/Pdt/1986; Putusan MA RI No. 3247 K/Pdt/1987; dan Putusan MA RI No.3272 K/Pdt, yang norma hukumnya berbunyi: Untuk sahnya jual beli tanahmenentukan bahwa jual beli tanah itu tidak dapat didasari unsur cacathukum;Hal. 46 dari 48 hal.Put.No. 3169 K/Pdt/201213.14.Selanjutnya, ada Putusan Mahkamah Agung RI No. 3274 K/Pdt/1988, yangnorma hukumnya berbunyi: Pasal 1321 KUH.Perdata, perjanjian yangdituangkan dalam akta notaris yang terjadi akibat kekeliruan/penipuan dapatdibatalkan oleh hakim;Sedangkan anotasi

1250 K/Pdt/1986; Putusan MA RI No. 3247 K/Pdt/1987; dan PutusanMA RI No. 3272 K/Pdt, yang norma hukumnya berbunyi : Untuk sahnyajual beli tanah menentukan bahwa jual beli tanah itu tidak dapat didasariunsur cacat hukum;Hal. 50 dari 48 hal.Put.No. 3169 K/Pdt/2012Selanjutnya, ada Putusan Mahkamah Agung RI No. 3274 K/Pdt/1988,yang norma hukumnya berbunyi : Pasal 1321 KUH.Perdata, perjanjianyang dituangkan dalam akta notaris yang terjadi akibat kekeliruan/penipuan dapat dibatalkan oleh hakim;Sedangkan anotasi

Adapun S. 1924556 tetapberlaku sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan UndangUndang1945 Pasal Il (telah diubah dalam Amandemen Keempat UndangUndangDasar tahun 1945 (Tahun 2002) Pasal1924556 (anotasi: Ketentuanketentuan yang memuat pernyataandiberlakukannya perundangundangan Eropa terhadap penduduk yangdisamakan dengan golongan Indonesia (Timur Asing));Pasal 7 : "Tentang halhal mengenai hukum perdata dan hukum dagang yangberkenaan dengan orangorang Timur Asing termaksud dalamketentuanketentuan

terbukti seluruhunsurnya maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telahterbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut ;Hal. 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2015/PN.Sos20Menimbang, bahwa dakwaan dari Penuntut Umum terbukti secara sah danmeyakinkan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dari anotasi

(cetak tebal oleh Tergugat 1).Anotasi :Bahwa dari bunyinya uraian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LaporanKeuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tersebut, makadapat dikonstatir sebagai berikut :@ Bahwa keterlambatan yang terjadi dan menjadi ketetapan temuan BPKadalah pelaksanaan pekerjaan pada masa addendum ke2 yang hinggaberakhirnya masih belum terselesaikan pekerjaan oleh pelaksanapekerjaan (incasu para Penggugat).@ Bahwa addendum ke3 dan ke4 tidak dapat diterima sebagai peristiwakahar

Terlebin sepertiyang telah disebutkan di atas, bahwa denda keterlambatan adalah bukanterkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilanjutkan oleh Tergugat ,tetapi adalah sepenuhnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidakmampu dikerjakan secara tepat waktu oleh para Penggugat, sebagaimanabunyinya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan KeuanganPemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2017.e Anotasi :Bahwa dalam faktanya Pemerintah Kota Medan cq.

Anotasi :Bahwa dari bunyinya uraian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LaporanKeuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tersebut, maka dapatdikonstatir sebagai berikut :@ Bahwa keterlambatan yang terjadi dan menjadi ketetapan temuan BPKadalah pelaksanaan pekerjaan pada masa addendum ke2 yang hinggaberakhirnya masih belum terselesaikan pekerjaan oleh pelaksana pekerjaan(incasu para Penggugat).@ Bahwa addendum ke3 dan ke4 tidak dapat diterima sebagai peristiwakahar oleh BPK, sehingga pekerjaan

membuktikan dalildalil bantahannya ;Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah benar bahwatanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat, dan apakah benar telahterjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat dengan Almarhum BaidarJaya, serta apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang merugikan para Penggugat ;Menimbang , bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas siapayang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabilakita membaca anotasi

Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknyatidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harusdilihat secara kasus demi kasus, menurut kedaaan yang kongkrit dan pembuktianitu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantodan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A.

