Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ; MUHAMMAD TUKIDI, S.Ag

No. 947 K/Pid/2012Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT.Socfindo AekLoba mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam jutarupiah);Perbuatan Terdakwa Muhammad Tukidi,S.Ag tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 56ke1 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanjung Balai tanggal 29 Januari 2012 sebagai berikut :1.

Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor: 05/Pid/2012/PN.TB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri

Tanjungbalai pada tanggal 20 Maret 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telahdijatuhnkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2012 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai padatanggal 20 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, terlebin dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981) JoPasal 244 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut tidakdapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsungdapat dimintakan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq Majelis Hakim telah kelirumenafsirkan unsur Pencurian secara bersamasama ;2. Bahwa peraturan hukum tidak diterapbkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya.2.1 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 yang antara lain menyatakana.

Tempat lahir : Tanjung Balai;3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1993;4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya Lingkungan II Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Balai Kota Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Mahasiswa;

PUTUSANNomor 135/Pid.Sus/2017/PN LopDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :om fF Oo HY >7.8.Nama lengkap : Muhammad Khadafi;Tempat lahir : Tanjung Balai;Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1993;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Pepaya Lingkungan II Gang KeluargaKelurahan Tanjung

Balai KotaKec.

Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;Agama : Islam;Pekerjaan : Mahasiswa;Terdakwa Muhammad Khadafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16November 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017.

Sebagaimana pendapat Prof.Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa pelaku adalah Barang siapayang memenuhi semua unsurunsur dari yang terdapat dalam perumusanperumusan delict* (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,Bagian Dua, Hal. 5).

Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini (Pasal 39 ayat (1));Bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besarfarmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :e Apoteke Rumah sakite Pusatkesehatan masyarakate Balai

Pemohon:
HENDRA
Termohon:
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Bahwa pada faktanya, tindakan pemeriksaan yang dilakukan PetugasPemeriksa Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Batam yangdilanjutkan pada tahap penyidikan oleh Penyidik/PPNS Balai POM di Batam dirumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9,Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riauyang disewa oleh PEMOHON, dilakukan bersamasama dengan Korwas PPNSDirektorat Reskrimsus Polda Kepulauan Riau berdasarkan permohonanbantuan personel Reserse

Bahwa dalam kegiatan tersebut, baik Petugas/PPNS Balai POM di Batamdan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Kepulauan Riau berperan aktifmelakukan tugasnya masingmasing;4.

Bahwa mekanisme penyitaan yang dilakukan PPNS Balai POM diBatam berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP;57.

Bahwa dengan demikian, penetapan tersangka yang dilakukan olehPenyidik/PPNS Balai POM di Batam telah sesuai dengan KUHAP danketentuan hukum yang berlaku;69. Bahwa selanjutnya PPNS Balai POM di Batam memanggilPEMOHON untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka melalui SuratPanggilan kepada PEMOHON melalui Surat NomorPD.03.03.08.955.10.20.10/SP tanggal 7 Oktober 2020 (Vide Bukti T35);70.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Petugas Balai POM diBatam membuat Laporan Kejadian Nomor PD.03.02.08.955.09.20.2/LK tanggal 30September 2020 (Vide Bukti T12) untuk segera ditindaklanjuti ke tahap Penyidikanoleh PPNS Balai POM di Batam.

Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Normayanti

BALAI

., KANTOR CABANGTANJUNG BALAI, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 237Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT sekarang Terbanding ;2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) KISARAN, beralamat Jalan Prof. H. M.

Bahwa dengan gugatan ini diajukan, maka sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Balai menghukum Tergugat dan TergugatIl untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara iniberlangsung;Berdasarkan dalildalil Penggugat ajukan diatas, mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui Majelis Hakim PengadilanNegeri Tanjung Balai memeriksa perkara ini agar memanggil kami sebagaiPenggugat serta Tergugat dan Tergugat II kedalam suatu persidangan yangtelah ditentukan

Bahwa dalam permohonan lelang yang diajukan kepada Tergugat Il, PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai selakuPenjual telah melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2017yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai akan bertanggungjawabapabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata maupun tuntutanpidana terkait permohonan pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6UU Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) sehingga membebaskan Tergugat

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II mohon untuk dikeluarkansebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan sesuai SuratPernyataan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sadr.Marolop Sinaga selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, konsekuensi hukum yangsekiranya harus ditanggung oleh Tergugat II terkait proses lelang telahberalin kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor CabangTanjung Balai sebagai Penjual.3.

