Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukumberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN MIigNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:a. Burung Kakatua Maluku (Cacatua Moluccensism) termasukFamili Cacatuidae terdapat pada nomor urut 258.b.

RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya nomor 258 dan 557; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin daripemerintah untuk menyimpan, mengangkut, ataupun memperniagakansatwa yang dilindungi tersebut; Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebelumnyapernah menjual 2 (dua) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup kepadaSaksi Sardi; Bahwa Terdakwa mendapatkan Trenggiling tersebut dari

Ahli Wiwin Sepiastini, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tahu Terdakwa diperiksa karena Terdakwa menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan

SetelahTerdakwa memberi kabar, Saksi Sardi membeli Trenggiling kedua yangdiambil di Pasar Splendid Malang; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya

/ SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung!

) Ekor Burung Kaka Tua Raja, 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan, 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina di rumah milik Terdakwa yangdisimpan di dalam 6 (enam) buah sangkar yang rencananya hewan atau satwaliar dilindungi yang disimpan tersebut akan dijual oleh Terdakwa secara onllinedengan harga yang akan ditentukan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akanmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor

Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi DalamKeadaan Hidup berupa 1 (Satu) Ekor Lutung Jawa (Trachypithecus Auratus), 1(Satu) Ekor Burung Kakatua Koki (Cacatua Galerita), 1 (Satu) Ekor BurungKaka Tua Raja (Probosciger Aterrimus), 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan (Eclectus Roratus), 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina (EclectusRoratus) yang mana Jjenisjenis hewan atau satwa tersebut merupakan Jjenissatwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SINWANI Alias IWAN Bin H.ZAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2)Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;SUBSIDER:Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilBahwa

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhandan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada nomor urut 84 sisik jenisTrenggiling dengan nama ilmiah Manis javanica,termasuk dalam FamiliManidae.

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan TumbuhanHalaman 4 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.Wnodan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Perbuatan TerdakwaHENGKI PRASETYO Bin SUPARNOsebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hal tersebutakan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.Bahwa barang bukti berupa satwa liar baik dalam keadaan hidup atau matidan/atau bagianbagiannya, sebagimana diatur dalam pasal 7 PeraturanMenteri LHK No.26/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang PenangananBarang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentangTata Cara Penanganan Barang Bukti dilakukan dengan cara :Identifikasi;Pengamanan;Pengangkutan;Penyimpanan;Pengujian laboratorium;Perawatan atau Pemeliharaan

/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Bahwa Ahli memerangkan bahwa Seperti yang tercantum dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 nomor urut 84, karena SisikTrenggiling termasuk bagianbagian dari satwa liar dilindungi UndangUndang, maka peraturan yang mengatur yaitu Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danHalaman 18 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.WnoSatwadan Undangundang Nomor : 5 Tahun

dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantumdalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Bahwa menurut pendapat Ahli dimaksud Sisik adalah lapisan kulit yangkeras dan berkepingkeping pada ikan, ular, kaki ayam, dan sebagainya.Bagianbagian satwa dilindungi adalah bagian bagian dari tubuh satwayang

Nomor SK. 878/Menhut11/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, 2.Nomor SK. 314/MENLHK/SETJEN /PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 65.125(Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Riau,dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.1.

Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tgl 20April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadibukan Kawasan Hutan seluas + 65.125 (enam puluh lima ribuseratus dua puluh lima) hektar (vide bukti P.5);ll KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON2.1.

Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia NOMOR SK 314/MENLHK/SETJEN/PLA 2/4/2016 TENTANGPERUBAHAN PEUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKANKAWASAN HUTAN SELUAS + 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBUSERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU.

SK.314/MenLHK/ SetjenPla.2/4/2016;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Agung tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo,sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Halaman 49 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016ll.

SK.314/MenLHK/SetjenPla.2/4/2016 tanggal 20April 2016 didasarkan atas Surat Rekomendasi Ombudsman RepublikIndonesia No. 0002/REK/0361.2015/PBP41/II/2016 tanggal 16Februari 2016, yang pada intinya menyatakan agar MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan PerubahanAtas Keputusan Menteri Kehutanan No.

Hut Bin LA UNGE, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa keahlian ahli dalam bidang Penatausahaan Hasil Hutan kayu;Bahwa terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alamdalam ketentuan Point 27 Kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneerdan serpih; Bahwa prosedur pengangkutan Kayu Olahan

diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam dalam Pasal 11 ayat (1)disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikanhasil hutan kayu dilengkapi secara bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwaSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, digunakanuntuk menyertai pengangkutan

/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Penetapan JenisTumbuhan dan satwa yang dilindungi, namun penetapan tersebutdiubah dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentangPenetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Berdasarkanhal tersebut, penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayujenis ulin (Eusideroxylon zwagen)

mengacu pada Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayu yangbersal dari hutan alam termasuk hal ini proses penerbitan SKSHHKatas hasil hutan kayu jenis ulin (Eusideroxylon zwagen) tersebut; Bahwa setiap pemilikan, pengangkutan, penguasaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam / negara maupun dari pemegang hakatas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dilengkapidengan dokumen yang sah berupa

Hut Bin PODO (Alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa keahlian ahli dalam bidang Pengukuran dan Pengujian HasilHutan;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm Bahwa sesual dengan PermenLHK No.P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan Bab Pasal 1Angka 4 pengertian Pengukuran adalah kegiatan menetapkan jumlahdan volume/berat dari hasil hutan dan untuk Pengujian Hasil HutanBab pasal 1 angka 5

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbP.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, satwa liar jenis kukang dengan nama latinNycticebus Coucang (lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

PadaPasal 1 angka 1 bahwa Sumber Daya Aalam Hayati adalah unsurunsur hayati yang di alam yang terdiri dari sumber daya alamnabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yangbersamasama dengan unsur non hayati secara keseluruhanmembentuk ekosistem.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Satwa liar jenis kukang dalambahasa latinnya disebut Nycticebus Coucang ,dan termasuk jenisSatwa Liar yang sudah dilindungi adalah Berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/Menlhk

Pol : BA 3949 DV yang dipergunakan untuk mengantarkan 2(dua) ekor satwa jenis kukang (Nycticebus Coucang) yang akan di jualkepada pemesan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Satwa liar jenis kukang dalam bahasa latinnya disebut(Nycticebus Coucang ) adalah termasuk jenis Satwa Liar yangdilindungi hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12

/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbYang Dilindungi, Sebagai Aturan Pelaksanaan Dari UndangUndangNo. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati DanEkositemnya;Bahwa terdakwa membenarkan telah menangkap kukang di daerahMalampah Kec.

/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Sebagai Aturan Pelaksanaan Dari UndangUndang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati Dan Ekositemnya dan Kukang dalam peraturan tersebutmasuk dalam urutan pada no urut 73;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalahkukang dewasa berumur 3 (tiga) tahunan dengan berat 1700 gramdengan panjang

Sortimen kayu gergaji adalah sebanyak 70 Keping sama dengan 5,6130M3 dengan jenis Durian (termasuk kelompok jenis Meranti) Bahwa kayu durian merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu durian yang berasal dari hutan hak dengan mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.48/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentang pengangkutan

Bahwa kayu pulai merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu pulai baik dari hutan hak maupun hutan alam mengacu padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.60/Menlhk/Sekjen/Kum.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.

P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak (Pasal 4Ayat (3)) disebutkan bahwa penggunaan nota angkutan hanya untuk kayubudidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupasertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan tataHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus /2018/PN.Mrbruang.

PP Nomor 7 Tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUSLH/2021/PT DPSP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaLampiran No.

PP Nomor 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUSLH/2021/PT DPSLampiran No.

PP Nomor 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaLampiran No.

PP Nomor 7 Tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaLampiran No.

P.60/Menlhk/Sekjen/Kum.I/2016tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.

Sortimen kayu gergaji adalah sebanyak 70 Keping sama dengan 5,6130 M*dengan jenis Durian (termasuk kelompok jenis Meranti)ll Bahwa kayu durian merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu durian yang berasal dari hutan hak dengan mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.48/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.II/2016 tentang pengangkutan

P.60/Menlhk/Sekjen/Kum./2016tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.

Selain ituahli mempunyai tupoksi : Melakukan pemantauan dan peredaran hasil hutankayu dan Penerbitan USER ID SIPUHH Online.i Bahwa ahli jelaskan mengenai regulasi yang mengatur tentangpenatausahaan hasil hutan kayu UU RI No 18 Tahun 2013, PeraturanHalaman 28 dari 42 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2018/PN.MrbMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor,P.48/Menlhk/Setjen/Kum./8/2017 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85 / Menlhk / Setjen /

Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85 / Menlhk / Setjen /Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 109/Pid.Sus /2018/PN.MrbKum.