Hardie Leong, yang menerangkanbahwa dirinya bekerja di Macan Yaohan Supermarket, selanjutnyadisebut bukti T10 ;11.Print out publikasi (anotasi) Macan Mart Sumatera melalui blog resmiMacan Group pada hari Minggu, 13 Oktober 2015, yang menjelaskanbahwa sampai tanggal 13 Oktober 2015, Macan Group merupakanpemimpin pasar ritel di Kota Medan dengan 11 (sebelas) toko,selanjutnya disebut bukti P11 ;12.Print out pengumuman rekrutmen (lowongan) tenaga kerja sebagai SPG,SPB dan Kasir yang disampaikan oleh

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugatberkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut anotasi dari Ny. RetnowulanSutanto dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A.

akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi keduabelah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang disebut didalamnya perihal pokok soal, dan jugatentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yangdisebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soaltersebut terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknyaoleh pihak lawan ; Bahwa dalam anotasi

bekerja dengan penuh tanggung jawab, baik dan disiplinterhadap Tergugat tanpa sekalipun melakukan kesalahan apalagi sampaimerugikan Tergugat, hal ini dibuktikan dengan tidak sekalipun Penggugatmenerima sanksi atau teguran baik lisan dan maupun tulisan (suratperingatan);Bahwa lebih dari itu pada bagian Administrasi Mekanik Lapangan tidakdibutuhkan keahlian khusus dikarenakan sudah menjadi kebiasaanbahwasanya yang mengerjakan dan/atau menanggungjawabi kinerja sertamembuat laporan kinerja adalah mandor;Anotasi

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti tertulis yangPenggugat dahulu/Pembanding sekarang ajukan (Bukti P4 dan P5)terbukti bahwa orang tua Penggugat merupakan pemilik sebidangtanah yang menjadi objek dalam perkara a quo dimana semasahidupnya Almarhum mengerjakan (mengusahai) serta menguasaitanah yang terletak di Kampung Tanjung Sari Kecamatan BatangKuis Kabupaten Deli Serdang dengan luas keseluruhan kurang lebih19000 M2 (1,9 HA) dengan panjang 190 meter dan lebar lOOmeter;Anotasi:"Lokasi sebidang

Ternyata dalam perkara yang identik dan sejenis ini, yaitu yang terjadi diBalikpapan, hal mana dalam perkara yang identik dengan perkara ini telahdiperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang dimuatdalam Majalah Hukum VARIA PERADILAN yang diterbitkan oleh IkatanHakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXX Nomor 356 Juli 2015 halaman 173hingga 191 sub bahasan ANOTASI PUTUSAN sub judul : AspekPembuktian Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Putusan Nomor 25K/MIL/2015.3.

dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masapenangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi

terhadap Para Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidanganstatusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka statuspenahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi

Gowindasamy(Tergugat Il) sebesar Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah);Anotasi Penggugat tidak pernah menerima uang dari Turut Tergugat I/TurutTergugat II karena Bilyet Giro No. GEA 148867 tanggal 28 September 2005tertulis/tertera atas nama Drs. Gowindasamy (Tergugat II) dan uang telahditerima oleh Drs. Gowindasamy (Tergugat Il).

Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau TindakanHalaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 6/P/FP/2019/PTUNJKTBadan atau Pejabat Pemerintahan mengatur bahwa salah satu kriteriapermohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabatpemerintahan adalah permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yangbelum pernah ditetapbkan dan/atau dilakukan oleh badan atau pejabatpemerintahan;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut Sama dan sebangun dengan doktrinsebagaimana termuat di dalam buku Anotasi

Anotasi terhadap putusan perkara DPRD KabupatenCibinong Jawa Barat periode 19992004 ; Putusan Nomor420/Pid.B/2005/PN.Cbn., juncto ; Putusan Nomor111/Pid.B/2006/PT.Bdg., juncto ; Putusan Nomor : 2929 K/Pid/2006 ;Bahwa bukti tertulis tersebut (angka .1 s/d angka 1.8)oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan sebagainovum/bukti baru dalam permohonan peninjauan kembalipada perkara ini oleh karena bukti tersebut selamapersidangan di Pengadilan Negeri Rembang dan PengadilanTinggi Jawa Tengah di Semarang

No. 111PK/Pid.Sus/2009AnotasiCibinongterhadap putusan perkara DPRD KabupatenJawa Barat periode 19992004 ;Putusan Nomor : 420/Pid.B/2005/PN.Cbn., juncto ;Putusan Nomor : 111/Pid.B/2006/PT.Bdg., juncto ;Putusan Nomor : 2929 K/Pid/2006 ;Anotasi putusan sebagai berikutKasus PosisiDalam perkara pidana khusus ini telah diajukan sebagaiTerdakwaTerdakwa :. Sutadi, SH.,MM. = mantanKetua DPRD Kota Depokperiode 1999 s/d 2001 ;Il. H. Naming D. Bothin, S.Sos.

M.Hasbullah R.S.Pd., M.Hum., terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatantersebut bukan merupakan kejahatan maupunpelanggaran ; Melepaskan paraTerdakwa dari segalatuntutan hukum ; Memulihkan hak paraTerdakwa dalamkemampuan, kedudukandan harkat sertamartabatnya ; Menyatakan barang buktiDEMUPA 3 ieeseetw eee ee ewe:@8i j; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkatperadilan kepada Negara ;Bahwa atas dasar anotasi perkara tersebut' diatasmembuktikan perkara tindak pidana

Halini patut dijadikan bukti bahwa dalam perkarapenyusunan Anggaran Belanja DPRD para anggota DPRDtidak dapat dipersalahkan karena termasuk dalamtindakan administrasi ;Anotasi tersebut dapatlah dijadikan novum/bukti baru(selengkapnya dalam lampiran memori PeninjauanKembali) ;Hal. 140 dari 133 hal. Put.

perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakatmaka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadaTerdakwa adalah hukuman pidana penjara ;Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsungMajelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan pemaaf maupun alasanpembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawabanpidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwatersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dari anotasi

penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) kantong Plastik kecil berwarna putih yang didalamnya berisiserbuk Kristal yang diduga adalah sabu dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitamHalaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Smlsehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

Melakukan perbuatan cabul; ~ Menimbang, bahwa pengertian melakukan perbuatan cabul menurut R.SOESILO dalam anotasi terhadap Pasal 289 KUHP menyatakan: perbuatan cabul adalahsegala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan nafsu berahikelamin, namun bukan termasuk sebagai persetubuhan (R. Soesilo, Kitab UndangundangHukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Polite, Bogor,1996, h. 212).

SanterSitorus yang diperkuat oleh pendapat Prof Eko Prasojo sebagaimanatermuat dalam buku Anotasi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Universitas IndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform (UICSGAR)tahun 2017, Bab 5, Halaman 233, alenia kedua disebutkan pada pokoknyacakupan permohonan yang dimaksud oleh UndangUndang AdministrasiPemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yangsifatnya baru, bukan pembatalan keputusan

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas siapayang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabilakita membaca anotasi dari Retnowulan Sutantio, S.H., dan IskandarOeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek,diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangatmudah.

Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknyatidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapiharus dilinat secara kasus demi kasus, menurut kedaaan yang kongkrit danpembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikitdiberatkan;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto,S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.