;e Koperasi Bantara mengupayakan agar Otorita Batam segera melegalisasitanah Bengkong Nusantara menjadi daerah hunian masyarakat, dan telahSiap memenuhi segala kewajiban untuk mendapatkan legalitas lahantersebut, sebagaimana suratsurat permohonan yang disampaikan kepadaKetua Otorita Batam guna dilakukannya pengukuran dan diterbitkannyafaktur tagihan UWTO.

No. 94/PID.B/2012/PTRberdasarkan surat undangan Nomor : /170/H.K.I/VIII/2011 tanggal 2Agustus 2011.e Bahwa Otorita Batam dalam posisi yang Serba salah, di satu sisi adapihak yang mengklaim memiliki lahan tersebut yakni PT.

Pada tahun 1998masyarakat menanyakan langsung kepada Ditpam Otorita Batam Letkol.Syarifuddin yang menjabat sebagai Wakil Kepala Direktorat PengamananOtorita Batam. Dirpam Otorita Batam menyatakan jika dalam waktu 1(satu) tahun ke depan lahan tersebut tidak digarap, maka silahkan kalaumasyarakat ingin mengajukan kepada Otorita Batam,Hal. 17 dari 40 hal. Put.

Akan tetapi pihak Otorita Batam menjelaskan bahwa lahanseluas 15 Ha (lima belas hektar) tidak dapat diberikan kepadaperseorangan, melainkan harus dengan badan hukum. Maka atas petunjukdari Otorita Batam dibentuklah Koperasi sebagai wadah hukum bagimasyarakat dalam pengajuan lahan yang tersebut.

No. 94/PID.B/2012/PTRmelakukan kegiatan lebih lanjut, maka surat persetujuan tersebutdinyatakan tidak berlaku lagi".e Sebelum permohonan diajukan pihak Koperasi Batam Nusantara telahmemberitahukan (menunjukkan) kepada Otorita Batam mengenai lokasiyang dimohon. Sedang pihak Otorita Batampun telah beberapakallmelakukan survey ke lokasi yang dimohon, antara lain tim yang pernahturun adalah . Ir. Nunung Supartnan; Ir. Bambang Marjito; Ir. EmmyAfiastuti; Ir. Jonner Panjaitan; Ir. Herman, dan Ir.

Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTARBUTAR
2.BEVIN BUTARBUTAR
3.MANGADAR BUTARBUTAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
1.BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Putusan Sela Nomor : 244/G/2019/PTUNMDN Tanggal 31 Oktober 2019Tentang Putusan Sela menyatakan BADAN PELAKSANA OTORITA DANAUTOBA, sebagai Tergugat II Intervensi:;7.

(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilanribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik Hak:Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir (selanjutnya disebutObjek Sengketa).ll. TENGGANG WAKTU1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2019 melalui pemberitahuan Tim Terpadu PenyelesaianDampak Sosial Kemasyarakat Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata.

hak ulayat Para Penggugat dengan tanahmilik Badan Otorita Danau Toba (BPODT) seluas 120 Ha;c.

Foto copy Berita Acara Hasil Rapat Komunikasi Antara Kantor UnitKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu,Halaman 54 Putusan No. 244/G/2019/PTUNMDN20.21.22.23.24.Direktorat Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, DanPerwakilan Masyarakat Dari Suku/Marga Keturunan Ompu OndolButarbutar Di Sigapiton, Tanggal 6 April 2018 (Bukti T19);Foto copy Proposal Rencana Pengembangan Lahan Zona Otorita Sibisa(Bukti T20);Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba SamosirNomor : 602

Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata DanauToba (Bukti T.1I Int.5);6.

kawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) atau bukandan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) jugamengatakan lahan tersebut masih kawasan Badan Pengelola Otorita DanauToba(BPODT);Bahwa awalnya penebangan tersebut saksi ketahui terjadi pada hariSelasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 Wib di RTH 1(RuangTerbuka Hijau 1) Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.

bersama dengan Arfe Muliandry dan Riatno;Bahwa saksi lihat pekerja yang menebang dan mengambil pohon pinusmilik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang TerbukaHijau) 12 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba kirakira sebanyak 15(Limabelas) orang yang diperintah oleh Berton Parelek Tison Manurung;Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin sebelum melakukan kegiatanpenebangan dan pengambilan kayu di lokasi tersebut saat itu;Bahwa saksi sudah

Riatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitusehubungan dengan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) ada diambil tanpa seijin dari BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT);Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)sebagai anggota security;Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian kayu pinus diAreal Lahan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) BPODT yang berada

Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wibtersebut, yaitu Arfe Muliandry dan Simon Simamora;Bahwa Jarak saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut, kirakira1(satu) meter;Bahwa saksi melihat yang bekerja mengambil pohon pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean SibisaKec.Ajibata Kab.Toba tersebut kirakira 15(Lima belas

Hijau) 1 Zona BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.AjibataKab.

ANDI TAJUDIN, MH
Terbanding/Tergugat : otorita Pengembangan Daerah industri Pulau Batam sekarang bernama BP Kawasan,
Terbanding/Tergugat : PT. DWI MITRA SUKSES

TCPInternusa) adalah salah subjek (error in persona), karena seharusnyagugatan Penggugat diajukan kepada1.1 Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khususlbukota DJakarta, yang dibentuk berdasarkan Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Djakarta No.Da.11/13/37/72 tanggal 9Mei 1972 tentang Pembentukan Badan Pelaksana ObtoritaPembangunan Kuningan Daerah Chusus lbu Kota Djakarta (selanjutnyaakan disebut Badan Otorita)Dengan alasanalasan sebagai berikut :1.1.1 Badan Otorita adalah

sebuah Badan Hukum tersendiri dalammelaksanakan Pembangunan Kuningan Wilayah Kota JakartaSelatan, sehingga dengan demikian Badan Otorita merupakansubjek hukum yang dapat bertindak baik didalam maupun diluarPengadilan.1.1.2 Badan Otorita dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaibadan hukum telah membebaskan tanahtanah di wilayahKuningan termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah yang menjadiobjek sengketa dalam perkara a quo.Dengan alasanalasan di atas, maka jelas tegas Badan Otoritamerupakan badan

Pemerintah DKI Jakarta, ditarik sebagai pihak dalam gugatannya.Bahwa dengan tidak digugatnya Badan Otorita dan/atau Walikota JakartaSelatan c.g.

Gugatan Penggugat keliru tidak lengkap dan kurang pihak;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan karena hubungan hukumdalam pembebasan tanah Girik C No. 2110 Persil 113 Blok S.1 yang diakui olehPenggugat sebagai miliknya adalah hubungan hukum oleh dan antaraPenggugat dengan Badan Otorita, maka secara hukum Badan Otorita dan/atauWalikota Jakarta Selatan c.q. Pemerintah DK!

Penuin) yang dikeluarkanoleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya oleh USMAN KOLOAY, S.H. Notarisyang berkedudukan di Kota Batam tertanggal 21 Juni 2002 yang manalegalisir tersebut adalah asili ;Fotocopy satu lembar surat perihal : Gambar PL untuk Perumahan/Sekolah & Fasilitas Umum dari Otorita Pengembangan Industri PulauBatam kepada PT.

Penuin denganketerangan untuk Pembayaran UWTO untuk masa 30 tahun sesuai fakturtagihan UWTO No.300/F/BU/KEU/XII/1992 tertanggal 24 Desember 1992u/k Otorita Batam 07401400855 dan telah dilegalisir sesuai aslinya olehUSMAN KOLOAY, S.H. Notaris berkedudukan di Kota Batam tertanggal21 Juni 2002 yang mana legalisir tersebut adalah asili ;. Faktur tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) dari OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan PT.

Fotocopy Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2002 kepadaSatlak Otorita Batam untuk Pembayaran Faktur Tagihan BiayaAdministrasi Peralihan No.1319/FBAP/PL/VII/2002 ;Hal. 5 dari 17 hal. Put.

Penuin) yang dikeluarkanoleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya oleh USMAN KOLOAY, S.H. Notarisyang berkedudukan di Kota Batam tertanggal 21 Juni 2002 yangmana legalisir tersebut adalah asli ;Fotocopy satu lembar surat perihal : Gambar PL untuk Perumahan/Sekolah & Fasilitas Umum dari Otorita Pengembangan Industri PulauBatam kepada PT.

No. 690 K/Pid/2013e Fotocopy Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2002kepada Satlak Otorita Batam untuk Pembayaran Faktur TagihanBiaya Administrasi Peralihan No.1319/FBAP/PL/VII/2002 ;e Fotocopy Faktur tagihan biaya administrasi peralihan No.1319/FBAP/PL/ VII/2002 tertanggal 17 Juli 2002 beserta 2 (dua) lembarlampirannya ;e Fotocopy Surat Permohonan Izin Peralihan Hak Atas Tanah kepadaDirektur Pengelolaan Lahan Otorita Batam tertanggal 12 Juli 2002beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya

/HPL/KEMATR/BPN/2018 Tentang Pemberian HakPengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas TanahSeluas 2.789.928 M?

atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 70/HPL/KEMATR/BPN/2018 TentangPemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita DanauToba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M?

Bahwa dalam rangka memfasilitasi Penyelesaian Dampak SosialKemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba, Tergugat VIII telahmelakukan langkahlangkah mulai dari pendataan tanaman, bangunan yangada di atas Lahan Zona Otorita Danau Toba;6.

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanahtanayang dimiliki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Tobaf.

Peta Lahan Zona Otorita Otorita Danau Toba (Toba Caldera Resort) seluas386,72 Hektar dari Skala 1:25.000, diberi tanda T.XII45;46.

Batam dansampai saat ini tidak melunasi seluruh pembayaran, yaitu memberikansatu unit rumah di Komplek Kampung Nelayan Baloi sesuai yang telahdiperjanjikan dalam Pelepasan Hak.Bahwa oleh karena besaran ganti rugi yang kecil dan tidak masuk akalmaka pada saat itu banyak warga Tanjung Uma termasuk PARAPENGGUGAT tidak mau melepaskan lahan yang akan dibebaskanoleh Otorita Batam untuk diberikan alokasi kepada PT Eka Mas.Bahwa dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Otorita Batamdan perwakilan dari

Eka Mas, akhirnya warga Tanjung Umatermasuk para penggugat sepakat dengan nilai ganti rugi yangditentukan oleh Otorita Batam dengan syarat PT.

Dimana pembebasanlahan tersebut dilakukan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (selanjutnya disebut Otorita Batam) danPT. Eka Mas sebagaimana didalilkan dalam dalil PARAPENGGUGAT Poin 15 Gugatan PARA PENGGUGAT;m.Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil poin 17 dan 19Gugatan PARA PENGGUGAT, mengatakan bahwa PT.

Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita kepadaTERGUGAT II dengan total nilai Rp. 9.850.526.000; (Sembilanmiliyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enamribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:7.3.1.

,tertanggal 4 Juli 2007 (Bukti T136) berdasarkan FakturTagihan Uang Wajid Tahunan Otorita, No:1735/F/PL/V1/2007, tertanggal 29 Juni 2007 (Bukti T137);7.3.15.

Gugatan kurang pihak.Bahwa karena pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri di Pulau Batamatau disingkat dengan Otorita Batam sebagai pihak yang mengalokasikanlahan/tanah tidak ikut digugat oleh Penggugat dan Koperasi Bina UsahaMandiri Terpadu yang mendapatkan lahan/tanah dari Otorita Batam tetapitidak digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tidak tepat.e Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tidakmengikut sertakan Otorita Batam sebagai pihak yang mempunyai hakatas pengelolaan hak atas tanah di Pulau Batam berdasarkan KeppresNomor 41 tahun 1973 yang telah dirubah beberapa kali dan terakhirdengan Keppres Nomor 25 tahun 2005 tidak ikut digugat oleh TermohonHal5 dari 9 Hal. Put. No. 53 K/Pdt/2012Kasasi.

Sementara Otorita Batam adalah Pihak yang mengalokasikanlahan/tanah yang disengketakan oleh Termohon Kasasi;e Bahwa oleh karenanya eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugatseharusnya diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo;2. Putusan Majelis Hakim Sangat Membingungkan Dan Mengecewakan.

Atau kurang lebih 1(satu) Ha berdasarkan kerjasama dengan Koperasi Bina Usaha MandiriTerpadu dengan Akta Notaris (bukti T13 sampai dengan T16);e Bahwa Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu mendapat alokasi lahan/tanah tersebut berasal dari Otorita Batam (bukti T1 sampai denganT13).