dari satu tempatke tempat lain bisa dengan menggunakan alat berupa mobil;eMemiliki atau) menguasai kayu adalah berkuasa ataumemegang kekuasaan atau keberadaan padanya atas kayu; Bahwa Ahli menjelasakan bahwa dokumen yang harus dimilikiuntuk melakukan pengangkutan kayu yang tumbuh secara alamimaupun kayu yang tumbuh di dalam Kawasan hutan = yaitumenggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHkK) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permen LHdan Kehutanan Nomor : P.66 / MenLHK

atas tanah dari kawasan hutanyang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukanlangsung sebagai cerucuk, pengangkutan kayu impor dari pelabuhanumum ke industri pengelolaan kayu; Bahwa kayu keruing dan manggris yang termasuk ke dalamkategori meranti merah merupakan kayu yang tumbuh alami dan belumada yang membuddidayakan kayu tersebut di Kabupaten Selumadikarenakan belum ada bibit kayu tersebut untuk dibudidayakan; Bahwa berdasarkan Permen LHK dalam peraturan Menteri LHKNomor : P.85/MenLHK

II / 2016, tentang Pengangkutan hasil hutanbudidaya yang berasal dari hutan hak dan diubah dengan Permen LHKNomor : P.48/MenLHK/ Seten/ Kom.1 /8/2017, tentang pengangkutanhasil hutan kebudidayaan yang berasal dari hutan hak serta keputusanKadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor :25/IV/ 2017, tentang penetapan jenisjenis kayu budidaya yang berasal darihutan hak dalam wilayah Provinsi Bengkulu, kayu jenis Ssemurau yangtermasuk golongan meranti kuning tidak termasuk dalam kayubudidaya

pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten danatau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen kegiatansejak dari hulu hingga hilir sehingga apabila tidak terdapat salah satuatau keseluruhan dokumen penatausahaan hasil hutan dari hulu ke hilirmaka termasuk kategori tidak dilengkapi bersamasama surat (SKSHHK);Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan dalamSKSHHK terdapat bagianbagian SKSHHK yang berhubungan denganpengangkutan hasil hutan kayu dari hutan negara (psal 11P.6/MenLHK

Nota Angkutan/Nota Angkutan lanjutan;Menimbang, bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO jugamenerangkan SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulatdari TPK Hutan, TPK Antara, TPKKB dan Industri Primer, kayu olehan berupakayu gergajian, veenerdan serpih dari industri Primer;Menimbang, bahwa dalam keterangannya ahli SUWARDI, S.E BinSUKAMTO menerangkan berdasarkan Permen LHK dalam peraturan MenteriLHK Nomor : P.85/MenLHK II / 2016, tentang Pengangkutan hasil hutanHalaman 26 dari 32 Putusan

Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut, dibeli dari IMRAN (masukdalam daftar pencarian orang/ DPO) dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu) perekor ; Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap

Tim Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan mempemiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan matiyakni Kurakura Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) tidak memilik

pemeriksaan lebih lanjut;> Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupaUang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasilpenjualan dari Telur Penyu yang telah dijual oleh Terdakwa pada hariSelasa tanggal 24 Maret 2020> Bahwa Telur Penyu sebanyak + 602 butir tersebut merupakan TelurPenyu Hijau dan Telur Penyu Sisik dan selanjutnya Penyu Hijau danPenyu Sisik tersebut termasuk jenis Satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran pada Permen LH & Kehutanan Rl, NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPermen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dantidak

Bahwa satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telahditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, turunannya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi.

Dan terakhir telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi.Tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dimiliki oleh orangperorang atau badan usaha serta dapat diperjualbelikan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang PemanfaatanTumbuhan Dan Satwa

Untuk saat ini yang menjadi dasar dalam kegiatan pengukuhankawasan hutan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 14 dari 38 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2020/PN BIsKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903 / Menlhk / Setjen / Pla.2/12 / 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan ProvinsiRiau.

Dapat Ahli sampaikan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan dan Lingkungan NomorP.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pemanfaatan HasilHutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil HutanBukan Kayu Pada Hutan Negara bahwasanya pada hutan produksidapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBk)seperti rotan, madu, daun, getah, kulit serta tanaman obat.

Dapat Ahli sampaikan juga bahwasanya berdasarkan PeraturanMenteri Kehutanan dan Lingkungan NomorP.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pedoman Kegiatan UsahaPemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi,bahwasanya pada Hutan Produksi Tebatas dapat dimanfaatkan untukUsaha Penyediaan Wisata Alam dan Usaha Penyediaan Sarana WisataAlam.

tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasaldari Hutan Hak serta Peraturan Menteri LHK RepublikIndonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang BerasalDari Hutan Hak.h) Ahli jelaskan, terhadap tindak pidana sebagaimanadisebutkan diatas dapat dimintai pertanggung jawabanselagi terhadap perbuatan tersebut dapat terpenuhi unsur unsurnya

(nol koma tujuh tiga tujuh puluhmeter kubik).1) Berdasarkan Permen LHK Nomor :P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata CaraPengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR,GRT, DPEH dan IIUPH maka untuk menghitung Volumekayu yang digunakan untuk pengenaan PSDH dan DR:* Kayu olahan kelompok jenis campuran dari0.7370 M? x 2 menjadi 1,4740 M?

hidupsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a JoHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk

Berdasarkan keterangan Ahli BBKSDADede Syahputra Tanjung, SP, bahwa 2 (ekor) orang utan yang ditemukan dandisita di rumah terdakwa oleh petugas Balai Besar Taman Nasional GunungLeuser tersebut merupakan Satwa yang dilindungi sesuai dengan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbNomor :

P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018, tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi, satwa orang utan / mawas sumatera (Pongo abelli)dengan family Homonidae dilindungi undangundang sebagaiman tercantumpada lampiran nomor 61 (enam puluh satu), serta perbuatan terdakwa yangtelah menyimpan dan memelihara satwa yang dilindungi tersebut tanpa izin daripihak berwenang;Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 21 ayat (2) huruf a JoPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Permenhut LHK Nomor 106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutan Nomor P.20/Menlhk

P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, tentang Perhutanan Sosial diWilayah Kerja Perum Perhutani, yaitu. peraturan yang bersifatmenyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No. 83/MenLHK/SETJEN/KUM.1//10/2016, tentangPerhutanan Sosial, dimana peraturan tersebut masih berlaku tidak pernahdicabut ataupun dibatalkan, sehingga PENGGUGAT menyakiniPengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) denganPerum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, masihberlaku

Salah satunyaadalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.Kebijakan ini menyelaraskan peraturanperaturan sebelumnya kedalam satu peraturan yang lebih sederhana, terintegrasi, danmenyeluruh;..

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016tentang Perhutanan Sosial;c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutanlindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:a.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. PeraturanDirektur Jenderal PSKL No.

/SETJEN/KUM.1/10/ 2016 tentang PerhutananSosial;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan SosialDi Wilayah Kerja Perum Perhutani;Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.

P.20/MENLHK/SETJEN/KKUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui PerturnanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 34/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN SoeP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui Pertuman Menten Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, rusa Timor merupakan salah satu hewan yang dilindungi sebagaimana dalamLampiran Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

P.20/MENLHK/SETJEN/KKUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui PerturnanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui Pertuman Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menten Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, rusa Timor merupakan salah satu hewan yang dilindungi sebagaimana dalamLampiran Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan MentenLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

., M.Si memberikan keteranganbahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450)e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, jenis satwa yangdilindungi di Indonesia ada 904 jenis.

(sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;e 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;e 1 (Satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;Bahwa burungburung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin

burung Takur Tohtor (no. urut 264) ;e 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;e 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;e 1 (Satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;Bahwa burungburung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya

Handayani S.Si., M.Si bahwa berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450) ;e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut 575)

cenderawasih kecil tersebutdidapatkan dari terdakwa (Toko Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Bahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK

digunakan sehingga satwa BurungCendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetanadalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajampada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik).Ahli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN TulLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran

jenisjenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungitermasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut

jenisjenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi termasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut

Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulBahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK

digunakan sehingga satwa BurungCendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetanadalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajampada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik).Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulAhli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua Jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran

jenisjenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi termasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwaHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni

/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yaitu pemegang izin adalahpemegang IUPHHKHA/IUPHHKRE/IPPKH/ IPHHK/IPK dan ijin lainyayang sah sesuai ketentuan peraturaan perundang undangan yangberlaku.Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alamdisebutkan bahwa Penatausahaan

Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam,yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yangselanjutnya disebut SIPUHH adalah Sistem informasi berbasis web yangdigunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronikdalam penatausahaan hasil hutan.

Ahli menerangkan bahwa, berdasarkan peraturan menteri kehutananberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangpenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, bahwauntuk pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam sesuai pasal 11ayat 1, yaitu setiap pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasilhutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutansurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

Ahli menerangkan bahwa, Bentuk Fisik Dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (GKSHHK) berupa Kayu Olahan adalah dalamformat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan secaraElektronik (eSKSHHK Olahan) sesuai dengan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam.

/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan danGanti Rugi Tegakan adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.64/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2017), sebesar : Kelompok Jenis Meranti : (Harga Patokan x Tarif x Volume x 2 )= 810.000, x 10 % x ( 8,9521 x 2) = Rp. 1.450.240,20.