a quo telah berasumsi terlebin dahulu, bahwa prosespengangkatan anak adalah seperti prosesi yang dianut oleh hukum formal,sehingga penafsiran terhadap suatu peristiwa hukum adat tersebut menjadisalah dan rancu. Peristiwanya adalah pengangkatan anak secara hukum adat,namun dalam penilaiannya diukur dengan hukum formal.

adat tersebutadalah sah menurut hukum adat, maka sah pula menurut hukum negara.Oleh karenanya negara wajib mengakui hukum adat adalah sebagai sumberhukum yang hakiki kebenarannya, maka sudah sepantasnya permohonanPemohon/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan;Bahwa jika suatu peristiwa hukum belum diatur di dalam undangundangmaupun peraturan perundangundang lainnya, maka Hakim wajibHal. 12 dari 14 hal.

bentuk Hak Komunal ;(2) Subjek Hak komunal dapat diberikan:a. masyarakat hukum adat;b. masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu.

Riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabilapemohon masyarakat hukum adat; ;Kemudian dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas TanahMasyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalamKawasan Tertentu dijelaskan bahwa:Halaman 22 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.DpsSetelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur

Hukum Adat atau masyarakat yangberada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya ;(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainaa.ada atau tidaknya Masyarakat Hukum Adat ataumasyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu; ;4.

Komunal atas TanahMasyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu adalah Tim yangmelaksanakan kegiatan pendataan P4T.Halaman 25 dari 113 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Dps(1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16menyatakan adanya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya,a.

Lalu melakukanpemeriksaan lapangan untuk mengetahui letak dan batas tanah yangdimohon, melakukan analisis data fisik dan data yuridis bidang tanahMasyarakat Hukum Adat dan masyarakat yang berada dalam kawasantertentu dan melaporkan hasil kerja kepada Bupati mengenai adatidaknya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya.

Tanah ulayat hukum Adat Paser milik PENGGUGAT luas + 341 Hektaryang berada di dalam HGU TERGUGAT, di wilayah dan dengan batasbatas tersebut di atas (Posita Nomor 2)Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Tgt.b. Tanah ulayat hukum Adat Paser milik PENGGUGAT luas +255,78Hektar indikasi diluar HGU TERGUGAT. di wilayah dan dengan batasbatas tersebut di atas (Posita Nomor 3);5.

Bahwa, menurut UU No 39/ 1999 tentang HAM : pasal 6 (1) : Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaandan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dandilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah pasal 6 (2) : ldentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hakatas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman;Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Tgt.11.

Pasal 1 ayat (2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnyaterdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu Pasal 1 ayat (3) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yangterikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atasdasar keturunan Pasal 2 ayat (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih adaapabila :a.

Nomor09 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas TanahMasyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam KawasanTertentu, masyarakat hukum adat yang mendalilkan mempunyai tanah komunalharus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota atau Gubenurdengan persyaratan sebagai berikut :1.

Riwayat Masyarakat Hukum Adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohonmasyarakat hukum adat;2. Riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebihsecara berturutturut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalamKawasan Tertentu;3. Fotokopi identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, ataukelompok masyarakat lainnya;4.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agama Hindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena perceraian ;------------------------------------4. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :----1.

Bahwa disamping surat keputusan Bupati Badung diatas, Kelianadat juga telah mengeluarkan surat keterangan nomor : 02/BAP/11/2014 isinya menerangkan bahwa berdasarkan awig adat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudahlama meninggalkan rumah + 2,5 tahun, maka perkawinanPenggugat dengan Tergugat secara adat sudah bisa dikatakanputus / ceraimekurenan 5 2220222 nnn ence cece ncn nncecce cen e necesBahwa menurut Hukum Adat Bali seorang anak, baik lakilakiataupun perempuan adalah merupakan

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilakukan menurut Hukum Adat dan agamaHindu diruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkanpada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor :267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinanyang sah dan Putus Karena perceraian ;3. Bahwa anakanak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahirtanggal 02 Mei 1992 ;2.

