Daging (Otot) Serat Kasar dan jelas IdentikBerwarna merah marun Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.92/Menlhk/SetjenKum.1/8/2018 tentang Perubahan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20//Menlhk/SetjenKum.1/6/2018tentang jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi nomor urut 11, maka satwaKIJANG MUNCAK (Muntiacus Muntjak) termasuk dalam jenis satwa yangdilindungi.Perbuatan terdakwa AGUS WENDI Pgl AWEN, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam

Daging (Otot) Serat Kasar dan jelas IdentikBerwarna merah marunBerdasarkan hasil identifikasi jenis tersebut, maka barang bukti dalam perkara ini identik dengan kepala dan daging jenis kijang muncak(Muntiacus muntjak).Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor:P.92/Menlhk/SetjenKum.1/8/2018 tentang PerubahanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.20//Menlhk/SetjenKum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi nomor urut 11, maka satwa KIJANG

/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa sebagai pengganti lampiran Peraturan Pemerintah/PPNo. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,dijelaskan di PP tersebut ada lebih dari 787 jenis satwa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia;Bahwa yang menjadi dasar hukum ditetapkannya satwa liar Kijang Muncaktermasuk jenis Satwa liar yang dilindungi adalah berdasarkan lampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.P.106/Menlhk/setjen/KUM.1/12/2018 tentang Jenis

P.106/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Kijang Muncak (Muntiacus muntjak)nomor urut 30 termasuk dalam daftar satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B.LH/2019/PN.Lbb.Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dengan

P.106/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang Jenis TumbuhanDan Satwa Yang Dilindungi, Kijang Muncak (Muntiacus muntjak) nomor urut 30termasuk dalam daftar satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa telah nampak perbuatan terdakwa yangmenangkap satwa jenis kijang muncak tersebut yang diketahuinya bahwa satwatersebut merupakan satwa yang dilindungi, tetapi karena berkaitan denganperekonomian terdakwa sehingga terdakwa tidak melepaskan kembali ataumelaporkan kepada BKSDA bahwa kijang muncak tersebut telah

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertandukKijang Muncak (Mutiacus Muntjak), dan Cula Rangkong Gading(Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian

Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal dari Sdr.

/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang kemudiantelah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk KijangMuncak (Mutiacus Muntjak), DAN Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil)adalah bagianbagian

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasukdengan sengaja memperiagakan bagianbagian satwa yang dilindungisehingga unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota Kayu Kayu Bulat (SKSHHKKB) sedangkan untuk Kayu Olahan adalahSurat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)itupun harus berasal dan dikeluarkan oleh industri yang memiliki izinIUIPHHK.Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1 /11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota itupun harus berasal dan dikeluarkan oleh industri yang memiliki izinIUIPHHK.Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/ Setjen/ Kum. /8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu BudiDaya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam.Sebagaimana

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak; Yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang berada padatanah yang di bebani hak atas tanah.Dan Di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / Menlhk / Setjen /Kum. / 8 / 2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi DayaYang berasal dari Hutan Hak

Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam;Bahwa Tata cara atau Prosedur Pemanfaatan hasil hutan adalah : Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan

Dan Di atur dalam Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / Menlhk / Setjen / Kum. / 8 / 2017Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari HutanHak; Berdasarkan Permenlhk Nomor NOMOR : P.43/MenlhkSetjen/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Yang dimaksud dengan Industri Primer hasil hutan kayu ( IPHHK) yang selanjutnyadisebut industri primer adalah industri yang

) Ekor Burung Kaka Tua Raja, 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan, 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina di rumah milik Terdakwa yangdisimpan di dalam 6 (enam) buah sangkar yang rencananya hewan atau satwaliar dilindungi yang disimpan tersebut akan dijual oleh Terdakwa secara onllinedengan harga yang akan ditentukan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akanmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor

Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi DalamKeadaan Hidup berupa 1 (Satu) Ekor Lutung Jawa (Trachypithecus Auratus), 1(Satu) Ekor Burung Kakatua Koki (Cacatua Galerita), 1 (Satu) Ekor BurungKaka Tua Raja (Probosciger Aterrimus), 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan (Eclectus Roratus), 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina (EclectusRoratus) yang mana Jjenisjenis hewan atau satwa tersebut merupakan Jjenissatwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SINWANI Alias IWAN Bin H.ZAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2)Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;SUBSIDER:Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilBahwa

Bin Thabrani RAberdasarkan ketentuan umum dalam UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekositemnya juncto Peraturan Pemerintah Republik IndoensiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwajuncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar juncto PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 7 (tujuh) ekor, terdaftar di nomor urut 295;* cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 19 (sembilanbelas) ekor, terdaftar di nomor urut 296;* cica daun besar (chloropsis sonnerati) sebanyak 18 (delapan belas)ekor, terdaftar di nomor

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 7 (tujuh) ekor, terdaftar di nomor urut 295; cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 19 (sembilanbelas) ekor, terdaftar di nomor urut 296;* cica daun besar (chloropsis sonnerati) sebanyak 18 (delapan belas)ekor, terdaftar di nomor

/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.45 WIB Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.3.Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa

O07 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK No. 106 tahun 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam surat dakwaan tunggal..

Pasal 40 ayat (2) tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No. 07tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHKNo. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi;Bahwa perbuatan tersebut melanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwabeserta daftar lampiran Permen LHK No. 106 /MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN

Pasal 40 Ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Unsur Setiap orang;2.

Pasal 40 Ayat (2) tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bahwa suatu jenis tumbuhandan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telahmemenuhi kriteria antara lain mempunyai populasi yang kecil, adanyapenurunan yang tajam pada jumlah individu dialam dan daerah penyebaranyang terbatas (endemik), satwa tringgiling ditetapkan oleh pemerintahsebagai satwa yang dilindungi tentu telah memenuhi kriteria tersebut, Sesuaidengan peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MENLHK

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28Desember 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalamurutan nomor 84 yaituTringgiling dengan nama latinnya Manis Javanica.

Nomor 07 Tahun1999 tentang pengawetan jenis TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar); Bahwa 1 (satu) Kantong Plastik warna merah yang berisikan kuranglebih 6,3 Kg (enam koma tiga Kilogram) Sisik hewan Tringgiling yang sudahkering merupakan bagian dari organorgan tubuh Hewan Tringgiling; Bahwa Tringgiling merupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan pasal4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999dan Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang dilindungj; Bahwa ahli melakukan tes keaslian sisik teringgiling dengan caramembakar satu sisik tringgiling di depan persidangan sehingg dapat terciumaroma seperti rambut yang terbakar, ahli membenarkan barang bukti 6,3Kilogram Sisik Tringgiling yang sudah kering) yang dihadirkan kepersidangan adalah termasuk bagianbagian dari

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam urutan nomor 84 yaitu Tringgilingdengan nama latinnya Manis Javanica;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurutMajelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) hurufa Jo Pasal 40 ayat (2)

burung Nuri Bayan tersebutterdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua)ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), diaturdalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengannomor urut 537;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UndangUndang RINo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAE);SUBSIDAIRBahwa

burung Nuri Bayan tersebutterdakwa tidak memiliki ijindokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua)ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), diaturdalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengannomor urut 537;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (4) UndangUndang RINo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAE);Menimbang,

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengan nomor urut 537;Menimbang, bawa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, petunjuk sertaketerangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuian satu dengan yanglainnya yaitu : Pada hari Rabu tanggal

diketahui pihak Kepolisian yang selanjutnyamengamankan terdakwa beserta barang bukti daging bekantan untuk dilakukanproses penyidikan lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenanguntuk melukai dan membunuh 1 (Satu) ekor bekantan tersebut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ETTIE TATIANA BintiARPAN, diketahui bahwa 1 (satu) ekor bekantan tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 106/Menlhk

/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, terdapat dalam daftar lampiran dengan nomor urut 18 dengan namaiimiah Nasalis Larvasus;Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah karena menurut terdakwa bekantan tersebut merupakan hewan perusakpohon buah jeruk yang harus dibasmi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam

Pemerintah dan diatur dalam UndangUndang sehingga keberadaan satwaBekantan tidak boleh dimusnahkan; Bahwa Satwa jenis Bekantan adalah satwa yang dilindungi yang diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tanggal 28 Desember 2018 yaituBekantan (Nasalis Larvatus) yang terdapat dalam lampirannya nomor 18;Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan

Bahan Anak dari WaldemarBahan, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya; Bahwa menurut Terdakwa, Bekantan tersebut merupakan hama yangmemakan buahbuahan dari perkebunan warga; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Bekantan adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

/Setjen/Kum.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Bekantan berada dalam nomor urut 18dengan nama ilmiah Nasalis Larvatus dengan nama Indonesia Bekantan,sehingga termasuk dalam jenis satwa yang dilindung!

Hut Bin LA UNGE, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa keahlian ahli dalam bidang Penatausahaan Hasil Hutan kayu;Bahwa terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alamdalam ketentuan Point 27 Kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneerdan serpih; Bahwa prosedur pengangkutan Kayu Olahan

diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam dalam Pasal 11 ayat (1)disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikanhasil hutan kayu dilengkapi secara bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwaSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, digunakanuntuk menyertai pengangkutan

/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Penetapan JenisTumbuhan dan satwa yang dilindungi, namun penetapan tersebutdiubah dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentangPenetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Berdasarkanhal tersebut, penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayujenis ulin (Eusideroxylon zwagen)

mengacu pada Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayu yangbersal dari hutan alam termasuk hal ini proses penerbitan SKSHHKatas hasil hutan kayu jenis ulin (Eusideroxylon zwagen) tersebut; Bahwa setiap pemilikan, pengangkutan, penguasaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam / negara maupun dari pemegang hakatas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dilengkapidengan dokumen yang sah berupa

Hut Bin PODO (Alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa keahlian ahli dalam bidang Pengukuran dan Pengujian HasilHutan;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm Bahwa sesual dengan PermenLHK No.P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan Bab Pasal 1Angka 4 pengertian Pengukuran adalah kegiatan menetapkan jumlahdan volume/berat dari hasil hutan dan untuk Pengujian Hasil HutanBab pasal 1 angka 5

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhandan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada nomor urut 84 sisik jenisTrenggiling dengan nama ilmiah Manis javanica,termasuk dalam FamiliManidae.

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan TumbuhanHalaman 4 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.Wnodan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Perbuatan TerdakwaHENGKI PRASETYO Bin SUPARNOsebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hal tersebutakan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.Bahwa barang bukti berupa satwa liar baik dalam keadaan hidup atau matidan/atau bagianbagiannya, sebagimana diatur dalam pasal 7 PeraturanMenteri LHK No.26/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang PenangananBarang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentangTata Cara Penanganan Barang Bukti dilakukan dengan cara :Identifikasi;Pengamanan;Pengangkutan;Penyimpanan;Pengujian laboratorium;Perawatan atau Pemeliharaan

/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Bahwa Ahli memerangkan bahwa Seperti yang tercantum dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 nomor urut 84, karena SisikTrenggiling termasuk bagianbagian dari satwa liar dilindungi UndangUndang, maka peraturan yang mengatur yaitu Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danHalaman 18 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.WnoSatwadan Undangundang Nomor : 5 Tahun

dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantumdalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Bahwa menurut pendapat Ahli dimaksud Sisik adalah lapisan kulit yangkeras dan berkepingkeping pada ikan, ular, kaki ayam, dan sebagainya.Bagianbagian satwa dilindungi adalah bagian bagian dari tubuh satwayang

P.66/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam atau terdakwatidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa NotaAngkutan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) #PerMenLHK No.P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016, lalu setelah terdakwa ditangkap dandiinterogasi ditemukan fakta bahwa kayukayu tersebut terdakwa belli dari arealyang berada di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang manatersebut beli dari Sdr.