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Pembanding yang menyatakanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah keliru dan salahHalaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 213/Pdt/2018/PT MDNdengan meminta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiNomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tjb tanggal 29 Desember 2017.. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjung Balai telah memuat dasardasar hukum yang tepat dan benarterhadap putusannya tersebut..

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; HERLINA PANJAITAN Als LINA

Kemudian pada hari Rabu tanggal21 Oktober 2009, petugas Polsek Tanjung Balai Utara setelah memperolehinformasi dari yang layak dipercaya (informan) bahwa saksi Dudi Suprianto AlsPadli Als Padil Als Dod telah melakukan transaksi narkotika jenis ganjaselanjutnya petugas menindaklanjuti laporan tersebut dan dapat menangkapsaksi Dudi Suprianto Als Padli Als Padil Als Dod. Lalu petugas kepolisian segeramenuju rumah saksi Dudi Suprianto Als Padli Als Padil Als Dad di Jl.

Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor664/Pid.B/2009/PNTB tanggal 11 Mei 2010 yang amar sengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa HERLINA PAJAITAN Als LINA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN atauPERMUFAKATAN UNTUK MEMILIKI NARKOTIKA" ;2.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor476/Pid/2010/PT.Mdn tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 11 Mei2010 Nomor 664/PidB/2009/PNTB yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Terdakwa Herlina Panjaitan als.

telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 18 Agustus 2010 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukanHal. 8 dari 13 hal.

Mendengar hal tersebut, petugas Kepolisianmembawa saksi Dudi Suprianto als Padli als Padil als Dod ke Kantor PolsekTanjung Balai Utara dan setelah itu petugas Kepolisian pergi ke rumah DudiSuprianto als Padli als Padil als Dod untuk melakukan penggeledahan terhadaprumah tersebut.

PT.BIMA PUTRA BANGSA,;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT;

;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan AchmadHal. 1 dari 9 hal. Put. No.13/B/2012/PT.TUN.JKTSood No. 6 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa No. 694/HK.0202/BWSK.1/2011 tanggal 23 September 2011 dalamhal ini memberi kuasa kepada :1. TIT! KARTIKA SARI, S.H., M.Kn.; 2. HIKMAD BATARA REZA, S.H., M.H.;3. MILA KAYANTI, S.H.; 4. DEWI NUR ASTUTI, S.H.; 5. ARIEF BUDI YULIANTO, S.H.; 6.

Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Yuni Susanti

Balai Mandiri Prasarana
2.PT. Balai Mandiri Prasarana Perwakilan Sumatera Utara
3.PT. Bank Mestika Dharma

Pemohon:
PETER ANDRIANTO
Termohon:
KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

PERKUMPULAN BALAI SAHABAT VS HENNY TANUWIDAJAJA, S.H, Notaris/PPAT Kota Surabaya, dkk.

Nomor 938 K/Pdt/2015Melestarikan Gedung Balai Sahabat", dan tidak untuk kepentingan yang lain(ic.

" (tandingan) tidak secara seksama memperhatikan danmeneliti Anggaran Dasar Perkumpulan Balai Sahabat (ic.

Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Heru Sutanto telah membentukpengurus Perkumpulan Balai Sahabat "tandingan" berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan "Balai Sahabat" tanggal 22Februari 2010 Nomor 15 yang dibuat di hadapan Yanita Poerbo, S.H., Notaris diSurabaya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah adapengurus Perkumpulan Balai Sahabat yang telah terbentuk lebih dahuluberdasarkan Akta Perkumpulan Balai Sahabat tanggal 29 Januari 2010 Nomor16, yang dibuat di hadapan

perkumpulan Balai Sahabat yang sah;3.

