TENGKU RAZMARA,M.Si selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat DaerahProvinsi Riau tersebut, kemudian diterbitkan 7 (tujuh)Surat Keputusan Otorisasi yang ditandatangani olehGubernur Riau, yaitu1.Nomor : 00208/SKO/BL/I1/2006 tanggal 18 April 2006,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 untuk keperluan Kegiatan Pengkajian danPenelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentangHal. 62 dari 469 hal. Put.

Keputusan Gubernur Riau No.0028/SKO/BL/11/2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;168. Keputusan Gubernur Riau No.0029/SKO/BL/11/2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;169.

No.6 K/Pid.Sus/201011. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.01061/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA. 2006 tanggal 20Juni 2006 (asli) ;12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.01056/SKO/BL/I1/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.01057/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;14. 1.

(satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.00209/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.00208/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA. 2006 tanggal 18April 2006 (asli) ;16. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat PermintaanPembayaran (SPP) No.911/2006 08/KEU/41 tanggal 8Agustus 2006 atas nama Pemegang Kas DPRD Provinsi RiauNo.

Keputusan Gubernur Riau No.0028/SKO/BL/11/2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;168. Keputusan Gubernur Riau No.0029/SKO/BL/11/2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 18 April 2006(copy) ;169.

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 193Pemb/2002 tentangPengangkatan / Penghunjukan Pimpinan Proyek dan BendaharawanProyek Pembangunan Non Fisik APBD Kabupaten Asahan TahunAnggaran 2002 tanggal 15042002.Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor 05/Bend/2002tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan IIKepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp122.996.000,00 yang ditandatangani

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor 05/Bend/2002tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan IIKepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp122.996.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 11/Bend/Keu/2002 tanggal 07 Juni 2002.Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan

(SKO)Triwulan Ill Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan SetdaKabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp177.004.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp177.004.000,00 ;Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,00.Daftar Perincian Rencana Penggunaan

(SKO) Triwulan IIKepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp122.996.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 11/Bend/Keu/2002 tanggal 07 Juni 2002.Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 07 Juni 2002.Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin / PembangunanDukungan Dana Perlombaan Arung

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012Triwulan Ill Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan SetdaKabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp177.004.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar surat Permintaan Pembayaran Nomor 24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,00 ;Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,00.Daftar Perincian

Nuansa Jasa Realtindo sebesar Rp. 740.500.000,berdasarkan Otorisasi Pembayaran Nomor : 932/194/PT/2002 akan tetapi dalampencairannya dilaksanakan oleh Saudara Wawa Anggota Polisi yang bertugas diMabes Polri yang telah dipercaya oleh Saudara Martin Rustandi ;Tahap II dilaksanakan pembayaran pada tanggal 02 Oktober 2002 kepada Sdr MartinRustandi selaku Direktur PT.

Nuansa Jasa Realtindo sebesar Rp. 740.500.000,dengan Otorisasi Pembayaran No. 932/1018/PS/2002 tanggal 11 Oktober 2002 ;Kedua pembayaran tersebut dilakukan melalui rekening PT. Nuansa Jasa RealtindoNo. 82.00.01.000060.5 pada Bank Jabar Cabang Karawang tapi pemilik tersebutbukan Sdr. Martin Rustandi melainkan alas nama Kombes Polisi Wawa ;Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1677 K/PID.SUS/201010Tahap III dengan Otorisasi Pembayaran No.

Nuansa Jasa Realtindo sebesar Rp. 740.500.000,dengan Otorisasi Pembayaran No. 932/1018/PS/2002 tanggal 11 Oktober 2002 ;Kedua pembayaran tersebut dilakukan melalui rekening PT. Nuansa Jasa RealtindoNo. 82.00.01.000060.5 pada Bank Jabar Cabang Karawang tapi pemilik tersebutbukan Sdr. Martin Rustandi melainkan alas nama Kombes Polisi Wawa ;Tahap III dengan Otorisasi Pembayaran No.

Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur, Belanja atas beban anggaran belanja Negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukansebagai Surat Keputusan Otorisasi.2. Pasal 192 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PengeluaranHal. 4 dari 102 hal. Put.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulumengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi penyertaan modal yangditujukan kepada Bupati Rokan Hulu c/q Kepala Bagian Keuangan sesuaiSurat Nomor : 01/biaya/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, dan menindaklanjutisurat tersebut Terdakwa TENGKU AZUWIR, SE. selaku Kepala BagianKeuangan membuat disposisi kepada Kepala Sub Bagian Anggaran tanggal06 Februari 2006 yang berbunyi, Kepala Sub Bagian Anggaran untuk telitidan proses.

(SKO) dari Bupatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keppres Nomor : 42 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, yang menyebutkan :Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO), namun MUZAWIRLS, SH., menyetujui diterbitkannya cek nomor ZT487827 di Bank Riau PasirPangaraian tanggal 21 Februari 2006 kepada Perusahaan

Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang mengatur , Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).2.

No 2229 K/Pid.Sus/2013Bahwa meskipun belum ada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keppres Nomor : 42 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, yang menyebutkan :Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).namun MUZAWIR LS, SH., menyetujui diterbitkannya Cek Nomor ZT487827di

Sekretaris Jendral Departemen Kehakimantiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaanpenerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada MenteriKeuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengantembusan Penetapan Pengadilan yang menjadi dasarpermintaannya.3. Bahwa sesuai ketentuan hukum pada angka 2 di atas, pembayaranganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahtersebut oleh Menteri Keuangan in casu Turut Tergugat, dilakukan diluar proses peradilan.

Sekretaris Jendral DepartemenKehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukanpermintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggarandisertai dengan tembusan Penetapan Pengadilan yang menjadidasar permintaannya.(3) Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksudMenteri Keuangan cq.

Direktur Jenderal Anggaran menerbitkanSurat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban BagianPembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.(4) Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebutdisampaikan kepada yang berhak.Pasal 3(1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebutpada Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonanpembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, denganmelampirkan:a. Surat Keputusan Otorisasi;b.

Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan pengadilan;(2) Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskanpermohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada KantorHalaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN BtmPerbendaharaan Negara pembayar disertai Surat PermintaanPembayaran (SPP) menurut ketentuan berlaku.Pasal 4(1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak danSurat Permintaan Pembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negerisetempat

HT (Hak Tanggungan pada Notaris Cut Artian Delina, S.H).Kemudian setelah semua dokumen tersebut telah ditandatanganioleh debitur surat tersebut dikeluarkan cover note dari Notarisselanjutnya cover note tersebut diserahkan kepada legalkemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) oleh Kabag Kredityaitu Sdr.

Nomor 1404 K/Pid.Sus/2015kemudian dilakukan otorisasi (mengesahkan) oleh Kabag Kredityaitu Sdr.

HT (Hak Tanggungan pada Notaris Cut Artian Delina,S.H).Kemudian setelah semua dokumen tersebut telahditandatangani oleh debitur surat tersebut dikeluarkancover note dari Notaris selanjutnya cover note tersebutdiserahkan kepada legal kemudian dilakukan otorisasi(mengesahkan) oleh Kabag Kredit yaitu Sdr.

Salihin Ismail datang ke Bank Aceh CabangLhokseumawe untuk menandatangani dokumen pencairankredit tersebut di atas setelan dokumen tersebut telahdiparaf dan ditandatangani oleh debitur serta pihak BankAceh Cabang Lhokseumawe kemudian dilakukan otorisasi(mengesahkan) oleh Sdr.

Paimin untuk dilakukan otorisasi (mengesahkan)Hal. 189 dari 216 hal. Put.

Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11.

Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,14.

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang PembentukanPanitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenMaluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada SekretaristDPRD

beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi),Surat Permintaan

ribu sembilan puluh tujuh koma delapan rupiah)(belum termasuk PPN 10 %) ;Bahwa di Departemen Kimpraswil, proposal tersebut dibahas dengan DPRRI, Bappenas dan Departemen Keuangan (Dirjen Anggaran) ;Bahwa berdasarkan hasil pembahasan tersebut Kota Surakarta disetujuimendapatkan bantuan dana ABT sebesar Rp 6.995.242.000, (enam milyarsembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua riburupiah) berdasarkan SKO Menteri Keuangan No. 1290/KM.343/SKOR/2003tanggal 22 Oktober 2003 dengan otorisasi

Maladi Sriwedari ;Sumber daya air Rp 2.000.000.000, ; Pembangunan rumah pompa dan ; Pengadaan pompa Pintu Air Kaliwingko 6 unit ;Bahwa setelah adanya SKO (Surat Keputusan Otorisasi) mengingatperjalanan tahuntahun sebelumnya bahwa turunnya dana ABT biasanyadisetujui pada triwulan IV, maka PU Kota Surakarta guna mengantisipasiketerbatasan waktu tersebut, DPU telah mempersiapkan lelang pada bulanAgustus tahun 2003 dengan Ketua Panitia Lelang Sdr.

Keputusan Menteri Keuangan RI Perihal Otorisasi Anggaran BelanjaRutin tahun 2003 No. Surat 1290/KM.343/SKOR/2003 tanggal 22Oktober 2003 ;Berdasarkan UndangUndang No. 29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun2003 memberi kuasa KPKN Surakarta (028) untuk melakukanpembayaran sebagai berikut :1. Jumlah uang setinggitingginya Rp 6.995.242.000, ;2. Yang berhak menerima : Walikota Surakarta ;3.

Keputusan meneteri Keuangan RI Perihal Otorisasi Anggaran BelanjaRutin tahun 2003 No. Surat 1290/KM.343/SKOR/2003 tanggal 22Oktober 2003 ;3. Keputusan Walikota Surakarta No. Surat 910/140A/I/2003 tanggal 22Oktober 2003 tentang Penunjukan penangung jawab Proyek (SlametSuryanto), Pemimpin Proyek (Agung HB, ST) dan bendaharawan Proyek(Mustofa, SE) ;Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pid.Sus/20084.

Keputusan Buptai Nomor 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi anggaran belanja Bupytai dan Wakil Buptai TA 2003.46. Buku Asli risalah resmi rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Perda Kab pati tantang Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kab Pati TA 2003.47. 1 (satu) buku asli nota keuangan Perubahan APBD Kab Pati TA 2003.48. Draf RAPBD Kab Pati TA 2003 (murni) dan perubahan TA 2003.49.

Keputusan Bupati Pati Nomor 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Buptai dan Wakil Buptai tanggal 5 Nopember 2003.50. Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Bukti setoran ke kas daerah Kabupaten Pati An.FX SUDIYONO sebanyak Rp 10.000.000,-51. Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati an.FX Sudiyono, mantan anggota DPRD Kab Pati Periode 1999-2004 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

MSUBHAN,S Ag ANGGOTA DPRD Rp 5.000.000, Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal 8Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengeluarkan SPP Nomor : R03/TP/SPP/2003 tanggal kosong bulan April 2003untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III sebesar Rp 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran danPerbendaharaan dan disetujui oleh

Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangami oleh Terdakwaselaku Bupati Pati.4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Saksiselaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.5. Surat Permtah Membayar Uang (SPMU) yang ditandatangani olehKepala Bagian Keuangan Kabupaten Pati.6.

Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Bupati Pati lewatbagian anggaran dan perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Patiberdasarkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi).b. Menyelenggarakan pelunasan tagihan kepada pihak ketiga dan rekananberdasarkan tanda bukti tagihan yang sah.Cc. Mencatat seluruh penerimaan berdasarkan SPMU (Surat PerintahMembayar Uang) yang diterima dan mencatat seluruh pengeluaranberdasarkan tanda bukti yang sah.d.

Bahwa pada bulan Maret 2003 sudah ada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yangditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Pati. Bahwa anggaran yang tercantum dalam pos Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)Bupati Pati sesuai dengan APBD Kabupaten Pati TA.2003 adalah sebesarRp.250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :a.

Bahwa mekanisme pencairan anggaran dalam APBD Kabupaten Pati adalahsebagai berikut :a.b.Peraturan Daerah Kabupaten Pati.Surat Keputusan Bupati Pati mengenai penjabaran APBD Kabupaten PatiTA.2003.Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangami oleh Terdakwaselaku Bupati Pati.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr.

Negeri Jember, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa mekanisme pengeluaran keuangan Kas Daerah Kabupaten Jembersesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah :Unit kerja mengajukan permohonan surat keputusan Otorisasi

( SKO ) keBagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk ditelitikesesuaiannya dengan Pagu Anggaran dari unit kerja yang bersangkutanApabila sudah sesuai dengan Pagu Anggaran, maka bagian keuanganSekretariat Daerah Kabupaten Jember menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi( SKO ) yang ditanda tangani oleh SEKDASatker selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) yangdiperuntukan bagi pihak ke tiga , yang disebut dengan Beban Tetap (BT) yangdilampiri dengan SKO dan dokumen yang

Satuan KerjaAyat (2) menyebutkan bahwa Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkatdaerah yang dijadikan dasar pelaksanaan oleh penggunaanggaran,Pasal 49Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengeluaran kas yang mengakibatkanbeban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam LembaranDaerah;Ayat (3) menyebutkan bahwa Untuk pengeluaran kas daerah atasbeban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

membiayaipengeluaran tersebut;14Ayat (4) menyebutkan bahwa Perkiraan Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahunberikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBDTahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.Pasal 11 menyebutkan bahwa Semua transaksi Keuangan Daerah baikPenerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakan melalui KasDaerah;Pasal 26 menyebutkan bahwa Untuk setiap pengeluaran atas beban APBDditerbitkan Surat Keputusan Otorisasi

fungsi perbendaharaan.172) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana tersebut pada Ayat(1) diajukan setelah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) diterbitkan disertaidengan Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan Daftar RincianPenggunaan Anggaran Belanja.3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukandengan SPP Beban Tetap (SPPBT).4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh SatuanPemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).Pasal 53:Pembayaran untuk

) atau surat keputusan lainnya yangdisamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksudpada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Daerah;5) Setiap pengeluaran kas hams didukung oleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;Pasal 52 ayat (2):Pembayaran atas SPPBT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap)dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yangdilampirkan antara lain : SPPBT (Surat Permintaan Pembayaran BebanTetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaanpengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan,fotofoto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acarapembayaran dan bukti pendukung lainnya.Namun pada kenyataannya saudara KALENDI MANANGHAU AliasKALENDI tidak melakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas, yaituantara

fungsi perbendaharaan.2) SPP sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO (SuratKeputusan Otorisasi) diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP (SuratPermintaan Pembayaran) dan Daftar Rincian Penggunaan AnggaranBelanja.3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetapdilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPPBT).4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh SatuanPemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).Pasal 52 ayat (2) :Pembayaran atas SPPBT (Surat Permintaan

Pembayaran BebanTetap) dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadapdokumen yang dilampirkan antara lain : SPPBT (Surat PermintaanPembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrakpelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkatpenyelesaian pekerjaan, fotofoto yang menunjukkan tingkatkemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan buktipendukung lainnya.Pasal 53 :Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan

Cco :600/003.01/CCO/CK03/19/IX/2006 Tanggal 25 September2006 (asli) ;SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/787/12/2006tanggal 6 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah (Asili) ;Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab.Tanggamus Nomor : 900/232/SKO/19/2006 tanggal 28September 2006 (Asli) ;Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab.

CV.Manunggal Pratama (Asli) ;SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1562/12/2006tanggal 28 Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah (Asili) ;Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 2678 K/Pid.Sus/201046Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PUKab.

Asuransi UmumBumiputeramuda, Nomor Bond : 1203.21.2006.09.00470tanggal 5 September 2006 (fotocopy) ;SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1631/12/2006tanggal 29 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah (Asili) ;Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PUKab.

Manunggal Pratama (Asli) ;SK Bupati Tanggamus Nomor922/11.0100/1562/12/2006 tanggal 28 Oktober 2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asili) ;Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 2678 K/Pid.Sus/201058Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dariDinas PU Kab.

Cco600/003.01/CCO/CK03/19/IX/2006 Tanggal 25 September 2006(asll) ;SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/787/12/2006 tanggal 6Oktober 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (Asli) ;Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab.Tanggamus Nomor : 900/232/SKO/19/2006 tanggal 28 September2006 (Asli) ;Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab.

Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No. A-004/H10300/2009-SO Revisi ke-3 SK Dirut No. Kpts-42/C00000/2006-SO, berlaku TMT 1 November 2009

4.

Salinan foto copy NPWP (fiktif) a.n Firmansyah Muis NPWP 72.656.472.8-304.000 terdaftar 23 Maret 2010.

5.

Surat Pernyataan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No.A-1/H10000/2015-S9 Revisi ke-0 yang dibuat oleh Pertamina Controller Departemen Keuangan berlaku TMT 6 November 2015.

29.

Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero TBBM Pangkalbalam dengn Handayani Travel Pangkalpinang tentang Pengadaan Tiket Perjalanan Dinas Nomor 003/F12435/2016.SO tanggal 1 Januari 2016.

HM selaku selaku Area Manager Finance MOR II kepada Business System Operation Manager tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pencabutan Otorisasi Create PR/PO di Finance TBBM MOR II.

40.

Memorandum No. 396/H12220/2016-S4 dari Sdr. HM selaku selaku Area Manager Finance MOR II kepada OH Terminal BBM Panjang tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pembayaran.

41.

Ari Marsudi-VP Financial Accounting & Reporting Perihal Pengaturan User ID dan Password MySAP dan P2P serta Otorisasi dan Wewenang yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ke-III.

45.

Memorandum No. 403/H12220/2016-S4 dari Sdr.

Daftar List User-ID dan Otorisasi MySAP MOR II.

52.

Daftar List User-ID P2P Finance MOR II Berdasarkan Nama, Nopek dan Fungsi Pekerja.

53.

Daftar List LMP dan Update Legal Requestor MOR II-23-08-2016.

54.

Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No. A004/H10300/2009SO Revisi ke3 SK Dirut No. Kpts42/CO0000/2006SO, berlaku TMT 1November 20094. Salinan foto copy NPWP (fiktif) an Firmansyah Muis NPWP72.656.472.8304.000 terdaftar 23 Maret 2010.5. Surat Pernyataan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Transaction code S ALR87013620 tersebut dapat diakses oleh siapasaja yang memiliki user Id dan password MySAP dan memiliki otorisasi SS ALR87013620Bahwa untuk dapat melakukan penggelapan uang di Pertamina seperti yangdilakukan Kurniadi, harus mengetahui 3 User Id dan paswordnya.

HM selaku selakuArea Manager Finance MOR Il kepada Business System OperationManager tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pencabutan Otorisasi CreatePR/PO di Finance TBBM MOR II.Memorandum No. 396/H12220/2016S4 dari Sdr. HM selaku selakuArea Manager Finance MOR II kepada OH Terminal BBM Panjangtanggal 12 Agustus 2016 Perihal Undangan Rapat KoordinasiPembayaran.Surat No.

HM agar permasalahancepat selesai.Memorandum No. 161/H10200/2016S4 tanggal 22 Agustus 2016 dari Saksi.Ari MarsudiVP Financial Accounting & Reporting Perihal Pengaturan User IDdan Password MySAP dan P2P serta Otorisasi dan Wewenang yangdigunakan untuk pembayaran kepada pihak keIII.Memorandum No. 403/H12220/2016S4 dari Saksi.