/ SETJEN /Kum.1 / 10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam dan atau sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85 / MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / MENLHK /Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN TbhSETJEN / Kum.1 / 8 / 2017 Tentang Penatausahaan Hasil

dimaksudpada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan dan SKSHHKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kalipengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.Bahwa perbuatan Terdakwa JUSMAN Als PAK DAENG Bin HALImelakukan pengangkutan Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi denganDokumen tersebut adalah perbuatan yang merugikan Negara.1) Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan, yaituPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.71 / MENLHK

/ SETJEN / HPL.3 / 8 / 2016tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan luran IzinUsaha Pemanfaatan Hutan yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rug!

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam atau terdakwa tidak dapat menunjukan dokumenpengangkutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan sesuai dengan pasal 4ayat (1) PerMenLHK No. P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016; Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi ditemukan faktabahwa kayukayu tersebut terdakwa beli dari areal yang berada di SinarDanau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang mana tersebut beli dariSdr. DENSI (DPO), Sdr.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut:Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.55 WIB Brigpol Rio Kusbiantoro Bin Sumaryo bersamadengan Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.b.Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi,terdapat 3 (tiga) jenis burung tang termasuk sebagai satwayang dilindungi yaitu:a. burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsismoluccensis) sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekorterdaftar di No.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa

dari satu tempatke tempat lain bisa dengan menggunakan alat berupa mobil;eMemiliki atau) menguasai kayu adalah berkuasa ataumemegang kekuasaan atau keberadaan padanya atas kayu; Bahwa Ahli menjelasakan bahwa dokumen yang harus dimilikiuntuk melakukan pengangkutan kayu yang tumbuh secara alamimaupun kayu yang tumbuh di dalam Kawasan hutan = yaitumenggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHkK) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permen LHdan Kehutanan Nomor : P.66 / MenLHK

atas tanah dari kawasan hutanyang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukanlangsung sebagai cerucuk, pengangkutan kayu impor dari pelabuhanumum ke industri pengelolaan kayu; Bahwa kayu keruing dan manggris yang termasuk ke dalamkategori meranti merah merupakan kayu yang tumbuh alami dan belumada yang membuddidayakan kayu tersebut di Kabupaten Selumadikarenakan belum ada bibit kayu tersebut untuk dibudidayakan; Bahwa berdasarkan Permen LHK dalam peraturan Menteri LHKNomor : P.85/MenLHK

II / 2016, tentang Pengangkutan hasil hutanbudidaya yang berasal dari hutan hak dan diubah dengan Permen LHKNomor : P.48/MenLHK/ Seten/ Kom.1 /8/2017, tentang pengangkutanhasil hutan kebudidayaan yang berasal dari hutan hak serta keputusanKadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor :25/IV/ 2017, tentang penetapan jenisjenis kayu budidaya yang berasal darihutan hak dalam wilayah Provinsi Bengkulu, kayu jenis Ssemurau yangtermasuk golongan meranti kuning tidak termasuk dalam kayubudidaya

pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten danatau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen kegiatansejak dari hulu hingga hilir sehingga apabila tidak terdapat salah satuatau keseluruhan dokumen penatausahaan hasil hutan dari hulu ke hilirmaka termasuk kategori tidak dilengkapi bersamasama surat (SKSHHK);Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan dalamSKSHHK terdapat bagianbagian SKSHHK yang berhubungan denganpengangkutan hasil hutan kayu dari hutan negara (psal 11P.6/MenLHK

Nota Angkutan/Nota Angkutan lanjutan;Menimbang, bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO jugamenerangkan SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulatdari TPK Hutan, TPK Antara, TPKKB dan Industri Primer, kayu olehan berupakayu gergajian, veenerdan serpih dari industri Primer;Menimbang, bahwa dalam keterangannya ahli SUWARDI, S.E BinSUKAMTO menerangkan berdasarkan Permen LHK dalam peraturan MenteriLHK Nomor : P.85/MenLHK II / 2016, tentang Pengangkutan hasil hutanHalaman 26 dari 32 Putusan

/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 27 (Dua PuluhTujuh), Yang dimaksud dengan KAYU OLAHAN adalah produk hasilpengolahan Kayu Bulat di Industri Primer hasil hutan berupa kayu gergajian,veneer, dan serpih;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 23

Masingmasing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen danperuntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Dengan catatan kayu olahan tersebut berasaldari perijinan yang sah;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHKsesuai kompetensinya secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 24 (Dua PuluhEmpat), Yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutanyang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutantertentu;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal

Apabila yang bersangkutan tidakmemiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak menerbitkan dokumenangkutan/melakukan pengangkutan kayu olahan;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.

;Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.;Dan hutan hak tersebut dapat berasal dari APL Murni dan Pelepasan.;UBahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayu yangberasal dari Hutan hak adalah Hasil hutan berupa kayu hasil budi daya di atasareal hutan hak.

NomorP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutandan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan,Dana Reboisasi,Ganti RugiTegakan, Denda Pelanggaran Eksplotasi Hutan Dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan. ;Subjek PSDH meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuhalami sebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 2 Ayat 1Butir (k) Permenihk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Subjek DR meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuh alamisebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 4 Ayat 1 Butir (g)Permenlhk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamdan lingkungannya (Pasal 1 Ayat 10 PermenlhkP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM, Pasal 11 , Pasal12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14dan Pasal 15.Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P. 85/MenLHK

/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Nomor: P.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak sudah sangat jelas diaturpada Pasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dariHalaman

9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN KsnKawasan Hutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksitelah diatur dalam Permen LHK, Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM pada Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI

P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan DRatas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 X Volume =Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp. 1.660.650.;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 MS X 2 X USD$ 18 = USD$ 199,278;b.

P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, tentang Perhutanan Sosial diWilayah Kerja Perum Perhutani, yaitu. peraturan yang bersifatmenyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No. 83/MenLHK/SETJEN/KUM.1//10/2016, tentangPerhutanan Sosial, dimana peraturan tersebut masih berlaku tidak pernahdicabut ataupun dibatalkan, sehingga PENGGUGAT menyakiniPengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) denganPerum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, masihberlaku

Salah satunyaadalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.Kebijakan ini menyelaraskan peraturanperaturan sebelumnya kedalam satu peraturan yang lebih sederhana, terintegrasi, danmenyeluruh;..

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016tentang Perhutanan Sosial;c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutanlindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:a.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. PeraturanDirektur Jenderal PSKL No.

/SETJEN/KUM.1/10/ 2016 tentang PerhutananSosial;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan SosialDi Wilayah Kerja Perum Perhutani;Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.

. : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. : P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.2.

IYAL Bin ISMAIL jugadapat ditangkap pada tempat tersebut.Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintanh Republik IndonesiaNomor : 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yang telah diubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, bahwa sisik Trengggiling yang menjadi barang

RI No. : 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap Surat

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yang telahdiubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, bahwa sisik Trengggiling yang menjadi barang bukti dalamperkara ini termasuk bagian satwa yang dilindungi

Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli menjelaskan berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, bahwa satwasatwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk bagian Satwa yangdilindungi oleh Undangundang yaitu : Trenggiling (Manis

Bahwa satwa liar Burung Rangkong Badak/Enggang Cula (BucerosRhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan terdaftar pada nomor urut245 lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/ 2018 tentang perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40ayat

/Sekjen/Kum.1/8/2018,tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018, tentangjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, burung Enggang Cula/RangkongBadak (Buceros Rhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan beradadalam Nomor Urut 245 dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut; Bahwa Enggang Cula atau Great Rhinoceros Hornbill dalam statuskonservasi masuk kategori Vulnerable (VU); menurut IUCN dan Appendix Il;menurut

/Sekjen/Kum.1/8/2018, tentang perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018, tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi, burung Enggang Cula/Rangkong Badak (BucerosRhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan berada dalam NomorUrut 245 dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut; Bahwa Enggang Cula atau Great Rhinoceros Hornbill dalam statuskonservasi masuk kategori Vulnerable (VU); menurut IUCN danAppendix Il; menurut

/Sekjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindung;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diketahui bahwaTerdakwa telah membunuh satwa liar berupa 1 (Satu) ekor burung RangkongHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN StrBadak/Enggang Cula dengan cara menembak menggunakan 1 (satu) pucuksenapang angin merek sharp pada hari Kamis tanggal