Ditemukan 132 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : persyaratan pemsyarakatan perasyarakatan persyararatan perserikatan persyaraatan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-02-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 135 /Pdt.G /2014/PN Dps
Tanggal 10 Nopember 2014 — I MADE DUANA. Cs. melawan ANAK AGUNG NGURAH RAI PARWATA, dkk.
26 — 20
  • . , beralamat di Jin.Gunung Batok VII No.12 DusunBuana Merta Kelurahan Tegal Harum Kec.Denpasar Barat Kota Denpasarbertindak selaku Wakil Ketua Persyarikatan Muhammadiyah Bali, selanjutnyadisebut TERGUGAT III;4.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
PT. SURYA MAHAKAM MAKMUR SEJATI
Tergugat:
SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA
42 — 8
  • bahwa bahwa salah satu tuntutan hukum gugatan Penggugat adalahpetitum poin 6 tentang sita jaminan terhadap tanah dan bangunan SDMuhammadiyah 1 Samarinda yang secara hukum merupakan milikPersyarikatan Muhammadiyah, sehingga memperkuat Eksepsi tentang gugatankonvensi sudah salah menggugat terhadap Tergugat SD Muhammadiyah 1Samarinda, Hajelis Hakim mempertimbangkan berkaitan Petitum poin 6 tentangSita Jaminan terhadap tanah dan bangunan SD Muhammadiyah 1 Samarindayang secara hukum merupakan milik Persyarikatan
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-07-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 682/Pdt.G/2016/PA.SKH
Tanggal 2 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 7
  • Keadan inimenjadikan Termohon sangat prihatin yaitu karena ulah oknum dalamhal ini adalah Pemohon, dapat mencoreng nama baik persyarikatanMuhammadiyah yang sangat menjunjung tinggi pelaksanaan ajaran Islam.Sebenarnya dengan perbuatan Pemohon tersebut, Termohon dapat sajamenempuh proses hukum pidana dengan melaporkan Pemohon dengantuduhan Perbuatan Perzinahan, akan tetapi Semua itu tidak Termohon lakukan demi nama baik Pemohon sendiri di mata anakanak dan di depaninstitusi UMS dan Persyarikatan MUHAMMADIYAH
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 701/Pid.B/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
NOVIARTATI, SH, Sp.N
208 — 178
  • Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP; Bahwa Penasihat Hukum menyoroti implikasi hukum kedepannya yangharus dipertimbangkan secara arif dan bijaksana oleh Majelis Hakim dalammengambil Putusan terhadap Terdakwa, terutama mengenai hak atas tanahyang saat ini dimiliki oleh Persyarikatan Muhamadiyah; Bahwa dengan mempidanakan seorang notaris yang menjalankan jabatanprofesinya, tentu akan berdampak kepada dapat dibatalkannya KepemilikanHak Atas Tanah dari Persyarikatan Muhamadiyah, dimana di atas tanahtersebut saat
    Bahkan sebagian Tanah yang dimaksud saat ini sudahada yang dihibahkan kepada Negara dan diatasnya telah didirikan Rusunamioleh Negara; Bahwa Pihak UMB telah melunasi kewajibannya kepada Liang Purnomopada saat Jual Beli tanah yang dimaksud melalui prosedur yang sah denganperantara Notaris Noviartati, namun karena pihak Liang Purnomo tidakmembayarkan kepada Pihak Sjaiful Akan, permasalanan pelaksanaan isiperjanjian para pihak telah menyebabkan pihak lain seperti Notaris Noviartatidan UMB/Persyarikatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN;
172 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban,Persyarikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki maknayang sama;3.
    Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban,Persyarikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki maknayang sama;3. Bukan merupakan pecahan dari Organisasi atau sempalan;Ol Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut di atas.Oh Saya menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesantelah sesuai dengan peraturan perundangundangan, bukanpecahan atau tandingan dari perkumpulan lain;Halaman 25 dari 81 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN);
181 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban,Persyarikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki maknayang sama;3.
    Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban,Persyarikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki maknayang sama;3. Bukan merupakan pecahan dari Organisasi atau sempalan;1 Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut di atas.Oh Saya menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telahsesuai dengan peraturan perundangundangan, bukan pecahanatau tandingan dari perkumpulan lain;29.
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama
Register : 27-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PA PONOROGO Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Po
Tanggal 15 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
45 — 27
  • Suprihatin
  • Sebelah timur : Atmoredjo

Yang di gunakan untuk sekolah Muhammadiyah, atas nama Persyarikatan Muhammadiyah;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.050.000,00 (satau juta lima puluh ribu rupiah);

Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
1750 — 623
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Kedua, adanya kerugian konstitusionalPemohon oleh berlakunya suatu UndangUndang;Bahwa Pemohon adalah persyarikatan atau perkumpulan yang berbadanhukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UndangUndangNomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UUNomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang PedomanaBeracara dalam Perkara Pengujian UndangUndang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2014 — DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
55 — 26
  • Terusan Sarimekar No. 3 Sarijadi Blok IV, Bandung ;Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya,yaitu agama Katolik dan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkaraini sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya, yang padapokoknya : Ahli menerangkan, bahwa syarat pengurusan jabatan Fungsional DosenAhli menerangkan, bahwa untuk menjadi Dosen Tetap pada PerguruanTinggi Swasta yang diangkat berdasarkan Keputusan BadanPenyelenggara, yaitu : Yayasan, Perkumpulan, Persyarikatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1695 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — AWANG SARDI WAHONO, DKK lawan RATNA DIANA, DKK
78 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1695 K/Padt/2015di hari tuanya;Bahwa pada bulan Juni tahun 2000 Para Pembantah telah membeli rumahdari Terbantah II (PT Bumi Mutiara Utama) melalui Kredit Pemilikan Rumah(KPR) dari Bank Swansarindo Internasional yang telah berubah menjadiBank Persyarikatan Indonesia sekarang bernama Bank Syariah Bukopin(Pembantah 51);Bahwa jula beli rumah antara Para Pembantah 150 dengan PT BumiMutiara Utama (Terbantah Il) atas bidangbidang tanah dengan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 12/Kencana atas nama
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 02-07-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PA LIMBOTO Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.Lbt
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
277 — 335
  • belum ada, menimbulkan konsekuensilogis ketidakcakapan Pejabat Pembuat Akta, oleh karena itu Mejelis Hakimberpendapat bahwa dalil gugatan tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak beralasanhukum, maka harus ditolak.Menimbang, bahwa dalil gugtan Penggugat posita 11 dan 12, dalilmana yang telah dibantah oleh para Tergugat, untuk menguatkan gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti P5 berupa Daftar TanahTanah yangdimiliki/ dikuasai/ diurus oleh Persyarikatan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
Drs. SOLIKHIN, M. Pd Bin SUWARDI
96 — 37
  • 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07. tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah.
  • Fotocopi surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU2.AH.01.04-249 tanggal 16 dec 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.
    Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Nomor :421.3 / 187 / 2011 tanggal 9 Nopember 2011 tentang Pemberian jinHal 3 dari 112 halaman, Putusan Tipikor No 71/Pid.SusTPK/2018/PN Smg14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Operasional KompetensiKeahlian Teknik Komputer dan JaringanSMK Muhamadiyah Bawang Kabupaten Batang Tahun 2011.1 (satu) lembar fotocopi Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU88.AH.01.07. tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang PerubahanAnggaran Dasar Persyarikatan