Yusuf Sutomo sebagai Wakil Sekretaris Perkumpulan Balai Sahabat untukmewakili Perkumpulan Balai Sahabat di depan persidangan adalah sah, karenapenetapan Heru Sutanto dan Ir.

CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN

CABANGTANJUNG BALAI ASAHAN, berkedudukan di Jalan Gereja,Nomor 20, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalamhal ini memberi kuasa kepada Bambang Santoso, S.H., M.H.

Para Pihakmemilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di KantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan;Adapun pilihan domisili hukum tersebut disepakati oleh ParaPihak (Pacta Sunt Servanda) vide Pasal 1338 KUHPerdatayang menyebutkan:Semua persetujuan yang dibuat seusai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya;Bahwa dalam Pasal 17 perjanjian kredit a quo secara eksplisit/tegas menjelaskan bahwa segala akibat hukum yang timbuldari pelaksanaan perjanjian

kredit a quo antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan, akan diselesaikanmelalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai bukan melalui BPSKKabupaten Batu Bara;Bahwa berdasarkan hal tersebut, Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memilikikewenangan (kompetensi) absolut dalam menangani perkaratersebut vide Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianHalaman 9 dari 23 hal

Penggugat:
R.M.Moestoro
Tergugat:
Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

Fauzi IdrisME.NIP: 196105111991031003 selaku; Kepala BALAI BESARWILAYAH SUNGAI BRANTAS Jalan Menganti Nomor : 312 WiyungSurabaya tanggal 31 Bulan Januari 2017.Menghukum : Pada TERGUGAT Ir.

Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang beralamat di JalanMenganti Nomor 312 Wiyung Surabaya adalah tidak benar telahmenerbitkan surat palsu;2. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang beralamat di JalanMenganti Nomor 312 Wiyung Surabaya adalah benar telah menerbitkanSurat Nomor HK.05.03Am/212/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentangRekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegatanPembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sungai Brantas.

Setelah Pemerintah Daerah Kota Kedirimendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Balai Besar Wilayah SungaiBrantas;.

Adalah tidak benar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantasmenerbitkan surat palsu. sehingga dapat merugikan orang lain(Penggugat) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selakupengelola Sungai Brantas tidak pernah mengenal Penggugat dan belumpernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Teknik Pemanfaatan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air atas nama Penggugatartinya apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkanruang Sungai Brantas tanpa ijin adalah merupakan perbuatan pidanadan

Gugatan Saudara Penggugat adalah tidak tepat apabila gugatantersebut ditujukan kepada saya (Fauzi Idris) karena selama menjabatsebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas tidak pernahmengeluarkan surat dalam bentuk apapun tentang permohonan jjinuntuk Rencana Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diSungai Brantas, saya menjabat sebagai Kepala Balai Besar WilayahSungai Brantas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PekerjaanHalaman 35 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pat.G/2018

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG tersebut;

BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG VS ANDRY SUWITO, S.E., Par

PUTUSANNomor 13 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUANBUMI SANGKURIANG, berkedudukan di Jalan Kiputin Nomor12 Ciumbuleuit, Bandung, yang diwakili oleh Dr. Ir.

sehingga menjadikan gugatan Penggugattidak jelas (obscuur libel),Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagaiberikut:Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkanoleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (BadanPengurus Perkumpulan Balai

Nomor 13 K/Pdt.SusPHI/2019olen Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi (Badan Pengurus Perkumpulan Balai Pertemuan BumiSangkuriang) Nomor 90/A.3/BPBS/XII/2017, tertanggal 12 Desember2017 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukummengikat; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/PenggugatDalam Konvensi untuk membayar kerugian akibat kKegagalan TermohonKasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensimenyelesaikan pekerjan instalasi system keuangan

Nomor 13 K/Pdt.SusPHI/2019PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANGtersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E.

Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
ISKANDAR

Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Bahtiar

Tempat lahir : Tanjung Balai;3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Desember 1994;4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal :Jalan Rambutan Gang Nangka Kelurahan Tanjung Balai Kota Kec. Tj Balai Selatan Kota Tanjung Balai;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Pemain Bola;

PUTUSANNomor 136/Pid.Sus/2017/PN LbpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :om fe &7.8.Nama lengkap : Ery Purwanto;Tempat lahir : Tanjung Balai;Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Desember 1994;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal Jalan Rambutan Gang Nangka KelurahanTanjung Balai Kota Kec.

Tj Balai SelatanKota Tanjung Balai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pemain Bola;Terdakwa Ery Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16November 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017.

Sebagaimana pendapat Prof.Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa pelaku adalah Barang siapayang memenuhi semua unsurunsur dari yang terdapat dalam perumusanperumusan delict* (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,Bagian Dua, Hal. 5).

Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini (Pasal 39 ayat (1));Bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besarfarmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :e Apoteke Rumah sakite Pusat kesehatan masyarakate Balai

pengobatane Dokter(Pasal 43 ayat (1))Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Lbpe Rumah sakite Pusat kesehatan masyarakate Aptoek lainnyae Balai pengobatane Doktere Pasien(Pasal 43 ayat (2)) Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balaipengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasienberdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3)); Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :e Menjalankan

JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN ; LEE BOK SOON

Wakil Ketua Mahkamah AgungRI Bidang YudisialNomor: 1495/2009/ $S.730.Tah.Sus.Ik/PP/2009/MA tanggal 17September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 04Oktober 2009;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun karena didakwa:Primair:Bahwa ia Terdakwa LEE BOK SOON selaku Nahkoda KM.

Terdakwa ditangkapdan diperiksa oleh PATKAMIA II 442/Buru) LANAL TBK(Haikun), karena Terdakwa melakukan penangkapan ikantidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Bahwa seharusnya dalam melakukan penangkapan ikan Terdakwaharus memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan dariinstansi yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 93 UU RI ayat (2) No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan;Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum KejaksaanNegeri di Tanjung Balai

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkatbanding sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.3/Akta.Pid.K/2009/ PN.TBK yang dibuat oleh Wakil Paniterapada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun = yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 September2009 dari

Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiKarimun pada tanggal 15 September 2009;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebuttelah diberitahu kan kepada Jaksa/Penuntut Umum padatanggal 10 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2009serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15September

SEI BALAI GREEN ENERGY

Pemohon:
BENNY SIM
Termohon:
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Bahwa pada faktanya, tindakan pemeriksaan yang dilakukan PetugasPemeriksa Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Batam yangdilanjutkan pada tahap penyidikan oleh Penyidik/PPNS Balai POM di Batam dirumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9,Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid/Pra/2020/PN.BtmKelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riauyang disewa oleh Sdr.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Petugas Balai POMdi Batam segera membuat Laporan Kejadian Nomor PD.03.02.08.955.09.20.2/LKtanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T12) untuk segera ditindaklanjuti ketahap Penyidikan oleh PPNS Balai POM di Batam;46. Bahwa PPNS Balai POM di Batam berdasarkan bukti yang ditemukan disarana milik Sdr.

Bahwa mekanisme penyitaan yang dilakukan PPNS Balai POM diBatam berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP;57.

Bahwa dengan demikian, penetap an tersangka yang dilakukan olehPenyidik/PPNS Balai POM di Batam telah sesuai dengan KUHAP dan ketentuanhukum yang berlaku;69. Bahwa selanjutnya PPNS Balai POM di Batam memanggil PEMOHONuntuk memberikan keterangan sebagai Tersangka melalui Surat PanggilanNomor PD.03.03.08.955.10.20.9/SP tanggal 7 Oktober 2020 (Vide Bukti T38);70.

Bahwa berdasarkan ketentuanperaturan tersebut, Petugas Balai POM di Batam membuat Laporan Kejadian NomorPD.03.02.08.955.09.20.2/LK tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T12) untuksegera ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan oleh PPNS Balai POM di Batam.