Badung jugatelah mengeluarkan surat keterangan nomor : 02/BAP/III/2014isinya menerangkan bahwa berdasarkan awig adat di tempattinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah lamameninggalkan rumah + 2,5 tahun, maka perkawinan Penggugatdengan Tergugat secara adat sudah bisa dikatakan putus / ceraimekurenan j 22220 o nen en nnn n nec ce cnn cence ccs eeee Bahwa menurut Hukum Adat Bali seorang anak, baik lakilakiataupun perempuan adalah merupakan tanggung jawabPurusa ( lakilaki ), sedangkan anak

, Pasal 40 ayat 1Undangundang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ,Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau UndangUndang lainyang bersangkutan j=e0 nena eine cinemas1.MENGADILI:Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengansepatutnya untuk menghadap dipersidangan TIDAK HADIR ;Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan VERSTEK 52222 22222 2n nnn nn nnn nnn cece ence nn cenceMenyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilakukan menurut Hukum

Adat dan agama Hindudiruman Tergugat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan Akta Nomor : 267/MW/1991, tertanggal 20 Nopember 1991, adalah perkawinan yangsah dan Putus Karena perceraian ;4.

yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;

adat di Desa Tegallalang;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2012 yang dilangsungkan dirumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sesuai kutipan Akta Perkawinan dengan , adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, putus karena perceraian;4.

Pengadilan Negeri Tabanan,sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan jawaban tertanggal 9 Maret 2017 pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Tab1.Benar, perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti hukum

adat Balidimana saya Tergugat bertindak selaku purusa dan Penggugatsebagai predana dengan bentuk perkawinan biasa dimana wanitaselaku predana menjadi keluarga suami selaku purusa;Kehidupan rumah tangga tidak rukun sepenuhnya karena dari awalperkawinan selalu didikte oleh Penggugat dan orang tuanyamengenai seluruh rentetan upacara perkawinan hingga kehidupanrumah tangga selanjutnya.

Anak saya yang bernama ANAK yang merupakan hasil perkawinan11.saya berdasarkan hukum adat agama Hindu adalah hak purusadimana yang manumadi ke dunia ini merupakan leluhur dari purusabukan dari predana, untuk itu hak asuh dan perwalian anak sudahmenjadi hak dan tanggung jawab saya sebagai purusa;Dan saya tidak berani memberikan leluhur saya yang manumadi kemerca prada ini kepada orang lain karena tugas dan kewajiban sayauntuk mendididik dan membesarkan dengan segenap kemampuansaya;Mengenai usia anak

karena telah diakui atau setidaktidaknyatidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhalsebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yangtelah melaksanakan perkawinan secara Hukum adat dan agama Hindupada tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakan dirumah Tergugat diTabanan dipuput oleh Ida Ayu Sumertik dimana Penggugat berstatussebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa sesuaidengan kutipan Akta Perkawinan , yang telah tercatat di KantorCatatan

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 28Desember 2012 yang dilangsungkan dirumah Tergugat di KabupatenTabanan, dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkanTergugat berstatus sebagai Purusa, sesuai kutipan Akta Perkawinandengan , adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, putuskarena perceraian;4.

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : "Hak Ulayat dan yang serupa itu darimasyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat),adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai olehmasyarakat hukum adat tertentu atas wiayah tertentu yangmerupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat darisumber daya alam, termasuk tanah, dalam wiayah tersebut, bagikelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungansecara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antaramasyarakat

hukum adat tersebut dengan wlayah yang bersangkutanb.

(Budi Harsono, ibid, B 3) ditetapkan, bahwa penelitian dan penentuanmengenai masih adanya hak ulayat di suatu masyarakat hukum adattertentu ditugaskan kepada Pemerintah Daerah, dengan mengikut sertakanpara pakar hukum adat masyarakat hukum adat yang ada di daerahbersangkutan, juga Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansiinstansiyang mengelola sumber daya alam.

Hilman Hadikusuma, SH, berpendapat dalambukunya "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", Penerbit, CV.

Kekuasaan itu meliputi tanah (air dan udara)dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum (adat) dan pada azasnya tidakdapat dikurangi ataupun dipindahkan.Bahwa dalam surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.4002626tanggal 24 Juni 1999, perihal; penyampaian dan penjelasan PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan :"Hak Ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dankalangan masyarakat hukum

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-23102014-0009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Sgr.Negeri Singaraja pada tanggal 09 Januari 2017 dalam Register Nomor19/PDT.G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013,yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;Bahwa pada

Sor.sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng,pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng, diputus karena perceraian ;Bahwa oleh karena kenyataan

Bapak KetuaPengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untukdatang menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yangtelah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Balidan Agama Hindupada tanggal 15 juni 2021di Kabupaten Jembranasebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor5101-KW-07092021-0004, tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan Kantor DinasKependudukan

Menetapkan hukum hak Pengasuhanh anak perempuan bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Akta Kelahiran No. 331/RBPB/2006, jatuh pada Penggugat sebagai ayah disertai hak purusa dalam hukum Adat Hindu di Bali dan bersama-sama dengan Tergugat memberikan kasih sayang ;6.

dapat disatukan lagi dalam menjalankan kembali rumah tanggamereka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sudah sepatutnya PengadilanNegeri Denpasar memutuskan dan menetapkan perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian termasuk segalaakibat hukumnya ;12.Bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan antara penggugatdengan tergugat sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian,disamping merujuk hak purusa dalam hukum

adat hindu di Bali, dimanasampai saat ini anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat dimkesehariannya begitu lekat dan penggugat cakap untuk bertindak mendidik,memberikan kasih sayang secara penuh, merawat dll, tanpa mengurangihak dari Penggugat untuk memberikan kasih sayang, maka wajar apabilaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dan menetapkanhak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang masih dibawah umurtersebut berada pada Penggugat selaku garis purusa dalam hukum adathindu di

Menetapkan hukum anak perempuan bernama : ANAK 1 PENGGUGATDAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Aktekelahiran No.331/RBPB/2006, oleh karenanya anak tersebut adalah anakyang sah dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;Menetapkan hukum hak penvalian/pengasuhan anak perempuan bernama :ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahirkan pada tanggal 18Juli 2006, dengan Akte kelahiran No. 331/RBPB/2006, jatuh padaPenggugat sebagai ayah disertai hak purusa dalam hukum adat

Menetapkan hukum hak Pengasuhanh anak perempuan bernama : ANAK 1PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2006,dengan Akta Kelahiran No. 331/RBPB/2006, jatuh pada Penggugat sebagaiayah disertai hak purusa dalam hukum Adat Hindu di Bali dan bersamasamadengan Tergugat memberikan kasih sayang ;6.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Pengguat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (Debora Misalayuk) adalah anak angkat yang sah yang menurut hukum adat diToraja anak dibuang tama tambuk dan kedudukannya serta berhak seperti anak kandung sendiri oleh Alm.

Bahwa Hukum Adat Negeri Kailolo adalah bersumberdari hukum = adat ULI HATUHAHA sebagai suatuPersekutuan Masyarakat Hukum Adat pada zamandahulukala yang sekarang menjelma menjadi persekutuanmasyarakat hukum adat ULI HATUHAHA AMARIMA, terdiridari 5 (lima) Negeri yaitu) Negeri ROHOMONI, NegeriKABAU, Negeri KAILOLO, Negeri PELAUW dan NegeriHULALIU yang menempati sepanjang pesisir pantai utarapulau Haruku Kecamatan Pulau Haruku, dimanaberdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlakudan masih hidup

adat Negeri Kailolo.

Teon Marga Marasabessy, berupa Pisi Negarasebagai symbol rumah adat atau Rumah Tau Teusuka;Gambaran tentangsymbol symbol Teon pada tiap tiap Rumah Tau sebagaitatanan hukum adat Negeri Kailolo sebagaimana yangPARA PENGGUGAT uraikan di atas, maka akan timbulpertanyaan, berada di manakah dan dalam bentuk symbolTeon apakah bagi Marga Ohorella sebagai marga asliKesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Kailolo; Bahwa sudah berlaku umum pada negeri negeri sebagaiKesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten

adat disisi lain (tua tua adat), jika materigugatan soal matarumah mana yang paling berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri Kailolo, maka itu menjadiwewenang hukum adat subjek hukumnya adalah tuatua adatuntuk menyelesaikannya bagaimana kewenangan mengujiMajelis Hakim untuk menguji materi gugatan yang bukanwewenangnya karena menjadi wewenang hukum adat dan bahkantidak memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukumantara subjek hukum, materi gugatan disatu sisi dansubtansinya objek gugatan dilain

dan TuanayaSolopae sehingga Tergugat tidak perlu) membantahnya ;Bahwa hak matarumah parenta (perinta) adalah hak yangdilindungi oleh Hukum Adat Negeri setempat.

adat yang dilakukan oleh PT.

ataupun yang mewakili;Bahwa kebiasaan atau budaya dari masyarakat hukum adat DayakAgabag tersebut tidak hanya berlaku di wilayah Desa Bebanas, namunmasih berlaku pula di seluruh wilayah Kecamatan Sebuku;Bahwa secara teritorial, masyarakat hukum adat Dayak Agabag tersebardi seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sebuku;Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa merupakan bagian dari masyarakathukum adat Dayak Agabag;Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan danpara pembesar dari masyarakat hukum

hukum adat dalam wilayahnyaHalaman 24 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnkmasingmasing, oleh karena itu jika ada masyarakat hukum adat yangmenguasai tanah maka dasar hukumnya adalah hukum adat, sehinggatanah tersebut tidak diberikan oleh negara;Bahwa kedua, khusus bagi masyarakat hukum adat yang sudahmempunyai urusan penyelenggaraan masyarakat secara publik, yangdikenal sebagai hak ulayat, yang mana hak ulayat diatur dalam Pasal 3UUPA;Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (8) UUD dan

Olehkarena itu dalam konteks hukum agraria, masyarakat hukum adatdiverifikasi ketika anggota masyarakat hukum adat berurusan denganadministrasi pertanahan.

Agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat makaharus terdapat Ketua Adat dan Lembaga Adat, kemudian wilayah adatatau tanah ulayat, lalu terdapat pranata adat;Bahwa bentuk jaminan negara terhadap masyarakat hukum adat adadua konteks, pertama adalah dalam hal tanahnya dipakai sendiri olehHalaman 26 dari 40 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnkanggota masyarakat hukum adat, yaitu jika anggota masyarakat adatmemerlukan tanah maka ia dapat meminta izin kepada lembaga adatuntuk meminta bagian tanah

---------------------------------- - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 April 2004 ;----------------------------------------------- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 9 Juni 2009 ; ------------------------------------------------Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dan dalam penguasaan anak-anak tersebut nantinya tetap harus memperhatikan status purusa sesuai dengan hukum

adat Bali ;-----------4.

perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yaitu :e ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar,pada tanggal 27 Maret 2002; e ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Denpasar, padatanggal 30 April 2004 ; e ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, padatanggal 9 Juni 2009 ; Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara danmendidiknya dan dalam penguasaan anakanak tersebut nantinya tetap harusmemperhatikan status purusa sesuai dengan hukum

adat Bali ;4 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap dalam tengang waktu 60 (enam puluh) hari pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam register yang disediakanuntuk itu ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara iniyang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribuDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar pada

Adat masih tetap berlaku,hanya saja Hukum Adat itu harus merupakan sarana penunjang ke arahperkembangan baru.Bahwa hukum adat yang berlaku sejak berdirinya Kampung Nangkadijalankan dan dilaksanakan Willem Situmorang sebagai pendiri kampung(Sipungka huta) dan setelah Willem Situmorang meninggal dijalankan olehPenggugat hingga sekarang, maka hukum adat yang berlaku demikianoleh Pengadilan Tinggi dipandang sebagai hukum yang berlaku dan hidupHalaman 7 Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT BNA27.28.29.30.31.karenanya

atau dengan kata lain PenggugatPenggugat Asal yangmengingin hukum adat (Hukum Adat Batak) tetap hidup di perkampunganKampung Nangka (pada keberatan poin 3).

Mahkamah Agung yang menolak keberatankeberatan Penggugat asli dalam hal Hukum Adat Batak Toba.

Dengan ditolaknya keberatan ini maka jelaslah Hukum Adat BatakToba tidak dapat dilaksanakan di Kampung Nangka yangberhubungan dengan kata Sipungka Huta.

Namun PN.Kutacane tidak mempertimbangkannyaHalaman 36 Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT BNA Apabila Pembanding (dahulu Tergugat) terbukti bersalahn denganmembangun pondok di lahan/tanah sengketa ini maka PembandingMelakukan Perbuatan Melawan Hukum Adat. Maka penerapanhukum adalah Hukum Adat terikat sanksi sosial dan unsurkesakralannya ada didalam hukum adat tersebut dijalankan atautidak dijalankan.