Dimana Otorita Batam telah membebaskan lahan/tanah yangdiberikan kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu dari wargamasyarakat yang bernama Bapak Ramli pada tahun 1997, yangdikuatkan juga dengan keterangan Bapak Beny Tanano utusan dariOtorita Batam di dalam keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan menerangkan bahwa tanah/lahan yang disengketakan olehTermohon Kasasi/Penggugat telah dibebaskan dari warga masyarakatyang bernama Bapak Ramli pada tahun 1977.

1993; Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 90020149, tanggal 17 April1990 ; Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor :275/F/DirumKeu/5/1990, tanggal 14 Mei 1990;Bahwa yang bertindak sebagai Penjual dalam Akta Jual Beli Nomor: 193/65/BBUK/1996, tanggal 18 Desember 1996 yang dilakukandihadapan Notaris Usman Koloay,SH. adalah PT.

SETYADAYA BILCON;Bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamsekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam (Turut Tergugat ) tidak pernahmemberikan alokasi lahan kepada Penggugat. Turut Tergugat hanyapernah memberikan alokasi lahan kepada PT. NOORSYAMANUTAMA TRANSMARITIME SERVICE (PT.

NOORSYAMAN UTAMA TRANSMARITIME SERVICE (PT.NUTRANS MARITIME SERVICE) sebagai penerima alokasi lahan dariTurut Tergugat / Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam).Sedangkan Penggugat / PT.

PBRtanah di Pulau Batam harus mendapat Ijin Peralinan dari TurutTergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BebasDan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam) selakuPemegang Hak Pengelolaan, dengan demikian Turut Tergugat tidak mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 208/Pulau Buluh, tanggal 15 April 1996 atasnama PT.

Nutrans Maritime Service) selaku pemegang awai Alokasi bidangtanah berdasarkan :1) Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 Tanggal 16Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam).2) Surat Keputusan (SKEP) Nomor : 25/SKEP/KAAT/II/1993Tanggal 16 Pebruari 1993.3) Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 Tanggal 17April 1990.4) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.275/F/Dirum Keu/5/1990 Tanggal 14 Mei 1990;Dimana

SALOMON GLOBAL ASIA
Terbanding/Tergugat : Ketua Otorita pengembangan Daerah industri Pulau Batam/BP Kawasan selanjutnya

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BPKawasan, semula sebagai Turut Tergugat sekarangsebagai Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal24 Oktober 2014 Nomor 177/Pen.Pdt./2014/PT.PBR, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilanTingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Penitera Pengganti olehPanitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;Membaca berkas perkara dan surat

Sinar BatamasKarya Bersama dan lokasi tanah tergugat dijadikan Rusun yang dibangun Oleh Otorita Batam ; ( Vide Bukti T.1.)

;Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003, Warga masyarakat Tergugat Is/d Tergugat IX dan Tergugat XIV juga telah mengajukan alokasiLahan tanah kepada Pemerintah Kota Batam, dengan maksud suratwarga masyarakat Tergugat I s/d Tergugat IX dan Tergugat XIVlokasi tanah warga masyarakat sudah Ratusan Keluargabertempattinggal dan berdomisili tetap agar lokasi tanah tersebut untukdiserahkan kepada mayarakat dan masyarakat saat itu maumembayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita ) yang di tetapkanoleh Otorita, namun

Glory Point, dan dalam hal ini sangat kaburakan Pemilikian lahan dan pemilik tanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam,Pemerintah Kota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan PerwakilanWarga Masyarakat Kelurahan Sadai Kec.

Hal ini terbukti pula dari adanya Berita Acara RapatBersama Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan sadai denganMasyarakat dan tokoh Masyarakat yang belum ditandatanganioleh Ketua BP Batam/Otorita Batam tertanggal 21 Desember2012.

;Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 dan tahun 2012 ada suratkesepakatan bersama antaraDPRD, Otorita Batam, Walikota Batamdan masyarakat dengan maksud untuk menanyakan status lahanyang ditempati ;Bahwa setahu saksi PT.

.: 117 tertanggal 30Mei 2003 (Perubahan SPJ);Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No.: 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tertanggal 19 Nopember2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat),diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam(SKEP), dan;Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.: 2049/F/PL/V/2003,tertanggal 12 Mei 2003, atas nama PT.

Tanjung Buton Internasional(in casu Tergugat), diterbitkan oleh Otorita Pengembangan IndustriPulau Batam, dengan nominal pembayaran UWTO masa 25 (duapuluh lima) tahun Cicilan keII terakhir sebesar Rp.71.500.000 (tujuhpuluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) (Faktur UWTO) yangditindaklanjuti dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh PT.Bukit Kamsiri Indah (in casu Penggugat) sebagaimana termuat dalamFormulir Setoran Bank Mandiri, validasi No.: 1090091001362SATLAK OTORITA BATAM 0099 19/06/03 THLM

UWTO atas Lahan tersebut melalui pembayaran setor tunai kerekening Otorita Batam pada tanggal 26 Mei 2003 dan 19 Juni 2003masingmasing sebesar Rp.71.500.000, sehingga total , (Sseratusempat puluh tiga juta rupiah);(il).

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 Nopember2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat),diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam(SKEP);(iv).

BuktiP11 : Fotocopy Faktur Tagihan UangWajib Tahunan Otorita;12. BuktiP12 : Fotocopy Perubahan SuratPerjanjian Nomor: 3541/SPJ/KDAT/L/X1I/2003;13.

Menyatakan batal atau tidak sah:2.1.Surat Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 90020251 tanggal 31Agustus 1990 seluas 21.755 m* atas nama PT Metallwerk ElectricalContacts (PTE);2.2.Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (SKEP) No. 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianbagianTertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts(PTE);2.3

atas nama PT Metallwerk ElectricalContacts (PTE);3.2.Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (SKEP) No. 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianbagianTertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts(PTE);3.3.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 363 tanggal 6 Juli 1996,Gambar Situasi Nomor 835/1996 tanggal 2 Juli 1996 atas tanahseluas

Golden Shipping dipanggilpihak Otorita Batam, waktu itu diundang oleh Otorita Batam, saksi pergi keKantor Otorita Batam bersama dengan terdakwa untuk menanda tanganiSurat kesepakatan Bersama;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat suratnya;Bahwa saksi ada menerima uang dari warga untuk pembelian Kavling Natosebesar Rp. 2.000.000, per orang untuk membuat jalan di Kavling Nato;Bahwa warga yang membayar kepada saksi ada 20 orang;Bahwa pada waktu itu warga belum tahu kalau lahan yang dibelinya diambiloleh

Tetapi tidak pernah ketemu;Bahwa saksi tidak menanyakan langsung ke Kantor Otorita Batam karenasaksi membeli lahan dari PT.

Ruzi Amansyah; Bahwa yang telah terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara iniawalnya terdakwa bersama dengan perwakilan Kavling Nato melakukanpertemuan beberapa kali dengan Pak Bhaskoro di Kantor Otorita Batamsejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September2016, warga yang menempati Kavling Nato disuruh pindah karena lahanakan diambil alin oleh PT. Golden Shiping; Bahwa Sdr.

Ruzi minta pindah posisi di depan;Bahwa untuk Kavling Seraya Baru terdakwa sudah mengajukanpermohonan ke Kantor Otorita Batam atas nama PT.

Batam,warga tidak mau dipindahkan dan saat itu Pak Baskoro mengatakan bahwabesok suratnya akan keluar;Bahwa tidak ada besoknya surat KSB dikeluarkan oleh Otorita Batam;Bahwa warga yang sudah membayar uang kavling kepada terdakwa adasekitar 30 KK;Bahwa terdakwa tidak ingat berapa total seluruh uang yang terdakwaterima, seingat terdakwa ada sekitar Rp. 40.000.000.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b.

untuk jangka waktu 5 Tahun dari 30 Tahun, namun Penggugatkemudian tidak melaksanakan kewajibannya atas sisa pembayaran 25 TahunUang Wajib Tahunan Otorita.3.

Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada Otorita Batam pada tanggal14 Mei 1999, diberi tanda bukti P5;6. Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada Otorita Batam pada tanggal21 Januari 2004, diberi tanda bukti P6;7. Fotocopy Surat Oengajuan Alokasi Lahan pada BP Batam tanggal 10September 2013, diberi tanda bukti P7;8. Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada BP Batam tanggal 20September 2013, diberi tanda bukti P8;9.

