Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT.Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telahdibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian KegiatanProduksi.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Bin H.

Zenith Pharmaceuticals yangterdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikandengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihalPembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi, oleh karenaitu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatanterdakwa memenuhi unsur kedua ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur yang didakwakan didalamPasal 197 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009

dari seseorang di Kota Banjarmasin kemudianterdakwa jual lagi kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa untukCARNOPHEN dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya untuk 10 (sepuluh) butir selain itu terdakwa juga mengemasDEXTROMETHORPHAN ke dalam dua macam paket yaitu 10 butir denganHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Pliharga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan 5 butir dengan harga Rp.5.000, (lima ribu rupiah)> Bahwa berdasakan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK

Contohnya : Berbagaimacam obat Misalnya Paracetamol, carisoprodol, ephedrine dll, anekamacam jamu, misalkan : jamu sarigading, jamu produk sidomuncul,jamu produk airmancur, dllBahwa Obat Jenis Carnophen/Zenith tidak memiliki izin edar, karenaizin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan keputusan Kepala BPOMRI No.HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan persetujuan nomor Izinedar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG;Rheumastop Tablet Dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT.

HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas Keputusan Kepala BPOM Rl No.HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin EdarHalaman 8 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN PliObat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tanggal 24Juli 2013.Bahwa obat yang mengandung Dekstrometorfan sediaan tunggalmemiliki efek sedatifdisosiatif dan banyak disalahgunakan dan sudahjarang digunakan untuk terapi di kalangan medis.Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan di fasilitas

penandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisinyadengan kesimpulan sediaan tersebut mengandung parasetamol, kafein dankarisoprodol dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai izin untukmenyimpan atau mengedarkan atau menjual obat Zenith Parmaceticalberdasarkan Surat Kepala BPOM RI No.PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkanijin edar dan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober tahun 2009 danuntuk Obat Jenis Dextromerthophan sudah dibatalkan ijin edarnya sesuaidengan keputusan Kepala BPOM RI No.HK

No.HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Tentang Pembatalan PersetujuanNomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg;Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT.

No.HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang PembatalanIzin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol, sehingga tidak diperkenankanlagi bagi siapa saja dan pihak mana pun untuk mengedarkan obatobatan yangtelah dicabut izin edarnya tersebut oleh yang berwenang dalam bentuk dan caraapapun juga.Bahwa dalam mengedarkan atau menjual obatobatan tersebut, terdakwa bukandalam kapasitas sebagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, apotek, atautoko obat berizin, dan bukan tenaga kesehatan

No.HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Tentang PembatalanPersetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab SalutSelaput 200 Mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut SelaputPT. Zenith Pharmaceutical, sehingga tidak diperkenankan lagi bagi siapasaja dan pihak mana pun untuk mengedarkan obatobatan yang telahdicabut izin edarnya tersebut oleh yang berwenang dalam bentuk dan caraapapun juga.

ngapo korban lari dan dijawab oleh terdakwa 1 KORBANKUTUJAH DIDADO KIRNYO KARENA KORBAN NAK NUJAH KAUmendengar jawaban terdakwa 1 lalu para terdakwa melarikan diri denganmenggunakan jasa ojek (RUBI) kearah Jalan Veteran untuk pergi kerumahpaman terdakwa 2, setelah korban berhasil berlari datang saksi ALEXANDERdan masyarakat sekitar untuk dilakukan pertolongan medis dengan cara dibawakerumah sakit namun saat diperiksa dokter korban sudah meninggal duniasesuai dengan sesuai dengan Visum Et Repertum No.HK

SYAFRUDINmeninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.HK.04.01/11.3..32/113/2015 tanggal 24 September 2015 yang diperiksa danditanda tangani oleh dr. BERINGIN SITANGGANG dokter yang memeriksapada Rumah Sakit DR.

NASARUDDIN korban ALFIANSYAH SETIAWAN BIN H.SYAFRUDIN meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.HK.04.01/11.3..32/113/2015 tanggal 24 September 2015 yang diperiksa danditanda tangani oleh dr. BERINGIN SITANGGANG dokter yang memeriksapada Rumah Sakit DR.

SYAFRUDINmeninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.HK.04.01/11.3..32/113/2015 tanggal 24 September 2015 yang diperiksadan ditanda tangani oleh dr. BERINGIN SITANGGANG dokter yangmemeriksa pada Rumah Sakit DR.

akibatnya KORBAN ( korban ) meninggal dunia sebagaimana keterangan Visum EtRepertum ( otopsi ) KORBAN meninggal dunia dalam keadaan mati lemas(asphyxia kekurangan oksigen) sesuai Visum Et Repertum jenazah ( autopsi )KORBAN No.Hk.01.11.13.1639 tanggal 24 Maret 2007 oleh Dr BinsarSilalahi,Spt.DFM.SH ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 338 KUH Pidana ;AtauKEDUA ;Bahwa ia Terdakwa ROMIKO ALS MIKO BIN RUSLI RAJIK pada hari Rabutanggal 22 Nopember 2006 sekira pukul

datang dari belakang KORBAN (korban) dan langsung melilitkan ataumenjeratkan tali jemuran tadi ke leher KORBAN (korban) dengan kuat sehinggaKORBAN ( korban ) tidak bisa bemapas dan meronta ronta kaki KORBAN (korban bergerakgerak ) dan dar mulut Korban terdengar suara "UKH.." akibainyaKORBAN ( korban ) meninggal dunia sebagaimana keterangan Visum EtRepertum ( otopsi ) KORBAN meninggal dunia dalam keadaan mati lemas (asphyxia kekurangan oksigen ) sesuai Visum et repertum jenazah ( autopsi )KORBAN No.Hk

Keputusan Kepala BPOM RI No.HK 04.135.07.13.13855 Tahun 2013tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No.HK041.3506.13.35.34 Tahun 2013 tentang Pembatalan Surat jin EdarObat yang mengandung Dekstrometorphan sediaan tunggal bataswaktu penarikan dan pemusnahan Dekstrometorphan tunggal pada 30Juni 2014.b.

Keputusan Kepala BPOM RI No.HK 04.135.07.13.13855 Tahun 2013tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No.HKHalaman 5 dari 13 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN Jmr041.3506.13.35.34 Tahun 2013 tentang Pembatalan Surat jin EdarObat yang mengandung Dekstrometorphan sediaan tunggal bataswaktu penarikan dan pemusnahan Dekstrometorphan tunggal pada 30Juni 2014.Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZANo.PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal PetunjukTeknis Mekanisme sektor pelayanan

PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 telah dibatalkkan jinedamya terhadap merk obat/dagangan CARNOPHEN dan terhadap merkobat/dagangan DEXTROMETORPHANberdasarkan Kepala Badan BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 telah dibatalkan yin edarnya, sehinggatidak diperbolehkan lagi untuk diperjual belikan;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NUNIEK AULIA, S.Si Apt Binti HAJINURDIN terdakwa ANANG MASRI Als ABOY Bin UMAR tidak terdaftar dantidak ada memiliki jjin/kewenangan dalam menjual

PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 telah dibatalkan yinedamya terhadap merk obat/dagangan CARNOPHEN dan terhadap' merkobat/dagangan DEXTROMETORPHAN berdasarkan Kepala Badan BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 telah dibatalkan yin edarnya, sehinggatidak diperbolehkan lagi untuk diperjual belikan;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NUNIEK AULIA, S.Si Apt Binti HAJINURDIN terdakwa ANANG MASRI Als ABOY Bin UMAR tidak terdaftar dantidak ada memiliki jjin/kewenangan dalam menjual

PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 telah dibatalkkan jinedarya terhadap merk obat/dagangan CARNOPHEN dan terhadap' merkobat/dagangan DEXTROMETORPHAN berdasarkan Kepala Badan BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 telah dibatalkan yin edarnya, sehinggatidak diperbolehkan lagi untuk diperjual belikan;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NUNIEK AULIA, S.Sii Apt Binti HAJINURDIN terdakwa ANANG MASRI Als ABOY Bin UMAR tidak terdaftar dantidak ada memiliki jjin/kewenangan dalam menjual

PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 telah dibatalkan ijinedarnya terhadap merk obat/dagangan CARNOPHEN dan terhadap' merkobat/dagangan DEXTROMETORPHAN berdasarkan Kepala Badan BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 telah dibatalkan jin edarnya, sehinggatidak diperbolehkan lagi untuk diperjual belikan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsurtersebut di atas, maka unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak

Salam Makmur Indah dan harusdapat di cairkan sesuai tanggal yang tertera pada cek, kemudian sdri Lindamenyatakan kepada saksi bahwa cek tersebut akan cair sesuai tanggal yangtertulis pada cek, kemudian sdri Linda menulis isi jumlah uang dan tanggalpada CEK No.HK.383075 uang sejumlah Rp.2.621.604.000,(dua milliarenam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) tanggal 15Maret 2019 di hadapan saksi yang mana cek tersebut telah di tanda tanganiterlebin dahulu, adapun saksi berulang ulang

Infrastruktur; Bahwa uang sejumlah Rp.2.621.604.000,(dua miliar enam ratus duapuluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) belum dibayarkan ke PT.WiraPerkasa Jaya untuk Solar Industri sebanyak 245 Kilo Liter yang telahdikirimkan ke PT.Hutama Karya Infrastruktur, karena PT.Hutama KaryaInfrastruktur belum membayar ke PT.Salam Makmur Indah sesuai perjanjianPT.Hutama Karya Infrastruktur membayar ke PT.Salam Makmur Indah satubulan setelah Solar Industri diterima; Bahwa yang menandatangani Cek Mandiri no.HK

Medan saksidan pegawai PT.Salam Makmur Indah yang menyerahkan Cek Mandiri no.HK383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uang sejumlah Rp.2.621.604.000,(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah)tersebut ke pihak PT.Wira Perkasa Jaya yang saksi tidak kenal namanya; Bahwa kegunaan Cek bagi PT.Salam Makmur Indah adalah untukjaminan sebelum pembayaran resmi atas kewajiban PT.Salam MakmurIndah; Bahwa yang saksi ketahui kewajiban PT.Salam Makmur Indah sebagaipemilik Cek Mandiri no.HK

383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uangsejumlah Rp.2.621.604.000,(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enamratus empat ribu rupiah) sebelum diberikan ke PT.Wira Perkasa Jayamemastikan tanggal dan nominal uang yang tersedia sebelum pencairan cekdan memberitahukan kepada pihak PT.Wira Perkasa Jaya untuk menunggukonfirmasi dari perbankan atas ketersediaan dana di rekening Cek tersebut; Bahwa Cek Mandiri no.HK 383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uangsejumlah Rp.2.621.604.000,(dua miliar enam

383075 tanggal 15 Maret 2019 tertulis uang sejumlahRp.2.621.604.000,(dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratusempat ribu rupiah), atas permintaan safita Linda Mora panjaitan selakukomisaris.Bahwa terdakwa mengetahui tujuan cek tersebut dibuatkan tanggalserta Jumlah uang nya untuk pembayaran BBM Solar Industri PT.WPJ (WiraPerkasa Jaya) yang telah diterima oleh PT.SMI (Salam Makmur Indah);Bahwa No.Rekening Giro Mandiri terhadap cek Mandiri no.HK 383075tersebut adalah Rek.No.106000023111175

SIk.e Bahwa menurut Keputusan BadanPOM RI No.HK.00.05.4.1745Tahun 2003 tentang Kosmetikapada pasal 1 ayat (1), kosmetikaadalah bahan atau sediaan yangdimaksudkan untuk digunakanpada bagian luar tubuh manusia;e Bahwa yang dimaksud dengankosmetik Import menurutKeputusan Badan POM RINo.HK.00.05.4.1745 Tahun 2003tentang Kosmetika pada Pasal 1ayat (4) adalah kosmetikaproduksi pabrik kosmetik luarnegeri yang dimasukkan dandiedarkan di wilayah Indonesia;e Bahwa untuk melindungimasyarakat terhadap halhalyang

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1)Keputusan Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745 Tahun 2003menyebutkan bahwa, Kosmetik sebelum diedarkan harusdidaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan";Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdi Persidangan terdakwa telah membeli dan kemudianmenjualnya lagi barangbarang kosmetik sebagaimana dalambarangbukti yang diajukan di persidangan, dimana kosmetikyang dibeli kemudian dijual oleh terdakwa tersebut sesuaidengan keterangan saksisaksi dan Ahli

Selaku Kepala Bidang Pengujian BalaiBesar POM Mataram, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butirkapsul warna kuning dan hijau tersebut adalah Positif TRAMADOL HCLdan obat jenis TRAMADOL tersebut termasuk obat tanpa izin edar daripejabat yang berwenang (pembatalan izin edar sesuai Surat KeputusanKepala Badan POM RI No.Hk.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015, tanggal12 Januari 2015);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang

Selaku Kepala Bidang Pengujian BalaiBesar POM Mataram, terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butirkapsul warna kuning dan hijau tersebut adalah Positif TRAMADOL HCLdan obat jenis TRAMADOL tersebut termasuk obat tanpa izin edar daripejabat yang berwenang (pembatalan izin edar sesuai Surat KeputusanKepala Badan POM RI No.Hk.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015, tanggal12 Januari 2015);Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan iniMajelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan

Selaku Kepala Bidang Pengujian BalaiBesar POM Mataram, terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butirkapsul warna kuning dan hijau tersebut adalah Positif TRAMADOL HCLdan obat jenis TRAMADOL tersebut termasuk obat tanpa izin edar daripejabat yang berwenang (pembatalan izin edar sesuai Surat KeputusanKepala Badan POM RI No.Hk.04.1.35.01.15.0225 tahun 2015, tanggal12 Januari 2015);Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsuryang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

Bahwa obat ZenithCarnophen adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya olehBPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober2009 tentang Pembatalan lin Edar Dan Penghentian Kegiatan ProduksiTerhadap Jenis dan Merek Obat Produksi sedangkan obat Dextrometorphanadalah termasuk obat ilegal, tidak diperbolehkan lagi dijual atau diedarkan sejaktanggal 30 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan lzin Edar ObatMengandung

Bahwa obat ZenithCarnophen adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya olehBPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober2009 tentang Pembatalan in Edar Dan Penghentian Kegiatan ProduksiTerhadap Jenis dan Merek Obat Produksi sedangkan obat Dextrometorphanadalah termasuk obat ilegal, tidak diperbolehkan lagi dijual atau diedarkan sejaktanggal 30 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan lzin Edar ObatMengandung

No. 216 K/PDT.SUS/2009tidak mempunyai dasar hukum sebab pekerjaan bongkar muat peti kemasmelalui Operator Head Truck merupakan business pokok (core business) dariTergugat Il ;Bahwa dalam perjalanan Tergugat Il yang mengalihkan pelaksanaanpekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasapekerja/ourun (out sourcing) melalui Perjanjian Kerja Sama No.HK.56/01.HRD/WJICF2004 pada tanggal 24 Februari 2004 antara Tergugat dan Tergugat Il munculah issue tentang adanya gaji Operator Head

Tergugatll sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga telah terbukti melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Para Penggugat ;Bahwa permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat kepada Para Penggugat berawal dari issue (kabar yang belum pasti)tentang adanya gaji Operator Head Truck sebesar Rp 1.900.000,00/Operator diluar dari pada box yang dibayar oleh Tergugat Il (selaku perusahaan pemberikerja) sesuai dengan kontrak kerjasama pengelolaan Operator Head Truck No.HK

Pasal 155 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa Tergugat Il telah teroukti menyerahkan tanggung jawabpenyediaan SDM khususnya Operator Head Truck kepada Tergugat dengancara menyerahkan sebahagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjianpemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa Pekerja/Buruh (Out Sourcing)yang dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama No.HK.56/01.HRD/WICT2004 antara Tergugat dan Tergugat Il yangditandatangani pada tanggal 24 Februari 2004 tentang

No. 216 K/PDT.SUS/2009oleh para pihak (Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi danTermohon Kasasi ll) ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yangmenarik Termohon Kasasi Il sebagai pihak bukanlah gugatan yangsalah menentukan pihak sebagaimana yang dikemukakan olehTermohon Kasasi Ill dalam jawabannya sebab di dalampersidangan terbukti berdasarkan bukti (P2 dan T Il1) tentangSurat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Februari 2004 No.HK.56/01.HRD/VJICT2004 tentang " Kerjasama pelaksanaanpenyediaan Operator

/05tanggal 23 November 2005, perihal : Surat Tugas, yang isinyaPemohon Kasasi diberi pembebasan tugas sementara sebagaiOperator Head Truck oleh Termohon Kasasi dan selamadibebastugaskan Pemohon Kasasi diberikan tugas lain olehTermohon Kasasi untuk mencari kebenaran yang dapatdipertanggungjawabkan terhadap issue (kabar yang belum pasti)adanya gaji kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000,00/Operator yangdibayarkan oleh Termohon Kasasi Il sesuai dengan KontrakKerjasama Pengelolaan Operator Head Truck = No.HK

PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar danpenghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;Bahwa ahli menjelaskan begitu pula dengan obat yang mengandungdekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 24 Juli 2013berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013;Bahwa Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikandengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat WajibApotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker

seringkalidisalahgunakan untuk mabukmabukkan oleh masyarakat dengan caramengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatanatau farmasi dan tidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis ataupihak yang berwenang perihal menjual obatobatan tersebut karenaTerdakwa bahkan tidak tamat pendidikan SMP;e Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophenmasuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut jjinedarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.HK

tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya sehingga Terdakwamendapat keuntungan dari hasil penjualan Obat carnophen ZenithPharmaceuticals tersebut sebesar Rp.18.000, (delapan belas ribu rupiah)per keping dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidupseharihari;Menimbang, bahwa Carnophen produksi Zenith PharmaceuticalsCarnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabutjin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.HK

WabhidinSudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/1202/2019 tanggal 21 Januari2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny dase,S.H.,Sp.F, M.Kes.,dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr.

Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, denganhasil pemeriksaan terhadap korban RUDI EVIANTO ARIFIN pada tanggal 26Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN SgmDesember 2018, pukul 15.29 Wita dengan Hasil Pemeriksaan sebagaiberikut := Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar;=" Tampak pendarahan aktif pada telinga;= Mutah darahKesimpulan: Kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan bendakeras/tumpul.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis dari RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.Hk.03.01/III/SK/0252/09, tertanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan StatusRumah Negara Golongan di Lingkungan RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi BogorDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, diberitanda T.24.D.18. Foto copy Surat Direktur Utama RS. Dr. H.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.Hk.03.01/III/SK/0252/09, tertanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan StatusRumah Negara Golongan di Lingkungan RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi BogorDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, diberitanda T.34.D.17. Foto copy Surat Direktur Utama RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor No.KN.02.03/2/7025/2017, tertanggal 04 September 2017, Perihal PemberitahuanPenetapan Status Rumah Negara Golongan di Lingkungan RS.Dr.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.Hk.03.01/III/SK/0252/09, tertanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan StatusRumah Negara Golongan di Lingkungan RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi BogorDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, diberitanda T.44.C.15. Foto copy Surat Direktur Utama RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor No.KN.02.03/2/7025/2017, tertanggal 04 September 2017, Perihal PemberitahuanPenetapan Status Rumah Negara Golongan di Lingkungan RS.Dr.

Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI No.Hk.03.01/III/SK/0252/09, tertanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan StatusRumah Negara Golongan di Lingkungan RS.Dr.H. Marzoeki Mahdi BogorHalaman 33 dari 47 Putusan Nomor128/Pdt.G/2018/PN.Bgr.Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, diberi tandaT.54.E.15. Foto copy Surat Direktur Utama RS.Dr.H.

Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI No.Hk.03.01/III/SK/0252/09, tertanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan StatusRumah Negara Golongan di Lingkungan RS.Dr.H.

Zenith Pharmaceutical dan obat Dextro juga telah di cabut izinedarnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Surat KeputusanKepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK. 04.1.35.06.13.3534 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan IzinEdar Obat yang Mengandung Dekstrometorpan Sediaan Tunggal.an Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

ZenithPharmaceutical, dan saksi membenarkan tentang hal tersebut dan No.HK. 04.1.35.06.13.3534 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan IzinEdar Obat yang Mengandung Dekstrometorpan Sediaan Tunggal.Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN Brb,Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain berupa : 120 (seratus dua puluh ) butir obatCarnophen , 350 (tiga ratus lima puluh ) butir obat jenis Dextro warnakuning ,1 (Satu) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah topleswarna

ZenithPharmaceutical, dan saksi membenarkan tentang hal tersebut dan No.HK. 04.1.35.06.13.3534 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan IzinEdar Obat yang Mengandung Dekstrometorpan Sediaan Tunggal.e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain berupa : 120 (seratus dua puluh ) butir obatCarnophen , 350 (tiga ratus lima puluh ) butir obat jenis Dextro warnakuning ,1 (Satu) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah topleswarna bening, 1 (satu) buah handphone merk

Bahwa obatobatan Carnophen merk Zenith yang terdakwa edarkan tidakmemiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkanKeputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober2009.

No.HK.00.05.1.31.8996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edarCarnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, RheumastopTablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceuticaltanggal 27 Oktober 2009;Bahwa alasan izin edar tersebut dibatalkan adalag PI.

terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau ahli dibidangkesehatan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yangberwenang;wn Bahwa Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Obat dan MakananPalangka Raya dengan Nomor : PM. 01.06.981.01.17.226 tanggal 26Januari 2017 menerangkan bahwa hasil pengujian barang BuktiDextromethorphan laporan hasil pengujian Nomor 029/LHP/IPNPB/2017tanggal 24 Januari 2017 Dextromethorphan: Positif obat telah dibatalkanijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK

Menetapkan barang bukti berupa surat surat :- Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan danPerkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihalRekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untuk pengembanganperkebunan kelapa sawit an.PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk IIAceh Barat;- Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa

Menyatakan barang bukti berupa :Hal 6 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanandan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1.986 Ha untukpengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT.Kalista Alam di Kab.DaerahTk II Aceh Barat; Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha PerkebunanKelapa

Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNAMenetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan barang bukti berupa : Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanandan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untukpengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT.Kallista Alam di KabupatenDaerah Tk IT Aceh Barat; Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK

tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging ).Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatmartabatnya.Menetapkan barang bukti berupa surat surat :Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan danPerkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihalRekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untuk pengembanganperkebunan kelapa sawit an.PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk IIAceh Barat;Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK