Ditemukan 77338 data
SRIATI YULIANA HUTAPEA
Tergugat:
PT BFI Finance Cabang Gedung Kuning – Yogyakarta
87 — 50
Penggugat:
SRIATI YULIANA HUTAPEA
Tergugat:
PT BFI Finance Cabang Gedung Kuning Yogyakarta
58 — 18
Mangkubuana Hutama Jaya vs Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat Tahap I Tahun 2015
PUTUSANNomor : 38/G/2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor : 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdibawah ini dalam sengketa antara : 22 nme none nn nnn nenPT.
Perkasa Panjaitan, SH., (C.A) ;kesemuanya Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat / Calon Advokat (C.A), padaKantor Hukum Zaideni Herdiyasin, S.H., &Rekan, beralamat kantor di Jalan Landak No.12 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Maret 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ; MELAWANPengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Gedung BKKM ProvinsiJawa Barat Tahap I! Tahun = 2015,berkedudukan di Jalan. Pasteur No. 25,Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :. Dr.lr. H.M.
Sejak didirikan Penggugat mengikuti berbagai proyekkonstruksi pemerintah dengan reputasi yang sangatBahwa, Penggugat adalah Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi : RehabTotal Dan Pembangunan Kembali Gedung BKKM Tahap berdasarkanSurat Perjanjian Nomor : 027/2260/SP/BKKM/2015, dengan PejabatPembuat Komitmen(PPK) jn2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nce nn nnn nnn nn nnn e nnNama > Nurbaeti, SKM 522ccnnnnnc cn nn ncn nnn nnn nnn nnnNIP > 197910012009022002 ;Hal. 13 dari 109 hal.
Bahwa, Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2015 telah menandatanganiKontrak Nomor : 027/2260/SP/BKKM/2015 mengenai Rehab Total danPembangunan Kembali Gedung BKKM Tahap i setelahpenandatanganan Kontrak tersebut maka Penggugat melakukanpersiapan bahanbahan material ke tempat pembangunan tersebutterutama material tiang pancang dan alatalat berat yang dibutuhkanguna pekerjaan awal yaitu pemasangan tiang pancang sesuai denganjadwal pekerjaan ; 4.
Dan pada saat pekerjaan pemasangantiang pancang tersebut ternyata tidak sesuai dengan gambar yangditerima oleh Penggugat, mulai dari kedalaman tiang pancang hinggajumlah titik tiang pancang sehingga terjadi perubahan dan penambahanpekerjaan yang tidak ada dalam kontrak sebagaimana Risalah RapatPembangunan Gedung Balai Kerja Kesehatan Masyarakat Provinsi JawaBarat, tanggal 23 September 2015.
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pemilihan Kontruksi III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah
3.Pengguna Anggaran (PA) Paket Kerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah
Turut Tergugat:
PT. Lematang Sukses Mandiri
68 — 18
Bintang Seribu Way Kanan
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pemilihan Kontruksi III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah
3.Pengguna Anggaran (PA) Paket Kerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah
Turut Tergugat:
PT. Lematang Sukses Mandiri
Terbanding/Tergugat : BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA PROPINSI SUMATERA UTARA
86 — 69
Cik Ditiro, sudut Jalan Kartini Medan terdaftar atas nama YAYASAN GEDUNG WANITA INDONESIA WISMA KARTINI adalah sah dan berkekuatan hukum milik Pembanding semula Penggugat.
- Menghukum Terbanding semula Tergugat mengosongkan dan menyerahkan ruangan kantor yang ditempati Terbanding semula Tergugat dalam keadaan baik serta Terbanding semula Tergugat dilarang memasuki pekarangan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00829 atas nama YAYASAN GEDUNG WANITA INDONESIA WISMA KARTINI untuk beraktifitas.
Pembanding/Penggugat : YAYASAN GEDUNG WANITA INDONESIA WISMA KARTINI
Terbanding/Tergugat : BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA PROPINSI SUMATERA UTARABahwa, bangunan / gedung yang ada di atas tanah milikPenggugat tersebut semula bangunan / gedung utama dan perkantoran,serta bangunan / gedung tempat tinggal bagi penjaga bangunan / gedungdan musholla. Namun, pada tanggal 5 April 2013 yang lalu bangunan /gedung utama habis terbakar, sehingga tinggallah bangunan / gedungperkantoran dan bangunan / gedung tempat tinggal penjaga kantor sertamusholla.3.