HM selaku selaku AreaManager Finance MOR II kepada Business System Operation Managertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pencabutan Otorisasi Create PR/PO diFinance TBBM MOR II.Memorandum No. 396/H12220/2016S4 dari Sdr. HM selaku selaku AreaManager Finance MOR II kepada OH Terminal BBM Panjang tanggal 12Agustus 2016 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pembayaran.Surat No.

mereka Terdakwa dan II selaku Pejabat Bank yang berwenang harusmelakukan perlakuan sebaliknya terhadap permohonan Debitur tersebutberupa :1) Membuat laporan pemeriksaan jaminan.2) Melakukan pemeriksaan dalam memastikan fisik obyek agunan yangdijadikan jaminan (On Spot).Membuat memo persetujuan kredit (MPK) setelah melakukan analisakemampuan pengembalian dana pinjaman kepada Bank.Membuat Surat tanda terima jaminan dari Debitur.Membuat Surat Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur.Membuat surat otorisasi

nmenenncnannannensa)Melakukan pengecekan terhadap Memo Persetujuan Kredit (MPK) yangditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu untuk nominal kreditdibawah Rp.50 Juta ditanda tangani oleh unit Manager dan Unit CreditOfficer, sedangkan untuk nominal kredit diatas Rp.50 Juta ditandatangani oeh Cluster dan Cluster kredit Officer;Melakukan pengecekan terhadap perikatan kredit (PK) dan perikatanjaminan untuk memastikan sudah ditandatangani atau belum oleh Debiturdan Pejabat Bank.Melakukan pengecekan' terhadap otorisasi

dan II selaku Pejabat Bank yang berwenang harusmelakukan perlakuan sebaliknya terhadap permohonan Debitur tersebut berupa:1) Membuat laporan pemeriksaan jaminan.2) Melakukan pemeriksaan dalam memastikan fisik obyek agunan yang dijadikanjaminan (On Spot);3) Membuat Memo persetujuan kredit (MPK) setelah melakukan analisakemampuan pengembalian dana pinjaman kepada Bank;4) Membuat Surat tanda terima jaminan dari Debitur;5) Membuat Surat Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur;6) Membuat Surat Otorisasi

;Bahwa mereka terdakwa dan II selaku Pejabat Bank yang berwenang harusmelakukan sebaliknya terhadap permohonan Debitur tersebut berupa :1)2)Membuat laporan pemeriksaan jaminan;Melakukan pemeriksaan dalam memastikan fisik obyek agunan yangdijadikan jaminan (On Spot);Membuat Memo persetujuan kredit (MPK) setelah melakukan analisakemampuan pengembalian dana pinjaman kepada Bank ;Membuat Surat tanda terima jaminan dari Debitur;Membuat Surat Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur;Membuat Surat Otorisasi

dari Pawing Officer atau Kepala Cabang, kemudianpetugas penaksir melakukan input kedalam sistem jumlah nominalpembiayaan yang disetujui dan jenis barang yang dijadikan jaminan,selanjutnya Petugas Penaksir membawa barang jaminan emasbeserta SBGE untuk diserahkan kepada Branch Operisional ServiceManager (BOSM) yang dipegang oleh saksi Nurlaili Istiqomahselanjutnya BOSM meverifikasi barang jaminan emas dengan daftaryang terdapat di SBGE; Setelah diyakini kebenaran dan keabsahannya, maka BOSMmelakukan otorisasi

pelunasan gadaiemaspada BankSyariahMandiriKC Kisaran : Nasabah datang dengan membawa SBGE dan uang bertemudengan penaksir kemudian penaksir melakukan perhitungan Ujroh(bunga) yang diharuskan dibayarkan nasabah plus pokok, setelahdihitung oleh penaksir nasabah diminta menyetorkan ke rekeningdan setelah uang pelunasan masuk kerekening nasabah, selanjutnyapetugas penaksir melakukan input ke dalam sistem pelunasanpembiayaan nasabah yang kemudian petugas penaksir membawaSBGE ke bagian BOSM untuk dimintakan otorisasi

penaksirmelakukan input kedalam sistem jumlah nominal pembiayaan yangdisetujui dan jenis barang yang dijadikan jaminan, selanjutnyaPetugas Penaksir membawa barang jaminan emas beserta SBGEuntuk diserahkan kepada Branch Operisional Service ManagerHalaman 11 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kis(BOSM) yang dipegang oleh saksi Nurlaili Istiqomah selanjutnyaBOSM meverifikasi barang jaminan emas dengan daftar yang terdapatdi SBGE; Setelah diyakini kebenaran dan keabsahannya, maka BOSMmelakukan otorisasi

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian petugas General Suport Staf (GSS); Setelah itu barang Jaminan diambil oleh Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya

Anggaran Belanja Rutintahun 2001 ;16.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 5April 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001;17.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 4Juli 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001 ;18.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001 tanggal 5April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutintahun anggaran 2001 ;19.Surat

Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/2001 tanggal 3Oktober 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001;20.3 (tiga) bendel Buku Kas Umum tahun 2001 ;21.SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001 ;22.SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 1 Pebruari 2001 ;23.SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 1 Maret 2001 ;24.SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 9 Maret 2001 ;25.SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 2 April 2001 ;26.SPMU Nomor : 147/RT/2001 tanggal 1 Mei 2001 ;27.SPMU Nomor

Anggaran BelanjaRutin tahun 2001 ;16.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 5April 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001;17.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 4Juli 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001 ;18.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001 tanggal 5April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutintahun anggaran 2001 ;19.Surat

AnggaranBelanja Rutin tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001tanggal 5 April 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi AnggaranBelanja Rutin tahun 2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001tanggal 4 Juli 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi AnggaranBelanja Rutin tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001tanggal 5 April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA AnggaranBelanja Rutin tahun anggaran 2001 ;Surat Keputusan Bupati

1999 tanggal 17 Desember1999 dengan inisiatif sendiri telah meminta uang panjar dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 2.315.000.000,(dua milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Pemegang Kas Daerah (PKD)Provinsi Maluku Utara yaitu Djufri Musa dengan dalih untuk kepentingan dinaspada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Maluku Utara dengan cara Terdakwahanya menulis jumlah uang yang diminta tersebut pada kuitansi tanpa dilengkapiSurat Keputusan Otorisasi

dana pemerintah dan tidak pula dikenal SPMU Nihildalam manual administrasi keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105Tahun 2000 sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yangmengatur tentang proses pencairan dana pemerintah yaitu :Manual administrasi keuangan daerah (Makuda) ;Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah yakni :Pasal 26 yang berbunyi untuk setiap pengeluaran atas beban APBDditerbitkan Surat Keputusan Otorisasi

1999 tanggal 17Desember 1999 dengan inisiatif sendiri telah meminta uang panjar dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.2.315.000.000, (dua milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada PemegangKas Daerah (PKD) Provinsi Maluku Utara yaitu Djufri Musa dengan dalih untukkepentingan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Maluku Utaradengan cara Terdakwa hanya menulis jumlah uang yang diminta tersebut padakwitansi tanpa dilengkapi Surat Keputusan Otorisasi

danapemerintah dan tidak pula dikenal SPMU Nihil dalam manual administrasikeuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sehinggaperbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang prosespencairan dana pemerintah yaitu :e Manual administrasi keuangan daerah (Makuda) ;e Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah yakni :10e Pasal 26 yang berbunyi untuk setiap pengeluaran atas beban APBDditerbitkan Surat Keputusan Otorisasi

Keputusan DireksiNomor : SK150/DIR/SDM/III/2010 tanggal O04 Maret 2010 ;Bahwa terdakwa selaku Kepala Unit Layanan Modal Mikromempunyai tugas :Mengelola bisnis unit baik secara operasional dan bisnis (mencarinasabah untuk penyaluran dana / kredit kepada masyarakat / nasabah) ; Mengelola kredit Melakukan penagihan dan, Melakukan supervisi terhadap para Staff unit i Serta mempunyai wewenang Memberikan rekomendasi untuk persetujuan kredit yang layakkepada Klaster Manager (Koordinator Unit) ; Melakukan otorisasi

Keputusan Direksi04 Maret 2010 ;Nomor SK150/DIR/SDM/III/2010 tanggalBahwa terdakwa selaku Kepala Unit Layanan Modal Mikromempunyai tugas : Mengelola bisnis unit baik secara operasional dan bisnis (mencarinasabah untuk penyaluran dana / kredit kepada masyarakat / nasabah) ; Mengelola kredit ; Melakukan ; venacihan dan, Melakukan cusemvis terhadap car staff unit ;Serta vnempunya wewenang Memberikan rekomendasi untuk persetujuan kredit yang layakkepada Klaster Manager (Koordinator Unit) ; Melakukan otorisasi

Sedang wewenangnyaadalah : memberikan rekomendasi untuk persetujuan kredit yanglayak kepada Klaster Manager (Koordinator Unit), melakukan otorisasi(mengesahkan penyetoran kredit), mengelola penagihan debitur baikyang lancar maupun yang bermasalah), berhak menolak permohonankredit dari debitur dan berhubungan / mewakili ULaMM dengan pihakkeIll (rekanan); Bahwa di PT.PNM (Persero) Unit ULaMM Gombong Kebumen sejaktanggal 1 Oktober 2009 terdakwa diangkat sebagai Kepala UnitLayanan Modal Mikro (ULaMM)

Putusan No.81/Pid.B/2012/PN.Kom.36memberikan rekomendasi untuk persetujuan kredit yang layakkepada Klaster Manager (Koordinator Unit), melakukan otorisasi(mengesahkan penyetoran kredit), mengelola penagihan debitur baikyang lancar maupun yang bermasalah), berhak menolak permohonankredit dari debitur dan berhubungan / mewakili ULaMM dengan pihakkeIll (rekanan);Bahwa sebagai Karyawan PT.PNM (Persero) Unit ULaMM GombongKebumen dalam setiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji sebesarRp.4.000.000, (empat

PurwokertoSyariah, Bumiayu, Ajibarang, Wangon dan Majenang ;Menimbang, bahwa sebagai Kepala Unit Layanan Modal Mikro(ULaMM) mempunyai tugas : mengelola bisnis unit baik secaraoperasional dan bisnis (mencari nasabah untuk penyaluran dana / kreditkepada masyarakat / nasabah), mengelola kredit, melakukan penagihandan melakukan supervisi terhadap para staff unit, sedang wewenangnyaadalah : memberikan rekomendasi untuk persetujuan kredit yang layakkepada Klaster Manager (Koordinator Unit), melakukan otorisasi

sebagai Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor;bahwa terkait halhal tersebut di atas dapat Pemohon Banding jelaskan sebagaiberikut:1.bahwa atas Invoice Nomor: DOMEXPU201101 tanggal 24 Januari 2011, yangPemohon laporkan adalah benarbenar Invoice yang Pemohon terima dari pihaksupplier, tidak ada sedikitpun niat Pemohon untuk menggelapkan ataumelakukan pemalsuan terhadap Invoice tersebut;bahwaseringkali Pemohon mendapatkan Invoice dari supplier denganmenggunakan teknis otorisasi

sebagaimana Invoice;bahwa terkait hal tersebut di atas Pemohon berikan data Invoice pembandingdari importasi Pemohon sebelumnya dengan teknik otorisasi yang sama namuntidak dikenakan koreksi;4. bahwa PO Nomor: 4500399433 memang terbit tanggal 03 Januari 2011 danProforma Invoice terbit tanggal 13 Desember 2010, seolaholah alur terbalik,tetapi alur sebenamya tidak terbalik, karena proses pemesanan barangdilakukan secara online, hasil dari pemesanan online akan terbit CustomerOrder, sebagai contoh

;19Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buatasuransi ;Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjianasuransi pada tahun 2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang manamekanismenya sama dengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaituPencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudianditeruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukanke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub BagianAnggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD KabupatenMaluku Tenggara sebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakilDPRD setelah antar waktu di tambah 2 (dua orang) ;20Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000,(empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telahdi cairkan karena saksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

untuk belanjarutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkanpermintaan sesuai dengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui olehSekertaris Daerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuatpemintaan yang mana diajukan lewat Bupati dan melalui SekertarisDaerah yang kemudian diteruskan kembali ke bagian keuangan danditeruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala sub anggaranguntuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut ;Bahwa pencairan dana di

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan RumahTangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist

DPRDbeserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk74keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),12