Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Juni2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli2018;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Agustus2018;. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25September 2018;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24November 2018;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiHalaman 1 dari 266 Putusan Nomor. 31/Pid. SusTPkK/2018/PN.JmbJambi sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24Desember 2018;9.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHalaman 216 dari 266 Putusan Nomor. 31/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmbdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SubsidairPasal 3 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegaraMenimbang, bahwa Istilah Dapat disini oleh Pembentuk UndangUndang diletakan di depan kalimat merugikan keuangan atau perekonomiannegara, hal ini menunjukan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaituadanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur kegiatan yangsudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Bin MULYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Drs. SUDAR Bin YASRODJI dan terdakwa II. AGUS WINOTO, S.Pd. Bin MULYADI, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;5.

SUDAR Bin YASRODJI dan terdakwa Il.AGUS WINOTO, S.Pd. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa . Drs.

Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk memeriksa dan mengadili,melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan9.

Gejala alam 122 Rp 2.070.000 Rp252.540.000 40 Perkara Korupsi c. Bentang alam 122 Rp 2.600.000 Rp317.200.000Alat Peraga Pembelajaranbahasa :a. KIT Bahasa IndonesiaInteraktif Dasar 122 Rp 7.500.000 Rp915.000.000b.

Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupamembayar Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yangterbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yangberasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta bahwa para terdakwa tidakmemperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, karenaseluruh dana

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KHOLIL FAIZIN Bin RASWAD dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;. 5.

PUTUSANNomor : 131/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Neneri Semarangyang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : KHOLIL FAIZIN bin RASWAD ;Tempat lahir : Pemalang ;Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun/ 01 januari 1967Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Banjaranyar

GenukttRekanSemarang berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim tertanggal 3Nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:131/Pen.Pid. Sus/2014/PN.

Menyatakan terdakwa KHOLIL FAIZIN Bin RASWAD. tidak terbuktinbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primairsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1)KUHP.2.

Menyatakan terdakwa KHOLIL FAIZIN Bin RASWAD telah terbukti secaransah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yangdilakukan secara berlanjut dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diaturdalam Pasal 3 juncto pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat

Jo.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64ayat (1) KUHPSUBSIDIAIR' : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa ARIFIN, S.Sos Bin ROHANI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Kesatu-Primair ;2. Membebaskan Terdakwa ARIFIN, S.Sos Bin ROHANI sebagaimana dakwaan Kesatu-Primair tersebut ;3.

Menyatakan Terdakwa ARIFIN, S.Sos Bin ROHANI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu-Subsidair.4.

Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Uang Pengganti;Ad.1.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Uang Pengganti.Ad. 1.

Nomor 120/Pdt.SusTP K/2015/PN Smgtentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No 31 Tahun 1999 jo UUNo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 3.

PUTUSANNo: 102 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam acara pemeriksaanbiasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama : DESI AKHIRIYANTO als BAGONG Bin SOFYAN, SH.Tempat lahir : Purworejo.Umur/tg lahir :41 tahun /27 Desember 1973.Jenis kelamin : LakiLak1.KewargaNegaraan : Indonesia.Tempat Tinggal

Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Banyumas dandirumah saksi UNTUNG SUPARYONO Bin SLAMET Desa Kedungpuji Rt.04Rw.02 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/ XII / 2010 tanggal 01Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganhal 141 dari 178 putusan No. 102 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.SMG142UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

,Halhal yang memberatkan :e Tindak pidana Korupsi dianggap sebagai ekstra ordinary crime dan menjadiprioritas dalam penegakan hukum di Indonesia.Halhal yang meringankan., e Terdakwa dimuka persidangan bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP serta peraturan lain yang berkaitan ;MENGADILI1.

M.SI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan.2.

M.SI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan.4.

Pedurungan Kidul V/40 RT.04/04 Gemah Semarang 5019 Telp.(024) 6785527 berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal 27 Juli 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 85/Pen.Pid.

M.SI, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah menjadi UUNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Surat Dakwaan.2. Menyatakan terdakwa AHMAD ALAUDIN SYARIF, SE.

M.SI, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) hurufa dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam SuratDakwaan..

RIZA FAHLEVI, SH, LL.M, dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saat ini bersedia diperiksa sebagai Ahli dalam Perkara TindakPidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyetoran PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pada PekerjaanRehabilitasai Gedung Olahraga (GOR) WR.

(Pemberantasan Korupsi Ditinjaudari Hukum Pidana, A.

Menyatakan terdakwa SAHLAN, S.Pd Bin SAMIARJA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUYATNO Bin KARYO MANTONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; 3.

SAHLAN Bin SAMIARJA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;2.

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPadalah :1.

Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ; Menimbang bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil,yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yangsudah dirumuskan bukan timbulnya suatu akibat, dengan demikian apabila suatu perbuatantelah memenuhi semua unsur dalam delik tindak pidana korupsi meskipun kerugian tersebutbelum nyata ada hal ini

SAHLAN Bin SAMIARJA harus dijatuhi pidana penjarasetimpal dengan kesalahan terdakwa ;Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara, makaterhadap pelaku tindak pidana korupsi juga dikenakan pidana denda, dan dengan demikianterhadap terdakwa

sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PasalPasal dalam UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP ; MENGADILI1.

UMAR SAJARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.M. KHUSNANTO, SE Bin H. UMAR SAJARI tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H.M.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangyang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : H.M. KHUSNANTO, SE Bin H.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, danmenuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1. Menyatakan Terdakwa H.M. KUSNANTO,SE bin H.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanadalam Dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. KUSNANTO,SE bin H.

Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan 47 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo.

sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap Terdakwa dapatdikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Bersama - sama melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut ;4.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) kKe1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) kKe1 KUHP jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

, makasarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi (R.Wiyono,SH.

Menyatakan Terdakwa JAMPUR SYIPRIANUS Amd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;5.

Sus / 2013 / PN.KPG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangyang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap JAMPUR SYPRIANUS,AMd.Tempat lahir Manggarai.Umur/tanggal lahir 48 Tahun / 24 Desember1964.Jenis kelamin Lakilaki.Kebangsaan Indonesia.Tempat tinggal Desa Pollo, Kec.Amanuban Selatan,

Perpanjangan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang : Sejak tgl. 1506 2013 s/d. tgl.10072013.

,M.H. adalah para advokat/pengacara berlamat dijalan Cak Doko 16 A Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 September 2013.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :Setelah1)a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkarab.

Perkara PDS02B / SOE/08 / 2013 yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang menjatuhkan' putusan sebagaiberikut :1.

;Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenaipembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uangpengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh daritindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uangpengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwadari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimtidak menemukan adanya aliran dana dari tindak pidana korupsi

ICHSAN SUAIDI dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. ICHSAN SUAIDI tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir.

SALMUN TABUN, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SALMUN TABUN, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;3.

SALMUN TABUN, M.Si terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan ketiga melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

TTS (pada tahun 2014)atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/I/2011 tanggal 7 Pebruari 2011tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, PengadilanNegeri Pelembang, Pengadilan Negeri

TTS (pada tahun 2014)atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/I/2011 tanggal 7 Pebruari 2011tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 22 dari 1389 Putusan Nomor : 21/Pid.SusT'PK/2017/PN.Kpg.Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan

sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;ATAUKEDUAMelanggar Pasal 12 huruf (i) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke

PUTUSANNOMOR : 08/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini,dalam perkara terdakwa : 1. Nama lengkap > IH. A. MUJAHIDINIBRAHIM,Msi. ;2. Tempat lahirPalO PO anon senescence3. Umur atau Tgl.lahir : 57 tahun / 07 Desember1956 ;4. Jenis Kelamin ; Lakilaki ;5.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengantanggal 19 September4. panjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 September 2014sampai dengan tanggal 20 November5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 21 November2014 sampai dengan tanggal 20 Desember6.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 21 Desember2014 sampai dengan tanggal 19 Januari7. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 08/Pen.Pid.Tpk/HT/2015/PT.MKS. terhitung sejak tanggal 12 Januari s/d tanggal 10 Februari8.

Memberikan rekomendasi kepada Bupati / Walikotauntukpenandatanganan kesepatakan bersama danperjanjiankerjaSaMa 5 22222 Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidanapada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

Mujahidin Ibrahim, M.Si tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut sertamelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor5131 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

M E N G A D I L I--------- Menerima permintaan banding Terdakwa ; ----------------------------------------------------------- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor 101/Pid.Sus/2011/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai peniadaan perintah penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ; ---------------1.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana terdapat dalam dakwaan SUBSIDAIR ; ----- -------------------2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----------------------------------------------------------------------------------3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya .....

PUTUSANNomor : 50 / PID.SUS / 2012 / PT.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILANTINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalamperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : NYOTO WASONO, S.Sos.MM ; Tempatlahir stMalang ; teUmur/tanggallahir Tahun / 16 Maret 1966 ; Jeniskelamin eeLakilaki ; Kebangsaan I n Indonesia ; Tempat tinggal : Jl.

, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, jo.

;Bahwa perbuatan terdakwa NYOTO WASONO, S.Sos., MM telahmemenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam39Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, jo.

,MM tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; 2 Membebaskan ia oleh karena

,MM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Subsidiair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan .....40Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; 4 Menjatuhkan pidana terhadap

M E N G A D I L I-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut ; -- Menyatakan Terdakwa MADE NGURAH ADI PUTRA DANA . tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ;-------- MembebaskanTerdakwa MADE NGURAH ADI PUTRA DANA

. tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ; --------- Menyatakan Terdakwa MADE NGURAH ADI PUTRA DANA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; ------ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADE NGURAH ADI PUTRA DANA dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun 6 (enam) bulan --- -- Menghukum agar terdakwa MADE NGURAH ADI PUTRA DANA membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 4.500.000,00

Negeri Denpasarsejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 17 September 2014: Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal16 Nopember 2014; 227222222 22 n nen nn nnn nn nce nnn n nn cennnnnne= Memperpanjang waktu Penahanan Tahap Pertama oleh Wakil KetuaPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejaktanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014 ; Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

padaPengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan17 Desember 2014; 22202222 one nnn nnn nn nnn cence nnn nnnnee Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan1&5 Pebruafi 2015 =~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertasalinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal

Dana retribusi yang tidak disetorkan ke Kas Kas Daerah Rp.45.941.500, (empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribulima ratus rupiah) . 2202020 222025eae Perbuatan Terdakwa MADE NGURAH ADI PUTRA DANA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No:20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;" Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwasebagaimana dakwaanPIPE 22s ete een teeenneteeemenene2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaanPrimair.3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimaa DakwaanSubsidair.4.

Menyatakan Terdakwa MADE NGURAH ADI PUTRA DANA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADE NGURAH ADI PUTRADANA dengan pidana penjara selama= 1 (satu)5. Menghukum agar terdakwa MADE NGURAH ADI PUTRA DANAmembayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 4.500.000,00( empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Negara.

Sugiyanto, MM, terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPsebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair.2.

Bersamasama melakukan perbuatan pidana;Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan istilah (term) setiap orangdalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 merupakan unsur delik korupsi menurut Majelisberanggapan kurang tepat pendapat a quo, sebab melalui ketentuan pasal 103KUH Pidana yang menyatakan ketentuan Bab sampai dengan Bab VIII KUHPidana juga berlaku bagi perbuatanperbuatan yang oleh

olehpelaku tindak pidana korupsi (R.Wiyono, SH, 2008 : 50);Sedangkan yang dimaksud menyalahgunakan sarana yang ada padajabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 UU iniadalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan cara kerjaatau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

(Lamintang,delikdelik Khusus Kejahatan Jabatan dan KejahatanKejahatan Tertentusebagai Tindak Pidana Korupsi Penerbit Pionir Jaya,l991 hal.276);Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI.

SUGIYANTO, MM bin KASIMATMAWIAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3. Menyatakan terdakwa Ir. SUGIYANTO, MM KASIMATMAWIAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;4.

M E N G A D I L I : Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 157/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, tanggal .29 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat pertama sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan

Menyatakan Terdakwa MASKURI Bin DULATIF tidak terbukti bersalahmelakukan "Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primairsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang,Nomor: 13 / Banding / Akta.Pid.SusTPK / 2016 / PN.Smg jo NO.157 /Pid.SusTPK / 2015 / PN.Smg tanggal 04 April 2016, yang menerangkanbahwa.Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangtersebut di atas, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2016.5.

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangNomor:. 14 / Banding / Akta.Pid.SusTPK / 2016 / PN.Smg jo NO.157 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smg tanggal 4 April 2016, yang menerangkanbahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 4 April 20166.

Memori Banding dari Terdakwa yang telah diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 7 Mei 2016;7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, kepada JaksaPenuntut Umum dengan surat tanggal 21 April 2016, Nomor.

Pasal 18 Undangundang NO.31tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang NO.20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang NO.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya telah mempertimbangkan faktafakta persidangan untukmembuktikan dakwaan primer maupun dakwaan subsider, dan menurutMajelis Hakim tingkat pertama bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa telahHalaman

Olehkarena itu Ketua KSP Membangun Hidup saksi I MADE SUDI,S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 Jo UU RI No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi .SUBSIDAIR...Bahwa ia terdakwa Drs.MEIKY D.W.MERENTEK Alias MEKIselaku Menajer Koperasi Simpan Pinjam Membangun Hidup, padawaktu) dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair,ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus16

Oleh karena itu Ketua KSP Membangun Hidupsaksi I MADE SUDI, S.Sos melaporkan kejadian tersebut kePolsek Randangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalamPasal...Pasal 8 UU RI No.31 tahun 1999 Jo UU RI No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi .LEBIHSUBSIDAIR : 202 eee nee n eee eeeBahwa ia terdakwa Drs.MEIKY D.W.MERENTEK Alias MEKIselaku Menajer Koperasi Simpan Pinjam Membangun Hidup padawaktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, diberitugas menjalankan

Oleh karena itu Ketua KSPMembangun Hidup saksi I MADE SUDI, S.Sos melaporkankejadian tersebut ke Polsek Randangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 9 UU RI No.31 tahun 1999 Jo UU RI No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi .Halaman 25 dari 29 hal Put No. 73/PID/2011/PT.Gtlo26Bahwa ia terdakwa Drs.MEIKY D.W.MERENTEK Alias MEKIpada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu,dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barangyang sama sekali

MEIKYD.W.MERENTEK Alias MEKI terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi yakni dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,atau. sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana dalamDakwaanPrimair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaDrs.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa OLIVIA HALIM tersebut; - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU tersebut; - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 9/PID.SUS-TPK/ 2017/PT.PLK., tanggal 06 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk., tanggal 18 Juli

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 16/Pid.SusTPK/2017/PN PIk.,tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa OLIVIA HALIM, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana Dakwaan Primair;2.

Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 9/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK., tanggal 06 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 16/Pid.SusTPK/2017/PN.PIk.

padatanggal 17 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalangka Raya pada tanggal 31 Oktober 2017.

Sus/2017Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

,HakimHakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagaiHakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh Ketua Majelistersebut yang dihadiri oleh Prof. Dr.