Bahwa, Tergugat menempati bangunan / gedung milikPenggugat sebagai Kantor Tergugat yang berukuran + 7,5mx+8m.4.
Cik Ditiro simpang Jalan Kartini Medan.Ternyata akibat Penggugat membersihkan tanah dan puingpuingbangunan / gedung bekas terbakar tersebut, Tergugat keberatan dankeberatan tersebut diekspos di media massa seperti di Harian Waspadadan Harian Analisa maupun membuat spandukspanduk yang padaintinya agar bangunan / gedung Yayasan Gedung Wanita IndonesiaWisma Kartini dikembalikan kepada Tergugat.
Bahwa, Penggugat setelah terjadinya kebakaran sampai saat initidak mempunyai penghasilan untuk merawat bangunan / gedung yangmasih tertinggal, sedangkan Tergugat bertindak merongrong agar tanahdan bangunan gedung dikembalikan kepada Tergugat.
guna tapak mendirikanbangunan gedung.
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) VS PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA cq DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNGPEMERINTAH DAERAH, DKK
., dan kawan, Para Advokat,berkantor di Gedung Menara Kuningan, Lantai 1K, Jalan HR.Rasuna Said, Blok X7, Kaveling 5, Jakarta Selatan 12940,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2016;Para Termohon Kasasi dahuluTergugat , II, III/Pembanding , IlTurut Terbanding ;Dan:1. Nyonya SALLY SINGGIH, bertempat tinggal diterusanHangkelir IV/W8, RT 006/RW 008, Kelurahan Grogol Selatan,Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/20172.
dengan keberatan terhadapkeputusan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan SIP yang merupakan suatu penetapan tertulis yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa berdasarkan uraian gugatan a quo menjadi jelas dan nyatabahwa yang dipersoalkan sesungguhnya adalah Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung
yangjelas dan nyata secara substansi dan isinya diwujudkan secaratertulis;b) Bahwa: (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas namaAli Harris (Tergugat Ill), yang dikeluarkan Tergugat dandipersoalkan dalam perkara ini adalah jelas dan nyatadikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal iniadalahTergugat I, selaku organ administrasi Negara, yakni DinasPerumahan dan Gedung
Terbanding/Penggugat : PT. IDEE MURNI PRATAMA.diwakili oleh LUKMAN HADI, S.T.,
24 — 5
Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Diwakili Oleh : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Terbanding/Penggugat : PT. IDEE MURNI PRATAMA.diwakili oleh LUKMAN HADI, S.T.,
108 — 48
Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2. Suresh Gobindram Vaswani
Putusan No. 151/G/2009/PTUNJKT.KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAHPROVINS! DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan TamanJati Baru No.1,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya :1. M. YayaMulyarso, SH.,M.Si. ;2. Zainal A. Saragih, SH.;3. Fitri Aulia, SH ;4. Elveri, SH :5. Rustiadi Hendi, SH ;6. Gito Purwoko, SH.;7. Ledy Natalia, SH ;8.
Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta. ; Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah1.
Dinas Perumahan dan Gedung PemdaProvinsi DKI Jakarta (Rumah ber SIP), dan Surat IzinPerumahan (SIP) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalahSIP No.
Sedangkan Penggugat hanyalahsebagai penghuni dengan menggunakan SIP = yangdikeluarkan oleh Tergugat yang telah berakhir masaberlakunya dan telah dicabut pada Keputusan KepalaDinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI JakartaNomor 119/2009 tanggal 28 Agustus 2009. Dengandemikian Penggugat menghuni' rumah sengketa tidakPatut. jf cnn ctee.
Bahwa benar obyek sengketa yang dituntut agardinyatakan batal atau tidak sah adalah KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi Daerah Khusus lIbukota Jakarta No. 119/ 2009,tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perintah PengosonganRumah / Bangunan yang Terletak Di Jalan Veteran No.34, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat(bukti P1). ; 2.
72 — 28
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/PPK BIDANG CIPTA KARYA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH DAK) PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013
DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYACq KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/PPKBIDANG CIPTA KARYA DALAM KEGIATANPEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (PRASARANAPEMERINTAHAN DAERAH DAK) PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG KANTORDHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013 AlamatJalan Lintas Sumatera KM.2 Sungai Dareh,Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dalam halini diwakili oleh Kuasanya MANANDA J.MANULLANG, SH, Jaksa Pengacara Negaraberdasarkan Surat Perintah Penunjukan JaksaPengacara Negara Untuk Melaksanakan Persidangantanggal
Elbass Poly Karyamendapatkan undangan langsung dari Pokja ULP KabupatenDharmasraya Nomor: 23/POKJA 1ULP/VIH2013 terkait dengan pekerjaanPembangunan Gedung Kantor Kabupaten Dharmasraya;Bahwa sehubungan dengan undangan yang disampaikan oleh Pokja ULPKabupaten Dharmasraya Nomor: 23/POKJA 1ULP/VI2013 tanggal 21Agustus 2013 tersebut, PT.
Elbass Poly Karya telah membuat penawaranpekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Dharmasrayatertanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 5.654.229.000, (lima miliar enamratus lima puuh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)kepada Pokja ULPKabupaten Dharmasraya;Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Pokia ULP PemerintahKabupaten Dharmasraya mengeluarkan Surat Pengumuman PemenangLelang No: 23.4/PokjabULP/VIH2013 menetapkan PT.
AtlasMitra Karya;Bahwa Tergugat sebelum melakukan pemutusan konirak No.640.06/01/PGK/KPACK/DPU/K2013 tanggal 5 September 2013 JoAddendunvAmandemen il Kortrak Nomor: 640.06.c/01/PGK/KPACK/DPUXI2013 tanggal 23 Desember 2013 memerintahkan PanitiaPenerima Hasil Pekeraaan (PPHP) Pengadaan Barang dan Jasa KegiatanHalaman 5 dari17 Putusan Perdata Nomor 166/PDT/2017/PT PDG.18.19.20.21.22.Pembangunan Gedung Kantor (Prasarana Pemerintahan Daerah DAK)pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Dharmasraya
resmiadalah sebesar 30,64 % (tiga puluh koma enam puluh empat persen)yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :318/BAKP/PGKDAK/TA2013/DPU/2014 tanggal 11 Februari 2014yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Dharmasraya;Bahwa Inspektorat Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hasilPemeriksaan Khusus Terhadap Penghitungan Sisa KontrakPembangunan Gedung Pemerintahan (gedung BAPPEDA) TahunAnggaran 2013 dengan laporan nomor : LAP08/KH/Inspektorat2014tanggal 14
130 — 39
Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.
Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.Dalam hal ini diwakili oleh Agus Wiyono, SH. dan Eddy P. Nasution, SE. SH., dariTim Advokasi DPP APINDO Lampung, yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 17B.
ILP) adalah perusahan nasionalperkebunan tebu dan memproduksi gula pasir yang berlokasi dikecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang yang memilikikaryawan lebih kurang berjumlah 1200 orang yang juga merupakananggota koperasi karyawan PT.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Intervensi:
TAUFIK GEDUNG INTAN
252 — 307
JUMBO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Intervensi:
TAUFIK GEDUNG INTANatasnama Taufik Gedung Intan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperiksamelalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 7 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;I. Objek GugatanObjek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 DesaBetungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu ProvinsiBengkulu tanggal 2031998 Gambar Situasi No: 641/1998 tanggal20021998 Luas 12.349 M? atas nama Taufik Gedung Intan.Hal. 4 dari 79 Hal.
atas namaTaufik Gedung Intan (Vide Bukti T.II.INT3 = T.1);Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 83 UndangUndang No.5Tahun 1986 tentang Peradilan usaha Negara. Majelis Hakim telahmemanggil Pihak ketiga yang namanya tercantum dalam obyeksengketa atas nama Taufik Gedung Intan dan ditetapkan Putusan SelaNomor : 13/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 21 Juli 2020 ;Hal. 47 dari 79 Hal.
atas nama Taufik Gedung Intan (Vide BuktiHal. 56 dari 79 Hal.
atasnama Taufik Gedung Intan (Vide Bukti T.II.INT3 = T.1);Hal. 59 dari 79 Hal.
atas nama Taufik Gedung Intan(idle Buukti Ti ILINTES = TD p nnn nna nanceHal. 71 dari 79 Hal.
149 — 0
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul. 2. KELOMPOK KERJA (POKJA) Pemilihan Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul pada Bagian Layanan Pengadaan (BLP) DIY
Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
227 — 111
TANJUNG NUSA PERSADA
Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASINSuwandi No 45, Kelurahan Gunung Kelua, KecamatanSamarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13tanggal 31 Oktober 2012 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan KonstruksiPembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanBanjarmasin di Banjarbaru T.A 2016;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menunjukanbahwa perbuatan/tindakan Tut Barkinah, S.SI.T.,M.Pd dalam membuat danmenanda tangani surat perjanjian dengan PT.
Banjarmasin,oleh karena itu apabila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi haruslahditujukan terhadap Badan Publik yaitu Kementrian Kesehatan RepublikHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT BJM.Indonesia cq Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Banjarmasin danbukan ditujukan pada pribadi Pejabat Pembuat Komitmennya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugatditujukan terhadap Terbanding/Tergugat pribadi, yaitu Pejabat PembuatKomitmen di Pembangunan Konstruksi Gedung
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
142 — 93
TANJUNG NUSA PERSADA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASINSetelah dilakukannya penandatanganan suratperjanjian (kontrak) pembangunan gedung baru Gedung PendidikanPoliteknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru, Penggugat telah mulaimelaksakan pekerjaan;2. Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Banjarmasin di Banjarbaru, Tergugat telah melakukanperbuatan Wanprestasi berupa;2.1.
Kesalahan Perencanaan awal Pembangunan Gedung oleh pihakTergugat, sehingga perlu dilakukan Review Design (ulasan desain)gedung berupa revisi gambar gedung, sebagaimana surat KonsultanManajemen Kontruksi PT.
Dan hal itu ditegaskan oleh TimPengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, saat koordinasi denganTergugat.Bahwa keterlambatan pembangunan gedung tersebut, bukankarena kesalahan atau kelalaian dari pihak penyedia barang ataukontraktor tetapi dikarenakan kesalahandalam hal perencanaan awalpembangunan gedung, dalam hal ini PA/KPA/PPK sebagai penanggungjJawab rencana bangunantersebut, serta adanya proses penghapusanbangunan gedung workshop dan
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASIsebagaimana disebutkan :a) Dalam halaman 3 point 2.1, tentang adanya review design gedung beruparevisi gambar gedung yang menurut penggugat belum terselesaikansampai bulan Agustus 2015 adalah tidak benar.
pemutusan kontrak PekerjaanPembangunan Kontruksi Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanBanjarmasin dengan Nomor Kontrak : BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20April 2016.
Turut Tergugat:
1.KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT CENTER PSDKU UNIVERSITAS PADJADJARAN
2.BAGJA NUGRAHA WAKIL SAH PPK PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT CENTER PSDKU UNIVERSITAS PADJADJARAN
3.Dr.
72 — 1
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Terugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Student Center PSDKU
GAGA IRAWAN NUGRAHA, M.Gizi SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT CENTER PSDKU UNIVERSITAS PADJADJARAN
Turut Tergugat:
1.KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT CENTER PSDKU UNIVERSITAS PADJADJARAN
2.BAGJA NUGRAHA WAKIL SAH PPK PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT CENTER PSDKU UNIVERSITAS PADJADJARAN
3.Dr.MEMED SUEB, SE, MS, Ak; Dr IVAN YUDIANTO, SE, Ak, M.Si ; RENI YUNIAR, SE, M.Ak SELAKU SATUAN PENGAWAS INTERNAL PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT CENTER PSDKU UNIVERSITAS PADJADJARAN
4.KADHAFY IDARSYAH PERMANA, ST, MM ; DADANG SUNARDI, S.Sos, MM ; AAY SUPRIATNA, S.Sos, M.AP SELAKU PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT CENTER PSDKU UNIVERSITAS PADJADJARAN
5.Ir. BUDI SUPRIANTORO DIREKTUR UTAMA PT.ANGELIA OERIP MANDIAN SELAKU KONSULTAN PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT CENTER PSDKU UNIVERSITAS PADJADJARAN
6.HEDERA, ST DIREKTUR UTAMA PT. HEBSA INDONESIA SELAKU KONSULTA PERENCANA PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG STUDENT CENTER PSDKU UNIVERSITAS PADJADJARAN
Terdakwa:
RUDI Als DEMAK Bin GEDUNG
73 — 41
Terdakwa:
RUDI Als DEMAK Bin GEDUNGMenyatakan terdakwa Rudi Als Demak Bin Gedung, terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan lI,sebagaimana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika;2.
bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telahmenyampaikan pembelaan secara lisan tertanggal 6 Pebruari 2019 , yang padapokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang seringanringannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumsebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 29 Desember 2018 Nomor RegisterPerkara : PDM.878/JKT.PST/11/2018 yang telah dibacakan dipersidangan yangpada pokoknya berisi sebagai berikut :Dakwaan: PrimairBahwa terdakwa Rudi Als Demak Bin Gedung
warnaputih dengan berat netto 0,0498 gram diberi nomor barang bukti2772/2018/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor2772/2018/NF berupa kristal warna putin tersebut adalah benar mengandung2Metamfetamina, terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran UU RINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa lab 0,0322 gram).Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun tentang Narkotika.SubsidairBahwa terdakwa Rudi Als Demak Bin Gedung
Secara tanpa hak atau) melawan hukum menawarkan untukdijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan bukan tanaman ;Ad. 1 Unsur Setiap Orang;Yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yangdidakwakan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakimmengaku bernama RUDI als DEMAK Bin GEDUNG dalam keadaan sehatjasmani dan rohani sesuai identitas yang tercantum dalam
Menyatakan Terdakwa RUDI als DEMAK Bin GEDUNG telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak danmelawan hukum,menjual ,menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan bukan tanaman;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesarRp.1.000.000.000, ( Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda itu tidakdibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;3.
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROV. DKI JAKARTA., II. H.R. SUNARYO, SH;
Bahwa kemudian Penggugat mendapat surat panggilan dari DinasPerumahan dan Gedung untuk musyawarah mufakat atas adanyapermohonan pengosongan dari Pemohon tanggal 17 Juni 2010. Dalampertemuan antara Penggugat dan Pemohon tanggal 15 Juli 2010 dantanggal 28 Juli 2010 tersebut 2 (dua) orang staff/petugas DinasPerumahan mengklarifikasi keterangan dari kedua belah pihak.
Namun kenyataan yang Penggugat terima adalah Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor:678/2010 tanggal 29 Oktober2010 berdasarkan pemohonan dan Pemohon Sdr. HR. Sunaryo, SHtanggal 17 Juni 2010 ;5.
DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan aquo yang dimohonkan oleh Penggugat; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksaan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor: 678/2010 Tanggal 29Oktober 2010 tentang Perintah Pengosongan Rumah/Bangunan yangterletak di jalan Tebet Timur Dalam VI No.11 Rt.001/006 Kel.Tebet TimurKec.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah daerah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor: 678/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di jalan TebetTimur Dalam VI No. 11 Rt.001/006 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet JakartaSelatan ;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor: 678/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di jalan TebetTimur Dalarn VI No. 11 Rt.001/006 Kel. Tebet Timur Kec.
46 — 19
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta
349 — 239
Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, 2. Yayasan (Stichting) Saleh Abdat Wakaf
., Jabatan: Staf SeksiPenertiban dan PenyelesaianSengketa. kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Pegawai DinasPerumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, berdasarkansurat kuasa khusus Nomor 2203/1.876, tanggal 13 Juli 2010 untukselanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ; YAYASAN (Stichting) SALEH ABDATWAKAF berkedudukan di KelurahanJoglo, Kecamatan Kembangan,Kotamadya Jakarta Barat, dalamhal ini diwakili oleh Obed SalehAbdat, pekerjaan Ketua Yayasan,Warganegara Indonesia, bertempattinggal
Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi DK Jakarta Nomor 1887/ 1716.6tertanggal 15 Juni 2010 tentang Peringatan KeduaPengosongan Rumah/Bangunan di Jalan Veteran Nomor 36,Nomor 37 dan Nomor 38, Kelurahan Gambir, KecamatanGambir , JakartaPusat ; 220 rr rrr rrr rrr rrr reer rere eeeAdapun yang menjadi dasar dasar Penggugat mengajukangugatan adalah sebagaiBEFIKUT 9 f 4242 4 see = sme o she o Ses Betis She See Seki @ See Ss See = oe1.
Bahwa obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor 223/2010 tertanggal 24 Mei 2010, diketahuioleh Para Penggugat pada tanggal 24 Mei 2010 sehinggadengan demikian gugatan Para Penggugat masih dalamtenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara jo.
Bahwa Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi DK Jakarta Nomor 1887/ 1716.6tertanggal 15 Juni 2010 tentang Peringatan KeduaPengosongan Rumah/Bangunan di Jalan Veteran Nomor 36,Nomor 37 dan Nomor 38, Kelurahan Gambir, KecamatanGambir, Jakarta Pusat, dikeluarkan oleh Tergugat setelahPara Penggugat mendaftarkan gugatannya;.
Keempat : Memerintahkan kepada Pemohon agar merekasegera menyetorkan uangKOMpenSasl; = ++ = 4+ = sees sees She See See See Se = oeV.Apabila sampai berakhirnya waktu' yang ditetapkan,ternyata Termohon atau semua orang yang mendapat hakdari Termohon belum juga melaksanakan pengosonganrumah / bangunan tersebut secara sukarela, maka DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Khusus lbukotaJakarta akan melakukan pengosonganPakSas == seas seme eamVl.
85 — 31
Hendra Gunawan;1.Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2.H.R. Sunaryo, SH
., MH dan SHOLAHUDIN HM, SH,kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat Konsultan Hukum pada Law Firm A.Syamsul Zakaria & Partners, beralamat kantordi Gedung Gondangdia Lama Lt. 2, Jl. PP.Soeroso No. 25, Cikini Menteng, Jakarta Pusat,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAHPROPINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAberkedudukan di Komplek Dinas Dinas TeknisJatibaru, Jalan Taman Jatibaru No. 1 JakartaPusat 10150.
OBYEK GUGATANBahwa Tergugat telah Surat mengeluarkan Surat KeputusanyaituKeputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNo.678/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang PerintahPengosongan Rumah/Bangunan yang Terletak di Jalan TebetTimur Dalam VI No.11 Rt.001/006 Kelurahan Tebet TimurKecamatan Tebet Jakarta Selatan.Il.
Dan selanjutnya menurut staff/petugas DinasHalaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor : 182/G/2010/PTUNJKTPerumahan tersebut Penggugat akan dipanggil kembaliuntuk memberikan data data dan final dari bentukkesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Pemohon,dan Penggugat akan dipanggil kembali oleh DinasPerumahan ;Namun kenyataannya yang Penggugat terima adalah SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor:678/2010 tanggal 29 Oktober 2010
DALAM POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor: 678/2010 Tanggal29 Oktober 2010 tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletakdi jalan Tebet Timur Dalam VI No. 11. Rt.001/006Kel. Tebet Timur Kec.
Tebet Jakarta Selatan ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 678/2010Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Perintah PengosonganRumah/Bangunan yang terletak di jalan Tebet TimurDalam VI No. 11 Rt.001/006 Kel.
46 — 9
DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH,Cs
PEMERINTAH PROVINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ.DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH, beralamatdi Jalan Taman Jatibaru No.1 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai :TEUGUGIAT Mince cee reser rrereeeen reece enoesemenennece2. MAUREEN MAWENGKANG selaku Ahli Waris almarhum NY.A.MAWENGKANG, dahulu beralamat di Jalan Rasamala No.1 MentengJakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT3.
Kepala Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (dahulu Kepala KantorUrusan Perumahan) berwenang untuk menerbitkan SIP.
DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, olehkarena itu penerbitan SIP atas rumah tersebut tidak memerlukan persetujuanatau pemberitahuan atau Idarifikasi dengan PihakPENQQUGAL j==n20ns=on=Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, dalildalil Penggugat telahterbantahkan sekiruhnya menurut hukum, oleh karenanya Tergugat mohondengan hormat kiranya Majelis Hakim ini berkenan memberikan putusan sebagaiberikut:MENGADILI :Hal. 15 dari 66 hal.Putusan Akhir No : 590/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst