Foto kopi legalisir minuta Akta PemberianJaminan Dengan Gadai Saham Nomor: 69, tanggal 30 April1990, pemegang saham PT.SULAWESI SAWMILL (SULMIL) keBank Pembangunan Indonesia (Bapindo) ;1 (satu) eksemplar Foto kopi legalisir minuta Akta PernyataanDan Kuasa Nomor: 70, tanggal 30 April 1990 dari PT.SULAWESI SAWMILL (SULMIL) yang diwakili olehSALAHUDDIN SAMPETODING ke Bank PembangunanIndonesia (Bapindo);1 (Satu) eksemplar Foto kopi legalisir minuta Akta Surat KuasaNomor: 71 tanggal 30 April 1990 dari Derektur

SULAWESISAWMILL (SULMIL) ke Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo),Akta Pernyataan Dan Kuasa Nomor:70, tanggal 30 April 1990 dari PT.SULAWESI SAWMILL (SULMIL) yang diwakili oleh SALAHUDDINSAMPETODING ke Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), AktaSurat Kuasa Nomor: 71 tanggal 30 April 1990 dari Derektur UtamaPT.SULAWESI SAWMILL (SALAHUDDIN SAMPETODING) kepadaBank Pembangunan Indonesia yang dibuat oleh Notaris MESTARIANYHABIE, SH terlapor ANNAR SALAHUDDIN selaku Direktur PT.SULAWESI SAWMILL mengalihkan

THOMAS merupakan kepanjangan tangan dari Para Pemohon72sehingga terhadap apa yang terjadi lapangan/dikapal adalah merupakantanggung jawab dari LONG THOMAS;Menimbang, bahwa adapun surat bukti penindakan (SBP) ditolakuntuk ditandatangani, Petugas bea cukai membuat berita acara penolakantandatangan surat bukti penindakan disertai alasan penolakan yangditandatangani oleh Pejabat yang melakukan penindakan dan pemilik danatau pihak yang dilakukan penindakan dan hal ini tertuang dalam PeraturanPemerintah Derektur

Jenderal Bea Cukai Nomor P53/BC/2010 tentangtatalaksana pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pasal 61 ayat (4);Menimbang, bahwa terhadap penindakan yang dilakukan olehTermohon adalah dibenarkan oleh undangundang namun hakim menilaiterhadap proses dan dokumen yang diperintahkan oleh undangundang lebihkhusus Peraturan Pemerintanh Derektur Jenderal Bea Cukai Nomor P53/BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan Direktur Jenderal Bea danCukai Pasal 61 ayat (4) ada yang tidak dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penindakan yangdilakukan oleh Termohon di tempat kejadian tidak dibuatkan berita acarapenolakan yang harus ditandatangani oleh Termohon makaterhadapperbuatan yang dilakukan oleh Termohon adalah bertentangan denganPeraturan Pemerintan Derektur Jenderal Bea Cukai Nomor P53/BC/2010tentang tatalaksana pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pasal 61ayat (4);Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penindakan yangdilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan

eksekusi bukti P2 dan bukti P3 pada waktu itu diperlinatkan oleh Pak Fitriardi Setyawan seminggu yanglalu;Bahwa saksi, diangkat kerja pada tahun 1990 dan yang ngangkat kerjasaksi adalah Pak Harsono dan yang ngangkat Amin Nuryanto CS jugaPak Harsono;Bahwa Amin Nuryanto Cs kerjanya di Homtel Indah dan Amin NuryantoCs di PHK kapan saksi juga tidak tahu;Bahwa tanahnya milik Pak Harsono dan PT.BMS hanya nyewa ke PakHarsono;Bahwa yang menjadi Komisaris Utama adalah Pak Harsono sedangkanPak Fitriardi sebagai Derektur

kandungan ke dokter;Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan anakanak dan saksi,Terdakwa tidak pernah lagi memberi saksi nafkah lahir maupun bathindan sudah lebih 3 bulan dan Terdakwa belum pernah melihat anaknyayang kedua;Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami tekanan secarapsikis didalam rumahtangga saksi;Bahwa ketika saksi melahirkan, Terdakwa diberitahu tetapi Terdakwatetap tidak peduli;Bahwa saat mau melahirkan saksi tidak cukup memegang uang untukbiaya persalinan, kemudian saksi meminta ke Derektur

Sampang;wee eee eee eee eee e eee ee eee eee e eee eae eee eee eaeaaaeeeeeeeeeeeeeaaaaaees Bahwa bukti pajak bukantanda kepemilikan hak atas tanah dan berdasarkan surat edaran direktur jendral pajak No.SE15/PJ.6/193 tentang larangan penerbitan girik/petuk D/keritik/keterangan objek pajak(KP.PBB41) dan surat Dirjen Pajak s1451/PJ.6/1998 tanggal 9 November 1998DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEREKTORAT JENDRAL PAJAK,Surat Derektur Jendral Pajak Nomor S1451/pj.6/1998 tentang penjelasan girik

Artinya para Penggugat kehilangan nama baik dan Bank kehilangankepercayaan kepada para Penggugat;Bahwa Tergugat telah melanggar hak yang dimiliki para Penggugat sebagai pembeliuntuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kesenangan menempati rumahNomor 07 & 09 pada Blok Navarra 5 tersebut, sebagaimana pemahaman Edwyn Limpada saat tampil sebagai Presiden Derektur PT.

Sintalkon Utama Internasional Dirut utamanya adalah PeterYangga dan direkutur lainnya yaitu JTiong.e Bahwa benar Se Tiong selaku Derektur hanya mendatangi kontrak kerja saja.e Bahwa benar saksi adalah sebagai Kepala Proyek untuk Kabupaten Natuna yangmempunyai Jabatan sebagai General Superetenden.e Bahwa benar saksi dimintai pendapat oleh Peter Yangga selaku Dirut Utama diPT.

Sintalkon Utama Internasional.e Bahwa benar Jeo Sie Huat diangkat secara lisan sebagai General Maneger olehPeter Yangga.e Bahwa benar Derektur Kantor pertama PT.

dokterEdy Supriyanto ,Sp.B pada tanggal 29 Desember 2019,P12 Fhotocopy dari fhotocopy bukti pelayanan INACBG BPJS , nama RS RSUDGambiran Kota Kediri nomer kode RS 3571016, Kelasa Rumah Sakit B, namapasen SUTIKNO , jenis perawatan Rawat Inap , kelas perawatan kelaa tanggalmasuk 04 Januari 2016 penanggung jawab dokter Edy Supriyanto,Sp.B;P13 Fhotocopy dari fhotocopy surat keterangan di opname pada tanggal 4Januari di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri dengan nomerregister 337409 nam SUTIKNO a/n Derektur

dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu) atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatanyang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa ia terdakwa DEWI SARUPI Binti BEJO PRAWIRO bekerjasebagai Wakil Derektur

menggerakan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu) atau supaya memberi hutang maupunHalaman 15 dari 68 Putusan Nomor 98/Pid/B /2014/PN Pwk.menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatanyang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa ia terdakwa DEWI SARUPI Binti BEJO PRAWIRO bekerjasebagai Wakil Derektur

tersebut kepadapihak Perusahaan PT MGS apakah ada Bukti kuasa dari H Mamat Suryana(alm), yang benar adalah tanah yang terdakwa sewa tersebut akandikerjasamakan lagi dengan Perusahaaan sehingga nanti nya akan memetikkeuntungan, yang menurut Terdakwa akan memperoleh keuntungan setiapbulannya 15.000.000, (lima belas juta rupiah).Bahwa kami selaku Oditur telah berulang ulang membaca isi suratperjanjian tersebut tidak ada menyebutkan nama Perusahaan PT MGS ataupun menyebutkan nama Sdr Wiliam selaku Derektur

Perusahaan yangkatanya Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang pada Hal 11, sehinggaSdr Wiliam yang harus dilaporkan, pada kenyataan seorang derektur telahkabur menghilang dan tidak jelas apakah benar Sdr Wliam seorangderektur PT MGS hingga saat ini Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisamembuktikan kebenarannya.Bahwa pada halaman 14 dan 15 dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwamengatakan bahwa kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan pembayaran

Wiliam akan tetapi faktanyapara Saksi tidak ada yang kenal dengan bapak derektur tersebut dan hanyakatanya Saksi6, Termasuk NAMA PT MGS pun Penasehat HukumTerdakwa hanya mengetahui KATANYA dari Saksi6.Bahwa faktanya PARA SAKSI selain SAKSI6 ( Sdr Fam FendiUtomto, SE) tdak mengetahui dengan perusahaan yang mengatasnamakanPT MGS, karena faktanya para Saksi mengetahui bahwa tanah milik Hmamat Suryana (alm) disewa oleh Terdakwa, sehingga mengenaikebenaran adanya Perusahaan yang mengatasnamakan PT MGS

Fotocopy dari Fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubarakepada Derektur Utama PT.Riau Bara Harum Nomor : 751/87.03/DBB/2012tanggal 9 April 2012 Perihal persetujuan Rencana Kerja Anggaran biaya(RKAB) tahun 2012 diberi tanda TIll9 ;10.Fotocopy dari Fotocopy Surat Direktur Teknik dan Lingkungan / KepalaInspektur Tambang kepada Derektur Utama PT.Riau Bara Harum Nomor :158/37.03/DBT/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal penempatan JaminanReklame Tahun 2013, diberi tanda TIll10 ;11.Fotocopy

. , Namaeksportir tertulis di SKA Chung Hung Steel Company Ltd, padadokumen pelengkap pabean tetulis Chung Hung Steel Corporation.Meskipun pihak Derektur Jenderal Bea dan Cukai secara sadarakan terdapat kesalahan kecil, kesalahan mana tidak akanmenjadikan SKA/dokumen pabean menjadi tidak sah, namunMajelis Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan hal tersebut..Patut diperhatikan bahwa contoh yang diberikan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai adalah contoh nama importir yangmengajukan banding (sekarang

Rina Cipta Saudara (RCS) dan penunjukan Bill Dohar MaruliSilalahi sebagai derektur PT. RCS. noneeenne= Menimbang bahwa dari bukti P4 (yang bersesuaian dengan bukti T7)berupa akte perubahan perjanjian nomor 71 tanggal 30 Nopember 2007ternyata KARIM TANO TJANDRA (Penggugat !) dan DEDDY HANDOKOALIMIN (Tergugat I), HENDRA TANADI (Tergugat II), RICKY TAN (TergugatIll) dan SUTOMO RYADI (Tergugat IV), masingmasing selaku pemegangsaham dalam perseroan terbatas PT.

Foto copy dari copy Surat Kuasa dari Derektur Utama PT Inhutani kepada Direktur Keuangan PT. Inhutani Penandatangan KwitansiPembayaran Hasil Penjualan Tanah Palaran Samarinda, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T. Ill 4 ;5. Foto copy dari copy Berita Acara Penyerahan SPMU tanggal 12 Mei 2003antara Walikota Samarinda dengan Direktur Keuangan PT Inhutani, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T. Ill 5 ;6.

Ill 3;Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan Surat bukti SuratKuasa dari Derektur Utama PT Inhutani kepada Direktur Keuangan PT.Inhutani Penandatangan Kwitansi Pembayaran Hasil Penjualan Tanah PalaranSamarinda, Berita Acara Penyerahan SPMU tanggal 12 Mei 2003 antaraWalikota Samarinda dengan Direktur Keuangan PT Inhutani, Berita AcaraPenyerahan Sertifikat Tanah Tanggal 12 Mei 2003, antara Walikota Samarindadengan Direktur Keuangan PT Inhutani, Surat Pernyataan Pelepasan Hak dariDirektur Keuangan

Heryanto sebagai saksi, 1.15, T.16 Berita acarapemeriksaan saksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor wilayah DirektoratPajak Jakarta telah memeriksa Ferry alias Ferry Susanto sebagai saksisebanyak dua kali masing masing tanggal 02 Oktober 2017 dan tanggal 28November 2017;Menimbang, bahwa keberatan Pemohon Tentang kewenanganPemeriksaan bukti Permulaan sesuai ketentuan Pasal 43A ayat (1) UUKUP, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER165/PJ/2005 tentang perubahan ketujuh atas keputusan Derektur

JOHNY GANEFO SITEPU dan IGNATIUS FAJAR PRIBADI, dalam hal ini bertindak pada jabatannya sebagai Derektur Utama dan Direktur dari PT. HERO PROPERTI NUSANTARA, untuk dan atas nama perseroan, memberikan kuasa kepada : 1. H.A. RACHMAN SULAIMAN,SH.,MH., dan 2. ERNI RESININGRUM, SH., para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RACHMAN SULAIMAN & REKAN", sebagai PELAWAN, Melawan : 1. NGATMINAH, dahulu Penggugat 1, sekarang TERLAWAN I, 2.

PUTUSANNomor : 106/Pdt.Plw/2010/PN.Kpj.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkaraperkara perdata dalamacara gugatan perlawanan, dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusandalam perkala Antara i===es28:2nennsesemee tne enemies samnene nnn eemmmne nnn saneJOHNY GANEFO SITEPU dan IGNATIUS FAJAR PRIBADI, dalam hal ini bertindakpada jabatannya sebagai Derektur Utama dan Direktur dariPT.

PTUNJKT.unsurunsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 atau tidak sebagai beriku :i:Penetapan tertulis : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebutmemang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demikepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentukformalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebutyaitu : Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Derektur

untukdidaftar dalam Daftar Umum Merek yang selanjunya direktoral Jenderalmenerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon ataukuasanya sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5)pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek( Vide bukti T18, T.lLIntv.1 16 dan bukti T.lLIntv. 216 );Menimbang, bahwa oleh karena Pemberitahuan PenilaianKebaratan ( obyekobyek sengketa) a quo masih belum final yaitu belumadanya persetujuan dari Direktoral Jendral dalam hal ini Derektur

(Al Fiqh Ala Madzahibil Arbaah IV : 576)Menimbang, bahwa Pemohon pekerjaannya adalah sebagai Derektur utamaPT oe , dengan gaji tidak kurang dari Ro 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)setiap bulan, hal itu menunjukkan adanya kemampuan bagi Pemohon untukmemberikan nafkah iddah, dan mut'ah kepada Termohon, maka dalam hal iniMajelis Hakim karena jabatannya mewajibkan kepada Pemohon untukmembayar kepada Termohon berupa : Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000.

HASAN MAULANA, SE.MBA, tempat tanggal lahir Demak 29 Agustus1959, Agama Islam, jenis kelamin lakiplaki pekerjaan Karyawan Swasta /Derektur PT. YABASITHU MITRA KARYA , alamat Manggisan Rt.03 Rw. 09 DesaKartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;Untuk selanjutnya disebut sebagai....................

.: 38 PDT.G/2013/PN.PDG. halaman 33 dari42Menimbang, bahw Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum ( legal standing) dalam mengajukan gugatan kepada tergugat karena penggugat tidak mempunyai kuasakhusus dari Derektur CV Gumera Sofita sdr Fidel Yendri, Amd. Karena menurutanggaran dasar CV.