Ketua Otorita Batam Nomor 99/KPTS/KA/X1/2002mengatakan, "dan Lokasi Buffer Zone dapat diberikan kepada pemilik lokasi(PL) yang berada tepat di belakang lokasi buffer zone yang dimohon itu, ataudengan persetujuan pemilik lokasi yang tepat di belakang buffer zone tersebut.Bahwa sesuai dengan SK Ketua Otorita Batam tersebut, Penggugat dengansurat permohonan Nomor 04/MWV/2002 telah mengajukan permohonanLahan kepada Ketua Otorita Batam, tertanggal 16 Mei 2002, agar OtoritaBatam mengalokasikan lahan untuk

Berdasarkanhal tersebut dengan sangat menyesal permohonan Penggugat tidak dapatdipenuhi oleh Turut Tergugat Otorita Batam, sebagaimana ditandatanganiDirektur Pengelolaan Lahan, Ir. Agus Hartanto (P3);Bahwa ternyata surat penolakan yang ditandatangani oleh DirekturLahan Otorita Batam tersebut sungguh berstandar ganda dan melanggarhukum, dimana lahan yang dimohonkan sebelumnya oleh Penggugatdinyatakan buffer zone, ternyata malah dialokasikan kepada pihak lain yaituTergugat PT.

Nababan (P4);Bahwa selain Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat pada saatTergugat mengajukan permohonan alokasi lahan ke Otorita Batam (TurutTergugat), maka sesuai persyaratan pada saat pengajuan permohonan alokasilahan ke Otorita Batam, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersediamembebaskan lahan, apabila di lahan tersebut terdapat penghuni rumah liaratau penggarap kebun.

Apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan haltersebut (wanprestasi), maka Penggugat bersedia pengalokasian lahan tersebutdibatalkan oleh Turut Tergugat cq Otorita Batam cq Badan PengusahaanBatam, dan Tergugat tidak akan melakukan tuntutan terhadap Otorita Batam;Bahwa Tergugat juga telah melakukan wanprestasi sebagaimana SuratPerjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, Nomor/tanggal

/PKLAT/L/VI/2008, tentangPengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas BagianBagianTertentu dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 2 Juni 2008 antara Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (Turut Tergugat) dengan PT. Tunas OaseSejahtera, gugur dan batal dengan sendirinya karena Tergugat wanprestasi;3.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 November 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP), dan;(v). Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.: 2049/F/PL/V/2003,tertanggal 12 Mei 2003, atas nama PT.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 Nopember 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP);(iv).

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, Nomor :2049/F/PL/V/2003 tanggal 12 Mei 2003, atas nama PT. Tanjung ButonInternasional, diberi tanda bukti P12 ;13. Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 0099 19/06/03 THLM 0338600 002049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni 2003, dengan namapenyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, diberi tanda bukti P13 ;14.

Fotokopi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19Nopember 2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional, diberi tandabukti P15 ;16.

Tanjung Buton Internasional, P13 tentang Formulir SetoranBank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 009919/06/03 THLM 0338600 00 2049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni2003, dengan nama penyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, P14 tentang SuratPerjanjian Perubahan nomor : 3541/SPJ/KDAT/L/XI/ 2003 tanggal 19 Nopember2003,P15 tentang Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19 Nopember 2003,atas nama PT.

koma tiga Meter persegi), Luas tanah 413,30 M2 (Empatratus tiga belas koma tiga puluh Meter perseg)) ;Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 116.000.000, (Seratusenam belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit rumahdi Perumahan Rosedale Type E Nomor 3 dengan luasBangunan lebih kurang 183,3, M2 (Seratus delapan puluhtiga koma tiga Meter persegi), Luas tanah 413,30 M2 (Empatratus tiga belas koma tiga puluh Meter perseg)) ;Gambar Penetapan Lokasi Perumahan PT. lIgata JayaPerdania yang dikeluarkan oleh Otorita

Igata Jaya Perdania kepada PENGGUGAT,yang terletak di Perumahan Rosedale Type E Nomor 3dengan luas Bangunan lebih kurang 183,3, M2 (Seratusdelapan puluh tiga koma tiga Meter persegi), Luas tanah413,30 M2 (Empat ratus tiga belas koma tiga puluh MeterPES G geese reece eeeGambar Penetapan Lokasi lahan atas nama PENGGUGATyang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dengan nomor 99.90090075.020 tertanggal 14JUNI 1999 ;n2ne nena cece nec enc ene encenenenesHalaman 9 dari 59 halaman

Putusan No. 10/G/2015/PTUNTPI7.6.VT.7.8.7.9.Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan nomor644/FBAP/PL/VII/1999 tertanggal 27 Juli 1999 atas namaPENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaanlahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan DanPengurusan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, Nomor : 694/SPJ/KDAT/XI/1999,tertanggal 29 April 2006, atas nama PENGGUGAT denganperuntukan

Perumahan:Surat Keputusan dari Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam nomor : 594/SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999, tertanggal 8 Desember 1999, yang isinya :Mengalokasikan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada Penggugat, dengan luas 413,3M2 (Empat ratus tiga belas koma tiga Meter persegi),sebagaimana dimaksud dalam Gambar Penetapan LokasiNo. : 99.90090075.020 tertanggal 14 Juni 1999;Surat Nomor : B/28/KPL/ST/L/I/2005

Pertanahan Kota Batam, perihalRekomendasi Hak Milik untuk Rumah Tinggal diatas Bagianbagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam;Halaman 10 dari 59 halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUNTPI7.10.Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan (SSB BPHTB) tertanggal 7 Nopember 2005,dengan cap Bank Mandiri Batam Centre;7.11.Print Out pembayaran PBB sejak tahun 2001 sampai dengan2014 dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batamdengan status LUNAS;8.

Ketua Otorita Batam Nomor 99/KPTS/KA/XI/2002 mengatakan, "dan LokasiBuffer Zone dapat diberikan kepada pemilik lokasi (PL) yang berada tepat dibelakang lokasi bufferzone yang dimohon itu, atau dengan persetujuan pemilik lokasi yang tepat dibelakang buffer zonetersebut.Bahwa sesuai dengan SK Ketua Otorita Batam tersebut, Penggugat dengan surat permohonanNomor: 04/MWV/2002 telah mengajukan permohonan Lahan kepada Ketua Otorita Batam,tertanggal 16 Mei 2002, agar Otorita Batam mengalokasikan lahan untuk

Berdasarkan hal tersebut dengan sangat menyesal permohonan Penggugattidak dapat dipenuhi oleh Turut Tergugat Otorita Batam, sebgaimana ditandatangani DirekturPengelolaan Lahan, Ir.Agus Hartanto (P3).Bahwa ternyata surat penolakan yang ditandatangani oleh Direktur Lahan Otorita Batam tersebutsungguh berstandar ganda dan melanggar hukum, di mana lahan yang dimohonkan sebelumnya olehPenggugat dinyatakan buffer zone, ternyata malah dialokasikan kepada pihak lain yaitu TergugatPT.

Nababan (P4).Bahwa selain Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat pada saat Tergugat mengajukanpermohonan alokasi lahan ke Otorita Batam (Turut Tergugat),maka sesuai persyaratan pada saatpengajuan permohonan alokasi lahan ke Otorita Batam, Tergugat telah membuat Surat PernyataanBersedia membebaskan lahan, apabila di lahan tersebut terdapat penghuni rumah liar ataupenggarap kebun.

/PKL AT/L/VI/2008, Tentang pengalokasianPenggunaan dan Pengurusan Tanah atas Bagian Bagian Tertentu dari Pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, tertanggal 2 Juni 2008antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Turut Tergugat) dengan PTTunas Oase Sejahtera, gugur dan batal dengan sendirinya karena Tergugat Wanprestasi.3.

Menyatakan sah Surat Perjanjian Nomor: 340/SPJ/KDAI77J VIII/2004 tentangPengalokasian Penggunaan Pengurusan Tanah Atas Bagian Bagian tertentu dari padatanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal10 Agustus 2004 antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (TurutTergugat) dengan PT Jasa Usaha Bersama (Penggugat).4, Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pengusahaan Batam) memberikan Alokasi lahan dimaksud kepada Penggugat sesuai Surat Permohonan nomor: