Dr.RUDY EKO FITRANTO dan terdakwa 2.dr.ARIF MUSTIKA JUFRIANSYAH telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasamadengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki suratizin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sebagaimana yangdidakwakan pasal 76 Undangundang R.I Nomor 29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran Jo.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwaanTunggal.. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1.

Arif MustikaJufriansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dalam Praktik Kedokteran sebagaimana yang didakwakanpenuntut umum;2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dr. Rudy Eko Fitrantodan Terdakwa dr. Arif Mustika Jufriansyah dari segala dakwaan atausetidaktidaknya melepaskan Terdakwa dr. Rudy Eko Fitranto danTerdakwa dr. Arif Mustika Jufriansyah dari segala TuntutanHalaman 3, Perk. No.1760/Pid.Sus/201 6/PN. Jkt.Pst.3.

kedokteran tanpamemiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yakni Setiapdokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajibmemiliki surat izin praktik yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalanya pihak pnyidik mendapatkan informasi dari masyarakat melaluiCall Center IDI Jakarta Pusat yang menyatakan ada beberpa dokter melakukanpraktek disuatu tempat yakni di Klinik Erpour Jalan Kramat VI, No.15,Rt.002/Rw.001, Kel.Kenari, Kec.Senen Jakarta

izin praktik untuk itu. dan ternyata kedua terdakwa tersebutadalah masih berstatus dokter Umum.Bahwa saat dilakukan penggerebekan di Klinik Erpour Jalan Kramat VI,No.15, Rt.002/Rw.001, Kel.Kenari, Kec.Senen Jakarta Pusat setelahdilakukan pemeriksaan ternyata Izin Klinik tersebut tidak ada ;Bahwa setelah dilakukan introgasi kedua terdakwa tersebut diataspraktek Lipo Suction atau operasi sedot lemak tersebut sebagaipenanggung jawabnya adalah Dr.dr.REZA YURIDIAN, Sp.KK.Saksi DIEN NEYLLA FURRY:Bahwa

Nomor 29tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; yangunsurunsurnya adalah :1. Unsur Setiap Dokter atau Dokter Gigi 2. Unsur dengan sengaja melakukan praktik kedokteran dan tanpa memilikiIzin Praktik.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP). Ad.1.

Menyatakan terdakwa ANTONIUS ELFRIDUS HAUKILO terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat seolah-olah sebagai dokter yang telah memiliki surat tanda Register dokter gigi atau surat izin praktik ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTONIUS ELFRIDUS HAUKILO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3.

Setelah selesaimelakukan praktik tersebut, ia ( Dokter gigi ) menyampaikan bahwa biayaperawatan seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,.

Oebobo, Kota Kupang ; Bahwa yang menjadi korban adalah Jusuf Dominggus Ladosedangkan pelakunya adalah Antonius Elfridus Haukilo ; Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah teman kantor ; Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut ; Bahwa praktik Kedokteran yang dilakukan oleh pelaku / Terdakwayaitu pemasangan gigi palsu dan menambal gigi yang berlubang ; Bahwa saksi melihat terdakwa juga saat melakukan praktik adamembawa dengan alatalat seperti yang dilakukan oleh dokter lainnya ; Bahwa

2004 tentang praktik kedokteran, yang dimaksudkandengan Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintahkepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktikkedokteran setelah memenuhi persyaratan, sedangkan yang dimaksudkandengan Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulisyang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokterdan dokter gigi yang telah diregistrasi ;Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidanganyaitu Bahwa

MM, yang menimbulkan kesanseolaholah yang bersangkutan adalah dokter ataudokter gigi yang telahmemiliki Surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atauSurat izin praktik, dengan demikian unsur tersebut diatas menunjuk kepada diridan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum ;Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas olehkarena semua unsur dari Pasal 78 Jo pasal 73 ayat 2 UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran

Menyatakan terdakwa ANTONIUS ELFRIDUS HAUKILO terbuktibersalah melakukan tindak pidana memberikan pelayanan Kesehatankepada masyarakat seolaholah sebagai dokter yang telah memiliki Surattanda register dokter gigi atau surat izin praktik;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIUS ELFRIDUSHAUKILO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Pasal 106 Ayat (1) UU RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu, dan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukanpraktik kefarmasian menyimpan dan mendistribusikan obat tanpa memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 198 Jo.

Pangeran Kacil Rt. 07 Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut UtaraKabupaten Kotabaru atau setidaktidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam5daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, melakukan praktik kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah sebelumnya mendapatlaporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obatobatan

Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagaisebagai berikut :Ad.1.

kefarmasian berupa mengedarkan sediaanfarmasi, praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahlian dankewenangan, maka unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan Pasal 198 Jo.

Menyatakan terdakwa ENCEP SUHERLAN Als ENCEP Bin SUKATNAtersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR dan MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIANTANPA MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN;2.

2 (dua) bulan dan mendapat keuntungan yangdiperoleh dari Bandar togel tersebut;Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan padahari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Hongkong;Bahwa para pembeli berharap bahwa angka pesanannya sama persisdengan angka yang keluar, yaitu untuk 2 (dua) angka dengan jumlahuang pembeli sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) maka pembeli akanmendapat hadiah kelipatan

60 kali lipat sedangkan untuk 3 (tiga) angkadengan jumlah uang pembeli sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) makapembeli akan mendapat hadiah kelipatan 300 kali lipat dan untuk 4(empat) angka dengan jumlah uang pembeli Rp.1000, (seriou rupiah)maka pembeli mendapat hadiah kelipatan 2.000 kali lipat ;Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dirinya melakukan praktik perjudianjenis togel tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mendapat izin darisiapapun;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung

GadingrejoKota Pasuruan,karena adanya laporan dari masyarakat yangmenyatakan bahwa terdakwa tersebut melakukan praktik sebagaipengecer judi nomor togel ;Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa UangTunai sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpointwarna hitam merk Standard, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merkPilot, 1 (satu) buah Handphone merk Gomax warna putih yang berisikannomor tombokan, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, 1 (satu) buahBuku Tabungan /

perjudian togel yangdilakukannya ;Bahwa peran terdakwa dalam praktik perjudian jenis togel adalahsebagai pengecer judi nomor togel;Bahwa cara terdakwa dalam melakukan praktik sebagai pengecer judinomor togel dengan cara para penombok datang kepada terdakwa yangberada di pinggir jalan warung Pasar Kraton dan kalau melalui pesanHalamantidari 20halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Psrsingkat terdakwa biasanya mengambil uang titipannya untuk diserahkankepada bandar yang berada di Pasar Gadingrejo,

sebagai pengecer perjudian jenistogel sudah berjalan 2 (dua) bulan dan mendapat keuntungan yangdiperoleh dari Bandar togel tersebut;Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan padahari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Hongkong;Bahwa para pembeli berharap bahwa angka pesanannya sama persisdengan angka yang keluar, yaitu untuk 2 (dua) angka dengan jumlahuang pembeli sebesar Rp.1000, (seribu

. : 188/GB/0010/VII/2018, tangga 03 Agustus 2018, uang sebesar Rp1.675.250.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jaminan pelaksanaan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah belanja peralatan Praktek siswa (Bidang Keahlian Kemaritiman), dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Peket XX, dari HAZJUL (Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cab. Maros) kepada CV. FAJAR INDAH PRATAMA, ditandatangani HAZJUL selaku Pimpinan PT.

Maros, Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 1010, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp114.221.591 (seratus empat belas juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Uraian : Pembayaran PPh, 22 atas biaya belanja modal pengadaan alat-alat peraga/Praktik Sekolah (Praktik Siswa Bidang keahlian Kemaritiman), pengadaan alat dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Paket XX pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan

Maros, Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 1010, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp761.477.273 (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), Uraian : Pembayaran PPn, atas biaya belanja modal pengadaan alat-alat peraga/Praktik Sekolah (Praktik Siswa Bidang keahlian Kemaritiman), pengadaan alat dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Paket XX pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK

Bidang KeahlianKemaritiman belanja modal pengadaan alatalat peraga/praktik 2 sekolahtersebut digunakan hanya untuk pengadaan ruang praktik. Namundemikian, Drs.

Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa BidangKeahlian Kemariman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal LatihPenangkap Ikan Tahun 2018 sesuai Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PengadaanBelanja Modal Pengadaan Alat Peraga/praktik Sekolah (BelanjaPeralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) PembuatanKapal Latin Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan

Bidang KeahlianKemaritiman belanja modal pengadaan alatalat peraga/praktik 2 sekolahtersebut digunakan hanya untuk pengadaan ruang Praktik. Namundemikian, Drs.

MUHAMMAD RUSLIM selaku Kepala Bidang JenjangPendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligussebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana AlokasiKhusus Penugasan Jenjang SMK pada Dinas Pendidikan ProvinsiSulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018,merealisasikannyadalambentukPembuatanKapal latin yang digunakanuntuk praktik dan juga untuk produksi sebagai penangkap ikan.Bahwa pada pengadaan belanja modal pengadaan ailatalatperaga/praktik sekolah (belanja peralatan praktik siswa

Bahwa kepentingan Para Penggugat didasari oleh terkait adanyapengabaian hakhak Para Penggugat yang di atur dalam Pasal 14 ayat(4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

tentang Praktik Kedokteran;IV.

Sebagaimana bunyi Pasal1 angka 3 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.b.

Kedokteran adalah sesuai dengan norma perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran.32.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, Keanggotaan Konsil KedokteranIndonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;.

kedokteran di seluruh Indonesia,setelah Penggugat dinyatakan lulus uji kompetensi;Surat ijin praktik dokter spesialis dari Dinas Kesehatan Pemerintah DaerahSurabaya, untuk praktik dokter spesialis penyakit dalam, dengan alamat tempatpraktik I adalah Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, alamat jalanUndaan Wetan Nomor 4044 Surabaya (Tergugat II), Nomor 503.446/0011/IRDS/436.5.5N/2006, tertanggal 31 Mei 2006.

Surat ijin praktik tersebut adalahmerupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah bahwa Penggugat telahdiberikan ijin untuk berpraktik di Rumah Sakit Adi Husada Undaan WetanSurabaya, alamat Jalan Undaan Wetan Nomor 4044 Surabaya (Tergugat I),karena Penggugat telah memenuhi persyaratan, antara lain:e Memiliki ijazah dokter spesialis;e Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter;e Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;e Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter

(STR) dari Konsil KedokteranIndonesia yang masih berlaku;e Mempunyai tempat praktik;e Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi;Hal. 3 dari 17 hal.

Pasal 41 ayat(2) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yangmenyatakan: dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sana saranapelayanan kesehatan, pimpinan pelayanan kesehatan wajib membuat daftardokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran,, juga mempunyaikewenangan:Mewawancarai pasien;Memeriksa fisik dan mental pasien;Menentukan pemeriksaan penunjang;Menegakkan diagnosis;Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran

Ichwan Suwignyosera seorang ahli yaitu Dr.H.Rullyanto Wirahardja, MPH., tidak berhasil membuktikandalil gugatannya;Bahwa metode praktik kedokteran oleh Penggugat Konvensi tidak sesuai denganstandar praktik kedokteran sehingga Tergugat tidak mencantumkan nama PenggugatKonvensi dalam daftar dokter;Hal. 15 dari 17 hal. Put.

Kwitansi Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alat-alat olahraga pada Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Selaku Pengguna Anggaran (Drs. Jasman Harun) kepada CV. Segi Lima Group (Asmadi Bin. H. Aziz) sejumlah Rp.4.547.730.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun;2.

Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor: 133/BA-PSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 134/ BA-PP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;5. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BA-PPL?KEU/LS-DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;6.

Dokumen Hasil Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat - alat olahraga dengan total HPS Rp.4.997.575.000.00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);20.

Kartu Pengawas Kontrak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadan Alat Praktik dan Peraga Siswa mata anggaran 5.2.2.02.06 pekerjaan belanja alat- alat olahraga;33.

Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR-4549/PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat - alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011;76.

Natuna Tahun Anggaran 2011.1 (satu) bundel Routing Slip Proses Penerbitan SPM PengadaanAlat Praktik dan Peraga Belanja alatalat olah raga Dinas PendidikanKab.

alatalat praktik olahragasiswa tersebut, yang menerima adalah Sdr.

Bahwa nilai kontrak pada kegiatan alat praktik dan olah raga sebesarRp.4.547.730.000, (empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ; Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lelang pengadaan alat praktik danolah raga tersebut dilaksanakan;Bahwa nama direktur dan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenanglelang pada kegiatan pengadaan Alat praktik dan olah raga di dinasPendidikan Kab. Natuna Ta. 2011 yaitu Asmadi dengan nama perusahaanCV.

pekerjaan dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswapada Dinas Pendidikan Kab.

Lunas KegiatanPengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BAPPL?

Sus/2018Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Batu Zamrut I, Nomor 6, Rt.10/Rw.010,Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan PuloGadung Jakarta Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Dokter;Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 UndangUndang R.Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut

ARIF MUSTIKA JUFRIANSYAH telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpamemiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,sebagaimana yang didakwakan Pasal 76 UndangUndang R.I Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, dalam dakwaan Tunggal:2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa 1. Dr. RUDY EKOFITRANTO dan Terdakwa 2. dr.

Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan denganpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatukenyataan.

Dan dari penjualan obat keras tersebut Terdakwa memperolehkeuntungan sekitar Rp. 1.500, sampai dengan Rp. 10.000, per hari.Bahwa Terdakwa tidak memiliki Keahlian mengenai obatobatan dimana Terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyaikewenangan untuk memperjualbelikan obatobatan tersebut karena Terdakwatidak memiliki Surat izin praktik tenaga kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 JoPasal 108 Ayat (1) UndangUndang RI No,

Saksi ANDREY HERNANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga; Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah tindak pidana dibidang kesehatan yaitu Praktik Kefarmasian; Bahwa yang melakukan praktik kefarmasian adalah saudara Mohamad Amir(terdakwa); Bahwa Kami temukan di Lapak Bapak Amir (terdakwa) yang terletak di KompleksPasar Nangapanda, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, pada hari Senintanggal

EndBahwa Terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan dibidang kesehatan jurusanFarmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin praktik;Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukanke persidangan oleh Penuntut Umum;Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;2.

Saksi RARAS NARULITA RAKASIWI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitusaksi adalah ipar kandung dari Terdakwa;Bahwa Yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah tindak pidana dibidang kesehatan yaitu Praktik Kefarmasian;Bahwa Yang melakukan praktik kefarmasian adalan saudara Mohamad Amir(terdakwa);Bahwa Kami temukan di Lapak Bapak Amir (terdakwa) yang terletak di KompleksPasar Nangapanda, Kecamatan Nangapanda

EndBahwa Terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan dibidang kesehatan jurusanFarmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin praktik kefarmasian;Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukanke persidangan oleh Penuntut Umum;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Ahli sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI Alias MANDA Binti ZAINALARIFIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Praktik Kedokteran Tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI AliasMANDA Binti ZAINALARIFIN, SE telah bersalah melakukan tindak pidana "PraktikKedokteran Tanpa Jj in" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 UU RINo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2.

kedokteran setiap dokter harus memiliki SuratIzin Praktik yaitu bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokteryang akan setelah memenuhi persyaratan;Bahwa benar Bracket atau behel adalah salah satu alat kedokteran gigi yangdigunakan untuk melakukan koreksi pada kelainan gigi mulut dari sudut pandangkelainan cranio facial baik yang bersifat dental dan atau skeletal sedangkan Alatortodonti cekat adalah suatu kumpulan alat kedokteran gigi yang digunakan untukmelakukan koreksi pada

kelainan gigi mulut dari sudut pandang kelainan eranio facialbaik yang bersifat dental dan atau skeletal;Bahwa benar manfaat melakukan pemasangan bracket (behel) adalah untukmemperbaiki susunan gigi baik yang diakibatkan oleh kelainan dental dan atau skeletal;Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan praktik pemasangan atau perawatanbehel tidak dibenarkan karena terdakwa bukan seorang dokter gigi dan tidak memilikiizin praktik izin praktik;Bahwa benar yang berwenang melakukan praktik pemasangan

adalah : bukti tertulis yang diberikan pemerintahkepada dokter dan dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhipersyaratan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksisaksi,Ahli, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti alatalat kesehatan, diperoleh fakta hukumsebagai berikutMenimbang, bahwa benar terdakwa dalam membuka praktek pemasangan atauperawatan bracket atau behel pasienpasien terdakwa, menggunakan alatalat kesehatan yanglazin digunakan

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI Alias MANDA BintiZAINALARIFIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Praktik Kedokteran Tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

TENGKU ISMETIBRAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakanidentitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagimasyarakat seolaholeh yang bersangkutan adalah dokter yang telahmemiliki Surat tanda registrasi dokter dan surat izin praktik sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 Jo pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 29 Tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa KOSIM Bin H AHMAD Alsdr. H.

Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajid memiliki Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasidokter gigi. Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tandaregistrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :a. Memiliki ijasah dokter, dokter spesialis, doktergigi atau dokter spesialis;b.

Dalam hal ini unsur kesengajaan inimemang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan iamengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapatmenimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetten);Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Praktik Kedokteransebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Praktik Kedokteran adalahrangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasiendalam melaksanakan upaya kesehatan;Menimbang bahwa yang dimaksud dokter

sebagaimana tertuang dalamPasal 36 UU Praktik Kedokteran;Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 4 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyebutkan SuratIzin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatankabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktikkedokteran setelah memenuhi persyaratan;Menimbang bahwa syaratsyarat untuk mendapatkan SIP yaitu : (a)

Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 77 Jo Pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN CbdMENGADILI:Menyatakan terdakwa KOSIM Bin H AHMAD Als dr. H.

atas nama terdakwa JARKUNI ALIAS KUNI BINHARUN (Alm) beserta seluruhlampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.dirampas untuk dimusnahkan ;Menyatakan terdakwa JARKUNI ALIAS KUNI BIN HARUN (Alm) bersalahmelakukan tindak pidana dengan tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik

KUNI BIN (Alm) HARUN pada hari Kamistanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember 2011, bertempat di Desa Antar Baru Rt. 03Rw. 02 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan,dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasianyang meliputi penditribusian obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Sedangkan Pasal 108 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009menyatakan sebagai berikut : Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga14kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan. dengan demikian unsurunsur

Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasianyang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obattradisional ; Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut : Unsur Kesatu : Setiap orang : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang

Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyaikualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diaturdalam suatu kode etik standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standarpelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasi profesinya,atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslah dilakukan olehseseorang yang memiliki keahlian dan

ROHIP, pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut dalam dakwaan primair, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi MARIHOTSIANTURI masingmasing anggota Polsek Satui yang sedangmelaksanakan tugas piket mendapat informasi dari masyarakat ditempatterdakwa sering terjadi jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN

Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasiaan yang dilakukan terdakwatidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwabukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikankeahlian untuk praktik kefarmasian. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM. Banjarmasin Nomor :PM.01.06.1001.07.15.0162.LP tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatanganioleh ARY YUSTANTININGSIH,S.Si.,Apt.

Kefarmasian dan tidak memiliki Surat ijin edar yangfsah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Praktik Kefarmasian dantidak memiliki Surat Ijin Edar yang sah dari pihak berwenang;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatankepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), danatas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan

ribu rupiah) perbox atau 10 Keping dan kalau di ecer butiranperkepingnya (10 butir) keuntungan sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa mengakui menjual ZENIT / CARNOPHEN per keping denganharga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kalau ecer perbutirnya jualseharga Rp. 4.000, (empat ribu rupiah); Bahwa terdakwa mengakui tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yangberwenang dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latarbelakang pendidikan keahlian untuk praktik

puluhribu rupiah) perbox atau 10 Keping dan kalau di ecer butiran perkepingnya (10butir) Keuntungan sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); Bahwa benar terdakwa menjual ZENIT / CARNOPHEN per keping denganharga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kalau ecer perbutirnya jualseharga Rp. 4.000, (empat ribu rupiah); Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yangberwenang dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latarbelakang pendidikan keahlian untuk praktik

RANRENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan praktik kefarmasiaan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMIDI Bin H. RANRENG oleh karena itu dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

RANRENG pada hari Kamis tanggal 05 Julitahun 2013 sekitar pukul 10.45 Wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihtermasuk dalam bulan Juli 2012 bertempat di Toko Obat Misna milik Terdakwa di Jl.Propinsi Kelurahan Tungkaran Pangeran Rt. 7 Nomor 82 Simpang Empat Kabupaten TanahBumbu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan praktik kefarmasiaan tanpa memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

kefarmasian yang dilakukan terdakwa tidak dapatmenunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatandan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;e Bahwa terdakwa membeli obat Keras Daftar G tersebut dari sales Freelance keliling yangdatang ke toko tanpa identitas yang jelas dan tanpa nota pembelian;e Bahwa toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, dan toko obattidak boleh menjual obat keras Daftar G;Atas keterangan

RANRENGtersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;2 Unsur telah melakukan praktik kefarmasiaan.1616Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik Kefarmasian adalahsesuatu perbuatan yang berkaitan dengan obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.

Praktik kefarmasian ini juga perkaitan erat dengan penjualan ataupunperedaran obatobatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap jikaterdakwa merupakan pemilik sekaligus penjual pada Toko Obat Misna di JalanTungkaran Pangeran, dimana toko obat tersebut menjual berbagai macam obat;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;Unsur tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;Menimbang

RANRENG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan praktik kefarmasiaantanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMIDI Bin H.

Bahwa menurut Pasal 55 ayat (2) jo Pasal 56 UU No. 29 Tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran, MKDKI merupakan lembaga otonom dariKKI dan bertanggungjawab kepada KKI;.

Bahwa menurut Pasal 6 UU No. 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan,pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yangmenjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutupelayanan medis;. Bahwa Tugas Tergugat menurut Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah:1. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;2.

Kedokteran diatur:Pasal6 : Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan,pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yangmenjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutupelayanan medis;Pasal7 : Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas:a.

Muhammad lqbal, Sp.S., karena Teradu dinyatakanbersalah Melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten, tidak merujukpasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki Kompetensi yang sesuai,tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information)kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran, dan tidakmembuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja.

, dan keputusan MKDKI tersebutmengikat bagi dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia (vide Pasal 1angka 14, Pasal 55, ayat (1) dan (2), Pasal 60, dan Pasal 69 ayat (1) dan (3) hurufb UU No. 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran);Halaman 82 dari 87 halaman.

PUTUSANNomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Sguaaa ll Cpe yl) al aayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Keperawatan Gigi,Wiraswasta (Praktik perawatan gigi), bertempat kediaman diJalan Mungguk Badang Gang Mandiri Il Nomor 14, RT 021,RW 007, Desa Balai Karangan, Kecamatan Kapuas,Kabupaten

Sanggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaGusti Mulyono Putra, SH., Advokat/Penasihat Hukum yangberkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 58 Kabupaten Sanggau,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta (Praktik perawatan gigi), tempat kediaman diJalan Suka Mulya Nomor 120, RT 002, RW 005, KelurahanSuka Sari, Bogor Timur, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini

Penggugat, karena Penggugatmemilih hijrah Ke Kalimantan Barat sering terjadi cek cok dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat yang mana tujuan Penggugat hijrah keKalimantan Barat untuk mengembangkan usaha, dengan negosiasi(kompromi) antar keluarga akhirnya Tergugat menyusul Penggugat untukmau ikut pindah pada bulan September 2006 mendampingi usahaPenggugat di Kabupaten Sanggau yang beralamat di Jalan MunggukBadang Gang Mandiri ll No 14 RT 021 RW 007 Kecamatan Kapuas,Kabupaten Sanggau, membuka Praktik

Akhirnya uang sebesarRp 200.000.000,00 yang dikelola oleh Tergugat dibawa lari oleh rekan bisnisTergugat;Him. 3 dari 20 Putusan Nomor 0137/Padt.G/2016/PA.Sgu10.Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat akhirnya menderita penyakit ginjal, pada11tahun 2014 Tergugat menderita penyakit stroke, pada tahun 2015 Tergugatmenjalani operasi total hip replacement yang kesemuanya biayabiaya danpengobatan ditanggung oleh Pengugat dari hasil usaha praktik gigi yangdilaksanakan oleh Pengugat di Sanggau;.Bahwa, selama kehidupan

Pada bulan Maret 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat selama 3Minggu;Him. 4 dari 20 Putusan Nomor 0137/Padt.G/2016/PA.Sgu13.Bahwa, dengan kejadian tersebut pada point 12 Penggugat pernah minta dijatuhi talak kepada Tergugat;14.Bahwa Tergugat sudah empat tahun terakhir tidak pernah memberikannafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat oleh sebab itu makaPenggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhikebutuhan hidup seharihari dengan usaha membuka praktik usahaperwatan gigi di Kabupaten

Utrtidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Utara, telah melakukan praktik seolaholah sebagai TenagaKesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64,yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolaholah sebagaiTenaga Kesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa diberitahu Sdr.

Penjaringan, JakartaUtara yang mana saksi MONICA telah menjadi korban praktik kesehatanyang dilakukan oleh terdakwa YESI JAPUTRI dan saksi SAIDIDI HUDLI. Bahwa saksi MONICA awalnya mengetahui jasa praktek kesehatan dariakun instagram yang mana terdakwa YESI JAPUTRI mempunyai klinikkecantikan berada di JI. Komp. Sekneg Gg. Wakaf Rt. 06/ 02 Kec.

Penjaringan, JakartaUtara yang mana MONICA telah menjadi korban praktik kesehatan yangdilakukan oleh terdakwa YESI JAPUTRI dan saksi SAIDIDI HUDLI. Bahwa awalnya saksi diminta saksi MONICA untuk menemaninya diApartemennya lewat telepon karena saksi MONICA bilang bahwa saksiMONICA sedang pesan jasa suntik pembesar payudara, dan saksi datangsebelum terdakwa YESI datang, pada saat itu saksi ketahui kondisi saksiMONICA sedang dalam kondisi baik dan sehat.

Melakukan praktik seolaholah sebagai Tenaga Kesehatan yang telahmemiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 yang bukanTenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolaholah sebagaiTenaga Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Melakukan praktik seolaholah sebagai Tenaga Kesehatanyang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 yangbukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolaholah sebagaiTenaga Kesehatan;Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.

Ketua Panitia Lelang Barang dan Jasa Nomor : 602.1/3446/417.301/2013, Perihal Permohonan Proses Lelang Alat-alat Laboratorium/ Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 3 Oktober 2013 beserta rinciannya;- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Untuk Serah Terima Barang/Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium, Alat Peraga dan Alat Praktik Sekolah Nomor : 602.1/7741/471.301/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta

lampirannya;- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Barang untuk Angsuran Ke 1 Nomor : 602.1/7740/471.301/2013 tanggal 30 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium/ Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, Nomor : 602.1/7747/471.301/2013 tanggal 24 Desember 2013;- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah terima Barang/Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium, Alat Peraga dan Alat Praktik Sekolah, Nomor

: 602.1/7742/417.301/2013 tanggal 30 Desember 2013 (belum ttd PPK)/Tukar yang dari Dinas;- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemberlakuan Denda Atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium/Alat Peraga/ Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, Nomor : 602.1/7132/417.301/2013 tanggal 26 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Yth.

INTEGRITAS PILAR UTAMA, Perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tanggal 23 Desember 2013; - 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 821.2/30/417.404/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 30 Agustus 2013; - 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Laboratorium/ Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri

Sekolah Pembangunan SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, tanggal 30 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0002767ER/WPJ.11/KP.1303/2011 tanggal 7 Juli 2011;%uF02D 1 (satu) lembar Asli Berita acara pemberlakuan denda atas pekerjaan pengadaan alat lab (sudah ada diatas);%uF02D 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima pengadaan alat labolatorium, alat peraga dan alat praktik SMKN 2 (sudah ada diatas);- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 893.3/

Sekolah, Pembangunan Gedung SMKN 2, AlatalatPeraga/Praktik Sekolah dianggarkan sebesar Rp. 3.957.000.000.00.

IPA 135.047.400il Alatalat Praktik Jahit 372.744.000IV Gedung Lab Komputer Adaptif 302.476.980V Gedung Lab. Integrasi Perangkat Lunak 671.388.960dan Praktek WebVi Gedung Kantor (R. Tata Usaha & R.

NUR SASONGKO,MM bukan merupakan perusahaan penyedia atau perusahaan produsen /distributor dari barang pengadaan yang akan diadakan yaitu alatalatlaboratorium/alat peraga/alat praktik sekolan SMK. Bahwa dariperencanaan awal terhadap jumlah item barang yang akan diadakan padapengadaan alatalat laboratorium/alat peraga/alat praktik sekolah SMKNegeri 2 Kota Mojokerto hampir keseluruhan barang CV.

IPA 135.047.400Il Alatalat Praktik Jahit 372.744.000IV Gedung Lab Komputer Adaptif 302.476.980V Gedung Lab. Integrasi Perangkat Lunak 671.388.960dan Praktek WebVi Gedung Kantor (R. Tata Usaha & R.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADI ENDRA PRATAMA als ADI bin MASTUKI terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terhadap terdakwa ADI ENDRA PRATAMA als ADI bin MASTUKI oleh karena

WAHYU EKO CAHYONO bin IMAM DAEROBI, dibawah Sumpahpokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa telah terjadi tindak pidana setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian padahari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita di sebuah KiosEka (toko sembako) di Desa Lampihong Kiri Rt. 02 Kec.

JAKA SIDIQ bin YUSDATA. dibawah supah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut: Bahwa telah terjadi tindak pidana setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian padahari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita di sebuah KiosEka (toko sembako) di Desa Lampihong Kiri Rt. 02 Kec.

PRIYO WICAKSONO bin SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian padahari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 16.30 wita di sebuah KiosHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN AmtEka (toko sembako) di Desa Lampihong Kiri Rt. 02 Kec.

Unsur yang Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU No. 36Tahun 2009 menyatakan praktik kefarmasiaan meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resepdokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

di rumah terdakwa di Desa Lampihong Kiri Rt. 02 KecamatanLampihong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah HukumPengadilan Negeri Amuntai, tidak memiliki kKeahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalampasal 108 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan yaitu praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan