ALEXANDER NAIKOFI alias ALEX, Terdakwa-II LAMBERTUS ANUNUT, S.PI alias LAMBER, Terdakwa-III DZULKIFLI MAE, S.PI alias JUL, Terdakwa-IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi alias AKO, dan Terdakwa-V EDMUNDUS MALAFU alias MUNDUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa-I Drs.

ALEXANDER NAIKOFI alias ALEX, Terdakwa-II LAMBERTUS ANUNUT, S.PI alias LAMBER, Terdakwa-III DZULKIFLI MAE, S.PI alias JUL, Terdakwa-IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi alias AKO, dan Terdakwa-V EDMUNDUS MALAFU alias MUNDUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I Drs.

PUTUSAN Nomor 30/PID.SUS/2013/PN.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:TERDAKWA Nama LengkapTempat LahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaan/KewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTERDAKWA IlNama LengkapTempat LahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaan

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. sebagaimana didakwa dalam suratdakwaan;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.

Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

Oleh karena itu, dalammenghadapi berbagai jenis korupsi dengan aneka motivasi yang ekspresif, instrumental dan dilakukantanpa disadari bahwa perbuatannya termasuk perilaku korupsi, maka fungsi hukum pidana dalam upayapenanggulangan akan efektif terutama pada jenisjenis korupsi yang bersifat instrumental (vide DR.Soedjono Dirdjosisworo, Fungsi Perundangundangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi diIndonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, h.165167).Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana

tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

UTSMAN IHSAN, SH.MA. terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan dilakukan secara berlanjutsebagaimana pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.

UTSMAN IHSAN, SH.MA. tersebut diatassecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MAdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putu san inimempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan ;Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 200.000.000.

Philipus Mandiri Hadjon yang diberikan didepan persidangan yangpada pokoknya menerangkan bahwa penandatanganan SKSK tersebutadalah merupakan penyalah gunaan wewenang dan bukan perbuatanmelawan hukum.PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TELAH BERTINDAK TIDAK ADIL DANDISKRIMINATIF DALAM MENGADILI DAN MENJATUHKAN PUTUSANDALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKANPIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD SIDOARJO MASA BAKTITAHUN 1999 S/D 2004..

UU No. 20 Tahun 2001) denganpidana penjara antara 1 (satu) s/d 3 (tiga) tahun penjara, padahalberdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan terbuktiseluruh anggota DPRD Sidoarjo bersamasama mendapat danmenikmati uang anggaran DPRD Sidoarjo tersebut atau dengan katalain "Korupsi berjemaah".3.2.

Menyatakan Terdakwa Rahmad Wiradi Surya Bin Mustofan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Wiradi Surya Bin Mustofan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJambi, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24Agustus 2015;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambi, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23September 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni: 1. Sarbaini, SH.

sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara hukum telahterpenuhi;Ad.5.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperolehdari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimanatindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yangmenggantikan barangbarang tersebut;b.

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasantindak pidana korupsi;2. Uang yang telah di korupsi oleh terdakwa adalah uang yang berasal dariAnggaran Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) yang seharusnyauntuk penanggulangan Pasca Bencana;Keadaan yang meringankan:1. Terdakwa belum pernah dihukum;2. Terdakwa mengakui perbuatannya;3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;4.

Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP., jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., UndangUndangNomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa Bayu Afriandi,S.Ip bin Firdaus,SE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4.

Melaksanakan Audit Khusus / audit investigasi atas kasus yangberindikasi tindak pidana korupsi.5. Membantu instansi penyidik (Kejaksaan / Kepolisian) melakukanperhitungan kerugian keuangan Negara atas kasuskasustindakpidana korupsi.6.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahunHalaman 142 dari 161 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebutdalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindakpidana korupsi yaitu:a.

Dengan menyalahgunakan kewenangan, yang ada pada jabatan ataukedudukan pelaku Tindak Pidana Korupsi;b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan ataukedudukan pelaku Tindak Pidana Korupsi;c.

Jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 46tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor : 39/Pid SusTPK /2014 /PT.SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsipada peradilan tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagaimanatertera dalam perkara Terdakwa : 20 n anne nn nn nnnn enoneNama : NARTO, SE. bin SUWARDITempat lahir : GroboganUmur / Tanggal lahir : 45 tahun / 01 April 1969Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal

: Jalan Candi Prambanan V Nomor1463 RT.002 RW.010 KelurahanKalipancur, Kecamatan Ngaliyan,Kota SemarangAgama : IslamPekerjaan : Mantan karyawan Bank JatengPendidikan : Strata satuTerdakwa tidak berada dalam tahanan ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILANTINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yangterlampir didalamnya, serta turunan' resmi putusan PengadilanTipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 201414/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor Smg, dalam perkara terdakwa tersebutMenimbang

YanuelvaEtllana, SE.MM. selaku Direktur CV Enhat (masih dalam pencarianberdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/07/X/2013/Reskrimsustanggal 10 Oktober 2013), pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan dalam bulan Juni 2011, atau masih dalam tahun 2011,bertempat di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BankJateng) Cabang Koordinator Semarang beralamat di Jalan Brigjen SudiartoNomor 196198 Kota Semarang, atau setidaktidaknya masih di dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan NegeriSemarang, yang berdasarkan Undangundang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

PUTUSANNomor : 850 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : JOHANES TITIOKA;Tempat lahir : Ambon ;Umur : 30 tahun/24 Juli 1983;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : JI. Dr. kayadoe, Kec.

Nusaniwe, Kota Ambon;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pengawas di CV Gita Jaya;Terdakwa pernah berada dalam Tahanan :1.2.Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2012 sampaidengan tanggal 29 Juli 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejaktanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 11September 2012

sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejaktanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap sejak tanggal 10Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap tahap II sejak tanggal09 Januari 2013 s/d 07 Februari 2013 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon karena didakwa :PRIMAIR

Nomor : 850 K/PID.SUS/2014Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : LHAI1795/PW25/5/2012 tanggal 24Juli 2012;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR

Nomor : 850 K/PID.SUS/2014dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair ;Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JOHANES TITIOKA denganPidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;Memerintahkan Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp

PUTUSAN SELANomor : 14/Pid.SusTPK/2017/PN.KpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa danmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan AcaraPemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap keberatan yang diajukandan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Terdakwa:Nama lengkapTempat lahirUmur / Tgl.LahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanPENAHANANURSINUS

Penuntut Umum sejak 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ; Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahuntentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Pasal 18tentang Pidana Tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidakbergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi danDakwaan Subsidiair adalah diduga melanggar Pasal 3 jo.

JARESMAN MANURUNG, M.M tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiancam dan diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;2 Membebaskan Terdakwa oleh Karena itu dari dakwaan Primair

JARESMAN MANURUNG, MM tersebuttelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA dan BERLANJUTeo?

Dengan surat perjanjian kerja sama ini apakah Pemohon Kasasi dapatmelakukan korupsi sedangkan surat itu digunakan langsung oleh pelaku usaha danTim Pelaksana di lapangan sebagai acuan dan bukan dasar untuk korupsi dan bilatidak melakukan seperti yang dimaksud surat perjanjian itu baru dapat dikatakankorupsi sedangkan menerbitkan surat perjanjian itu tidak ada korupsi karenaproduknya hanyalah sebuah surat. Demikian juga dengan pembuatan SK Tim apakahpenerbitan itu adalah korupsi ?

Selanjutnya dengan menandatangani Berita AcaraVerifikasi sudah otomatis korupsi ? Kalau benar dilakukan apakah penandatanganansalah ?

Akan tetapi apabila dalam pelaksanaan salah walaupun tidak ditandatanganihasilnya adalah korupsi jadi dengan menandatangani berita acara verifikasi, makamenurut pemantauan Pemohon Kasasi belum bisa dipastikan melakukan tindakpidana korupsi maka oleh sebab itu perlu ditelusuri dimana letak korupsi sebenarnyaapakah pada penandatanganan atau perlakuan, hal inilah yang belum Pemohon Kasasitemukan jawabannya dimana titik korupsi itu dan siapa pelaku sebenarnya;4.

SAMAD tidakterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa ABD. LATIF, A.Md., bin ABD.

SAMAD terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Juncto Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

No. 436 K/PID.SUS/2018Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar padatanggal 4 Desember 2017.

No. 436 K/PID.SUS/2018Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pangkep tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS,tanggal 23 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentanq PernberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidair :Bahwa mereka Terdakwa . Drs.

Faisal Bin Muhammad Ali, M.Pd) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Subsidair;.

FaisalBin Muhammad Ali, M.Pd. tersebutMembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh No. 1/76/PID/2011/PTBNA tanggal 2Desember 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No.212/Pid.B/2010/PNSGI tanggal 27 Juni 2011.MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa . Drs. Syarifuddin Bin Nyak Puteh danTerdakwa II. Drs. Faisal Bin Muhammad Ali, M.Pd. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI.2.

Akibat perubahan kualifikasisifat perkara a quo maka telah menyebabkan terjadinya perubahanpenerapan hukum materiil yaitu dari Pasal tindak pidana KUHPmenjadi Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara Para Terdakwa ini. Oleh karena itu sangatlahpatut para Terdakwa mengajukan upaya Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Judex Facti maupun Judex Juris tersebutdisebabkan kesalahan dalam menerapkan kaedah hukum materiilantara KUHP dengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi..

UndangUndang No. 5 Tahun 2004Mahkamah Agung RI itu sendiri bahkan bertentangan denganketentuan Pasal 253 KUHAP dikarenakan telah ikut memeriksa,mengadili dan memutuskan terhadap halhal yang berkaitan denganpenilaian fakta dan bukti yang secara hukum merupakanPidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI. Prof. Dr. MohammadAskin, SH dalam pertimbangan hukum putusan Judex Juris yangdimohon Peninjauan Kembali tersebut.4.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadailanNegeri Surabaya sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12Pebruari 2015;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadailan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampaidengan tanggal 13 April 2015;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke1 sejak tanggal 14April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;7.

Dalam surat edaran tersebut diaturbahwa bila hasil audit dijumpai adanya indikasi korupsi, sebelumLHPK terbit, agar disusun flow chart modus operandi secara lengkapsebagai bahan pembicaraan dengan pihak Kejaksaan Tinggi. Selainitu, diatur mengenai expose intern dan ekstern serta kesepakatanpenanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.lll.

. / 2 / 1989 dan Nomor : KEP 145 /K/ 1989 tanggal 25Februari 1989 tentang upaya memantapkan kerjasama Kejaksaan danBPKP dalam penanganan kasus yang berindikasi korupsi.

Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pcrubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 Jo.

Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 Jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undangundang No. 20 tahun2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair ;Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Rutan ;Hal. 56 dari 74 hal. Put.

sah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, PemohonKasasi sependapat dengan amar putusan tersebut begitu juga denganpertimbangan hukumnya ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memutuskanTerdakwa bersalah melakukan tindak pidana bersamasama melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3Jo.

CAP telahdiperoleh fakta hukum baru yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum telahmenetapkan 4 (empat ) orang tersangka lainnya dari kantor PelayananPajak Bandar Lampung, seksi PPN, yang mana mereka diduga telahmelakukan tindak pidana korupsi dengan merekayasa pengajuan restitusiHal. 70 dari 74 hal. Put. No. 2238 K/Pid.Sus/2009pajak atas nama PT.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 83/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa KARNIAWATI, S.Pd yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya : 1.

Menyatakan Terdakwa KARNIAWATI, S.Pd tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ; -4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARNIAWATI, S.Pd tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ; -----5.

BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilantingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalamperkara terdakwa,I. Nama Lengkap KARNIAWATI, S.PdTempat Lahir BandungUmur/ tanggal lahir 58 tahun / 31 Januari 1955Jenis kelamin PerempuanKebangsaan IndonesiaTempat tinggal JI. Zamrud A1 No.7Rt.005/012 Kel. TanimulyaKec.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak 11 September2014 sampai dengan 10 Oktober 2014 ; 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandungsejak 11 Oktober 2014 sampai dengan 09 Desember 2014 ; 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Bandung sejak tanggal 10 Desember 2014 sampaidengan tanggal 08 Januari 2015 ; nnn nn nner nnnTerhadap Terdakwa II telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :1.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 11September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ; 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandungsejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember2014, 5 ~nnnnnnnnnnnnnnn enn ne nnn n nnn nnnennnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnmannnnnanannnnnnnnmnnnn5.

Nomor 31 Tahun 1999Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2015/PT.BDGTentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ; Telah membaca surat tuntutan pidana ( requisitoir ) Penuntut Umum No.Reg.

PUTUSANNOMOR :07/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwonn Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada PengadilanTinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIEF.

UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

dalam Tingkat Banding, kecuali Dakwaan yang adadidalam putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada PengadilanNegeri Makassar tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Mks., oleh Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi padatingkat banding harus diperbaiki; Menimbang, bahwa Dakwaan yang ada didalam putusan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat pertama tanggal27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/ PN.Mks. tertulis saksiMUHAMMAD ARIEF.

HMUHAMMAD ILYAS,sebagaimana dakwaan asli Penuntut Umum ~ dalam bundel Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/ PN.Mks., sudah tepat danbenar, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan65Tingkat Banding, sependapat dengan alasan pertimbangan hukumtersebut, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahanberdasarkan

5.000,00 (lima ribu Rupiah); wo Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,pada hari Senin tanggal 13 April 2015, oleh Kami: DANIEL DALLEPAIRUNAN, SH.MH.

Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018telah memutus perkaradiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs.

HARIYONO, AAAIK terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana Dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap

HARIYONO, AAAIK bin WISNU SAMAINtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa Drs. HARIYONO, AAAIK bin WISNUSAMAIN dari Dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Drs.

Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs.HARIYONO, AAAIK bin WISNU SAMAIN tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor16/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 28 Mei 2015 yang menguatkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana

Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, M.S Lumme, S.H., Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagaiHakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yangdihadiri HakimHakim Anggota serta Dr.

Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON TANDJUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair ;3. Menyatakan Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON TANDJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; 4.

PUTUSANNomor 56/Pid.Sus/2014/PN.KpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangyang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada TingkatPertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalamperkara Terdakwa : Nama Lengkap i ROBERT EDISONTANDJUNGTempat Lahir ; AtambuaUmur/Tgl Lahir 32 tahun/09 Nopember1982Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : JI.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;3.

atau didudukioleh pelaku tindak pidana korupsi ;Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurutDrs.

. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PelakuTindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda.

JEMADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa KOROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT. JEMADA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3..

/Pid.Sus/2014/PN.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I. AKupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi PadaTingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa :Nama : Corolus Dionisius Tolos Alias CDT. JemadaUmur/tgl lahir : 47 Tahun/ 12 Desember 1966Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jl. Wae Ces No 16 B.

Kupang sejaktanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014.Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19Agustus 2014Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal18 September 2014.Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Makarius PaskalisBaut, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat

Perkara PDS02 /RTENG/04/2014 yang pada pokoknya menuntut agarPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa Korolus Dionisius Tolos, Tidak terbukti secara sahmelakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaankesatu primer Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah danditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum4.

;Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaranuang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitungberdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, daripengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapanilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsurunsur pertimbangansebelumnya atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan